KAZAN, investor.id – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono menyampaikan keinginan Pemerintah RI untuk bergabung dalam keanggotaan BRICS. Pernyataan yang diungkapkan dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia itu sekaligus mengumumkan bahwa proses Indonesia untuk bergabung telah dimulai.

Menurut Sugiono, bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Ini juga tidak berarti ikut kubu tertentu, melainkan sebagai wujud partisipasi aktif di semua forum.

“Kita juga melihat prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun pemajuan sumber daya manusia. Kita lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South. Namun kita juga melanjutkan keterlibatan atau engagement kita di forum-forum lain, sekaligus juga terus melanjutkan diskusi dengan negara maju,” demikian penjelasan Sugiono, dikutip dari pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (24/10/2024)

Dalam kesempatan itu, Menlu Sugiono mengajukan beberapa langkah konkret untuk memperkuat kerja sama BRICS dan Global South. Pertama, menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan, di mana negara-negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan, sementara negara maju harus memenuhi komitmen mereka.

Kedua, mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional harus diperkuat dan memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandatnya.

Terakhir adalah menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South. BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.

Mengutip dari laman X, BRICS telah secara resmi menambahkan 13 negara baru ke dalam aliansi ini sebagai negara mitra (bukan anggota penuh), yakni Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang dalam menjajaki keanggotaan bersama kelompok Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau dikenal dengan BRICS.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait hal tersebut. Di mana akan menjajaki semua blok yang ada.

“BRICS kan salah satu dari arahan bapak presiden, karena jelas dalam pidatonya, kita non blok, maka semua blok kita monitor dan kita jajaki,” ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Rabu (22/10/2024).

Untuk itu, Prabowo mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk hadir dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-6 BRICS di Kazan, Rusia, pada 23-24 Oktober 2024.

Dalam KTT BRICS ini, Sugiono akan bertemu dengan sejumlah kepala negara anggota BRICS serta negara undangan lainnya, termasuk Presiden China Xi Jinping.

Sugiono pun membawa misi khusus dalam KTT ke-16 BRICS di Rusia ini. Ia akan menyuarakan pesan penting terkait perdamaian

“Indonesia akan menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, meningkatkan solidaritas. Serta, memainkan peran pentingnya dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara,” kata Kemlu RI dalam penyataan resminya pada Rabu (23/10).

Kunjungan ini adalah menjadi yang perdana dilakukan Menlu Sugiono setelah resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI.

“Kehadiran Menlu Sugiono di forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional. Dan, memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS,” demikian pernyataan Kemlu.

BRICS atau OECD?

Upaya Prabowo menjajaki untuk bergabung dengan BRICS berbeda arah dengan rencana Presiden Jokowi. Pada masa pemerintahannya, Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam waktu tiga tahun mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Kepala Negara menerima Sekjen OECD Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (28/5/2024).

Airlangga mengaku bahwa upaya bergabung dengan OECD menyandang peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Dia mengatakan upaya penguatan kerja sama internasional yang dilakukan Pemerintah melalui penyampaian intensi untuk bergabung dalam keanggotaan OECD kian menunjukkan kepastian dengan berbagai tahapan yang berlangsung dengan optimal.

"Ini merupakan pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann terkait dengan Proses Aksesi Indonesia," ujar Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD) dalam sesi konferensi pers di Istana Bogor, Selasa (28/5/2024).

Menjelang akhir masa jabatan Jokowi, pemerintah mengungkapkan sedang mengerjakan sederet tugas sebagai syarat untuk aksesi menjadi anggota OECD

Airlangga yang juga menjadi Ketua Tim Nasional OECD menyampaikan tugas berupa perbaikan-perbaikan public service tersebut sebagai upaya agar standar pelayanan dapat setara dengan negara maju, sesuai dengan standar OECD.

“Kami berharap bahwa proses ini yang akan kita kerja sama antar-Kementerian/Lembaga, kita kerja sama juga dengan masyarakat, dengan institusi termasuk di sini dari KPK,” tuturnya dalam usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD, Kamis (3/10/2024).

Pemerintah pun terus melakukan benchmarking atau tolok ukur dengan negara-negara yang telah menjadi anggota OECD.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono telah berangkat ke Kaza, Rusia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus 2024 yang dibuka oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Keberangkatan itu merupakan yang pertama kali bagi Sugiono usai dilantik menjadi Menlu di kabinet merah putih oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Menlu Sugiono hari ini bertolak ke Kazan, Rusia, untuk memenuhi undangan KTT BRICS Plus 2024 yang akan diselenggarakan oleh Presidensi Rusia pada tanggal 23-24 Oktober 2024," dalam siaran pers Kemlu, Rabu (23/10/2024).

Dalam keterangan resmi, kehadiran Sugiono di KTT itu merupakan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum internasional dan memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk anggota BRICS.

Nantinya di KTT BRICS 2024, Sugiono akan menyerukan terkait soal pentingnya perdamaian, persatuan negara berkembang yang berpengaruh untuk menciptakan tatanan dunia yang adil dan setara.

"Indonesia menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, [hingga] meningkatkan solidaritas," tambah Kemlu.

Selama di Rusia, Sugiono tak hanya menghadiri KTT, namun juga diagendakan bertemu dengan sejumlah negara sahabat untuk membahas soal isu bilateral.

Sebagai informasi, BRICS merupakan forum kerja sama yang dibentuk Brazil, Rusia, India, RRT dan Afrika Selatan untuk membahas isu-isu global terkini.

