Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Yoseph Aryo Adhi Dharmo (YAAD) terkait kasus dugaan korupsi.

Juru Bicara KPK RI, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan Adhie bakal diperiksa terkait kasus di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian/DJKA Wilayah Jawa Timur.

"YAAD selaku Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan DPP PDI Perjuangan dijadwalkan diperiksa di Gedung KPK Merah Putih," ujar demikian tertuang dalam agenda pemeriksaan KPK, Jumat (16/8/2024).

Selain Adhi, Tessa menambahkan, Anak Agung Gede Sumadi Suka Sedana sebagai karyawan swasta turut diperiksa di kasus DJKA.

Sebelumnya, lembaga antirasuah Adhi Dharmo juga sempat diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, pada Kamis (18/7/2024). Adhi tidak dipanggil dalam jabatannya di partai dengan logo banteng itu.

Dalam hal ini, KPK mengonfirmasi bahwa Adhi dipanggil dalam perkara yang sama, yakni pengembangan kasus suap proyek jalur kereta di DJKA Kemenhub.

Di sisi lain, Adhi justru memberikan keterangan berbeda saat memberikan keterangan ke wartawan di Yogyakarta, Sabtu (20/7/2024). Menurutnya, dia diperiksa terkait operasional Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Adhie menceritakan saat itu dia diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf. Adapun tim pemenangan Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya saat itu dipimpin oleh Ketua Erick Thohir dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Dia lalu mengklaim pemanggilannya oleh penyidik KPK di kasus DJKA berkaitan turut menyangkut peran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

“Pemeriksaan dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhi.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap proyek jalur kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Hasto mengaku, tidak punya hubungan dengan permasalahan perkeretaapian. Oleh sebab itu, dia tidak memiliki rahasia yang disembunyikan.

"Kami pastikan bahwa enggak ada persoalan terkait dengan masalah kereta api, saya juga bukan konsultan perusahaan kereta api, ya profesi saya sebelum gabung ke partai memang konsultan, itu tetap sehingga saya akan memenuhi panggilan itu," ujar Hasto kepada wartawan di Bogor, Selasa (23/7/2023).

Dia merasa ada pihak coba mengkaitkan pemanggilannya oleh KPK tersebut dengan kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, lanjutnya, PDIP akan tetap fokus menghadapi Pilkada 2024 meski terus coba diganggu.

"Kami ini bagian dari ujian-ujian partai, karena kami juga digerakkan oleh nilai ideologi moral dan etika di dalam berpartai," kata Hasto.

Sebelumnya, KPK menyatakan akan memanggil ulang Hasto Kristiyanto dalam kasus suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub. Hasto sebelumnya mangkir saat dipanggil sebagai saksi untuk perkara tersebut pada hari Jumat (19/7/2024).

"Akan dijadwalkan ulang, menunggu kesiapan Penyidiknya," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Senin (22/7/2024).

Adapun dalam perkara yang sama, lembaga antirasuah telah lebih dulu memeriksa Wakil Sekjen PDIP Yoseph Aryo Adhie Dharmo sebagai saksi, Kamis (18/7/2024).

Seperti halnya Hasto, Adhie tidak dipanggil terkait dengan jabatannya di PDIP. Tessa mengonfirmasi bahwa keduanya dipanggil dalam perkara yang sama, yakni pengembangan kasus suap proyek jalur kereta di DJKA Kemenhub.

Kasus itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK April 2023 lalu. Meski demikian, dia enggan memerinci lebih lanjut ihwal apa yang didalami dari keterangan Adhie. Dia menyebut substansi pemanggilan sudah masuk ke materi penyidikan sehingga tidak bisa diungkap ke publik.

Di sisi lain, Adhie justru memberikan keterangan berbeda saat memberikan keterangan ke wartawan di Yogyakarta, Sabtu (20/7/2024). Menurut salah satu petinggi DPP PDIP itu, dia memberikan keterangan kepada penyidik soal operasional Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Adhie menceritakan saat itu dia diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf. Adapun tim pemenangan Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya saat itu dipimpin oleh Ketua Erick Thohir dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Dia lalu mengklaim pemanggilannya oleh penyidik KPK di kasus DJKA berkaitan turut menyangkut peran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.