Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perizinan di sektor tambang jangan lagi berbelit-belit. Menurut Jokowi banyak sekali perizinan yang harus mondar-mandir dari satu tempat ke tempat lain.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79. Pernyataan itu disampaikan Bahlil di depan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

"Yang berkaitan dengan regulasi, ini juga hati-hati. Semua yang berkaitan dengan hal memakan waktu lama, berputar-putar dari meja 1, 2, 3, 4, 5 harus mulai disederhanakan," ujar Jokowi dalam acara yang dihelat di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Dia menekankan kepada Bahlil perizinan harus dipangkas. Urusan perizinan harus dibuat sesederhana mungkin

Eks Gubernur Jakarta itu mengatakan bila perizinan lancar, pengembangan ekonomi di sektor energi dan pertambangan akan makin lancar. Keuntungannya, masyarakat bisa mendapatkan lapangan kerja dan Indonesia pun bisa meningkatkan lifiting minyak dan gas.

"Ini harus mulai di-simple-kan Pak Menteri, agar investasi datang ke negara kita, kesempatan kerja terbuka, kemudian eksplorasi bisa semua ikut dan akhirnya tadi kembali ke lifting minyak dan gas kita menjadi naik," pinta Jokowi.

Menurutnya tanpa penyederhanaan dan pemangkasan izin di sektor migas dan pertambangan, Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain. Jokowi menekankan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.

"Tanpa penyederhanaan izin, tanpa membuat simple regulasi yang kita miliki sangat sulit kita bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain karena sekali lagi saya sampaikan, ke depan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat," tegas Jokowi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta kepada para pengusaha tambang untuk tidak menggunakan jasa konsultan saat mengurus perizinan. Sebab menurutnya banyak penyedia jasa konsultan nakal yang rela melakukan segala cara untuk mendapatkan izin, termasuk melakukan suap-menyuap.

Pada awalnya, Bahlil menyinggung perilaku pengusaha yang memberikan 'perhatian lebih' kepada staf Kementerian agar mudah mendapatkan izin yang diperlukan dengan cepat. Dalam kesempatan itu ia pun mengaku pernah melakukan hal serupa saat masih menjadi pengusaha tambang.

"Saya mohon kita kerja sama yang baik, kolaborasi yang baik. Teman-teman pengusaha tolong jangan terlalu perhatian berlebihan kepada staf saya di bawah. Bisa mengerti maksud saya?" kata Bahlil dalam acara 'Good Mining Practice Awards 2024 Kementerian ESDM yang juga disiarkan secara online melalui kanal YouTube Ditjen Minerba TV, Rabu (25/9/2024).

"Kalau kalian terlalu banyak memberikan perhatian berlebih, nanti aparat penegak hukum di ESDM akan lebih banyak lagi, gitu loh. Ini kan terjadi karena kelakuan sesama kita ini, iya benar. Ya kelakuan saya dulu mirip-mirip lah. Kejadian ini terjadi kan karena ada perpaduan, ini sama dengan supply and demand,"

Ia menyebut lamanya proses pengeluaran izin lah yang menjadi faktor utama perilaku semacam itu terbentuk, dan akhirnya membuat banyak pengusaha membutuhkan bantuan konsultan untuk mempermudah dan mempercepat perizinan.

Karena itu Bahlil mengaku sedang menyiapkan aturan agar proses perizinan dapat lebih mudah dan cepat. Dengan begitu para pengusaha tambang ini nanti tidak lagi memerlukan jasa konsultan yang dinilai menjadi salah satu jembatan proses suap-menyuap terjadi.

"Teman-teman pengusaha juga, saya akan menerapkan aturan untuk menyusun semua perizinan jangan lagi pakai konsultan. Ini konsultan ini kan ada yang baik ada yang membuat 'catatan'. Konsultan minta lah macam-macam di teman-teman ini, 'ini untuk jatah Dirjen begini, jatah oknum pejabat begini', padahal nggak ada itu. Gerakan tambahan saja itu," ungkapnya.

"Tapi itu juga karena teman-teman di Minerba yang membuat lama-lama kan. Karena lama-lama mereka cari jalan cepat. Pengusaha ini kan paling pintar cari jalan cepat, kalau bapak-bapak yang membuat lama mereka akan membuat cepat. Ya caranya begitu, lahirlah masalah," sambung Bahlil.

Sebab ia mengaku akan menindak tegas pengusaha yang masih bandel melakukan suap-menyuap untuk mendapatkan izin tambang yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Nah saya mohon kita buat insyaf lah, kalau tidak bisa insyaf 100% ya buatlah insyaf bertahap. Buatlah insyaf bertahap, kadarnya dikurangi. Tapi saya mohon ini kita sama-sama introspeksi, ini imbauan saya sebagai mantan pengusaha yang sekarang jadi menteri," imbau Bahlil

"Kalau saya tahu begitu bapak ibu semua, ya sudah siap-siap saja. Karena saya diperintah oleh bapak Presiden Jokowi maupun Presiden (terpilih) Prabowo untuk menertibkan yang tidak tertib, yang sudah setengah tertib kita naikkan skala prioritasnya untuk tertib. Tapi kalau sudah rusak sama sekali, ya terpaksa saya eksekusi dengan cara-cara lama yang pernah kita tahu sama tahu untuk memperbaikinya," tegasnya kepada para pengusaha.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan pertambangan biji nikel PT Hengjaya Mineralindo berkomitmen memberikan kontribusi positif bagi lingkungan.

