Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Republik Indonesia, Uni Eropa, dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) meluncurkan inisiatif Indeks Risiko Perpindahan Akibat Iklim (RICD), sebuah alat yang dirancang memberikan pandangan ke depan operasional guna mengantisipasi, mengurangi, dan merespons pengungsian akibat iklim.

Dengan menggunakan metodologi kreasi bersama, RICD memanfaatkan beragam keahlian untuk membangun model data komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Indonesia dalam memprediksi, mengurangi, dan menanggapi risiko pengungsian yang disebabkan oleh perubahan iklim.

“Semua mitra menyumbangkan keahlian mereka dalam upaya kolaboratif untuk mengembangkan solusi komprehensif terhadap pengungsian yang disebabkan oleh iklim. Keterlibatan kolektif ini penting untuk memperkuat kemampuan kita dalam mengantisipasi, mengurangi, dan menanggapi tantangan ini secara efektif, yang pada akhirnya dapat mengurangi dampak terhadap populasi yang rentan,” ujar Jeffrey Labovitz, Kepala Misi IOM Indonesia di Jakarta, Rabu (16/10).

Pada tahun 2023, di Asia dan Pasifik terdapat 12,6 juta pengungsian internal yang disebabkan oleh bencana, yang mewakili 41 persen dari total pengungsian internal secara global. Proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2050, akan ada 48,4 juta orang di Asia Timur dan Pasifik yang mengungsi karena bahaya yang terjadi secara perlahan, yang sebagian besar terkait dengan perubahan lingkungan.

Dalam menghadapi tren yang terus berkembang ini, data dan bukti yang andal sangat penting untuk meminimalkan pengungsian dan risiko terkait. RICD akan mendukung pembuatan kebijakan yang terinformasi dan akan memandu respons operasional untuk meningkatkan ketahanan serta melindungi masyarakat yang rentan.

“Uni Eropa mendukung inisiatif ini, yang mempertemukan berbagai mitra untuk mengatasi meningkatnya ancaman perpindahan penduduk akibat perubahan iklim. Dengan memanfaatkan keahlian kolektif, proyek ini akan memperkuat kemampuan kita untuk memprediksi dan mengurangi risiko perpindahan penduduk, memastikan bahwa masyarakat di Indonesia lebih siap dan terlindungi dalam menghadapi perubahan iklim,” kata Janez Lenarčič, Komisioner Eropa untuk Manajemen Krisis.

RICD beroperasi pada dua tingkat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika perpindahan. RICD meneliti faktor-faktor pendorong perpindahan, termasuk faktor-faktor mendasar seperti kondisi ekonomi, politik, budaya, dan demografi yang menciptakan kondisi untuk migrasi terkait iklim.

RICD juga berfokus pada pemicu perpindahan—katalisator langsung yang memaksa orang meninggalkan rumah mereka, seperti hilangnya mata pencaharian, kerawanan pangan atau air, atau hilangnya lahan yang layak huni.

Khususnya, indeks tersebut juga mengidentifikasi titik kritis, yang merupakan ambang batas kritis di mana dampak kumulatif perubahan iklim menjadi cukup parah sehingga secara signifikan meningkatkan kemungkinan perpindahan.

“Inisiatif ini sangat penting bagi Indonesia, sejalan dengan prioritas nasional kita dalam kesiapsiagaan bencana, pengurangan risiko, dan ketahanan iklim. RICD akan memberikan data dan wawasan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi dan menanggapi pengungsian akibat iklim dengan lebih baik, memperkuat kesiapsiagaan kita, dan melindungi masyarakat yang rentan,” kata Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi, BNPB

Dalam beberapa bulan ke depan, seluruh mitra proyek akan bekerja sama untuk mengembangkan model data, dimulai dengan analisis makro tingkat nasional tentang risiko pengungsian. Upaya kolaboratif ini kemudian akan beralih ke pelaksanaan penilaian tingkat mikro di lokasi-lokasi utama, yang memberikan wawasan terarah untuk formulasi kebijakan dan respons operasional di seluruh Indonesia.

Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyebutkan bahwa tema KTT Perubahan Iklim PBB COP29 tahun ini yang dicanangkan Azerbaijan adalah "In a Solidarity for a Green World."

Tema tersebut berfokus pada kebutuhan untuk berinvestasi hari ini demi menyelamatkan masa depan, dengan perencanaan yang didasarkan pada dua pilar, yaitu “meningkatkan ambisi” dan "memungkinkan tindakan.”

Pilar pertama berfokus pada penggabungan elemen-elemen kunci untuk memastikan semua pihak berkomitmen pada rencana nasional yang ambisius dan transparansi. Sedangkan pilar kedua mencerminkan peran penting finance / pendanaan sebagai alat utama untuk mengubah ambisi menjadi tindakan dan mengurangi emisi, beradaptasi, dan mengatasi kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim.

"Hal ini guna memastikan hasil yang inklusif berdasarkan solusi bersama," ujar Menteri Siti dalam pertemuan Kick-off Persiapan Delegasi Indonesia menuju COP29 di Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024.

Dari penekanan Presidensi COP29 pada isu-isu negosiasi tersebut, Menteri Siti mengharapkan kiranya para negosiator Indonesia dapat memperoleh gambaran lansekap utama negosiasi di COP29 dan sekaligus dapat mencermati lebih mendalam terhadap perkembangan yang terjadi selama periode inter-sessional menjelang COP29, serta mencari celah dan peluang untuk menempatkan Indonesia pada posisi yang terbaik berdasarkan kepentingan nasional Indonesia

Ia mencontohkan bahwa untuk penetapan New Collective Quantified Goal (NCQG) atau target pendanaan iklim baru periode 2025 onwards untuk negara berkembang yang dimandatkan untuk diputuskan pada COP29. Indonesia menyerukan agar Para Pihak bercermin pada pengalaman dan tidak mengulang kesalahan yang sama dalam mewujudkan aliran pendanaan kepada negara berkembang sebesar 100 milyar USD/tahun yang seharusnya telah terwujud sejak tahun 2020.

"Mengapa ini sangat ditekankan Indonesia. Karena kita mendukung hal yang sama dengan Azerbaijan dalam terwujudnya peningkatan aliran pendanaan yang mendukung transisi yang adil dan merata menuju pembangunan rendah emisi GRK dan tangguh iklim," jelas Menteri Siti.

Net Zero Emission

Bukan tanpa alasan, Indonesia telah menunjukan leading by example dalam ambisi menurunkan emisi karbon dan telah diakui dunia internasional sebagai negara super power dalam pengendalian perubahan iklim. Sehingga pada perundingan COP 29 yang akan diselenggarakan di Baku, Azerbaijan pada 11 hingga 22 November 2024, Delegasi Indonesia harus bisa melakukan negosiasi untuk memastikan semua negara menunaikan kewajibannya mengendalikan perubahan iklim sejalan dengan pengutamaan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam upaya pengendalian perubahan iklim Indonesia telah sangat maju dalam menghimpun serangkaian modalitas dan perkembangan yang telah dilaksanakan Indonesia, yaitu: Pertama, peningkatan target reduksi emisi GRK dari 29% menjadi 31,89% melalui pendanaan nasional, dan hingga 41% menjadi 43,20% melalui dukungan internasional yang disampaikan ke UNFCCC pada tahun 2022 (sumber: dokumen First NDC, KLHK 2016; dokumen Updated NDC, KLHK 2021; dokumen Enhanced NDC, KLHK, 2022).

Kedua, Indonesia telah memiliki kebijakan perencanaan meliputi FOLU Net-sink 2030, Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 dan visi Net Zero Emission 2060 or sooner.

