ekBis#1

Eks Dirut PT Inka Jadi Tersangka Proyek di Kongo, Kerugian Capai Rp25,6 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Kejati Jawa Timur telah menetapkan eks Direktur Utama (Dirut) PT Inka (Persero) Budi Noviantoro (BN) di kasus dugaan korupsi pemberian dana talangan Inka dalam proyek solar photovoltoicpower plant 200 mw dan smart city di Kinshasa Republik Konggo dengan TSG Infrastructure.

Kepala Kejati Jawa Timur, Mia Amiati mengatakan pihaknya telah menemukan alat bukti yang culup untuk menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Bahwa perbuatan BN selaku DirekturUtama PT INKA telah memenuhi alat bukti sebagaimana diatur pasal 184 KUHAP melakukan dugaan tindak pidana korupsi,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (2/10/2024).

Mia menjelaskan duduk perkara kasus ini bermula saat dilaksanakannya Indonesia Africa infrastrukturDevelopment (IAID) di Bali pada 2019. Kala itu, Budi melakukan pertemuan dengan Chairman TSG Global Holding RS dan regional head perusahaanfund raisingyang berbadan hukum asing Titan Capital Ltd, TN.

Selain itu, SI selaku CEO TSG Utama Indonesia turut hadir dalam pertekuan itu. Mia mengatakan bahwa pertemuan itu dilakukan untuk membahas potensi pekerjaan perkeretaapian di Democratic Republik of Congo (DRC).

Kemudian, Budi atas permintaan TN memberikan uang Rp2 miliar kepada TN sebagai operasional atas pertemuan rendana proyek di Kongo itu. Sebagai tindak lanjutnya, TSG Global Holding dan PT Inka kemudian sepakat untuk membentuk membentuk Special Purpose Vehicle(SPV) TSG Infrastructure, PTE LTD di Singapura dengan proporsi kepemilikan saham 51 % PT IMST dan 49 % TSG Utama Indonesia.

Selain itu, kesepakatan itu juga telah membuahkan pendirian JV TSG Infrastruktur dibiayai oleh PT IMST sebesar SGD40.000. Namun, pembentukan SPV itu dinilai telah bertentangan dengan aturan yang berlaku.

“Pembentukan SPV tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-315/MBU/12/2019 menyatakan menghentikan sementara waktu pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan di lingkungan BUMN dan berlaku terhadap perusahaan atau afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN termasuk cucu perusahaan atau turunannya,” tambahnya.

Setelah itu, SI menyampaikan kepada BN untuk dapat melaksanakan proyek di Kongo yang membutuhkan penyediaan energi solar photovoltoic 200 mw dari perusahaan energy Sunplus SARL yang sahammayoritas dimiliki oleh TSG Global Holding.

Penyediaan itu, dilakukan dengan cara mela kukira pembayaran Power Purchase Agreement (PPA) kepada Sunplus SARL. Adapun, sekira pada 2020 Budi juga disebut melakukan transfer uang sebesar US$265.300 kepada IG melalui Istanbul Corporate Banking OP Turkiye.

Transaksi tersebut dilakukan untuk keperluan ground breaking proyek solar photovoltoic power plant 200 mw yang akan dikerjakan oleh TSG Infra di Kinshasa DRC.

“Pada 23 September 2020, BN selakuDirut PT INKA, menyetujui permohonan dana talangan dari TSG Infrastruktur dan memberikan dana talangan dengan mekanisme pemberian pinjaman, dan melakukan pengiriman uang,” imbuhnya.

Perinciannya, pada 25 September 2020 sebesar Rp15miliarke rekening TSG Utama Indonesia; 31 Desember 2020, PT Inka mentransfer uang sejumlah Rp3,55 miliar kepada TSG Global Holding.

Selain itu, Budi yang menjabat Komisaris Utama PT IMST dan controller TSG Infrastructure telah memerintahkan Sukoroto selaku Dirut IMST mengirim uang sebesar Rp2.603.475.000,00kepadaDK selaku Dirut PT FS untuk kegiatan di DRC.

Adapun, kata Mia, kasus ini telah merugikan negara yang ditaksir sebesar Rp25,6 miliar. Hanya saja, kerugian negara tersebut belum final lantaran tim Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) Jawa Timur belum merampungkan laporannya ke penyidik.

“Penyidik melakukan Tindakan penahananpada tahap Penyidikan selama 20 hari ke depan terhadap tersangka BN selaku Dirut PT INKA sejakt anggal 01-20 Oktober 2024 di Cabang Rutan Kelas I Surabaya,” pungkasnya.

Stafsus: Korupsi PT Inka Hasil Laporan Erick Thohir ke Jampidun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Mahendra Sinulingga mengatakan, temuan dugaan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim di PT Industri Kereta Api (Inka) merupakan hasil laporan Menteri BUMN Erick Thohir pada 2022. "Jadi pada tahun 2022, Pak Erick itu lewat deputi hukumnya mengirim surat ke Jampidun (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) supaya minta Inka diinvestigasi," ujar Arya di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Arya menyampaikan, pelaporan itu merupakan komitmen dari Erick untuk memberantas kasus korupsi di jajaran BUMN. "Jadi yang melaporkan adalah Pak Erick, bagian dari bersih-bersih BUMN. Jadi Inka ini adalah bagian dari bersih-bersih BUMN," katanya.

