Hi!Pontianak - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson ingatkan para eksportir dan pengusaha kratom untuk tidak mematok atau membeli kratom dengan harga rendah dari para petani.

"Kalau mau kaya, bahagia, sejahtera sama-sama. Petani yang di bawah-bawah tolonglah (diperhatikan) dengan adanya peraturan ini kita sama-sama bahagia dan sejahtera," kata Harisson.

Pemerintah secara resmi telah mengatur kebijakan Penanganan, Pemanfaatan, dan Perdagangan tanaman Kratom yang tertuang dalam Peraturan Manteri Perdagangan nomor 20 dan 21 tahun 2024 yang mengatur tentang jenis, bentuk, dan ukuran Kratom yang diperkenankan untuk diekspor.

Dalam acara sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 untuk Komoditas Kratom pada Senin, 7 Oktober 2024, Harisson mengatakan, ia bersama Gubernur sebelumnya itu memang terus memacu agar ekspor kratom ini bisa legal supaya masyarakat di Hulu (Petani Kratom) itu dapat hidup Sejahtera.

Tak hanya itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perdagangan yang sudah mengeluarkan peraturan ini sehingga nantinya dalam melakukan ekspor kratom tidak seperti dulu yang takut dan dipermainkan harganya.

Jakarta: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan tanaman kratom, yang telah diakui sebagai herbal dan memiliki potensi besar di industri makanan dan minuman, memiliki nilai jual yang sangat tinggi di pasar internasional.

Baca juga: Moeldoko Dorong Percepatan Tata Kelola Niaga Kratom

Teten, setelah acara Sharing Session Startup Go Global mengatakan bahwa ekstrak kratom, produk olahan dari tanaman tersebut, memiliki nilai jual mencapai USD6.000 per kilogram (Kg) atau sekitar Rp90 juta.

Sayangnya, Teten mengatakan Indonesia sebagai negara penghasil kratom terbesar justru lebih banyak mengekspor bahan mentahnya.

Padahal, menurutnya, dengan teknologi yang relatif sederhana, Indonesia bisa memproses kratom menjadi ekstrak dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi, dan memiliki potensi pasar yang besar di Eropa dan Amerika Serikat.
“Selama ini yang memanfaatkan kratom Indonesia itu India dan Amerika Serikat. Akan tetapi, kita hanya jual bahan mentahnya,” ujar dia, dilansir Antara, Selasa, 17 September 2024.

Teten menuturkan Kementerian Koperasi dan UKM mendorong hilirisasi kratom, baik menjadi produk jadi maupun produk setengah jadi, untuk memasok industri di dalam negeri, seperti farmasi dan industri makanan dan minuman.

Ia menyatakan akan mendukung program hilirisasi kratom, baik melalui rumah produksi bersama maupun sentra pengolahan kratom yang dikelola oleh koperasi, seperti yang telah dilakukan oleh Koperasi Produsen Anugerah Bumi Hijau (Koprabuh) di Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kratom merupakan tanaman endemik Asia Tenggara yang sejak lama daunnya dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat sebagai tumbuhan herbal. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor kratom selalu mengalami pertumbuhan dengan tren sebesar 15,92 persen per tahun sejak 2019.

Salah satu negara tujuan ekspor utama kratom Indonesia adalah Amerika Serikat. Pada periode Januari-Mei 2023, ekspor kratom ke AS mencapai USD4,86 juta atau 66,30 persen dari total ekspor kratom Indonesia.

(SAW)

Pemerinah resmi mengatur pemanfaatan dan perdagangan tanaman kratom yang memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menyebut, produk olahan dari tanaman kratom yang berbentuk ekstrak memiliki nilai jual mencapai US$ 6.000 atau sekitar Rp 90 juta per kg.

Teten menjelaskan, tanaman kratom, yang telah diakui sebagai herbal dan memiliki potensi besar di industri makanan dan minuman. Adapun Indonesia adalah negara penghasil kratom terbesar. Namun, sebagian ekspor yang dilakukan Indonesia masih dalam bentuk bahan mentah.

“Selama ini yang memanfaatkan kratom Indonesia itu India dan Amerika Serikat. Akan tetapi, kita hanya jual bahan mentahnya,” ujarnya.

