IDXChannel - Ekuador akan memperpanjang pemadaman listrik dari delapan menjadi 14 jam mulai Jumat (25/10), akibat kekeringan terburuk yang dialami negara itu dalam beberapa dekade.

“Kami telah membuat keputusan menyakitkan tetapi bertanggung jawab untuk mengubah rencana penghematan energi, meningkatkan durasinya dari 8 menjadi 14 jam per hari,” tulis Menteri Energi dan Pertambangan Ines Manzano pada Kamis malam di X.

Ia menambahkan bahwa pemerintah sedang berupaya memulihkan kapasitas pembangkit dan memperoleh sumber energi baru.

Meski Presiden Daniel Noboa sebelumnya berjanji akan mengurangi pemadaman secara bertahap menjadi delapan, enam, dan empat jam, pemerintah terpaksa mengambil langkah-langkah drastis.

Pihak berwenang mengatakan pembangkit listrik tenaga air Masar dan Coca Codo Sinclair, yang sangat penting bagi pasokan listrik negara, di mana saat ini beroperasi dengan tingkat air yang sangat rendah.

Manzano menjelaskan bahwa pengumuman awal Noboa didasarkan pada prakiraan cuaca yang lebih mendukung pada saat itu.

Namun, karena kekeringan yang terus berlanjut, penurunan tingkat waduk, dan memburuknya kondisi pembangkit listrik, pemerintah memperpanjang pemadaman listrik untuk beberapa minggu ke depan.

Sumber air menyumbang lebih dari 70 persen pasokan energi Ekuador.

Keputusan Kolombia untuk menghentikan penjualan listrik ke Ekuador memperburuk situasi.

Presiden Kolombia Gustavo Petro menyampaikan solidaritasnya kepada Ekuador.

“Kekeringan di Ekuador semakin parah,” tulisnya di X pada Jumat.

“Saatnya negara-negara bersaudara di Amerika Latin menunjukkan solidaritas. Kemungkinan mengembangkan energi surya dan angin di negara-negara ini membutuhkan kolaborasi kita,” lanjutnya.

Manzano mengatakan kepada wartawan bahwa generator sedang dipesan dari Amerika Serikat (AS), tetapi kedatangan mereka terhambat akibat Badai Milton dan pemogokan di pelabuhan AS.

Meski pemerintah belum menetapkan berapa lama penghematan energi akan berlangsung, Manzano memperkirakan kondisi akan mulai membaik bagi rakyat Ekuador menjelang Natal.

(Dian Kusumo Hapaari)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mencanangkan pembentukan cadangan penyangga energi (CPE) untuk mengantisipasi kondisi krisis atau darurat energi.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto menjelaskan, komoditas CPE yang terdiri atas bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin, minyak mentah, dan LPG tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengantisipasi risiko seperti fluktuasi harga minyak global atau gangguan pasokan.

Djoko mencontohkan, ketika terjadi situasi krisis akibat dinamika geopolitik global, seperti perang Rusia-Ukraina atau memanasnya konflik Timur Tengah, negara-negara lain berpotensi menahan ekspor komoditas energinya.

"Katakan kayak kasus perang Ukraina-Rusia atau Timur Tengah, mereka butuh energi. Kalau mereka nggak mau kirim ke kita tiga jenis itu, kan kita kewalahan," ujar Djoko Rabu (11/9/2024).

Djoko menuturkan, CPE juga dapat memperkuat posisi nilai tawar Indonesia ketika negara eksportir hendak menaikkan harga komoditas energinya.

“Kalau kita punya sejumlah [CPE] volume impor 30 hari, mau terjadi perang, mau jadi mereka menaikkan harga dan lain-lain, kita masih punya gitu. Juga sebagai alat untuk kita bargaining power. Karena kita impor LPG hampir 80%, ketika dari US$600 sampai US$1.400 harganya, kita nggak punya pilihan, kita beli,” kata Djoko.

Selain itu, CPE juga dapat digunakan ketika harga minyak dunia atau LPG melambung tinggi sehingga anggaran untuk mengimpor minyak atau LPG tidak membengkak. Nantinya, kata Djoko, Indonesia dapat kembali impor ketika harga komoditas energi sedang turun.

Untuk itu, menurutnya, tersedianya cadangan penyangga energi ini sangat strategis bagi ketahanan energi Indonesia. Selama ini, Indonesia belum memiliki cadangan penyangga energi, sementara banyak negara lain sudah memilikinya.