Salah satunya dengan berupaya menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan mahluk hidup di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 201 hectare (ha) di Site Tangofa, Morowali.

Sustainability Communication PT Hengjaya Mineralindo, Harry Cahyono, mengatakan pihaknya ingin menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga hutan dan mahluk hidup di wilayah penambangan perusahaan.

Apalagi berdasarkan data monitoring yang dilakukan perusahaan, terdapat fauna potensial dari mamalia sebanyak 14 tipe, avifauna 51 tipe, herpeto fauna 22 tipe dan insect 59 tipe.

"Dan kehidupan fauna ini menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memberikan keamanan melalui kantung satwa di wilayah IUP perusahaan itu sendiri,” ujar Harry seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (1/8).

Environmental Manager Hengjaya Mineralindo, Virgo Lelono, menambahkan bahwa kontribusi perusahaan dalam menjaga lingkungan saat ini menjadi sorotan penting bagi mereka.

"Kami tidak hanya ingin berfokus menggali sumber daya di Morowali, namun kami juga ingin menciptakan dampak yang luas bagi keberlangsungan makhluk hidup melalui strategi EPIC Greenation - Enhnacing Positive Impact through Green Collaboration di lingkungan internal perusahaan,” ucapnya.

Keseriusan menjaga lingkungan juga diapresiasi dengan Hengjaya Mineralindo meraih tujuh bergengsi di Indonesia kaitannya dengan inovasi lingkungan dan sosial dalam ajang ENSIA Awards.

Penghargaan ini diberikan oleh PT Sucofindo Indonesia kepada Environmental Manager PT Hengjaya Mineralindo, Virgo Lelono dan Sustainability Communication, Harry Cahyono di The Westin Nusa Dua Bali (31/07/2024).

Tahun ini merupakan kali ketiga Hengjaya Mineralindo mendapatkan apresiasi dalam karya inovasi yang telah diinisiasi dan diimplementasikan oleh karyawan – karyawan di Site Tangofa Morowali.

Upaya tersebut telah berhasil membawa perusahaan meraih 7 penghargaan di berbagai kriteria meliputi; Silver dalam kriteria Efisiensi Energi, Silver dalam kriteria Pengurangan Emisi, Platinum dalam kriteria Efisiensi Air, Gold dalam kriteria Pengurangan Limbah B3, Gold dalam kriteria 3R Limbah Padat Non B3, Silver dalam kriteria Keanekaragaman Hayati, dan Platinum dalam kriteria Inovasi Sosial.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - YOGYAKARTA. Soal penunjukannya sebagai ketua tim pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy mengaku dirinya baru mengetahui informasi tersebut hari ini dalam konsolisasi nasional Muhammadiyah di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

"Saya baru tahu tadi kalau ditunjuk, kok (ketua tim pengelolaan tambang)," ujarnya saat ditemui di Konsolidasi Nasional Muhamamdiyah di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

Dirinya belum mau berkomentar banyak atas penunjukkan tersebut. "Nanti saya kabari. Sudah cukup tadi sama Pak Haedar," imbuh dia.

Dirinya juga masih enggan untuk menyampaikan langkah awal dari tim pengelolaan tambang. "Belum lah, baru diumumkan tadi. Nanti tak kabari kalau sudah jalan," ucapnya.

Sebelumnya, Muhammadiyah membuat tim khusus untuk pengelolaan tambang, setelah menerima konsesi pengelolaan tambang.

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menjelaskan keputusan menerima konsesi tambang ini telah disampaikan pada Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang digelar di Yogyakarta.

"Kami sekaligus karena sikap kewaspadaan, kerjasama, yang akan kami lakukan menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Effendy," ujar Haedar, Minggu (28/7/2024).

Haedar menyebut penunjukkan Muhadjir Effendy sebagai ketua tim penambangan ini bukan karena yang bersangkutan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

"Prof Muhadjir Effendy sebagai ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi bukan sebagai Menko PMK," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Respons Muhadjir Usai Ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengelolaan Tambang oleh Muhammadiyah",

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Tambang bagi Investasi yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin, (22/07) dinilai telah mencederai Undang-undang di atasanya, tepatnya UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan, Bisman Bakhtiar mengatakan dalam UU Administrasi Pemerintahan yang disebut delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat/badan pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan/pejabat yang lebih rendah.