Ketiga Indonesia juga telah memiliki regulasi atau dasar hukum dan kelembagaan penyelenggaraan NDC dan implementasi Article 6 of the Paris Agreement berupa Peraturan Presiden Nomor 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Keempat, Indonesia juga telah memiliki beberapa infrastruktur untuk implementasi kerangka transparansi meliputi Sistem Inventarisasi GRK Nasional SIGN-SMART, Sistem Registri Nasional dan MRV, dan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang baru-baru ini memenangkan penghargaan United Nations Public Service Award - 2024 untuk Special Category Tackling Climate Change pada Bulan Juni yang lalu di Korea Selatan.

Selain itu Indonesia juga telah memiliki Bursa Karbon, Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon, dan FOLU Operation and Collaboration Center (FOLU COLL) yang menjadi pusat kendali operasional FOLU Net Sink.

"Ini tidak main-main, kita kerja keras betul, Jadi Indonesia sangat serius dalam upaya pengendalian perubahan iklim," tegas Menteri Siti.

Dalam rangka merespon Decision 1/CP.21 paragraf 24 dimana Para Pihak diminta untuk meninjau kembali dan memperkuat target 2030 NDC-nya sebagaimana diperlukan untuk menyelaraskan dengan tujuan suhu global sesuai Persetujuan Paris pada akhir tahun 2024, Indonesia akan menerbitkan dokumen Second NDC yang direncanakan disampaikan ke UNFCCC sebelum akhir tahun 2024 ini.

Di dalam dokumen Second NDC akan dilakukan penyelarasan pada skenario 1,5°C untuk mencapai net zero emission tahun 2060, juga akan diselaraskan dengan target LTS-LCCR 2050 dengan cakupan jenis Gas Rumah Kaca akan meliputi CO2, CH4, N2O, HFC.

Tingkat emisi pun akan menggunakan Reference Year 2019 yang akan mencakup target Indonesia FOLU Net-Sink 2030 sebesar -140 juta ton CO2e. Sektor lain juga akan dicakup meliputi sektor/sub-sub sektor baru yaitu kelautan dan hulu migas, dimana sektor energi akan disesuaikan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).

Indonesia Emas 2045

Indonesia juga akan menetapkan Peaking rata-rata tahun 2030, memberikan detail Just transition mencakup implementasi Result-Based Payment REDD+, NEK, SRN, MRV, dan pada alemen Adaptasi akan mencakup komitmen penguatan sistem (termasuk early warning system) dan aksi adaptasi, serta update pelaporan Adaptation Communication.

"Jadi di sektor FOLU sendiri kita akan mempertajam disektor below ground biomass setelah sebelumnya kita banyak mengeksplirasi di above ground biomass," jelas Menteri Siti.

Dengan kondisi kesiapan Indonesia dalam memperkuat target 2030 NDC-nya tersebut, Menteri Siti optimis Indonesia dapat meningkatkan target reduksi emisinya lebih ambisius lagi di dokumen Second NDC-nya, hal ini mengingat keterlibatan para pihak yang semakin baik dari unsur masyarakat dan dunia usaha, seperti pada sektor pengelolaan persampahan, pertanian rendah emisi, dan kerja sama dengan filantropis dunia.

"Kita semua mengetahui bahwa salah satu sasaran Visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, adalah dengan melalui menurunnya intensitas emisi GRK menuju Net Zero Emission yang ditargetkan sebesar 93,5%," tutur Menteri Siti.

Ia berharap melalui penguatan kebijakan pengendalian perubahan iklim yang akan tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution nanti, dokumen akan bersifat transformatif, mengarusutamakan aksi iklim ke dalam perencanaan pembangunan yang lebih luas, mengkatalisasi investasi untuk aksi iklim yang efektif, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Kita semua optimis bahwa secara bersama-sama Indonesia akan mampu menghadapi tantangan dan dampak perubahan iklim yang meluas baik di tingkat nasional dan global," pungkas Menteri Siti.

Baca juga: Gaya Hidup Generasi Muda Berperan Hadapi Krisis Iklim

(WIL)