"Kalau kita punya cadangan, mereka naikkan harga, kita pakai ini [CPE]. Nanti ketika harga turun lagi kayak sekarang, terus kita isi lagi gitu. Jadi sangat strategis,” ujarnya.

Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini menerbitkan aturan penyediaan cadangan penyangga energi. Pengaturan penyediaan dan pengelolaan CPE tertuang dalam Peraturan Presiden No. 96/2024 tentang Cadangan Penyangga Energi yang diundangkan pada 2 September 2024.

Dijelaskan bahwa cadangan penyangga energi adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu.

Jenis CPE yang diatur meliputi bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline), liquefied petroleum gas (LPG), dan minyak bumi (minyak mentah).

Berdasarkan pasal 6, jumlah CPE untuk jenis bensin ditentukan sebesar 9,64 juta barel, LPG sejumlah 525.780 metrik ton, dan minyak bumi sejumlah 10,17 juta barel.

Jumlah CPE tersebut dipenuhi sampai dengan kurun waktu 2035. Pemenuhan CPE dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Dewan Energi Nasional (DEN) memperkirakan Indonesia butuh Rp70 triliun untuk menyimpan BBM hingga LPG sampai 2035 demi mengantisipasi krisis energi.

Cadangan energi ini diatur Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi yang terbit 2 September 2024.

Pasal 6 beleid tersebut merinci apa saja yang harus diamankan oleh pemerintah. Pertama, BBM jenis bensin atau gasoline sejumlah 9,64 juta barel.

Kedua, LPG sebanyak 525,78 ribu metrik ton. Ketiga, 10,17 juta barel minyak bumi.

"Lebih kurang (butuh) Rp70 triliun sampai 2035, disesuaikan dengan keuangan negara setiap tahun nanti, tergantung nanti kursnya berapa kita enggak tahu, tapi untuk hitungan kurs yang sekarang Rp70 triliun," kata Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto usai detikcom Leaders Forum di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).

"Semua (kebutuhan Rp70 triliun mencakup semuanya). Jadi, kita hitung untuk biaya sewa, biaya infrastruktur, sama biaya komoditinya tiga jenis itu, semua," tambahnya.

Djoko menegaskan tahap awal adalah mengajukan proposal untuk feasibility study (FS). Pemerintah bakal mengecek depot-depot energi mana saja yang punya kapasitas berlebih.

Lalu, pemerintah akan menginventarisasi tangki-tangki idle di Indonesia. Jika perlu perbaikan, akan didata berapa uang yang dibutuhkan.

Ia mengungkapkan ada dua lokasi utama yang disiapkan menjadi tempat penyimpanan CPE. Pertama, di dekat pelabuhan tempat masuknya minyak hingga LPG impor ke Indonesia.

Kedua, Djoko menyoroti aduan bahwa kerap terjadi kekurangan pasokan energi di Indonesia timur. Ia menilai ini bisa menjadi opsi lain untuk menyimpan cadangan energi tersebut.

"Studi ini (melihat) di mana yang paling ekonomis, baru nanti dianggarkan. Masih cukup waktu sampai 2035 untuk memenuhi tadi (CPE) sesuai yang ada di perpres," jelas Djoko.

Pria yang akrab disapa Djoksis itu menekankan CPE akan dipenuhi dari impor. Ini karena produksi dalam negeri yang sedikit sudah habis disalurkan untuk pemakaian sehari-hari.

DEN menegaskan aturan soal CPE menjadi yang pertama dibuat sejak Indonesia merdeka. Harapannya, stok tersebut bisa dimanfaatkan andai terjadi krisis, yakni selama 30 hari pemakaian.

"Kalau terjadi krisis kita manfaatkan, tapi kalau enggak, cukup pakai cadangan operasional ... Misalnya, (CPE) sekarang ada 1 juta barel, kita pakai 500 ribu barel, nanti kita isi lagi 500 ribu barel," tuturnya.

"Bahaya kalau kita gak punya cadangan penyangga energi. Kalau kita punya cadangan, mereka (asing) menaikkan harga, kita pakai ini (CPE). Nanti ketika harga turun lagi kayak sekarang, kita isi lagi. Jadi, sangat strategis," imbuh Djoksis.

Pemerintah punya alasan mengapa pemenuhan CPE secara bertahap hanya berlangsung sampai 2035. Djoko menegaskan tahun tersebut diasumsikan Indonesia sudah bebas impor energi.

Menurutnya, Indonesia di 2035 sudah beralih ke energi hijau, yakni bahan bakar nabati (BBN). Ini bisa dipenuhi dari sawit, tebu, ganggang, dan sumber nabati lainnya.

