Bisnis.com, JAKARTA — Pengajar hukum pemiluhan umum (pemilu) Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai bahwa jumlah calon tunggal yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 akan tetap banyak. Konsolidasi elit partai menjadi salah satu faktornya.

Titi menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyampaikan terjadi penurunan jumlah wilayah dengan kandidat atau calon tunggal, yakni dari 41 menjadi 38 daerah. Namun, Titi tidak meyakini bahwa penurunan akan terus berlanjut.

"Dari 41 daerah tersebut, lebih banyak daerah yang tetap bercalon tunggal daripada yang bertambah akibat rekomendasi pencalonan yang sudah solid di tingkat elite partai," ujar Titi, dilansir dari Antara pada Senin (16/9/2024).

Dia mengatakan bahwa kemungkinan hanya enam daerah lagi yang tidak akan menggelar Pilkada dengan calon tunggal. Artinya, bisa tersisa 35 daerah dengan calon tunggal yang akan melawan kotak kosong.

Menurut Titi, perpanjangan pendaftaran dan penghapusan syarat persetujuan partai koalisi yang lama turut mempengaruhi jumlah calon tunggal di sejumlah daerah.

Keputusan memperpanjang pendaftaran tersebut tercantum dalam surat nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 yang diterbitkan pada 11 September 2024.

Sebelumnya, KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada 2024 berdasarkan data per Rabu (4/9/2024) pukul 23.59 WIB.

Kemudian, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa terjadi penurunan daerah dengan calon tunggal di Pilkada 2024 saat meninjau simulasi pencoblosan di Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (15/9).

"Setelah pendaftaran perpanjangan penerimaan berkas kembali yang kemarin kami lakukan, adalah satu provinsi dan 37 kabupaten/kota. Kepastiannya nanti dilakukan update [pembaharuan] pada saat penetapan pasangan calon," kata Afifuddin, dilansir dari Antara.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sebanyak 41 daerah hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah. Itu artinya mereka akan melawan kotak kosong dalam kontestasi pemilihan kepala daerah alias Pilkada Serentak 2024 nanti.

Fenomena kotak kosong merupakan imbas dari tren pembentukan 'super koalisi' yang mengikis calon-calon potensial di sejumlah daerah untuk maju dalam kontestasi PIlkada 2024.

KPU telah menawarkan opsi untuk menggelar pilkada ulang pada akhir 2025 apabila banyak wilayah dengan peserta calon tunggal dimenangkan kotak kosong dalam Pilkada 2024.

"Kalau secara prinsip, kalau kebutuhan KPU menyiapkan tahapan pilkada itu teoritis 9 bulan. Ya sudah kan, arahnya mungkin tidak akan jauh beda, kemungkinan masih tetap menjelang akhir tahun 2025. Itu opsi ya," anggota KPU RI August Mellaz dilansir dari Antara, Sabtu (7/9/2024).

KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024 berdasarkan data per Rabu (4/9) pukul 23.59 WIB. Adapun 41 daerah itu terdiri atas satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengusulkan supaya pilkada ulang dilakukan selambat-lambatnya satu tahun bila kotak kosong ditetapkan sebagai pemenang pada sejumlah daerah dengan peserta calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024.

"Kalau saya dan saya yakin, saya kira sama pandangannya nanti teman-teman Komisi II, bahwa saya mengusulkan sebaiknya kalau memang terjadi nanti kotak kosong menang kita harus segera mungkin melakukan pemilihan ulang selambat-lambatnya satu tahun. Jadi paling lama satu tahun setelah penetapan kotak kosong menang," kata Doli.

Dia mengatakan bahwa usulan tersebut merupakan salah satu opsi dari dua opsi yang akan dibahas dalam rapat konsultasi Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (10/9).

Rapat tersebut, kata dia, akan memutuskan ketentuan terkait dengan soal kotak kosong di 41 daerah apabila menang pada Pilkada Serentak 2024.

"Tentu memang harus diatur, harus diputuskan kita mau memilih yang mana. Tafsir dari Undang-Undang tentang Pilkada itu kan ada dua opsi di situ, ya diulang pada pilkada berikutnya artinya lima tahun berikutnya atau kemudian satu tahun setelah itu paling lama," katanya.

Menurut dia, pilkada ulang lebih baik dilakukan paling lambat satu tahun dari penetapan kotak kosong menang sebab nantinya daerah itu sementara akan dipimpin oleh penjabat (Pj) yang justru hanya mengantongi kewenangan terbatas.

"Itu kan akan ditunjuk penjabat kepala daerah, penjabat kepala daerah itu kan punya keterbatasan dalam melaksanakan kewenangannya, berbeda dengan jabatan definitif," tuturnya.

Doli mengkhawatirkan dengan kewenangan yang terbatas oleh penjabat kepala daerah maka pembangunan daerah pun dapat menjadi terhambat, ketimbang bila dipimpin oleh kepala daerah definitif.

"Kalau semakin lama misalnya kita mau buat lima tahun (pilkada lagi), wah itu kasihan daerah itu akan dipimpin oleh kepala daerah yang statusnya penjabat yang kewenangannya terbatas gitu. Jadi nanti akan bisa menghambat pembangunan," kata dia.