Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu resmi menetapkan tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Batu 2024. Ketiganya adalah Kris Dayanti-Kresna Dewanata Phrosakh, Firhando Gumelar-Rudi dan Nurochman-Suyanto.

"Alhamdullilah kami KPU Kota Batu telah menetapkan tiga pasangan calon yang sebelumnya telah mendaftar. Penetapan sesuai hasil rapat pleno," kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Batu, Thomi Rusy Diantoro di kantornya, Minggu (22/9).

Ketiganya merupakan kandidat yang sebelumnya mendaftar ke Kantor KPU Kota Batu pada periode tanggal 27-29 Agustus 2024 kemarin.

"Semua lengkap, dinyatakan telah memenuhi syarat dan akhirnya kami tetapkan setelah sekitar 30 menit sudah selesai," ucapnya.

Setelah ini, KPU Kota Batu akan menyelenggarakan pengundian nomor urut ketiga paslon pada Senin (23/9) pukul 19.00 WIB.

Thomi menerangkan, mekanisme pengundian nomor urut nantinya setiap calon wakil wali kota Batu akan maju secara bergiliran dan mengambil bola nomor antrean untuk mengambil nomor urut pasangan.

Kemudian, nomor antrean yang sudah diambil oleh calon wakil wali kota kemudian diserahkan ke calon wali kota atau pasangannya masing-masing.

Setelah itu, calon wali kota maju mengambil nomor urut sesuai dengan nomor antrean yang didapat yang ada di dalam tabung dalam kondisi teracak.

"Kalau nomor bola yang diambil calon wakil wali kotanya semakin kecil, maka calon wali kotanya akan mengambil terlebih dahulu nomor undian pasangan," terangnya.

IDXChannel - Semakin tingginya permintaan masyarakat terhadap jasa klinik kecantikan membuat para pelaku bisnis tersebut terus bermunculan dan semakin menjamur di pasaran.

Kondisi ini pada praktiknya memunculkan beragam konsekuensi negatif, seperti makin maraknya kasus malapraktik yang dilakukan oleh sejumlah oknum pelaku usaha bisnis kesehatan.

Seperti halnya yang baru saja dialami oleh Selebgram asal Medan, Ella Nanda Sari Hasibuan (30) yang meninghal usai operasi sedot lemak di salah satu Klinik Kecantikan di Depok.

"Pemerintah perlu memperketat regulasi dan persyaratan lisensi. Selain itu, perlu juga dilakukan program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan untuk tenaga medisnya, untuk menjamin kualitas layanan yang diberikan," ujar Artis sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI, Kris Dayanti, dalam keterangan resminya, Selasa (30/7/2024).

Menurut wanita yang akrab disapa KD itu, proses sertifikasi dan pelatihan tersebut harus dilakukan sebagai syarat sebuah klinik kecantikan untuk dapat mengantongi izin beroperasi.

"Sehingga mereka (klinik kecantikan) wajib memenuhi standar yang ketat, baru kemudian bisa dapat izin beroperasi. Sehingga, dengan demikian, konsumen juga merasa lebih aman dan nyaman, atas keselamatan diri mereka,"
ujar KD.

Tak hanya itu, KD juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan informasi mengenai status lisensi, hasil inspeksi, dan catatan pelanggaran yang dimiliki oleh masing-masing klinik kecantikan.

Informasi ini, dikatakan KD, perlu dipublikasikan secara luas dan transparan, sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan treatment kecantikan, bisa mengetahui dan memilih klinik-kliik mana saja yang layanannya terpercaya.

"Dengan begitu dapat mengurangi risiko masyarakat yang tertipu oleh klinik abal-abal yang tidak memenuhi standar," ujar KD.

Setelah dipublikasikan secara luas dan transparan, KD juga meminta agar ada sistem pengawasan yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa klinik kecantikan tersebut masih senantiasa menjaga kualitas layanannya secara maksimal, meski sertifikasi dan izin operasi sudah dimiliki.