"Jadi, 2035 (bahan bakar) fosil sudah puncaknya tuh, habis itu kita (beralih ke BBN) ... Target kita adalah, kebijakan kita adalah, mengenolkan impor. Kalau ada apa-apa kita pakai cadangan yang ada di dalam negeri (CPE)," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah secara resmi mengatur penyediaan cadangan penyangga energi (CPE) sebagai skenario untuk mengantisipasi jika terjadi krisis energi atau darurat bahan bakar minyak, gas, hingga kelistrikan di Tanah Air.

Berita bertajuk Pemerintah Siapkan Skenario Jika Terjadi Darurat Energi menjadi salah satu pilihan redaksi BisnisIndonesia.id.

Selain itu, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Kamis (05/09/2023):

1. Pemerintah Siapkan Skenario Jika Terjadi Darurat Energi

Pemerintah secara resmi mengatur penyediaan cadangan penyangga energi (CPE) sebagai skenario untuk mengantisipasi jika terjadi krisis energi atau darurat bahan bakar minyak, gas, hingga kelistrikan di Tanah Air.

Melalui Peraturan Presiden No. 96/2024 tentang Cadangan Penyangga Energi, pemerintah menetapkan CDE untuk bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline), gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG), dan minyak bumi (minyak mentah).

Aturan yang diundangkan pada 2 September 2024 ini dibuat untuk menjamin ketahanan energi nasional guna mewujudkan kesejahteraan umum dan menjaga keberlanjutan serta kesinambungan energi di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan Pasal 6 Perpres No. 96/2024 tersebut, jumlah CPE untuk jenis bensin ditentukan sebesar 9,64 juta barel, elpiji sejumlah 525.780 metrik ton, dan minyak bumi sebesar 10,17 juta barel.

Yang dimaksud cadangan penyangga energi dalam beleid anyar tersebut adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu, yakni sampai 2035.

2. Penyesuaian Bisnis Demi Profit, GOTO Mundur dari Vietnam

Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) kembali melakukan langkah penyesuaian bisnis, teranyar dengan menutup kegiatan bisnisnya di Vietnam.

Corporate Secretary GoTo Koesoemohadiani mengatakan keputusan tersebut diambil agar bisa lebih fokus mengembangkan dan memperkuat operasional yang dapat memberikan potensi pertumbuhan signifikan secara berkelanjutan. Adapun penutupan itu terhitung sejak 16 September 2024.

“Strategi ini sejalan dengan agenda Grup GOTO dalam mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang,” kata Koesoemohadiani dalam keterangan resminya, Rabu (4/9/2024).

Hingga saat ini, lanjutnya, bisnis GOTO di Vietnam telah memberi kontribusi kurang dari 0,5% dari gross transaction value (GTV) Grup GoTo dan 2% dari GTV on-demand services pada kuartal II/2024. Dia memastikan keputusan bisnis ini tidak akan berdampak negatif pada operasional GOTO secara lebih luas, serta kinerja bisnis dan keuangan secara menyeluruh.

Kendati melakukan penutupan tersebut, GOTO memastikan akan terus berinvestasi pada inisiatif yang dapat menghasilkan pertumbuhan, dengan tetap berkomitmen pada target EBITDA yang disesuaikan breakeven untuk keseluruhan pada 2024.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada karyawan, pelanggan, mitra pengemudi, dan mitra merchant yang telah berperan besar terhadap bisnis kami di Vietnam,” katanya.

3. Memilah Emiten BUMN Potensial saat Dividen Dipatok Tinggi

Badan usaha milik negara (BUMN) punya tugas berat karena harus bisa memberikan dividen ke negara sebesar Rp90 triliun tahun depan. Sementara itu, hanya beberapa perseroan yang menjadi unggulan.

Angka tersebut sebenarnya melampaui target di nota keuangan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.

Di situ tertera pendapatan pos kekayaan negara dipisahkan yang berasal dari dividen BUMN ditaksir mencapai Rp86 triliun.

Target dividen Rp90 triliun disampaikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dan tempat yang berbeda.

Erick memaparkan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (2/9/2024). Dividen tahun depan dipatok sebesar Rp90 triliun. Nilai tersebut naik 4,85% dibandingkan setoran 2024 yakni Rp85,84 triliun.

Sementara Sri Mulyani pada rapat dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9/2024). Dia menyebutkan bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari dividen BUMN ada peningkatan Rp4 triliun dari RAPBN 2025.

