Terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10) lalu. Melihat total anggota kabinet yang bertabah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti beberapa hal.

Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan mengatakan kabinet Prabowo dapat disebut dengan kabinet obesitas alias super gemuk. Dengan banyaknya anggota kabinet itu, dia menilai kemungkinan belum ada akselerasi di berbagai sektor dalam dua tahun ke depan.

"Size itu matters dalam hal efisiensi, dengan kabinet super gemuk itu bisa dikatakan dalam satu tahun, dua tahun, gerakan pasti lamban. Padahal Prabowo sendiri inginkan gerak yang cepat gaspol dalam menjalankan berbagai program dan visi," kata Fadhil dalam acara Diskusi Publik yang disiarkan secara daring, Selasa (22/10/2024).

Dia juga menyoroti persoalan koordinasi dan tumpang tindih kebijakan antar kementerian/lembaga. Menurutnya, dengan pembentukan badan dan kementerian koordinator yang baru memicu adanya kebijakan yang tumpang tindih. Padahal persoalan koordinasi antar kementerian/lembaga ini telah terjadi sejak era Jokowi.

"Sekarang ini saja dengan Kabinet Jokowi, presiden sebelumnya masalah koordinasi itu merupakan persoalan pokok yang dihadapi oleh para menteri yang menjalankan berbagai program dan kebijakan. Dengan pembentukan kabinet super gemuk plus ditambah dengan pembentukan kementerian koordinator yang baru, kepala badan ini saya nggak bisa dibayangkan koordinasi itu dilakukan. Satu dan lainnya banyak yang overlapping dalam pemberdayaan masyarakat juga ada, Kemenko juga ada bidang PMK dan seterusnya. Ya overlapping lah domainnya itu. Masalah koordinasi masalah persoalan ke depan," terangnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Nawir Messi mengatakan menteri-menteri di bidang ekonomi pada Kabinet Prabowo sebagian besar diisi oleh wajah lama di era sebelumnya. Melihat hal tersebut, dia pesimistis adanya akselerasi di berbagai sektor ke depannya. Padahal ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Prabowo, seperti pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

"Kalau kita lihat yang susunan kabinet yang di ekonomi ini stok lama. Padahal kita percaya bahwa menteri-menteri di bekerja di bidang ekonomi ini masa lalu menggunakan kapasitas maksimum dongkrak kinerja perekonomian tapi tetap berkisar tataran yang relatif rendah di berbagai sektor. Saya sendiri tidak berharap banyak adanya akselerasi pertumbuhan yang bisa digenjot dengan tatanan kabinet ekonomi yang ada sekarang," katanya.

Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi yang stagnan membuat dampak negatif, seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan sosial ekonomi.

Dia menekankan pentingnya segera menangani pengangguran dan kemiskinan. Sebab, saat ini gelombang PHK masih berlanjut sehingga jumlah pengangguran terus meningkat setiap hari.

"Setiap hari mendengar, PHK terus tumbuh lapangan kerja semakin berkurang karena itu kabinet baru drive ini secara appropriate. Industrialisasi ini sangat penting karena harap dasar mengatasi lapangan kerja dan lompatan ekonomi ke depan," terangnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10) lalu. Melihat total anggota kabinet yang bertabah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti beberapa hal.

Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan mengatakan kabinet Prabowo dapat disebut dengan kabinet obesitas alias super gemuk. Dengan banyaknya anggota kabinet itu, dia menilai kemungkinan belum ada akselerasi di berbagai sektor dalam dua tahun ke depan.

"Size itu matters dalam hal efisiensi, dengan kabinet super gemuk itu bisa dikatakan dalam satu tahun, dua tahun, gerakan pasti lamban. Padahal Prabowo sendiri inginkan gerak yang cepat gaspol dalam menjalankan berbagai program dan visi," kata Fadhil dalam acara Diskusi Publik yang disiarkan secara daring, Selasa (22/10/2024).

Dia juga menyoroti persoalan koordinasi dan tumpang tindih kebijakan antar kementerian/lembaga. Menurutnya, dengan pembentukan badan dan kementerian koordinator yang baru memicu adanya kebijakan yang tumpang tindih. Padahal persoalan koordinasi antar kementerian/lembaga ini telah terjadi sejak era Jokowi.

