Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta kepada para pengusaha tambang untuk tidak menggunakan jasa konsultan saat mengurus perizinan. Sebab menurutnya banyak penyedia jasa konsultan nakal yang rela melakukan segala cara untuk mendapatkan izin, termasuk melakukan suap-menyuap.

Pada awalnya, Bahlil menyinggung perilaku pengusaha yang memberikan 'perhatian lebih' kepada staf Kementerian agar mudah mendapatkan izin yang diperlukan dengan cepat. Dalam kesempatan itu ia pun mengaku pernah melakukan hal serupa saat masih menjadi pengusaha tambang.

"Saya mohon kita kerja sama yang baik, kolaborasi yang baik. Teman-teman pengusaha tolong jangan terlalu perhatian berlebihan kepada staf saya di bawah. Bisa mengerti maksud saya?" kata Bahlil dalam acara 'Good Mining Practice Awards 2024 Kementerian ESDM yang juga disiarkan secara online melalui kanal YouTube Ditjen Minerba TV, Rabu (25/9/2024).

"Kalau kalian terlalu banyak memberikan perhatian berlebih, nanti aparat penegak hukum di ESDM akan lebih banyak lagi, gitu loh. Ini kan terjadi karena kelakuan sesama kita ini, iya benar. Ya kelakuan saya dulu mirip-mirip lah. Kejadian ini terjadi kan karena ada perpaduan, ini sama dengan supply and demand,"

Ia menyebut lamanya proses pengeluaran izin lah yang menjadi faktor utama perilaku semacam itu terbentuk, dan akhirnya membuat banyak pengusaha membutuhkan bantuan konsultan untuk mempermudah dan mempercepat perizinan.

Karena itu Bahlil mengaku sedang menyiapkan aturan agar proses perizinan dapat lebih mudah dan cepat. Dengan begitu para pengusaha tambang ini nanti tidak lagi memerlukan jasa konsultan yang dinilai menjadi salah satu jembatan proses suap-menyuap terjadi.

"Teman-teman pengusaha juga, saya akan menerapkan aturan untuk menyusun semua perizinan jangan lagi pakai konsultan. Ini konsultan ini kan ada yang baik ada yang membuat 'catatan'. Konsultan minta lah macam-macam di teman-teman ini, 'ini untuk jatah Dirjen begini, jatah oknum pejabat begini', padahal nggak ada itu. Gerakan tambahan saja itu," ungkapnya.

"Tapi itu juga karena teman-teman di Minerba yang membuat lama-lama kan. Karena lama-lama mereka cari jalan cepat. Pengusaha ini kan paling pintar cari jalan cepat, kalau bapak-bapak yang membuat lama mereka akan membuat cepat. Ya caranya begitu, lahirlah masalah," sambung Bahlil.

Sebab ia mengaku akan menindak tegas pengusaha yang masih bandel melakukan suap-menyuap untuk mendapatkan izin tambang yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Nah saya mohon kita buat insyaf lah, kalau tidak bisa insyaf 100% ya buatlah insyaf bertahap. Buatlah insyaf bertahap, kadarnya dikurangi. Tapi saya mohon ini kita sama-sama introspeksi, ini imbauan saya sebagai mantan pengusaha yang sekarang jadi menteri," imbau Bahlil

"Kalau saya tahu begitu bapak ibu semua, ya sudah siap-siap saja. Karena saya diperintah oleh bapak Presiden Jokowi maupun Presiden (terpilih) Prabowo untuk menertibkan yang tidak tertib, yang sudah setengah tertib kita naikkan skala prioritasnya untuk tertib. Tapi kalau sudah rusak sama sekali, ya terpaksa saya eksekusi dengan cara-cara lama yang pernah kita tahu sama tahu untuk memperbaikinya," tegasnya kepada para pengusaha.

(rrd/rrd)

JAKARTA - Esensi pajak seringkali menjadi keraguan di masyarakat, melihat bahwa isu mengenai pajak masih didominasi dengan stigma negatif berbagai kalangan. Hal ini dipicu karena kurangnya pengetahuan serta pemahaman terkait kontribusi pajak sebagai bentuk investasi negara serta kompleksitas dari perpajakan itu sendiri.

Isu ini menjadi dasar terciptanya TAXSAM.CO, sebuah perusahaan yang awalnya hanya berfokus pada layanan konsultasi pajak , kini merambah menjadi solusi bisnis yang lebih komprehensif. TAXSAM.CO telah dipercaya oleh beberapa perusahaan negeri maupun swasta di Indonesia seperti INALUM, PTBA, Timah, ANTAM, dan masih banyak lagi.

Sejak tahun 2015, TAXSAM.CO telah mengembangkan berbagai pelayanan kepada seluruh perusahaan di Indonesia pada bidang perpajakan, keuangan, serta strategi bisnis yang dibutuhkan. Mulai dari Tax Consultant & Lawyer Services, Transfer Pricing Documentation Services, Tax Holiday Services, dan Business Consultant Services.

