Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Intelijen Militer Ukraina menyebut Rusia menggunakan truk-truk sipil untuk mengangkut "tentara bayaran" dari Korea Utara ke daerah garis depan untuk membantu perang Rusia melawan Ukraina.

Mengutip Kantor Berita Yonhap pada Senin (28/10/2024), kabar ini muncul di tengah kekhawatiran mengenai kemungkinan pasukan Korea Utara ikut bertempur dalam perang Rusia melawan Ukraina.

Pada Minggu (27/10/2024), petugas polisi Rusia menghentikan sebuah truk dengan pelat nomor sipil yang membawa personel militer Korea Utara di jalan raya Kursk-Voronezh, kata Intelijen Pertahanan Ukraina, dan mencatat bahwa pengemudi tersebut tidak memiliki perintah tempur.

Pengumuman ini muncul di tengah laporan mengenai pasukan Korea Utara yang berkumpul di wilayah Kursk di barat daya Rusia, tempat serangan besar-besaran Ukraina terjadi pada bulan Agustus.

Pekan lalu, agen mata-mata Korea Selatan mengatakan 3.000 warga Korea Utara telah dikirim ke Rusia dan sekitar 10.000 diperkirakan akan dikerahkan pada bulan Desember. Amerika Serikat juga mengonfirmasi setidaknya 3.000 warga Korea Utara telah dikirim ke Rusia timur pada bulan ini.

Korea Selatan telah berjanji untuk mengambil “langkah bertahap” sebagai respons terhadap tingkat kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia, dan Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan Seoul dapat mempertimbangkan untuk memberikan senjata ke Kyiv, sebagai perubahan dari kebijakannya yang hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. .

Sementara itu, dikutip dari Reuters, Penasihat keamanan nasional AS, Korea Selatan dan Jepang menyatakan "keprihatinan besar" atas penempatan pasukan Korea Utara di Rusia yang mungkin digunakan untuk melawan Ukraina, kata Gedung Putih.

Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan, ketiga negara melihat kehadiran pasukan Korea Utara sebagai tanda terbaru meningkatnya hubungan militer Moskow-Pyongyang, dan mereka meminta Rusia dan Korea Utara untuk menghentikan transfer senjata dan rudal. Transfer tersebut melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Kirby memberi pengarahan kepada wartawan setelah penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengadakan pembicaraan di Washington dengan rekannya dari Korea Selatan dan Jepang, masing-masing, Shin Won-sik dan Takeo Akiba.

“Penasihat keamanan nasional mengungkapkan keprihatinan besar atas penempatan pasukan oleh Korea Utara di Rusia, yang berpotensi digunakan untuk melawan Ukraina,” kata Kirby.

Dia melanjutkan, kehadiran Korea Utara di Rusia dan transfer senjata tersebut memperluas implikasi keamanan dari perang brutal dan ilegal Rusia di luar Eropa dan ke Indo-Pasifik.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis pekan lalu tidak menyangkal bahwa pasukan Korea Utara berada di Rusia. Namun, dia mengatakan bahwa urusan Moskow adalah bagaimana menerapkan perjanjian dengan Pyongyang yang mencakup klausul pertahanan bersama untuk saling membantu melawan agresi eksternal.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri luar negeri Korea Utara Choe Son Hui mengkritik pembentukan tim multilateral pemantau sanksi yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Mengutip Reuters pada Minggu (20/10/2024), dia mengatakan tim pemantau sanksi multilateral baru yang dipimpin oleh Amerika Serikat sepenuhnya melanggar hukum dan tidak sah.

“Pihak yang terlibat dalam kampanye kotor terhadap DPRK harus membayar mahal atas tindakan tersebut,” kata Choe Son Hui melalui kantor berita negara KCNA, menggunakan nama resmi negara tersebut.

Choe mengkritik tim tersebut, yang akan diikuti oleh delapan negara lainnya, sebagai tindakan Washington yang melanggar tatanan internasional dan sebagai pelanggaran paling tidak terselubung terhadap kedaulatan Korea Utara.

Adapun, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang mengumumkan peluncuran tim multinasional tersebut pada Rabu (16/10/2024) lalu untuk memantau penegakan sanksi terhadap Korea Utara setelah Rusia dan China menggagalkan kegiatan pemantauan di PBB.

Tim ini diperkenalkan setelah Rusia menolak pembaruan tahunan panel ahli PBB yang selama 15 tahun terakhir mengawasi penerapan sanksi yang bertujuan untuk mengekang program nuklir dan rudal Korea Utara. China, sekutu utama dan penopang ekonomi Korea Utara, abstain dalam pemungutan suara tersebut.

Ketegangan di semenanjung Korea telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ketika Korea Utara meningkatkan pengembangan serangkaian rudal balistik dan persenjataan nuklir, menarik sanksi internasional, dan menjalin hubungan militer yang erat dengan Rusia. Washington telah memperkuat kerja sama keamanannya dengan sekutu regional utama Korea Selatan dan Jepang.

Pemerintah AS dan Korea Selatan telah memperingatkan hubungan militer Korea Utara yang erat dengan Rusia. Agen mata-mata Korea Selatan mengatakan pada hari Jumat bahwa Korea Utara telah mengirim 1.500 pasukan khusus ke kawasan timur Rusia untuk pelatihan dan penyesuaian diri di pangkalan militer setempat dan kemungkinan akan dikerahkan untuk berperang dalam perang di Ukraina.

Rusia dan Korea Utara sama-sama menyangkal bahwa mereka terlibat dalam transfer senjata. Kremlin juga menolak pernyataan Korea Selatan bahwa Korea Utara mungkin mengirim sejumlah personel militer untuk membantu Rusia melawan Ukraina.

Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan dia tidak dapat mengkonfirmasi laporan bahwa Korea Utara telah mengirim pasukan ke Rusia sebelum pengerahan pasukan ke Ukraina, namun menambahkan bahwa tindakan seperti itu akan mengkhawatirkan, jika benar.

Sementara itu, Presiden China Xi Jinping, mengatakan dia bersedia memimpin persahabatan dan kerja sama dengan Korea Utara menuju pembangunan berkelanjutan dan stabil dan berkontribusi untuk menjaga perdamaian regional dan global.

Xi mengirim balasan kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dengan ucapan selamat atas ulang tahun berdirinya China, menurut KCNA.