"Sekarang ini saja dengan Kabinet Jokowi, presiden sebelumnya masalah koordinasi itu merupakan persoalan pokok yang dihadapi oleh para menteri yang menjalankan berbagai program dan kebijakan. Dengan pembentukan kabinet super gemuk plus ditambah dengan pembentukan kementerian koordinator yang baru, kepala badan ini saya nggak bisa dibayangkan koordinasi itu dilakukan. Satu dan lainnya banyak yang overlapping dalam pemberdayaan masyarakat juga ada, Kemenko juga ada bidang PMK dan seterusnya. Ya overlapping lah domainnya itu. Masalah koordinasi masalah persoalan ke depan," terangnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Nawir Messi mengatakan menteri-menteri di bidang ekonomi pada Kabinet Prabowo sebagian besar diisi oleh wajah lama di era sebelumnya. Melihat hal tersebut, dia pesimistis adanya akselerasi di berbagai sektor ke depannya. Padahal ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Prabowo, seperti pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

"Kalau kita lihat yang susunan kabinet yang di ekonomi ini stok lama. Padahal kita percaya bahwa menteri-menteri di bekerja di bidang ekonomi ini masa lalu menggunakan kapasitas maksimum dongkrak kinerja perekonomian tapi tetap berkisar tataran yang relatif rendah di berbagai sektor. Saya sendiri tidak berharap banyak adanya akselerasi pertumbuhan yang bisa digenjot dengan tatanan kabinet ekonomi yang ada sekarang," katanya.

Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi yang stagnan membuat dampak negatif, seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan sosial ekonomi.

Dia menekankan pentingnya segera menangani pengangguran dan kemiskinan. Sebab, saat ini gelombang PHK masih berlanjut sehingga jumlah pengangguran terus meningkat setiap hari.

"Setiap hari mendengar, PHK terus tumbuh lapangan kerja semakin berkurang karena itu kabinet baru drive ini secara appropriate. Industrialisasi ini sangat penting karena harap dasar mengatasi lapangan kerja dan lompatan ekonomi ke depan," terangnya.

Ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia hari ini, Kamis (5/9). Ia merupakan sosok ekonom yang berani mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Bahkan sebelum kepergiannya, sepanjang 2024 ini Faisal sempat menyoroti berbagai hal terkait rencana dan kebijakan ekonomi RI.

Misalkan saja dalam detikcom, sebelum kepergiannya Faisal sempat menyoroti nasib proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di tangah pemerintahaan Presiden terpilih Prabowo kelak. Kemudian dirinya juga sempat menyinggung terkait rencana kenaikan PPN jadi 12% pada 2025 nanti dan rencana pembentukan family office di RI.

Dirangkum dari catatan detikcom, berikut empat hal yang sempat disorot Faisal sebelum meninggal dunia.

1. Pembangunan IKN di Era Prabowo

Faisal Basri meyakini presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, menurutnya Prabowo tidak akan se-ambisius Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melaksanakan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu.

Menurut Faisal, Prabowo kemungkinan besar akan menata ulang pembangunan IKN termasuk dari sisi pendanaan yang sebagian besar akan mengandalkan investasi swasta. Salah satunya seperti Pemilik Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma alias Aguan. Sebab, APBN sangat terbatas untuk pembangunan IKN di 2025.

"(IKN) akan lanjut, tapi sizenya dikurangi. Saya punya confident tinggi Pak Prabowo akan melanjutkan ibu kota (IKN) tapi ditata ulang, yang ambisi-ambisinya dikeluarkan," katanya dalam agenda 'Review RAPBN 2025 Ngegas Utang!' di Brawijaya XI, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024).

"Enggak mungkin dari APBN, makanya kecil (anggaran IKN) di APBN. Diserahkan paling besar ke Aguan, Sinar Mas," katanya.

Walhasil sebagai wujud apresiasi atas investasi para konglomerat, Faisal menduga Prabowo bakal memberikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) untuk digarap oleh mereka.

"(Baru Prabowo bilang) 'nanti gue kasih kompensasi PSN'. Dapatnya 10 kali lipat dari ongkos yang dikeluarkan (konglomerat untuk IKN)," katanya.

2. Pembagian Izin Tambang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melakukan reshuffle kabinet Indonesia maju pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Dalam kesempatan itu Jokowi menunjuk Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Terkait penunjukan Bahlil sebagai Menteri ESDM ini, Faisal Basri merasa ragu pergantian kabinet yang dilakukan dua bulan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi bakal berpengaruh positif bagi dunia usaha.

Menurutnya, perombakan posisi menteri ini hanya politik transaksional. Oleh sebab itu, Faisal menduga penunjukan Bahlil sebagai Menteri ESDM justru membuka kesempatan bagi mantan Ketua HIPMI tersebut untuk membagi-bagi izin tambang.

"Saya tidak tahu apa yang terjadi (dengan) pak (Arifin) Tasrif, tapi ini, kan, memperlancar proses penguasaan tambang, termasuk bagi-baginya nanti ke siapa aja lagi. Kan, ormasnya tidak terbatas Muhammadiyah dan NU (Nahdlatul Ulama), lain-lain juga antre. Nah, ini tidak lewat lelang tapi penunjukan-penunjukan. Jadi, bagian dari rusaknya tatanan ini. Tatanannya dirusak, kemudian diperlukan sosok-sosok yang pokrol bambu gitu," kata Faisal dalam diskusi berjudul 'Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa, Senin (19/8/2024).