Selain itu, TAXSAM juga ikut berperan aktif memberikan edukasi perpajakan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengadakan workshop dan webinar perpajakan serta menciptakan platform pembelajaran dan sertifikasi pajak bernama Taxsam.co Learning Center (TLC).

CEO TAXSAM.CO, Aulia Rizki Wicaksono mengungkapkan, bahwa perusahaan ini didirikan dengan tujuan memberikan solusi pajak yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, TAXSAM.CO menyadari bahwa kebutuhan klien tidak hanya terbatas pada masalah pajak.

?TAXSAM.CO mendobrak stigma negatif, bahwa belajar pajak bisa menjadi hal yang menyenangkan karena sistem belajar dengan menonton video berbentuk podcast serta ujian online mandiri ini dapat diakses dimana dan kapan saja tanpa terkekang waktu," terangnya.

"Saat ini, TLC memiliki lebih dari 180 video pembelajaran, 100 modul dan workbook serta 5000 lebih pengguna. TLC menyediakan peraturan perpajakan yang lengkap dan up to date bernama TAXBASE agar bagaimanapun belajar pajak harus berlandaskan peraturan perpajakan yang saat ini sedang berlaku," ujar Rizki.

Salah satu keunggulan TAXSAM.CO adalah integrasi antara layanan konsultasi pajak dengan teknologi digital. Hal ini memungkinkan perusahaan memberikan layanan yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, TAXSAM.CO juga memiliki tim ahli yang berpengalaman dalam berbagai bidang, sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif bagi klien.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan rasuah pengadaan sistem kapal inspeksi perikanan Indonesia (SKIPI) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Informasi itu diulik dengan memeriksa dua saksi pada Selasa, 30 Juli 2024.

“(Ada dua saksi yang diperiksa) AA dan SWH, penyidik mendalami terkait dengan proses lelang konsultan supervisi,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiatro melalui keterangan tertulis, Rabu, 31 Juli 2024.

Tessa sejatinya cuma mau membeberkan identitas dua saksi itu. Namun, pantauan di Gedung Merah Putih KPK, mereka yakni surveyor Biro Klasifikasi Indonesia Andi Arman dan konsultan Pengawas PT Westvaria Siswohadi.
KPK menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kapal patroli di Ditjen Bea dan Cukai dan KKP. Keempat orang itu yakni Direktur Utama PT Daya Radar Utama (PT DRU), Amir Gunawan; pejabat pembuat komitmen (PPK) Bea dan Cukai, Istadi Prahastanto; Ketua Panitia Lelang, Heru Sumarwanto; dan Aris Rustandi selaku PPK KKP.

Baca juga: KPK Minta Wahyu Sakti Trenggono Jelaskan Soal Aliran Dana

Istadi, Amir dan Heru diduga melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan pengadaan 16 kapal patroli cepat (Fast Patrol Boat/FCB) di Ditjen Bea dan Cukai. Salah satunya, mengarahkan panitia lelang agar memilih PT DRU untuk menggarap proyek tahun jamak 2013-2015 senilai Rp1,12 triliun tersebut.

Setelah dilakukan uji coba, kecepatan dan sertifikasi dual-class 16 kapal patroli itu tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di kontrak. Meski tidak sesuai, pihak Ditjen Bea dan Cukai tetap menerima dan menindaklanjuti pembayaran.

Selama proses pengadaan Istadi dan kawan-kawan menerima 7.000 Euro sebagai sole agent mesin yang dipakai oleh 16 kapal patroli cepat tersebut. Dugaan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp117.736.941.127.

Kemudian pada perkara berikutnya, Amir dan Aris diduga melakukan cawe-cawe dalam penandatangan kontrak kerja pengadaan 4 unit kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan (SKIPI) pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Nilai kontrak proyek ini USD58.307.789.

Aris diketahui membayar seluruh termin pembayaran proyek pengadaan empat kapal SKIPI kepada PT DRU senilai USD58.307.788 atau setara Rp744.089.959.059. Padahal, biaya pembangunan empat kapal itu hanya Rp446.267.570.055.

Tak hanya itu, KPK mensinyalir terdapat sejumlah perbuatan melawan hukum lain dalam proses pengadaan. Di antaranya, belum adanya Engineering Estimate, persekongkolan dalam tender, dokumen yang tidak benar dan sejumlah PMH lainnya.

Empat kapal SKIPI itu juga diduga tidak sesuai spesifikasi yang diisyaratkan dan dibutuhkan, misalnya kecepatan tidak mencapai syarat yang ditentukan, kekurangan panjang kapal sekitar 26 cm, markup volume plat baja dan aluminium serta kekurangan perlengkapan kapal lain. Kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp61.540.127.782.

Perkara korupsi kapal Ditjen Bea dan Cukai, Amir, Istadi dan Heru melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan, pada perkara korupsi kapal di KKP, Amir dan Aris disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(ABK)