'Audit harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Klinik yang ditemukan melanggar standar harus dikenakan sanksi tegas, termasuk penutupan sementara atau permanen," ujar DK.

Di lain pihak, KD juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada terhadap makin banyaknya klinik kesehatan abal-abal, terutama bagi konsumen perempuan.

Jika ingin melakukan treatment kecantikan, masyarakat diminta KD untuk betul-betul melakukan riset mendetil terhadap klinik kecantikan atau fasilitas kesehatan yang dituju, termasuk keamanan atas layanna treatment kecantikan yang diberikan.

"Perlu cek izin klinik dan harus berani bertanya tentang informasi dokter serta treatment yang akan dilakukan. Kekritisan ini penting untuk bisa mencegah kita terjebak dari malpraktek dan salah klinik," ujar KD.

Menurut Pasal 25 ayat (1) Permenkes tentang Klinik, untuk mendirikan sebuah klinik, pelaku usaha harus memiliki izin mendirikan dan izin operasional. Legalitas dari suatu klinik diperlukan guna menjamin perlindungan hak dari konsumen.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen seperti yang termuat dalam Pasal 4 huruf a, di antaranya adalah Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.

"Cek rekam jejak dari dokter di klinik tersebut, serta nomor induk berusaha (NIB), apakah ilegal atau legal. Jangan sampai terkecoh. Termasuk juga cari tahu soal treatment yang diinginkan, apakah aman dan cocok untuk tubuh kita. Jadi jangan asal coba-coba atau terbujuk oleh promo dan iklan yang kadang tidak sesuai (dengan fakta di lapangan," ujar KD.

(Taufan Sukma)

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- DPP PDI Perjuangan memberikan surat tugas kepada Krisdayanti untuk maju sebagai calon wali kota Batu pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Krisdayanti usai menerima surat tugas di Kantor DPD PDIP Jatim, Surabaya, Selasa (30/7/2024), merasa sangat senang.

Krisdayanti mengaku mendapatkan instruksi dari partainya agar menggandeng semua partai politik di Kota Batu. Terlebih saat ini dia belum mendapatkan calon wakil wali kota.

"Kalau dari Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) dan Mbak Ketua DPR RI (Puan Maharani) meminta saya merangkul semua partai," ujarnya.

Artinya, kata dia, pihaknya berharap tidak ada yang tidak mungkin. Krisdayanti bersyukur jika semua bisa bergabung dengan pihaknya.

Terkait kriteria pasangan dalam kontestasi Pilkada Kota Batu, Krisdayanti menegaskan siapa saja yang bisa dirangkul dan saling dukung akan diprioritaskan. Namun untuk nama, ia belum dapat berbicara lebih jauh. Hanya menyebut beberapa nama saja.

"Kayak teman-teman misalkan Mas Dewa Prosa di parlemen, tidak menutup kemungkinan ada nama lain. Kalau bisa yang kenal," katanya.

Selain Krisdayanti, PDIP juga memberikan surat tugas ke bakal calon bupati (Bacabup) Magetan Sujatno. Dalam kesempatan tersebut, DPD PDIP Jatim menyerahkan rekomendasi resmi dari DPP PDIP kepada tujuh bakal calon kepala daerah (Bacakada) yang diusung dalam Pilkada 2024.

Mayoritas bacakada yang mendapatkan rekom ialah petahana. Antara lain, Bacawali - Bacawawali Kota Surabaya Eri Cahyadi - Armuji, Bacawali - Bacawawali Kota Blitar Bambang Rianto - Bayu Setyo Kuncoro , dan Bacawali - Bacawawali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dan Sri Setyo Pertiwi.

Lebih lanjut, Bacabup - Bacawabup Ngawi Ony Anwar Harsono - Dwi Rianto Jatmiko, Bacabup - Bacawabup Tulungagung Marwoto Birowo - Didik Girnoto Yekti, Bacabup - Bacawabup Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo - KH Imam Hasyim dan Bacabup - Bacawabup Jombang Mundjidah Wahab - Sumrambah.