3. Rencana Kenaikan PPN Jadi 12% pada 2025

Berdasarkan penjelasan dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, tepatnya Pasal 7, ayat (1), huruf b, pemerintah akan menaikan tarif pajak penambahan nilai (PPN) menjadi 12% dan berlaku paling lambat mulai 1 Januari 2025.

Terkait hal ini, Faisal berpendapat seharusnya kenaikan pajak hanya dikenakan untuk industri batu bara, bukan kepada masyarakat melalui PPN. Sebab menurutnya kenaikan PPN akan menambah beban masyarakat.

Faisal awalnya menyinggung pemerintah kini gencar memberi insentif bagi korporasi, tapi menambah beban rakyat. Selain itu, ia mengatakan rencana pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12% tidak efisien, sebab tambahan pendapatan negara diproyeksikan tidak sampai Rp 100 triliun.

"Jadi teman-teman sekalian, apa yang terjadi kalau tatanan dirusak. Insentif diberikan kepada korporasi yang besar, sementara rakyat dibebani terus, hampir pasti PPN akan dinaikkan 12% yang dikecualikan barang dan jasa. Saya bingung juga, yang dikecualikan barang dan jasa atau judulnya keliru, nanti banyak yang dikecualikan. Itu coba bayangkan tambahan pendapatan dari menaikkan 11% ke 12% itu tidak sampai Rp 100 triliun," kata Faisal dalam diskusi berjudul 'Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa, Senin (19/8/2024).

Terpisah, Faisal Basri juga sempat menyatakan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di 2025 wajib ditunda. Meskipun penundaan itu berisiko membuat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebar.

"Kalau menurut saya wajib lah ditunda, tapi kan pertanyaannya itu tadi defisitnya tambah lebar," kata Faisal Basri saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Faisal menyebut kenaikan PPN adalah cara pintas pemerintah untuk menaikkan penerimaan. Padahal, kata dia, pemerintah selama ini belum memaksimalkan penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

"Karena PPN paling gampang, kalau PPh masih suka nilep-nilep," katanya.

4. Rencana Pembentukan Family Office

Pemerintah berencana membentuk Wealth Management Consulting (WMC) atau family office di Tanah Air. Rencana ini pertama kali digaungkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurutnya fasilitas tersebut dapat memungkinkan orang-orang kaya di dunia untuk menanamkan uangnya di Indonesia tanpa terkena pajak. Tentu hal ini dinilai dapat meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke RI yang pada akhirnya dapat menumbuhkan industri dalam negeri.

Faisal menilai rencana tersebut akan sulit diwujudkan. Melihat kondisi saat ini, orang-orang kaya di Indonesia saja justru menyimpan uangnya di luar negeri.

"Pemerintah berencana ingin mendorong terbentuknya Family Business (Family Office). Orang-orang super kaya membawa uangnya ke Indonesia, bermimpi. Boro-boro, orang-orang Indonesia yang super kaya bikin Family Business di luar negeri," katanya di Kawasan Jakarta Barat, Selasa (9/8/2024).

Faisal menyebut ada persoalan menyangkut dengan penegakan hukum di Indonesia. Persoalan ini menjadi pertimbangan para investor untuk mengambil keputusan investasinya. Sebab menurutnya jika kepastian hukum ini tidak ditegakkan, maka Indonesia tidak akan dilirik investor.

Dalam kesempatan yang lain, Faisal Basri mengatakan pembentukan family office dapat memicu tempat pencucian uang seperti yang terjadi di Singapura. Faisal menjelaskan di negara tersebut yang mempunyai hukum baik saja menahan diri untuk membuat family office. Pasalnya, Singapura tidak mau dipandang sebagai negara tempat cuci uang.

"Cukup banyak family business office itu menjadikan Singapura buat cuci uang. Jadi, mereka sekarang lebih ketat. Di Singapura yang hukumnya bagus segala macam saja, sekarang menahan diri, menciptakan (family office) karena dia tidak mau lagi diperlakukan atau di-image-kan sebagai negara tempat cuci uang," kata Faisal saat ditemui di Jakarta, Kamis (4/7/2024) lalu.

Di sisi lain, Faisal tidak melihat manfaat adanya family office di Indonesia. Dia menilai rencana tersebut tidak berdampak pada pendapatan negara lantaran tidak dipajaki. Selain itu, dia juga tidak melihat family office dapat mengatasi sederet permasalahan yang sedang terjadi, seperti perlambatan industri hingga dapat memberdayakan sumber daya manusia (SDM).

"Pendapatannya apa? Kan nggak dipajaki biasanya. Terus uangnya dia remote. Jadi, makin nggak relevan. Tujuannya apa, menambah cadangan devisa? Nggak, nggak menambah cadangan devisa ya. Artinya, dia bawa uang, hari ini, besok dia bisa transfer ke mana aja, kapan saja. Saya nggak begitu paham," jelasnya.

Simak Video: Ekonom Faisal Basri Meninggal Dunia, Begini Sepak Terjangnya

[Gambas:Video 20detik]