Sedangkan dalam Perpres 76/24 pelimpahan terjadi kepada sesama menteri yang kedudukannya sejajar, namun beda sektor. Yaitu dari Menteri Energi dan Sumberdaya Manusia (ESDM) ke Menteri Investasi atau Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Jadi mestinya Perpres tidak melanggar dan bertentangan dengan UU. Dan tentunya ada efek negatif karena urusan teknis pengelolaan pertambangan sektor ESDM yang bertanggung jawab namun dipangkas, padahal secara operasional dan pengawasan ESDM masih tetap yang harus bertanggung jawab," ungkapnya saat dihubungi Kontan, Jumat (26/07).

Senada dengan Bisman, Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi juga menyoroti pelanggaran Perpres 76/2024 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba (UU Minerba).

"Saya kira di undang-undang sudah jelas, yang berhak memberikan izin dan mencabut izin itu adalah Menteri ESDM, kalau kemudian Perpres ini mengubah pemberian itu pada Bahlil maka itu berentangan dengan undang undangnya. Dan itu akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik," katanya.

Karena Perpres tambah dia, statusnya di bawah Undang-Undang, sehingga peraturan pada Perpres tidak bisa melangkahi Undang-Undang.

Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman juga mengatakan Perpres 76/2024 ini syarat akan kepentingan. Penambahan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 5A, Pasal 5B dan Pasal 5C dalam Perpres memberikan hak istimewa pada Bahlil Lahadalia.

"Perpres itu diubah, pasalnya juga ditambah, hak pemberian tambang juga sudah diberikan ke Bahlil. Bahlil pun kalau kita lihat paling kencang agar IUP diberikan ke ormas, jadi untuk memberikan kemudahan pemberian izin ke ormas ngurusnya di kantor Bahlil," katanya.

Munculnya Perpres ini ungkap dia juga akan menyebabkan dualisme dalam pemberian IUPK.

"Jadi interpretasi hukumnya juga aneh. Izinnya nanti kan jadinya ada di BKPM, harusnya lewat satu pintu saja di Dirjen Minerba, ESDM," katanya.

Untuk diketahui, Mengutip dari website JDIH Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), adapun perubahan dari Perpres sebelumnya adalah dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 antara pasal 5 dan 6 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 5A, Pasal 5B dan Pasal 5C.

Wewenang Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/BKPM dalam penetapan dan pemberian IUPK untuk Organisasi Masyarakat (Ormas) terlihat semakin besar.

Ini terlihat dari Pasal 5B ayat 1, yang tertulis sebaga berikut:

"(1) Menteri Pembina Sektor mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal selaku Ketua Satuan Tugas," dikutip dari Perpes 76/2024 tersebut.

Ini artinya menteri pembina sektor energi dan sumber daya mineral, pertahanan dan tata ruang, perkebunan, lingkungan hidup dan kehutanan, hingga agraria dan tata ruang dapat mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian IUPK untuk ormas keagamaan kepada Kementerian Investasi/BKPM yang dipimpin Bahlil Lahadalia.

Kemudian pasal 5B ayat 2 tertulis sebagai berikut:

"(2) Berdasarkan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Satuan Tugas melakukan penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan," demikian petikan pasal tersebut.

Dan artinya jika telah ditetapkan sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas), Bahlil dapat melakukan penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas langkahnya yang memberikan kesempatan kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024.

“Yang pertama, ini menunjukkan komitmen Presiden untuk melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat untuk turut serta mengelola kekayaan negeri ini. Dan kedua, menunjukkan penghargaan Presiden kepada ormas keagamaan yang sejak awal telah turut berkontribusi membangun negeri ini,” ungkap Ketua PGI, Pendeta (Pdt) Gomar Gultom dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Senin (03/06).

Namun, Gultom memberikan beberapa catatan. Ia menyatakan bahwa inisiatif Jokowi ini tidak mudah untuk diimplementasikan karena ormas keagamaan mungkin memiliki keterbatasan dalam pengelolaan tambang.

“Apalagi dunia tambang ini sangatlah kompleks, serta memiliki implikasi yang sangat luas. Namun mengingat setiap ormas keagamaan juga memiliki mekanisme internal yang bisa mengkapitalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya, tentu ormas keagamaan, bila dipercaya, akan dapat mengelolanya dengan optimal dan profesional,” tambahnya.

Menurutnya, yang perlu dijaga adalah agar ormas keagamaan tersebut tidak mengesampingkan tugas dan fungsi utamanya, yaitu membina umat. Juga penting untuk memastikan agar ormas keagamaan tersebut tidak terkooptasi oleh mekanisme pasar.

“Dan yang paling perlu, jangan sampai ormas keagamaan itu tersandera oleh rupa-rupa sebab sampai kehilangan daya kritis dan suara profesinya,” jelasnya.

Gultom juga menambahkan bahwa keterlibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang ini, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi terobosan dan contoh baik di masa depan dalam pengelolaan tambang yang ramah lingkungan.