Teten menilai, kratom diolah menjadi ekstrak yang nilainya lebih tinggi hanya dengan teknologi yang relatif sederhana. Produk ekstrak kratom memiliki potensi pasar yang besar di Eropa dan Amerika Serikat.

Oleh karena itu, menurut Teten, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong hilirisasi kratom, baik menjadi produk jadi maupun produk setengah jadi. Produk olahan tersebut dapat dipasok pula ke industri di dalam negeri, seperti farmasi dan industri makanan dan minuman.

Teten siap mendukung program hilirisasi kratom, baik melalui rumah produksi bersama maupun sentra pengolahan kratom yang dikelola oleh koperasi. Salah satunya seperti yang telah dilakukan oleh Koperasi Produsen Anugerah Bumi Hijau (Koprabuh) di Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kratom merupakan tanaman endemik Asia Tenggara yang sejak lama daunnya dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat sebagai tumbuhan herbal. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor kratom selalu mengalami pertumbuhan dengan tren sebesar 15,92% per tahun sejak 2019.

Salah satu negara tujuan ekspor utama kratom Indonesia adalah Amerika Serikat. Pada periode Januari-Mei 2023, ekspor kratom ke AS mencapai 4,86 juta dolar AS atau 66,30 persen dari total ekspor kratom Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menuturkan akan mewariskan program hilirisasi kratom kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Teten memandang pengolahan kratom akan membuat produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di RI menjadi lebih variatif. Selain itu, hal ini juga bagian dari upaya pemanfaatan sumber daya alam di Tanah Air.

“Iya haruslah (diwariskan ke pemerintahan selanjutnya) karena kita kan ingin UMKM tuh jangan itu-itu aja produknya, kita ingin mengolah sumber daya alam kita, hasil perkebunan, hasil pertanian, atau komoditas laut, itu (caranya) kita hilirisasi,” kata Teten usai acara Sharing Session Akselerasi Startup go Global di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Selasa (17/9).

Dia melihat pemanfaatan kratom bisa dengan membangun rumah produksi bersama ataupun pabrik pengolahan kratom. Menurut Teten, pengadopsian teknologi untuk pengolahan kratom ini tidaklah mahal.

Teten kemudian memproyeksikan pembuatan satu pabrik pengolahan kratom hanya menghabiskan modal Rp 10 miliar. Terlebih jika hanya hilirisasi sampai pada produk setengah jadi, menurut dia modal yang dikeluarkan pemerintah tidak akan terlalu banyak.

Selain itu, pemerintah juga menurut dia bisa mengandalkan skema kerja sama dengan menggandeng pihak swasta untuk program ini.

“Bisa begitu (kerja sama pemerintah dan swasta) Murah kok. Paling ini antara Rp 10 miliaran dan satu pabrik. Teknologinya gampang kok. Untuk ekstrak herbal itu paling Rp 3,5 miliar alatnya, kalau green powder hanya tepung, murah itu,” tutur Teten.

Nantinya, produk setengah jadi kratom dapat diolah menjadi produk jadi baik di industri farmasi ataupun industri makanan dan minuman.

Sementara selama ini Indonesia hanya mengekspor kratom mentah ke berbagai negara. Padahal, meskipun telah diolah, kratom masih dinilai memliki pasar yang menjanjikan.

“(Kratom) punya potensi untuk diproduksi bukan hanya untuk industri makanan minuman FNB, tapi juga farmasi dan kesehatan. (Potensinya) gede banget. (Bisa ekspor ke) Eropa, Amerika,” terang Teten.

Dia bilang, selama ini baru Amerika dan India yang dapat melihat besarnya potensi kratom, tidak heran jika negara adidaya tersebut menjadi langganan ekspor kratom RI.

“Selama ini yang memanfaatkan itu India sama Amerika, nah kita jual bahan mentahnya. Sayang sekali kan kalau dijual hanya dalam bentuk bahan mentah,” tutup Teten.

Jakarta -

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendukung hilirisasi kratom. Menurutnya, salah satu produk hilirisasi kratom berpotensi meraup hingga Rp 90 juta per kilogram (kg).

