Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berencana mengusir seluruh warga sipil yang tinggal di Gaza utara. Dirinya juga mengancam akan memblokir seluruh bantuan kemanusiaan bagi mereka yang tetap tinggal di sana.

Israel kembali mengeluarkan perintah evakuasi kepada seluruh penduduk Gaza di wilayah utara pada hari Minggu (13/10).

Mengutip AP, Netanyahu dan parlemen Israel telah menerima usulan dari para pensiunan jenderal terkait pengusiran warga Palestina. Usulan tersebut pada intinya memberi warga Palestina waktu seminggu untuk meninggalkan sepertiga utara Jalur Gaza, termasuk Kota Gaza.

Tidak hanya itu, warga yang menolak pergi akan dianggap sebagai kombatan. Artinya, militer Israel memiliki hak untuk membunuh mereka.

Israel juga akan memblokir segala akses untuk makanan, air, obat-obatan dan bahan bakar menuju Gaza.

Rencana ini adalah bagian dari upaya Israel untuk mempertahankan kendali atas wilayah utara untuk jangka waktu yang tidak terbatas, serta menciptakan pemerintahan baru tanpa Hamas.

Meskipun demikian, juru bicara militer Israel Letnan Kolonel Nadav Shoshani, mengatakan bahwa rencana yang disebut “Generals’ Plan" atau rencana jenderal ini masih belum matang.

Menurut PBB dan situs web badan militer Israel, tidak ada truk berisi makanan, air, atau obat-obatan yang memasuki wilayah Gaza utara sejak 30 September.

Sejauh ini sangat sedikit warga Palestina yang mematuhi perintah evakuasi yang dikeluarkan Israel. Sebagian dari mereka sudah tua, sakit, atau takut meninggalkan rumah mereka.

Banyak dari mereka juga khawatir tidak ada tempat yang aman untuk dituju dan mereka tidak akan pernah diizinkan kembali ke tanah Palestina.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan Israel di Jaluar Gaza telah menewaskan lebih dari 42.000 warga Palestina. Israel tidak lagi membedakan antara warga sipil dan kombatan dalam melakukan pembantaian. Lebih dari dari separuh korban tewas adalah wanita dan anak-anak.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Israel mengebom dua sekolah milik PBB yang berdiri di Gaza pada hari Minggu (4/8). Sedikitnya 30 orang terbunuh dalam insiden itu, dengan 80% di antaranya adalah anak-anak.

Melansir Al Jazeera, serangan hari Minggu menghancurkan sekolah Hassan Salama dan Al-Nasr. Kedua sekolah itu juga telah digunakan sebagai tempat perlindungan bagi pengungsi Palestina.

Al Jazeera mengabarkan bahwa militer Israel tidak memberikan peringatan sebelumnya kepada orang-orang yang berada di dalam pusat perlindungan tersebut.

Serangan lain juga menghancurkan sekolah Hamama di lingkungan Sheikh Radwan di Kota Gaza, yang juga menampung pengungsi Israel. Sedikitnya 15 orang terbunuh dalam serangan itu.

Kelompok Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) mengatakan saat ini sudah tidak ada tempat yang aman di Gaza, karena sekolah bagi anak-anak pun telah menjadi sasaran militer.

"Kedua sekolah ini menampung warga sipil yang terpaksa mengungsi beberapa kali, dan sekarang bahkan mereka terpaksa mengungsi lagi setelah serangan ini. Israel secara sistematis menargetkan warga sipil," kata Nebal Farsakh dari PRCS.

Seperti biasa, militer Israel mengklaim bahwa sekolah-sekolah tersebut telah digunakan Hamas untuk bersembunyi. Pernyataan itu tentu saja keluar tanpa bukti.

"Sekolah-sekolah tersebut digunakan oleh Batalyon Al Furqan Hamas sebagai tempat persembunyian para teroris dan sebagai pusat komando yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan serangan," kata militer Israel.

