Jalan layang atau Flyover Ciroyom di Bandung, Jawa Barat, resmi beroperasi mulai pukul 08.00 WIB hari ini, Rabu (23/10).

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (BTP Bandung) Endang Setiawan mengatakan pihaknya telah merampungkan pembangunan flyover ini demi meningkatkan keselamatan perlintasan sebidang kereta api.

"Flyover Ciroyom ini akan mulai dioperasikan pada tanggal 23 Oktober 2024 ini pada pukul 08.00 WIB, sehingga bagi masyarakat yang akan melintasi JPL 157 mohon dapat menyesuaikan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10).

Lebih lanjut Endang menjelaskan sebelum dapat beroperasi secara penuh, Flyover Ciroyom dilakukan pengujian. Salah satunya, berupa Sertifikasi Laik Fungsi Jalan oleh Kementerian PUPR, serta dipenuhinya rambu pada flyover dan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait.

"Kami telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung dan PT KAI Daop 2 Bandung dalam rangka penutupan perlintasan sebidang JPL 157 sehingga nantinya masyarakat hanya akan dapat mengakses flyover saja," imbuh Endang.

Endang menambahkan pembangunan Flyover Ciroyom merupakan bentuk dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terhadap kereta cepat Whoosh.

Sebab, dengan adanya Kereta Api Feeder yang beroperasi antara Padalarang-Bandung, maka akan semakin banyaknya frekuensi kereta api yang melintas. Karena itu Flyover Ciroyom dibangun untuk mengurai kemacetan pada jam sibuk saat masyarakat mulai beraktivitas.

"Kami berharap dengan adanya flyover ini maka tingkat kecelakaan pada perlintasan sebidang dapat ditekan serta meningkatkan awareness masyarakat bahwa keselamatan diri merupakan hal yang utama," tambah Endang.

Endang juga meminta seluruh pihak menjaga dan merawat Flyover Ciroyom agar bisa berfungsi dan bermanfaat bagi pengguna jalan.

"Memastikan Flyover Ciroyom agar tetap sesuai dengan fungsinya merupakan tugas kita bersama-sama, maka dari itu kami berharap kerjasama dari semua pengguna flyover terutama untuk tidak melakukan aksi vandalisme dan berkendara sesuai dengan peraturan berlalu lintas yang berlaku," tutup Endang.

Melansir detikcom, Flyover Ciroyom yang terletak di Kecamatan Andir dan Cicendo, Kota Bandung itu rampung dibangun pada Mei 2024.

Pj Wali Kota Bandung A Koswara mengatakan Flyover Ciroyom dibangun untuk mengurangi kemacetan karena padatnya jadwal kereta api yang melintasi di perlintasan sebidang JPL 157.

Belum lagi, sambungnya, ada rencana menambah jadwal perjalanan kereta feeder Bandung-Padalarang.

"Bisa menyelesaikan persoalan (kemacetan) dengan adanya persimpangan yang digunakan oleh feeder kereta cepat. Karena dengan feeder kereta cepat ini kalau nanti sudah dikembangkan menjadi 67 jadwal feeder itu, perlintasannya per tiga menit ditutup," katanya.

JAKARTA, investor.id - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita banyak aset dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jawa Bagian Tengah. Total nilai aset yang disita mencapai puluhan miliar rupiah.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menuturkan, sejak tanggal 22 Juli sampai 2  Agustus 2024, penyidik KPK melakukan serangkaian upaya paksa berupa penggeledahan, penyitaan dan pemasangan plang (tanda penyitaan) di tiga kota/kabupaten yaitu Jakarta, Semarang, dan Purwokerto.

“Total yang disita adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 27.433.065.497,” ungkap Tessa, Jumat (9/8/2024).

Aset-aset yang disita terdiri dari sembilan unit rumah dan tanah dengan nilai sekurang-kurangnya Rp 8.685.000.000; enam deposito dari dua bank dengan nilai total Rp 10.268.065.497.

Kemudian, empat obligasi pada 2 bank dengan nilai masing-masing Rp 4 miliar dengan bunga Rp 600 juta serta Rp2,28 miliar dengan bunga Rp 300 juta. Ada juga penyitaan uang tunai senilai Rp 1,38 miliar.

Dalam kasus ini, KPK menahan pejabat pembuat komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (PPK BTP) Semarang, Yofi Oktarisza (YO). KPK menetapkan Yofi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kasus yang menyeret Yofi adalah pengembangan dari kasus suap di DJKA, dengan sejumlah pihak sudah diproses hukum. Mereka antara lain pemilik perusahaan PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto; PPK BTP Semarang, Bernard Hasibuan; serta Kepala BTP Semarang, Putu Sumarjaya.

Yofi adalah PPK atas 18 paket pekerjaan barang dan jasa lanjutan PPK sebelumnya serta 14 paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa baru di lingkup BTP Semarang. Saat Yofi menjadi PPK, Dion adalah rekanan yang memperoleh sejumlah proyek. Dion diketahui turut membantu Yofi menerima setoran dari rekanan yang lain demi mendapatkan proyek.

“Atas bantuan tersebut, PPK termasuk tersangka YO menerima fee dari rekanan termasuk saudara DRS (Dion Renato Sugiarto) dengan besaran 10% sampai dengan 20% dari nilai paket pekerjaan yang diperuntukkan," tutur Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, Kamis (13/6/2024).

Atas persentase itu, PPK mendapatkan fee 4%; BPK 1% sampai 1,5%; Itjen Kemenhub 0,5%; pokja pengadaan 0,5%; serta Kepala BTP 3%. Rekanan juga memberikan fee supaya proses pelaksanaan pekerjaan bisa lancar, termasuk untuk pencairan termin. Pemberian fee tetap dijalankan ke PPK yang menggantikan PPK awal ketika lelang paket pekerjaan.

“Saudara DRS ditunjuk oleh tersangka YO untuk mengumpulkan fee dari rekanan lain yang mengerjakan paket pekerjaan dengan tersangka YO sebagai PPK pekerjaan tersebut yang selanjutnya diberikan kepada tersangka YO," ungkap Asep.

Pencatatan atas fee yang dikumpulkan itu dilakukan oleh bagian keuangan perusahaan Dion, yakni Any Sisworartri serta Suyanto. Atas fee yang dikumpulkan Dion, Yofi memperoleh deposito yang lalu dialihkan ke bentuk obligasi, tanah, logam mulia, reksa dana, hingga kendaraa Innova serta Jazz.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News