Teten mengatakan kratom merupakan salah satu tanaman yang potensial untuk dikembangkan berbagai produk. Tidak hanya untuk industri makanan dan minuman, melainkan juga di industri farmasi. Misalnya, untuk produk ekstrak kratom berpotensi meraup cuan Rp 90 juta per kilogram.

"Sayang sekali kalau dijual hanya dalam bentuk bahan mentah. Padahal ada bisa diproduksi sampai ke ekstraknya. Ekstraknya itu per hari ini 6.000 dolar per kilogram. Ya, sekitar Rp 90 jutaan lah per kilogram," kata Teten saat ditemui di Kemenkop UKM, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Dia menilai untuk teknologi yang digunakan dalam hilirisasi tanaman tersebut terbilang murah. Dia bilang teknologi untuk produk-produk ekstrak herbal hanya mencapai Rp 3,5 miliar. Sementara, biaya untuk membangun pabrik di kisaran Rp 10 miliar.

"Kita seperti di kooperasi, seperti minyak makan merah kan ada yang mandiri. Yang kooperasinya bangun sendiri. Ya bisa (bangun pabrik). Murah kok, paling antara Rp 10 miliaran satu pabrik," jelasnya.

Teten menambahkan selama ini hanya India dan Amerika yang memanfaatkan hilirisasi kratom. Padahal negara tersebut juga mendapatkan bahan mentah dari Indonesia. Selain itu, dia juga melihat potensi pasar yang cukup besar untuk produk-produk kratom, seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Sebelumnya, Teten menyebut permintaan dunia terhadap produk kratom sudah semakin besar. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor kratom selalu mengalami pertumbuhan dengan tren sebesar 15,92% per tahun, sejak 2019.

Salah satu negara tujuan ekspor utama kratom Indonesia adalah Amerika Serikat. Pada periode Januari-Mei 2023, porsi AS mencapai 4,86 juta dolar AS atau 66,30% dari total ekspor kratom Indonesia.

"Jangan sampai negara lain yang mengambil potensi besar dan keuntungan dari kratom ini," kata Teten dalam keterangan tertulis.

Simak Video 'Reforminer: Hilirisasi Minerba Genjot Ekonomi Daerah, tapi Kedalaman Kemiskinan Naik':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(hns/hns)

Hi!Pontianak - Kalimantan Barat adalah salah satu daerah penyumbang ekspor daun kratom terbesar di Indonesia. Hal ini tentu menjadi sebuah bumerang tatkala masih banyak yang menganggap bahwa daun keratom adalah salah satu jenis narkotika.

Sampai pada akhirnya hal ini mendapat sebuah titik terang saat Menteri Perdagangan (Permendag) mengeluarkan Undang-undang 21 tahun 2024 yang menetapkan kebijakan dan tata cara ekspor komoditas kratom di Indonesia. Hal ini tentu disambut baik oleh para petani kratom khususnya di Kalimantan Barat karena pada akhirnya mereka didukung oleh pemerintah dalam regulasi perdagangan kratom di Indonesia.

Namun kenapa keratom bisa diasosiasikan sebagai narkotika? Apa sebenarnya tumbuhan kratom itu dan maanfaatnya hingga bisa sampai dibudidayakan?

Mitragyna Speciosa atau yang kita kenal dengan daun kratom adalah tanaman herbal yang banyak tumbuh di Kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Dalam banyak budaya di tempat asalnya, daun kratom memang dikenal sebagai bahan medis untuk pengobatan tradisional.

Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia, kratom memiliki efek pereda nyeri yang mengandung senyawa alkaloid mitraginin. Dibandingkan dengan morfin, alkaloid mitraginin jauh lebih aman, sebab memiliki pengikatan lebih rendah terhadap reseptor mu opioid yang berfungsi sebagai pereda nyeri dan memang memiliki efek samping ketergantungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tim Pusat Riset Vaksin Obat BRIN, kratom juga berpotensi sebagai obat anti kanker. Menurut mereka, selama ini penggunaan obat untuk kanker banyak menimbulkan efek samping yang cukup serius bagi pasiennya. Dengan menggunakan ekstrak daun kratom, maka penggunaan obat kanker dapat dituruni dosisnya sehingga meminimalisir risiko efek samping obat tersebut.

