Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah bank syariah mencatatkan kinerja pembiayaan perumahan (KPR) yang positif pada kuartal III-2024, dengan rata-rata pertumbuhan dua digit. Seiring dengan itu bank syariah juga menyambut baik wacana pemangkasan pajak perumahan sebesar 16% oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo.

Seperti BCA Syariah misalnya, produk KPR iB BCA Syariah tumbuh positif sebesar 79,5% secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp 1,1 triliun pada Kuartal III-2024.

Pertumbuhan ini didukung oleh tingginya kebutuhan dan minat masyarakat pada pembiayaan KPR iB yang sejalan dengan peningkatan literasi masyarakat terhadap keunggulan produk pembiayaan rumah syariah.

"Ini juga didukung dari aktivitas pemasaran yang dilakukan melalui kegiatan Expo bersama grup BCA di beberapa kota besar pada tahun ini," ungkap Pranata kepada Kontan, Senin (28/10).

Direktur BCA Syariah, Pranata mengatakan, rata-rata ticket size KPR iB BCA Syariah di kisaran Rp 1 miliar dengan jangka waktu pembiayaan yang paling banyak diminati adalah 15-20 tahun.

Seiring dengan itu, BCA Syariah juga mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat melalui wacana pemangkasan pajak properti 16% yang direncanakan pada tahun depan.

"Dengan daya beli masyarakat yang semakin meningkat diharapkan dapat mendukung pertumbuhan pembiayaan konsumer perbankan syariah," ungkapnya.

Senada, Consumer Financing Business Division Head Bank Mega Syariah, Raksa Jatnika Budi menyatakan, pihaknya menyambut baik rencana kebijakan pembebasan pajak properti 16% tersebut.

"Kami meyakini bahwa pertumbuhan industri properti dan KPR, khususnya di sektor syariah, akan semakin meningkat. Kebijakan ini akan memudahkan calon nasabah untuk memiliki rumah impian mereka sebagai kebutuhan primer," ungkap Raksa kepada Kontan.

Lebih lanjut Raksa menyatakan, melalui produk Bank Mega Syariah Flexi Home sebagai pembiayaan pemilikan rumah semakin diminati. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan Flexi Home sebesar 11,3% ytd hingga September 2024.

Adapun ticket size pembiayaan perumahan tertinggi di Bank Mega Syariah berada di kisaran Rp 700 juta, dengan pilihan tenor mencapai hingga 20 tahun.

Unit Usaha dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) juga mencatatkan pertumbuhan kinerja pembiayaan KPR yang positif sebesar 11% yoy sampai dengan September 2024 dengan nilai pembiayaan mencapai Rp 4,6 triliun.

Direktur Syariah Banking CIMB Niaga, Pandji P. Djajanegara menyatakan, pertumbuhan tersebut didukung oleh minat nasabah terhadap KPR Syariah CIMB Niaga yang terus meningkat.

Panjdi menyebut, rata-rata ticket size yang paling banyak diminati adalah berkisar Rp 750 juta sampai dengan Rp 1 miliar. Adapun maksimal tenor KPR Syariah CIMB Niaga sampai 25 tahun.

Sementara itu terkait pembebasan pajak pembelian properti yang akan dilakukan pemerintah, Pandji mengaku optimistis kebijakan tersebut akan mendorong pertumbuhan industri properti dan meningkatkan minat masyarakat untuk membeli properti.

"Proyeksi kami jika hal ini bisa dilakukan akan memberikan kontribusi pertumbuhan KPR Syariah sebesar 5%-10% dari pertumbuhan yang saat ini berjalan," ungkapnya.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Muamalat Tbk buka suara merespons pernyataan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu terkait batalnya proses akuisisi Bank Muamalat.

Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji menyampaikan, hingga saat ini, Bank Muamalat belum menerima informasi resmi terkini terkait rencana merger antara Bank Muamalat dengan BTN Syariah.

Hal ini disebut Hayunaji merupakan ranah dari BPKH selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Muamalat.

"Dan kami akan mengikuti arahan dari PSP. Kami mengapresiasi upaya semua pihak dalam proses rencana merger antara Bank Muamalat dengan BTN Syariah," ujar Hayunaji kepada kontan.co.id, Rabu (10/7).

Pihaknya memandang, merger merupakan salah satu aksi korporasi yang bersifat non-organik yang terpisah dari kegiatan organik atau business as usual.

"Dengan demikian, hal ini tidak berdampak dan tidak mengganggu business as usual, baik dalam kegiatan bisnis maupun operasional Bank Muamalat," katanya.

Lebih lanjut Hayunaji menerangkan, Bank Muamalat senantiasa fokus pada kepentingan nasabah dan pemegang saham, khususnya dalam melayani aktivitas perbankan sehari-hari dengan mengedepankan tata kelola yang baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, BTN memang menargetkan due diligence terhadap Bank Muamalat rampung pada April 2024 lalu. Namun, hal tersebut tak kunjung rampung, sehingga memunculkan rumor batalnya aksi akuisisi tersebut.

Aksi korporasi ini sebagai bagian dari upaya pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) mereka yakni BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS).

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7) menyampaikan bahwa, BTN sudah berkonsultasi dengan pemegang saham dalam hal ini kementerian BUMN, juga sudah menyampaikan ke OJK bahwa BTN tidak akan meneruskan proses akuisisi Bank Muamalat.

"Pada dasarnya kami memang tetap harus menjaga kesepakatan bersama Bank Muamalat, tapi secara umum dapat kami sampaikan dan kami juga sadah konsultasi ke pemegang saham dalam hal ini pak Menteri BUMN dan Pak Wamen dan kami juga sudah sampaikan ke OJK. Cuma kami belum lakukan keterbukaan informasi bahwa kami tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan saat rapat tertutup bersama DPR," kata Nixon.

Lebih lanjut Nixon menyebut, BTN telah melakukan due diligence dengan Bank Muamalat sejak awal tahun 2024 ini, namun seiring dengan berjalannya proses due diligence BTN akhirnya mengambil keputusan untuk tidak meneruskan proses akuisisi.