4. Wacana Kementerian Perumahan, Katalis Positif Tambahan Emiten Properti

Gelombang katalis positif untuk emiten properti seakan tak kunjung habis. Setelah perpanjangan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% bagi sektor properti dan kabar penurunan suku bunga The Fed, kali ini muncul wacana pembentukan Kementerian Perumahan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh adik presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Dia ditunjuk menjadi ketua satgas perumahan dalam tim transisi pemerintahan.

Wacana itu sebagai tindak lanjut atas pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Harapannya adalah agar masing-masing lembaga bisa fokus atas tugas dan fungsinya.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Vicky Rosalinda memandang bahwa pemisahan Kementerian PUPR dapat mendorong kinerja pemerintah dalam membangun perumahan, sehingga diharapkan mampu berdampak positif bagi sektor properti.

“Di mana menteri perumahan tersebut harus memiliki visi dan pengalaman di bidang perumahan yang sudah mengerti dinamika di dalam dunia properti. Maka dari itu, hal tersebut menjadi katalis positif untuk para emiten properti,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (3/9/2024).

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Adityo Nugroho juga memberikan pandangan serupa terkait dengan wacana pembentukan Kementerian Perumahan.

5. Prospek Saham Batu Bara ketika IDX Energy Menyala

Emiten sektor energi sedang bersinar di tahun 2024. Dibandingkan bagian lain, pertumbuhannya paling tinggi. Bahkan, lebih baik dari kenaikan indeks harga saham gabungan (IHSG).

Berdasarkan catatan Bisnis hingga kemarin, Selasa (3/9/2024), IDX Sector Energy menguat 26,98% sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD). Kinerja tersebut jauh mengungguli sektor lain yang tumbuh hanya satu digit.

Pertumbuhan tertinggi kedua misalnya, ada IDX Consumer Cyclicals yang naik 6,96%. Lalu IDX Healthcare terapresiasi 6,79%.

Saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) menjadi penopang utama melesatnya IDX Energy. Sepanjang tahun berjalan, Perseroan melesat 417,19% YtD ke level Rp41.375 per lembar hingga Selasa (3/9/2024).

PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) juga menjadi motor IDX Energy. Saham emiten batu bara yang terafiliasi dengan Garibaldi ‘Boy’ Thohir itu naik 51,26% YtD dan parkir di level Rp3.600 per saham.

Dua saham lain yang berkontribusi atas penguatan IDX Energy adalah PT United Tractors Tbk. (UNTR) dan PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS). Masing-masing menguat 22,76% dan 132,76% sepanjang tahun berjalan 2024.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Erindra Krisnawan dan Christian Sitorus mengatakan bahwa prospek produksi dan permintaan global membayangi outlook emiten batu bara dalam jangka pendek.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengatur penyediaan cadangan penyangga energi (CPE) untuk mengantisipasi krisis energi atau darurat energi.

Pengaturan penyediaan dan pengelolaan CPE tertuang dalam Peraturan Presiden No. 96/2024 tentang Cadangan Penyangga Energi yang diundangkan pada 2 September 2024.

Dijelaskan bahwa cadangan penyangga energi adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu.

Jenis CPE yang diatur meliputi bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline), liquefied petroleum gas (LPG), dan minyak bumi (minyak mentah).

Berdasarkan pasal 6, jumlah CPE untuk jenis bensin ditentukan sebesar 9,64 juta barel, LPG sejumlah 525.780 metrik ton, dan minyak bumi sejumlah 10,17 juta barel.

Jumlah CPE tersebut dipenuhi sampai dengan kurun waktu 2035. Pemenuhan CPE dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Adapun, pengelolaan CPE dapat mengikutsertakan BUMN di bidang energi, badan usaha, dan/atau bentuk usaha tetap yang memiliki perizinan berusaha di bidang energi. Pengelolaan CPE meliputi pengadaan persediaan CPE, penyediaan infrastruktur CPE, pemeliharaan, penggunaan, hingga pemulihan CPE.

CPE digunakan apabila terjadi krisis energi dan/atau darurat energi. Sementara itu, pendanaan CPE dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Energi Nasional (DEN) menyebut, alokasi anggaran untuk penyediaan cadangan penyangga energi hingga 2035 diperkirakan mencapai Rp70 triliun.

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto menekankan bahwa pendanaan CPE tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara.

“Alokasi dana disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Sampai dengan 2035 kurang lebih Rp70-an triliun,” kata Djoko saat dihubungi Bisnis, Selasa (3/9/2024).