Dengan adanya regulasi baru yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, tentu menjadi langkah awal bagi para petani kratom khususnya di daerah Kalimantan Barat.

Penulis: Rio

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melihat potensi yang besar jika pemerintah menggalakkan hilirisasi kratom. Sebab, jika diekstrak, produk ini bisa dijajakan hingga Rp 90 juta per kg.

“Sekarang bisa diproduksi sampai ke ekstraknya per hari ini USD 6.000 per kg, ya sekitaran USD 70 juta sampai USD 90 juta lah kalau dolarnya Rp 15.000 berarti kan Rp 90 juta per kilo,” kata Teten usai acara Sharing Session Akselerasi Startup go Global di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Selasa (17/9).

Sehingga, dia menuturkan Kementerian Koperasi dan UKM mendorong hilirisasi kratom, baik menjadi produk jadi ataupun produk setengah jadi untuk memasok berbagai industri di Tanah Air, seperti industri farmasi juga industri makanan dan minuman.

“Karena kita kan ingin UMKM tuh jangan itu itu aja produknya, kita hilirisasi supaya menjadi bahan setengah jadi untuk suplai ke industri makanan minuman FNB, juga farmasi dan kesehatan,” tutur Teten.

Dia menyayangkan, selama ini Indonesia hanya mengekspor kratom mentah ke berbagai negara seperti Amerika. Padahal, produk dari kratom ini juga memiliki pasar yang baik dan bisa dijajakan ke berbagai negara di dunia.

“Sayang sekali kan kalau dijual hanya dalam bentuk bahan mentah. (Potensi produk jadi) gede banget. (Bisa ekspor ke) Eropa, Amerika,” terang Teten.

Sebelumnya, Teten menuturkan pemanfaatan kratom bisa dengan membangun rumah produksi bersama ataupun pabrik pengolahan kratom.

Menurut dia, untuk menggalakkan program ini, pemerintah menggaet swasta untuk bekerja sama ataupun mendorong koperasi bergerak secara mandiri.

“Nanti kita akan coba sama-sama cari solusinya, apakah kita mau membangun rumah produksi bersama atau secara mandiri mereka akan membangunkan itu (fasilitas pengolahan kratom),” jelas Teten.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengeluarkan dua peraturan terkait ekspor kratom yang ditetapkan pada 26 Agustus 2024. Lewat beleid ini, ekspor kratom resmi diakui dan diizinkan.

Kedua aturan itu adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang untuk Diekspor serta Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengungkapkan pengaturan ekspor kratom bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan keberterimaan produk ekspor Indonesia.

Aturan tata niaga ekspor kratom akan diberlakukan ketentuan standar ekspor, di antaranya bebas cemaran mikrobiologi, logam berat, dan campuran daun lainnya.

"Perubahan Permendag tata niaga ekspor kratom merupakan tindak lanjut hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi. Dalam rapat tersebut diputuskan, ekspor kratom harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan guna meningkatkan nilai tambah dan memberikan kepastian hukum," ungkap Isy.

Lebih lanjut, Isy menjelaskan pengaturan tata niaga kratom difokuskan untuk ekspor, bukan penggunaan dalam negeri. Pengaturan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kratom.

"Saya berharap pelaku usaha dapat menjalankan Permendag ini sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia,"tutur Isy Karim.

Adapun Permendag 20/2024 mengatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang dilarang ekspor. Namun larangan itu belum diberlakukan terhadap ekspor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor.

Sementara, Permendag Nomor 21 Tahun 2024 mengatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang diperbolehkan ekspor. Diatur pula perizinan berusaha untuk ekspor kratom harus memenuhi ketentuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), serta memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan Laporan Surveyor (LS).

Permendag 21/2024 ini juga mengatur syarat eksportir serta jenis, bentuk,dan ukuran kratom yang diperkenankan untuk diekspor.

Dalam Permendag 21/2024, kratom yang boleh diekspor adalah kratom dan bagiannya yang terutama dipakai dalam farmasi, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk, dengan ukuran kurang atau sama dengan 600 mikron.

Adapun eksportir harus memenuhi sejumlah syarat di antaranya memiliki rekomendasi eksportir terdaftar (ET) Krato yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat profil pelaku usaha.