Militer Israel mengeluarkan perintah baru bagi warga Palestina untuk meninggalkan bagian selatan dan tenggara Khan Younis di Gaza.

Pengumuman yang keluar hari Minggu itu mempengaruhi lingkungan Jurat al-Lot, al-Manara, Maan, Kizan, Kizan Abu Rashuan, al-Najjar, as-Salam, dan al-Hashash.

Laporan PBB awal bulan Agustus ini menunjukkan ada lebih dari 86% wilayah Gaza yang telah terkena dampak perintah evakuasi Israel.

Sebagian besar penduduk Palestina diperintahkan untuk tinggal di zona aman dengan area yang sempit. Sayangnya, serangan militer juga tetap terjadi di zona aman tersebut.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 39.583 warga Palestina telah terbunuh sejak Israel melancarkan serangannya di Gaza pada bulan Oktober 2023.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Saat ini lebih dari 38.000 penduduk Gaza telah kehilangan nyawa akibat serangan brutal militer Israel. Sayangnya, dua otoritas tertinggi Palestina, Presiden Mahmoud Abbas dan Hamas, masih belum ada di jalan yang sama.

Mengutip data terbaru Al Jazeera hari Selasa (16/7), sedikitnya 38.713 penduduk Gaza meninggal dunia sejak Oktober 2024.

Jumlah itu termasuk lebih dari 15.000 anak-anak dan 10.000 orang yang dinyatakan hilang. Kematian juga tercatat di Tepi Barat, yaitu sedikitnya 576 orang.

Perseteruan Abbas dan Hamas

Abbas secara terbuka menyalahkan Hamas atas segala kekacauan yang terjadi di Gaza. Meskipun demikian, Abbas juga mengatakan Israel dan AS bertanggung jawab atas kematian puluhan ribu orang di Gaza.

Kepresidenan Palestina mengutuk pembantaian tersebut dan meminta pertanggungjawaban penuh dari pemerintah Israel, serta pemerintah AS yang memberikan segala macam dukungan terhadap pendudukan dan kejahatannya," kata Abbas dalam sebuah pernyataan yang dirilis kantor kepresidenan hari Sabtu (13/7).

Abbas menyalahkan Hamas karena memicu perang di Gaza yang telah berlangsung selama sembilan bulan.

Pada 7 Oktober 2023, Hamas melakukan serangan di wilayah Israel dan menewaskan 1.200 orang dan menculik 250 orang Israel.

"Gerakan Hamas adalah mitra dalam memikul tanggung jawab hukum, moral dan politik atas kelanjutan perang genosida Israel di Jalur Gaza," lanjut Abbas dalam pernyataannya, dikutip Reuters.

Hamas telah menguasai Gaza sejak pengambilalihan wilayah pesisir tersebut pada tahun 2007 dari loyalis Abbas.

Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan, pernyataan Abbas berarti Otoritas Palestina (PA) telah memilih untuk berada di pihak yang sama dengan pendudukan atau Israel.

"Otoritas Palestina telah memilih untuk berada di pihak yang sama dengan pendudukan (Israel). Sikap seperti ini tidak akan berhasil memeras atau menekan kelompok perlawanan," kata Abu Zuhri.

Hamas menuduh Abbas telah memihak Israel karena enggan mendukung perjuangan Hamas.

"Abbas dan otoritasnya bermitra dengan Zionist. Kejahatan mereka tidak hanya tercatat di Gaza, tetapi juga di seluruh tanah Palestina," kata pejabat Hamas lainnya, Basem Naim.

Awal pekan ini, dua pejabat senior Fatah dan hamas mengatakan bahwa perwakilan mereka akan bertemu di China pada bulan Juli ini.

Kedua pihak sempat bertemu pada bulan April lalu untuk membahas upaya rekonsiliasi demi mengakhiri perpecahan politik selama 17 tahun.