Terkait dengan infrastruktur CPE, Djoko menuturkan bahwa pada tahap awal ini bakal menggunakan infrastruktur yang sudah ada. Namun, dirinya tidak menutup kemungkinan untuk membangun infrastruktur baru.

“Kalau infrastruktur yang ada nggak cukup ya harus bangun jika dananya tersedia bertahap, 2035 targetnya selesai semua,” ucapnya.

Presiden Jokowi merilis aturan baru soal cadangan penyediaan energi yang salah satunya ditujukan untuk mengatasi krisis dan darurat energi.

Aturan berbentuk Perpres Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyediaan Energi. Dalam beleid itu, Jokowi mengatur bahwa paling tidak pemerintah pusat harus memiliki cadangan penyediaan energi dalam jumlah tertentu agar ketahanan energi terjamin dan krisis serta darurat energi bisa dihindari.

Berikut cadangan energi minimal yang diatur dalam Pasal 6 beleid itu.

a. Bensin (gasoline)  harus sejumlah 9,64 juta barelb. Liquefied Petroleum Gas (LPG) sejumlah 525,78 ribu metrik tonc. minyak bumi sejumlah 10,17 juta barel.

Waktu penyediaan cadangan penyangga energi yang ditetapkan untuk memenuhi cadangan itu diatur Jokowi sampai dengan kurun waktu tahun 2035.

"Yang dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan negara," kata Jokowi dalam beleid itu.

Jokowi mengatur cadangan energi itu menjadi tanggung jawab menteri di bidang energi. Tapi tambahnya,  menteri dapat mengikutsertakan BUMN di bidang energi, badan usaha, dan/atau bentuk usaha tetap yang memiliki perizinan berusaha di bidang Energi.

Jokowi dalam pertimbangan beleid itu menyebut perpres dibentuk untuk menjamin ketahanan energi nasional guna mewujudkan kesejahteraan umum dan  menjaga keberlanjutan.

"Serta (menjaga) kesinambungan energi di seluruh wilayah Indonesia, (maka itu) diperlukan pengaturan cadangan penyangga energi yang mampu untuk menyediakan energi sesuai kondisi dan ketersediaan energi setempat dengan memperhatikan komitmen nasional terhadap pembangunan berkelanjutan bagi energi bersih dan terjangkau serta ramah lingkungan," katanya.

Regulator energi Inggris, Ofgem menaikkan batas tarif tagihan listrik rumah tangga sebesar 10% mulai 1 Oktober 2024. Hal itu disebabkan karena dampak cuaca buruk dan konflik perang seperti di Ukraina.

Kenaikan itu membuat batas tarif listrik di Inggris akan melonjak sebesar 1.717 poundsterling atau US$ 2.250/tahun. Nilai itu kurang lebih setara dengan Rp 34,73 juta/tahun (kurs Rp 15.437).

"Pada akhirnya kenaikan harga yang kami umumkan hari ini didorong oleh ketergantungan kami pada pasar gas global yang tidak stabil, yang terlalu mudah dipengaruhi oleh peristiwa internasional yang tidak terduga dan tindakan negara-negara yang agresif," kata CEO Ofgem Jonathan Brearley dikutip dari Reuters, Jumat (23/8/2024).

Brearley menyadari kenaikan batas tarif listrik sebesar 10% ini akan sangat sulit bagi banyak rumah tangga. Besaran kenaikan itu sedikit di atas perkiraan analis.

Konsultan energi Cornwall Insight sebelumnya memperkirakan kenaikan batas tarif listrik akan sebesar 9% karena harga pasar grosir gas dan listrik telah pulih selama beberapa bulan terakhir.

"Meskipun harga telah sedikit stabil dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, pasar belum sepenuhnya pulih dari krisis energi dan dampak invasi Rusia ke Ukraina," kata konsultan tersebut.

Cornwall Insight menilai perlu ada langkah-langkah untuk melindungi mereka yang rentan dari kenaikan tagihan energi. Selain itu, dalam jangka panjang diperlukan peralihan ke energi berkelanjutan yang dihasilkan di dalam negeri untuk mengurangi kerentanan Inggris terhadap guncangan internasional.

"Kecil kemungkinan tagihan akan kembali ke harga yang dulunya dianggap normal," kata Craig Lowrey, dari Cornwall Insight.

Sebagai informasi, Inggris memberlakukan batasan harga energi bagi konsumen pada tahun 2019. Biaya tertinggi rata-rata mencapai sebesar 4.279 poundsterling pada Januari 2023 karena invasi Rusia ke Ukraina menimbulkan guncangan di pasar energi.