Syarat lainnya memuat jumlah mesin penggiling (milling machine) yang dimiliki/dikuasai; kapasitas produksi tiap mesin penggiling yang dimiliki; jenis atau uraian barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor; dan masa berlaku rekomendasi.

Eksportir juga harus membuat surat pernyataan mandiri (SPM) bermeterai yang paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai profil pelaku usaha; asal usul sumber bahan baku; kapasitas produksi; dan kratom yang diekspor tidak akan ditujukan untuk keperluan pemasok pabrik atau industri candu.

IDXChannel - Pemerintah resmi mengatur kebijakan penanganan, pemanfaatan, dan perdagangan tanaman kratom. Pengaturan ini merupakan hasil keputusan rapat internal mengenai tata niaga ekspor kratom yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keputusan rapat tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang untuk Diekspor, serta Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Kedua Permendag ini ditetapkan pada 26 Agustus 2024 dan mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan pada 29 Agustus 2024 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim mengatakan, pengaturan ekspor komoditas kratom bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan keberterimaan produk ekspor Indonesia.

Aturan tata niaga ekspor kratom akan diberlakukan ketentuan standar ekspor, di antaranya bebas cemaran mikrobiologi, logam berat, dan campuran daun lainnya.

“Perubahan Permendag tata niaga ekspor kratom merupakan tindak lanjut hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi. Dalam rapat tersebut diputuskan, ekspor kratom harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan guna meningkatkan nilai tambah dan memberikan kepastian hukum,” kata Isy Karim dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (10/9).

Lebih lanjut, Isy menuturkan, pengaturan tata niaga kratom difokuskan untuk ekspor, bukan penggunaan dalam negeri. Pengaturan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kratom.

“Saya berharap pelaku usaha dapat menjalankan Permendag ini sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia,” tutur Isy.

Pada Permendag 20 Tahun 2024 diatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang dilarang ekspor. Pada Permendag tersebut, belum diberlakukan ketentuan terhadap ekspor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor.

Sementara pada Permendag Nomor 21 Tahun 2024 diatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang diperbolehkan ekspor.

Selain itu, ditetapkan bahwa perizinan berusaha untuk ekspor kratom harus memenuhi ketentuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), serta memilki Persetujuan Ekspor (PE), dan
Laporan Surveyor (LS).

Permendag ini juga mengatur syarat eksportir serta jenis, bentuk, dan ukuran kratom yang diperkenankan untuk diekspor.

Mengutip laman Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kratom atau dikenal dengan nama ilmiah Mitragyna speciosa, telah lama digunakan oleh masyarakat di beberapa wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia untuk keperluan medis tradisional.

Daun ini dipercaya memiliki efek analgesik, stimulan, dan dapat membantu mengatasi kecanduan opioid.

Beberapa hasil penelitian menjadi dasar dan acuan bagi Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Obat-obatan dan Kejahatan, United Nation Office on Drug and Crime (UNODC) dalam penggolongan Kratom sebagai salah satu New Psychoactive Substances (NPS) dari kategori bahan tanaman.

Di dalam Kratom terdapat zat aktif Mitragynine, dan 7-Hydroxymitragynine, dua senyawa alkaloid yang diidentifikasi kuat memiliki efek sedasi dan efek morfin yang digunakan sebagai dasar dalam penggolongan Kratom dalam NPS.

(Fiki Ariyanti)

Pemerintah secara resmi mengatur kebijakan penanganan, pemanfaatan, dan perdagangan tanaman kratom.

Baca Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi mengatur penanganan, pemanfaatan, dan perdagangan tanaman Kratom, sebagai tindak lanjut dari hasil keputusan rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Juni 2024.

Aturan tata niaga ekspor kratom ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag No.21/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Beleid ini telah diundangkan pada 26 Agustus 2024 dan berlaku 30 hari kerja sejak tanggal diundangkan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim, menyampaikan, pengaturan ekspor tanaman dengan nama ilmiah Mitragyna speciosa itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan keberterimaan produk ekspor Indonesia.Selain itu, hadirnya aturan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kratom.

“Aturan tata niaga ekspor kratom akan diberlakukan ketentuan standar ekspor, diantaranya bebas cemaran mikrobiologi, logam berat, dan campuran daun lainnya,” kata Isy dalam keterangan resminya, Senin (9/9/2024).

