Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas kontainerbarang impor yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sudah dilepaskan.

Dalam paparannya di acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) dengan tema Manufaktur Digerogoti Barang Impor, Bagaimana Solusinya? yang berlangsung pada Jumat (9/8/2024), Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Tatang Yuliono menjelaskan bahwa dari total 26.415 kontainer yang sempat tertahan, sebanyak 23.128 kontainer sudah dilepaskan per Mei 2024.

Adapun sebanyak 3.287 kontainer masih dalam proses pelepasan. Secara terperinci, sebanyak 3.197 kontainer belum memasukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan 108 kontainer sisanya sedang dalam proses pelepasan.

Sementara itu, data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyebutkan sekitar 95% dari kontainer yang tertahan sudah dilepaskan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto mengatakan dalam dua minggu setelah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 rilis, hanya tinggal 1.000-an kontainer yang masih tertahan.

"Pengeluaran kontainer impor di dua pelabuhan tersebut adalah langkah tanggap pemerintah dalam menindaklanjuti berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Nirwala juga menyampaikan bahwa otoritas terkait masih terus memproses penyelesaian seluruh kontainer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, kontainer yang tertolak juga diproses oleh tiap-tiap pihak, seperti importir, surveyor, pengelola tempat penimbunan sementara (TPS), Pelindo, serta kementerian/lembaga terkait, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bea Cukai, dan lainnya.

Kontainer yang saat ini masih tertahan akibat perlu di-re-ekspor, termasuk barang tidak dikuasai (BTD), barang yang terkena aturan larangan dan pembatasan, barang tidak sesuai SNI, dan tidak mendapatkan persetujuan impor atau pertimbangan teknis dari kementerian terkait.

Nirwala mengatakan saat ini pihaknya terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholders. Para pemangku kepentingan juga dipastikan akan terus memonitor dan mengevaluasi penanganan pelayanan bersama di pelabuhan.

Tadi Bapak Menteri Perindustrian menyampaikan arahan agar mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan untuk meminta data kembali lebih detail.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali meminta data terkait isi 26.415 peti kemas (kontainer) yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya kepada Kementerian Keuangan, mengingat data tersebut penting guna melindungi industri dalam negeri.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan sudah melaporkan ke Kementerian Perindustrian tentang isi dari 26 ribu kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Pihaknya segera menuntaskan penyelesaian dari permasalahan yang terjadi karena penumpukan sejumlah kontainer tersebut.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan, selama ini kontainer-kontainer tersebut tertahan di pelabuhan karena ada sejumlah persetujuan teknis yang belum dipenuhi. Pengeluaran kontainer impor di dua pelabuhan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menindaklanjuti berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag-8) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 36 tentang Kebijakan dan Peraturan Impor.

“Sudah selesai nanti kita minggu depan, selesai dan sudah sesuai ketentuan mana yang dilarang mana yang boleh,” ucap Askolani usai mengikuti konferensi pers Pemusnahan Barang Milik Negara Eks Kepabeanan dan Cukai dan Barang Rampasan Negara Berupa Rokok dan Minuman Beralkohol Ilegal di Kantor Pusat DJBC pada Rabu (31/7/2024).

Dia menuturkan bahwa isi dari kontainer itu sudah diperiksa oleh pihak surveyor. Dari hasil pemeriksaan ditemukan barang-barang ilegal dan tidak, sesuai ketentuan prinsip pemeriksaan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), izin Persetujuan Impor (PI) dan pertimbangan teknis (Pertek).

“Jadi semua screening oleh PIC, kalau semua sudah clear and clean baru bisa mana yang bisa lewat, mana yang kemudian kita suruh re-ekspor, mana yang kemudian kita musnahkan,” tutur Askolani.

Dari hasil screening bersama antara pihak surveyor, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian itu ditemukan barang ilegal. Barang yang tidak sesuai ketentuan akan dihancurkan. Kontainer tersebut juga diperiksa kembali agar bisa sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Yang ilegal kita musnahkan, ada di situ, jadi kontainer itu kita assess bersama sesuai ketentuan,” pungkas Askolani.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani merespons pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang meminta data muatan 26 ribu kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Askolani mengaku belum mengetahuinya. Yang jelas ia mengatakan puluhan ribu kontainer tersebut berisi barang-barang yang terkena larangan terbatas (lartas) impor.

"Isinya pasti ikuti ketentuan. Ada yang lartas, barang itu nggak ada yang istilahnya langsung lolos, pasti dicek izin perdagangan, dicek sama surveyor, panjang tuh urusannya," kata Askolani saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Askolani menyebut tertahannya puluhan ribu kontainer di pelabuhan merupakan proses yang normal. Menurutnya, barang-barang tersebut memang diproses sesuai dengan ketentuan.

"Sebab yang bertanggung jawab untuk itu kan semua, banyak pihak. Surveyor cek dulu, nanti Pelindo punya tugas, nanti (Kementerian) Perdagangan punya persetujuan impornya, nanti Kemenperin selesai nggak perteknya lima hari. Jadi kalau semua itu nggak selesai ya nggak mungkin bisa diini," tuturnya.

Sebelumnya, Menperin mengaku telah bersurat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk meminta data mendetail terkait muatan dari 26 ribu kontainer yang sempat tertahan. Sampai saat ini permintaan tersebut belum direspon.

"Kami sudah komunikasi tapi belum ada respons," kata Agus usai acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan.

Agus menilai, pihaknya perlu mengetahui isi dari kontainer tersebut. Hal ini berkaitan dengan tugas Kementerian Perindustrian dalam memitigasi atas barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri.

"Kami merasa wajib untuk menyiapkan kebijakan-kebijakan untuk melakukan mitigasi terhadap barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri melalui 26.415 kontainer itu," ucapnya.

"Kenapa? Tentu kan isinya kalau bahan baku, sektor apa? Jangan-jangan barang jadi misalnya TV, elektronik. 26 ribu is a big number, besar sekali. Kalau kita bicara 100-200 kontainer tidak akan terlalu pusing. Kalau bicara 26 ribu, kita memiliki kepentingan untuk memitigasi," sambungnya.

Sebagai informasi, sebelumnya ramai soal 26.415 kontainer tertahan di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Saat ini kontainer-kontainer tersebut telah diselesaikan.