Kementerian BUMN terus melakukan bersih-bersih sebagai upaya transformasi. Menurut Arya, Erick dengan tegas berani melaporkan direksi yang melakukan penyelewengan di perusahaan pelat merah. Adapun beberapa kasus yang dilaporkan oleh Erick, antara lain PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), PT Waskita (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), dan PT Telkom Indonesia (Persero).

"Siapa yang berani melaporkan anak buahnya, coba dicek, Ya Pak Erick. Inka itu Pak Erick yang laporkan ke Kejaksaan tahun 2022," ucap mantan politikus Perindo tersebut

Penyidik Kejati Jatim menemukan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh PT Inka dan tidak ada peruntukannya mencapai sekitar Rp 28 miliar terkait proyek fiktif di Republik Demkoratik Kongo. Kepala Kejati (Kajati) Jatim Mia Amiati mengaku, masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan kerugian negara dalam perkara itu.

"Kejati Jatim memiliki enam orang auditor dari bidang pengawasan yang bersertifikasi. Sebenarnya dalam melakukan perhitungan kerugian sudah sah menurut hukum acara. Tapi kami lebih mengutamakan hasil perhitungan dari BPKP," katanya kepada wartawan usai memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-64 di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (22/7/2024).

Perkara dugaan korupsi itu berawal saat PT Inka berencana mengerjakan rekayasa, pengadaan dan konstruksi (EPC) proyek transportasi dan prasarana kereta di Kongo pada 2020. Proyek itu difasilitasi oleh sebuah perusahaan asing.

Saat itu, perusahaan asing menyampaikan kebutuhan pengerjaan proyek lain sebagai sarana pendukung agar proyek transportasi dan prasarana kereta dapat berjalan, yaitu berupa penyediaan energi listrik di Kota Kinshasa. Selanjutnya PT INKA Multi Solusi (IMST) yang merupakan bagian dari afiliasi PT Inka bersama dengan sebuah perusahaan bernama TSG Utama yang diduga masih terdapat kaitan dengan perusahaan lain sebagai fasilitator, membentuk perusahaan patungan di Singapura.

Perusahaan patungan itu bernama JV TSG Infrastructure dengan tujuan mengerjakan penyediaan energi listrik. PT Inka kemudian memberikan sejumlah dana talangan kepada JV TSG Infrastructure tanpa jaminan. Namun, proyek di Kongo tersebut sampai sekarang tidak pernah terealisasi.

Kejati Jatim Kesulitan Konfirmasi, Beberapa Pihak Terkait Kasus Inka Berasal dari Kongo

SURABAYA, investor.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim), terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada proyek ekspor kereta api PT Industri Kereta Api (PT Inka) ke Kongo dengan nilai sebesar Rp 167 triliun.

Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim telah menggeledah kantor PT Inka yang ada di Jalan Yos Sudarso, Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa (16/7/24). Dalam penggeledahan ini tim penyidik menyita sebanyak 40 dokumen dari PT Inka.

Penggeledahan saat itu, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembiayaan PT Inka kepada perusahan patungannya yang juga turut membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 200 Megawatt peak (MWp) di Kinshasha, Republik Demokratik Kongo (DRK).

PT Inka Multi Solusi (PT IMST), bagian afiliasi PT Inka, bersama dengan TSG Utama, diduga memiliki kaitan dengan perusahaan fasilitator, membentuk perusahaan patungan di Singapura bernama JV TSG Infrastructure. Tujuannya untuk mengerjakan penyediaan energi listrik

Menurut Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar, hingga saat ini ada 18 saksi yang telah diperiksa, mulai dari PT Inka hingga sejumlah orang yang terkait proyek ekspor kereta tersebut.

Dijelaskan Saiful, tim penyidik melakukan penggeledahan pada 15-16 Juli di kantor PT Inka dan beberapa rumah dari pihak-pihak terkait. Dalam penggeledahan tersebut penyidik menemukan 40 dokumen berupa surat. Dimana surat-surat itu terkait dengan proses penyidikan PT Inka tersebut.

“Sampai saat ini kami telah memeriksa saksi-saksi sebanyak 18 orang. Apa keterangan saksi dengan dokumen yang telah kita lakukan penyitaan, akan kita lihat urgensi dari dokumen yang kami sita," terang Aspidsus Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar, Senin (22/7/2024) ditemui di Kator Kejati Jatim.

Dikatakan, Saiful, Kejati menemui kesulitan dalam menetapkan tersangka pada kasus ini karena beberapa pihak terkait berasal dari luar negeri, yakni dari Republik Demokratik Kongo.

"Seperti yang disampaikan Bu Kajati, ada beberapa pihak dari pihak luar negara Indonesia (Republik Demokratik Kongo), sehingga membuat kami kesulitan untuk mengkonfirmasi terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dilakukannya Inka dengan pihak Kongo tadi. Inilah salah satu kendala untuk memperkuat pembuktian kami," jelas Aspidsus.

Hingga saa ini, pihak Kejati masih melakukan penghitungan kerugian negara bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sulit Dikonfirmasi, Beberapa Pihak Terkait Kasus Korupsi PT Inka Berasal dari Kongo