Kendati pemerintah membuka keran ekspor untuk kratom, Isy menegaskan bahwa terbitnya regulasi ini bukan untuk penggunaan dalam negeri.

Selain itu, pemerintah melalui kedua dokumen tersebut juga telah mengatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang dilarang dan diizinkan ekspor.

Dalam Permendag No.21/2024, tanaman kratom yang diizinkan ekspor yakni tanaman dan bagiannya yang utamanya dipakai dalam farmasi dan selain farmasi dalam bentuk potongan, dihancurkan, atau dalam bentuk bubuk dengan ukuran ≤ 600 mikron.

Sementara melalui Permendag No.20/2024, pemerintah melarang ekspor tanaman kratom dalam bentuk utuh, maupun dalam bentuk potongan, dihancurkan, atau dalam bentuk bubuk dengan ukuran lebih dari 600 mikron.

Untuk pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan ekspor, pemerintah mewajibkan untuk memenuhi persyaratan seperti memenuhi ketentuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), serta memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan Laporan Surveyor (LS).

“Saya berharap pelaku usaha dapat menjalankan Permendag ini sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia,” pungkasnya.

Pemerintah pada Juni 2024 telah menyepakati untuk menyusun aturan perdagangan tanaman kratom, usai melaksanakan rapat internal di Istana Negara.

Penyusunan aturan ini sekaligus merespons keluhan dari 18.000 lebih keluarga di Kalimantan Barat yang kesulitan untuk mengekspor kratom. Selain itu, tanaman ini dinilai dapat menjadi kekuatan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebelumnya mengungkapkan, melalui tata niaga tanaman kratom, pemerintah akan mengatur standarisasi agar nilai ekspor kratom Indonesia mengalami peningkatan.

“Kemendag atur tata niaganya untuk bentuk suatu standardisasi, sehingga tidak ada lagi kratom produk Indonesia yang terkandung bakteri ecoli, salmonella, logam berat. Karena sudah ada eksportir kita di-reject barangnya,” jelas Moeldoko di Istana Negara, Kamis (20/6/2024).

Jakarta -

Pemerintah resmi mengatur kebijakan penanganan, pemanfaatan, dan perdagangan tanaman kratom. Pengaturan ini merupakan hasil keputusan rapat internal mengenai tata niaga ekspor kratom yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana pada Jumat, (20/6) lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Isy Karim mengungkapkan, pengaturan tata niaga kratom difokuskan untuk ekspor, bukan penggunaan dalam negeri. Pengaturan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kratom.

"Saya berharap pelaku usaha dapat menjalankan Permendag ini sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia," tutur Isy Karim, dalam keterangannya, Senin (9/9/2024).

Selain itu, pengaturan ekspor komoditas kratom bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan produk ekspor Indonesia dapat diterima.

Aturan tata niaga ekspor kratom akan diberlakukan ketentuan standar ekspor, di antaranya bebas cemaran mikrobiologi, logam berat, dan campuran daun lainnya.

"Perubahan Permendag tata niaga ekspor kratom merupakan tindak lanjut hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi. Dalam rapat tersebut diputuskan, ekspor kratom harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan guna meningkatkan nilai tambah dan memberikan kepastian hukum," ungkap Isy Karim.

Tata niaga kratom tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang untuk Diekspor

Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Kedua Permendag ini ditetapkan pada 26 Agustus 2024 dan mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan. pada 29 Agustus 2024 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada Permendag 20 Tahun 2024 diatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang dilarang ekspor. Pada Permendag tersebut, belum diberlakukan ketentuan terhadap ekspor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean ekspor.

Sementara pada Permendag Nomor 21 Tahun 2024 diatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang diperbolehkan ekspor. Selain itu, ditetapkan bahwa perizinan berusaha untuk ekspor kratom harus memenuhi ketentuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), serta memilki Persetujuan Ekspor (PE), dan Laporan Surveyor (LS). Permendag ini juga mengatur syarat eksportir serta jenis, bentuk, dan ukuran kratom yang diperkenankan untuk diekspor.

(ada/das)