Pada awal tahun 2024, sejumlah negara seperti UAE, Iran, Mesir, Ethiopia telah bergabung menjadikan keanggotaannya kini 9 negara.

Adapun, kelompok BRICS itu menyumbang 45% populasi dunia dan 35% perekonomian dunia, berdasarkan kemampuan daya beli.

Bisnis.com, JAKARTA - Rusia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan digelar pada 22-24 Oktober 2024 di Kota Kazan.

Mengutip Reuters pada Selasa (22/10/2024), Rusia ingin menunjukkan meningkatnya pengaruh dunia non-Barat di tengah desakan dari negara anggota BRICS seperti China, India, Brasil, dan dunia Arab terhadap Presiden Vladimir Putin untuk menemukan cara mengakhiri perang di Ukraina.

Putin, yang dianggap oleh negara-negara Barat sebagai penjahat perang, mengatakan kepada wartawan dari negara-negara BRICS bahwa "BRICS tidak menentang siapa pun", dan pergeseran pendorong pertumbuhan global hanyalah sebuah fakta.

“Ini adalah perkumpulan negara-negara yang bekerja sama berdasarkan nilai-nilai bersama, visi pembangunan bersama, dan yang paling penting, prinsip mempertimbangkan kepentingan satu sama lain,” ujarnya.

KTT BRICS berlangsung ketika para pemimpin keuangan global berkumpul di Washington di tengah perang di Timur Tengah dan juga di Ukraina, perekonomian China yang lesu, dan kekhawatiran bahwa pemilihan presiden AS dapat memicu perang dagang baru.

Putin, yang memerintahkan pasukannya masuk ke Ukraina pada 2022 setelah delapan tahun pertempuran di Ukraina timur, dihujani pertanyaan oleh wartawan BRICS tentang prospek gencatan senjata di Ukraina.

Merespons pertanyaan tersebut, jawaban Putin adalah pihaknya tidak akan menyerahkan empat wilayah di Ukraina timur yang dikatakannya kini menjadi bagian dari Rusia, meskipun sebagian wilayah tersebut masih berada di luar kendalinya. Dia juga mengatakan Rusia ingin kepentingan keamanan jangka panjangnya ikut diperhitungkan di Eropa.

Dua sumber Rusia mengatakan, meski ada peningkatan pembicaraan di Moskow mengenai kemungkinan perjanjian gencatan senjata, namun belum ada yang konkrit. Selain itu, perhatian dunia juga tertuju pada hasil pemilihan presiden Amerika Serikat yang akan digelar 5 November 2024 mendatang.

Rusia kini telah menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina, termasuk Krimea yang direbut dan dianeksasi secara sepihak pada 2014. Rusia juga telah menguasai sekitar 80% wilayah Donbas yang merupakan zona batubara dan baja yang terdiri dari wilayah Donetsk dan Luhansk serta lebih dari 70% wilayah Zaporizhzhia dan Kherson.

Putin mengatakan barat kini menyadari bahwa Rusia akan menang, namun dia terbuka untuk melakukan pembicaraan berdasarkan rancangan perjanjian gencatan senjata yang dicapai di Istanbul pada April 2022.

Menjelang KTT BRICS, Putin bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk pembicaraan informal yang berlangsung hingga tengah malam di kediamannya di Novo-Ogaryovo di luar Moskow.

Putin memuji Sheikh Mohammed dan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman, yang tidak akan menghadiri pertemuan puncak di Kazan, atas upaya mediasi mereka mengenai Ukraina.

“Saya yakinkan Anda bahwa kami akan terus berupaya ke arah ini. Kami siap melakukan segala upaya untuk menyelesaikan krisis dan demi kepentingan perdamaian, demi kepentingan kedua belah pihak," kata Sheikh Mohammed kepada Putin.

Presiden China, Xi Jinping, dan Perdana Menteri India, Narendra Modi, akan hadir, meskipun Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva membatalkan perjalanannya mengikuti saran medis untuk sementara waktu menghindari penerbangan jarak jauh setelah cedera kepala di rumah yang menyebabkan pendarahan otak ringan.

Akronim BRIC diciptakan pada tahun 2001 oleh kepala ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill dalam sebuah makalah penelitian yang menggarisbawahi potensi pertumbuhan besar-besaran di Brasil, Rusia, India, dan China pada abad ini.

Rusia, India, dan China mulai bertemu secara lebih formal, yang pada akhirnya diikuti oleh Brasil, lalu Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Arab Saudi belum bergabung secara resmi.

Adapun, kelompok BRICS kini menyumbang 45% populasi dunia dan 35% perekonomian dunia, berdasarkan kemampuan daya beli. Meski demikian, China tercatat menyumbang lebih dari separuh kekuatan ekonomi kelompok BRICS.

Pangsa BRICS terhadap PDB global diperkirakan akan meningkat menjadi 37% pada akhir dekade ini, sementara pangsa negara-negara Barat yang termasuk dalam G7 akan turun menjadi sekitar 28% dari 30% pada tahun ini, menurut data dari International Monetary Fund (IMF).

Rusia berupaya meyakinkan negara-negara BRICS untuk membangun platform alternatif pembayaran internasional yang kebal terhadap sanksi Barat.

Namun perpecahan terjadi di dalam BRICS. China dan India, pembeli terbesar minyak Rusia, memiliki hubungan yang sulit, sementara hanya ada sedikit rasa kehilangan antara negara-negara Arab dan Iran.