Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya praktik suap penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW) lain dengan modus menyerupai kasus Harun Masiku. Waktu terjadinya perkara itu juga diduga dalam periode yang sama dengan kasus buron KPK itu.

Untuk diketahui, Harun Masiku merupakan tersangka KPK yang diduga memberikan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait dengan penetapan PAW 2019-2024. Saat ini, mantan caleg PDIP dapil Sumatra Selatan 1 itu masih berstatus buron.

Sejalan dengan penyelesaian perkara Harun, KPK pada awal pekan ini memeriksa saksi bernama Alexius Akim, Senin (5/8/2024). Dia pernah menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR PDI Perjuangan (PDIP) dari Dapil Kalimantan Barat 2019-2024.

Pria yang juga merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat itu diduga mengetahui soal modus serupa ihwal praktik suap PAW, yang terjadi di dapilnya.

"Yang bersangkutan didalami keterangannya terkait modus yang menyerupai tersangka HM [Harun Masiku] yang terjadi di dapil Kalimantan Barat pada tempus yang sama," ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (8/8/2024).

Menurut Tessa, pihak KPK berpeluang untuk mengembangkan lagi kasus suap PAW yang menjerat Harun usai ditemukannya praktik dengan modus serupa di Kalimantan Barat.

Tak hanya itu, Tessa mengungkap bahwa pihaknya masih fokus untuk mendalami modus serupa yang terjadi di PDIP itu. Dia belum mengungkap apabila modus serupa juga terjadi di partai politik lain.

"Saat ini iya [modusnya masih hanya ditemukan di PDIP]. Saya belum mendapatkan info mengarah ke partai yang lain," ungkap pria yang juga bertugas sebagai penyidik KPK itu.

Adapun Alexius juga diperiksa oleh penyidik KPK terkait dengan keberadaan Harun. Meski demikian, mantan caleg PDIP itu mengaku tidak tahu menahu soal Harun, maupun mengenal sosok tersebut.

Alexius mengaku bahwa pada saat dia maju sebagai caleg PDIP di 2019, dia diberhentikan. Dia pun mengaku sampai saat ini tidak mengetahui apa alasan dirinya dicoret oleh partai.

"Ya jadi yang banyak [ditanya] berkaitan dengan masalah saya sendiri karena saya waktu itu ikut pemilu legislatif 2019. Yang jelas saya yang harusnya dilantik tapi saya kan diberhentikan. Alasannya enggak jelas," ungkapnya ke wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Pria itu juga mengaku tidak pernah menerima surat pemecatan dari PDIP.

Sebagai informasi, penyidik KPK belum lama ini juga memeriksa sejumlah saksi dari internal PDIP berkaitan dengan kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Salah satunya yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (10/6/2024).

Pada saat pemeriksaan Hasto, penyidik turut menyita ponsel dan buku catatan miliknya yang diklaim berisi informasi tentang strategi PDIP dalam Pilkada 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut indikasi dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku terbuka setelah penyidik memeriksa saksi bernama DB (Dona Berisa).

Saksi tersebut merupakan istri mantan terpidana kasus Harun Masiku sekaligus eks kader PDI-P Sauful Bahri.

"Penyidik membuka kemungkinan tersebut diduga dari hasil pemeriksaan saksi terakhir ada upaya-upaya tersebut," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

"Saksi terakhir atas nama dengan inisial DB," tambah Tessa.

Meski demikian, Tessa enggan mengungkap detail peluang menerapkan pasal perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku, termasuk siapa yang terlibat dalam perbuatan tersebut.

"Jadi kita tunggu prosesnya. Tidak ada penyebutan ke subyek tertentu. Namun peluang itu tetap ada dan sedang didalami oleh penyidik," tutur Tessa.

Sebelumnya, KPK gencar memeriksa sejumlah saksi terkait perkara Harun Masiku. Penyidik juga menggeledah kediaman pihak yang diduga terkait dengan perkara ini.

Pada Kamis (18/7/2024), penyidik memeriksa Dona sebagai saksi Harun Masiku.

Penyidik mendalami peluang dibukanya perkara terkait perintangan penyidikan.

"Penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan kebedaraan HM (Harun Masiku) dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice," kata Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis.

Adapun Saiful merupakan terpidana yang terlibat dalam penyuapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 2019 bersama Harun.

Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk DPO.

Harun, diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu (PAW).

Saat ini, pencarian Harun Masiku sudah memasuki tahun keempat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mendalami peluang membuka penyidikan baru menyangkut dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus dugaan suap eks kader PDI-P Harun Masiku.

Informasi ini disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto setelah penyidik selesai memeriksa mantan kader PDI-P Saiful Bahri, Dona Berisa.

Saiful merupakan salah satu terpidana dalam perkara suap Harun Masiku.

"Penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan kebedaraan HM (Harun Masiku) dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice," kata Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (18/7/2024).

Adapun Saiful merupakan terpidana yang terlibat dalam penyuapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 2019 bersama Harun.

Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk DPO.

Harun, diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu (PAW).

Saat ini, pencarian Harun Masiku sudah memasuki tahun keempat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi berbagai laporan yang ditujukan bagi penyidik yang memburu eks kader PDI Perjuangan (PDI-P) Harun Masiku.

Pihak PDI-P diketahui berkali-kali melaporkan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) yang memburu Harun, AKBP Rossa Purbo Bekti ke sejumlah lembaga, termasuk Komnas HAM dan Polri.

"Pada prinsipnya KPK siap untuk menghadapi laporan-laporan yang ditujukan bagi penyidik KPK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/7/2024).

Meski demikian, sampai saat ini KPK belum memutuskan apakah akan menerjunkan Tim Biro Hukum untuk mendampingi Rossa dan koleganya yang dilaporkan ke banyak lembaga.

"Itu nanti akan dinilai, apakah memang diperlukan, untuk menerjunkan Biro Hukum," ujar Tessa.

Meski menghormati pihak PDI-P yang melaporkan Rossa ke banyak pihak, Tessa menyebut perbuatan itu mengganggu rencana penyidikan.

Sebab, Satgas yabg menangani kasus Harun telah menetapkan sejumlah agenda. Namun, beberapa dari mereka harus menghadiri panggilan pemeriksaan.

"Tentunya mengganggu rencana penyidikan yang sudah dibuat, karena yang bersangkutan harus memenuhi panggilan-panggilan tersebut," tutur Tessa.

Namun, Tessa menegaskan KPK tetap akan berjalan. Ketika penyidik yang dilaporkan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, agenda penyidikan Harun dikerjakan anggota Satgas lainnya.

"Satgas dan tim yang lain tetap akan terus mengerjakan, penyidikan tersangka HM. (Harun Masiku) termasuk mencari keberadaan tersangka HM," ujar Tessa.

Adapun Rossa berkali-kali dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Komnas HAM, Bareskrim Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, hingga digugaat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Laporan dilayangkan oleh Pengacara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto dan stafnya, Kusnadi.

Mereka tidak terima Kusnadi digeledah penyidik ketika mendampingi Hasto menjalani pemeriksaan 10 Juni lalu.

Penyidik kemudian menyita satu handphone Kusnadi dan kartu ATM serta dua handphone dan buku catatan Hasto.

Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk DPO.

Harun, diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu (PAW).

Saat ini, pencarian Harun Masiku sudah memasuki tahun keempat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, tindakan pihak PDI-P melaporkan penyidik yang memburu Harun Masiku, Rossa Purbo Bekti, mengganggu proses rencana penyidikan.

PDI-P telah melaporkan Rossa ke sejumlah lembaga mulai Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Polri, Komnas HAM, hingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Laporan itu dibuat sebagai tindak lanjut penggeledahan yang dilakukan penyidik terhadap Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan stafnya.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, laporan itu membuat penyidik yang memburu Harun Masiku harus memenuhi panggilan pemeriksaan.

"Tentunya mengganggu rencana penyidikan yang sudah dibuat, karena yang bersangkutan harus memenuhi panggilan-panggilan tersebut," kata Tessa saat dihubungi awak media di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Meski demikian, Tessa menegaskan penyidikan perkara dugaan suap Harun Masiku sampai saat ini masih terus dilakukan, sebagaimana rencana penyidik.

Tessa menururkan, Satuan Tugas (Satgas) Penyidikan lainnya akan tetap melanjutkan pencarian Harun.

"Penyidikan tetap akan terus berjalan," ujar Tessa.

Sebelumnya, pihak PDI-P kembali melaporkan penyidik KPK yang memburu Harun Masiku ke Polri, Rossa dan Prayitno.

Kali ini, laporan disampaikan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Laporan disampaikan oleh pengacara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto dan stafnya, Kusnadi terkait dugaan pelanggaran prosedur penyitaan handphone.

"Hari ini melaporkan peristiwa terkait yang diduga peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal 10 Juni 2024 di Lantai 2 Gedung KPK dan peristiwa yang dialami Kusnadi juga pada tanggal 19 Juni 2024 di Lantai 2 Gedung KPK," kata Petrus di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah Kusnadi saat menjalani pemeriksaan pada 10 Juni.

Saat itu, ia menemani Hasto menjalani pemeriksaan perkara Harun Masiku. Penyidik kemudian menyita satu handphone Kusnadi dan kartu ATM serta dua handphone dan buku catatan Hasto.

Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk DPO.

Harun, diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu (PAW).

Saat ini, pencarian Harun Masiku sudah memasuki tahun keempat.