Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), terkait alasan Amerika Serikat (AS) yang mencetak banyak dolar namun tidak terkena inflasi.
Sri Mulyani menegaskan bahwa AS pun saat ini terhantam inflasi dan membuat dunia terkejut, meski sudah berangsur melandai.
"Kok AS bisa cetak uang banyak sekali tapi kena inflasi juga? Inflasi kejadian tahun 2022—2023 dan sampai sekarang itu membuat terkejut juga," ungkapnya dalam giat Kuliah Perdana: Pengantar Ekonomi yang disiarkan secara daring di kanal YouTube FEB UI, Senin (26/8/2024).
Bendahara Negara menjelaskan bahwa AS mencetak uang dalam jumlah banyak sebagai langkah untuk menstabilkan ekonomi atau sebagai countercyclical.
Sebagaimana yang AS lakukan saat krisis yang terjadi pada 2008 dan 2009, bank sentral AS mencetak banyak dolar sebagai bentuk countercyclical untuk mendongkrak ekonomi yang lemah.
"Kalau ekonomi lemes, dongkrak pakai moneter dengan menurunkan suku bunga dan cetak banyak uang kemudian ekonomi muter. Kalo fiskal pakai defisit, pakai utang," jelasnya.
Padahal, pada dasarnya terdapat risiko-risiko yang akan terjadi jika negara mencetak uang sebanyak-banyaknya. Seperti nilai mata uang akan turun, inflasi melonjak, bahkan dapat mendorong penarikan utang baru.
Meski demikian, Sri Mulyani menjelaskan bahwa negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut memiliki privilege atau hak istimewa yang tidak dimiliki negara lain bahkan dari jajaran G7 sekali pun.
Pertama, AS sebagai ekonomi terbesar di dunia. Kedua, AS cukup banyak memiliki monopoli terhadap banayak sektor teknologi. Dalam kondisi ini, AS menggunakan dolar sebagai salah satu proxy power dalam geopolitik mereka.
Tidak heran, banyak negara yang mengandalkan dolar karena belum memiliki bank sentral dengan reputasi yang baik.
"Walaupun ekonomi AS itu sekitar 28% dari ekonomi dunia, penggunaan dolar 60%, tetapi sudah menurun sekarang 50-an persen," ungkapnya.
Munculnya China yang membeli banyak surat utang AS, membuat kedua negara ini tidak dapat dipisahkan. Alhasil, muncul kompetisi geopolitik antarkedua negara tersebut.
Akibat kondisi ini pula, membuat negara-negara lain seperti Indonesia, mencari alternatif lain dalam penggunaan mata uang, agar tak bergantung pada negara-negara tersebut.
Sebagaimana Bank Indonesia yang kini menggunakan Local Currency Settlement (LCS) atau penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara di mana setelmen transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing.
Dalam kuliah perdana FEB UI, salah seorang mahasiswa bertanya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani soal dampak RUU Pilkada dan krisis demokrasi RI saat ini. [393] url asal
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara menanggapi pertanyaan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) soal dampak dari Rancangan Undang-Undang atau RUU Pilkada sebagai cerminan krisis demokrasi saat ini.
Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh salah satu mahasiswa baru UI dalam acara Kuliah Perdana: Pengantar Ekonomi yang disiarkan secara daring di kanal YouTube FEB UI, Senin (26/8/2024).
"Ibu sudah melewati banyak krisis selama karir Ibu, 98, global financial crisis 2008. Akhir-akhir ini dihadapkan krisis demokrasi adanya RUU Pilkada, apakah hal tersebut ada dampaknya untuk perekonomian Indonesia?" tanyanya.
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengajak mahasiswa tersebut untuk berkaca dari Benua Amerika, yang dijajah oleh bangsa Portugis dan Jerman, namun hasilnya berbeda untuk setiap wilayah. Dapat terlihat dari kondisi saat ini, baik di Kanada hingga Amerika Latin.
"Kalian lihat Benua Amerika, Kanada, Amerika Latin satu daratan kan, bagaimana bisa ada benua gini di tengah maju banget di atas maju, tapi di bawah [Amerika latin] agak mundur. Amerika Latin isinya juga bekas penjajah Portugis, Jerman ada disana, how come outcome-nya berbeda?" tuturnya.
Untuk itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada dasarnya suatu negara, termasuk Indonesia, harus diurus mulai dari tata kelola dan tatanan hukumnya.
Bila tatanan hukum dan tata kelolanya sifatnya eksploitatif, maka yang terjadi sang pemenang akan mengambil segalanya atau the winner takes all. Sementara kompetisi akan dimatikan, maka yang akan terjadi adalah ekploitasi.
"Sama seperti kejadian kita penjajahan, kalau Indonesia sudah mengadopsi demokrasi, kita menghormati sistem demokrasi itu," jawabnya.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya bercerita bahwa hari-harinya bertemu bersama partai politik, politisi, kabinet, investor, hingga mahasiswa. Namun dirinya menegaskan tidak memiliki split personality atau kepribadian ganda.
"Dalam artian, kalau ke cucu saya akan jadi nenek baik, jadi istri agak baik, jadi menteri rada amburadul, jadi pemimpin, kan ini untuk pemimpin politik juga, karena saya harus deal withpolitik, kacau balau, ya nanti akan kacau aja," ungkapnya.
Meski demikian, bendahara negara tersebut berpesan terhadap mahasiswa-mahasiswa UI tersebut untuk menjaga prinsip-prinsip hidup yang baik, apapun profesinya.
Berawal dengan menjaga integritas diri yang tak melulu soal menjauhi korupsi, tetapi juga dari hal sederhana lainnya dengan menepati janji yang telah dibuat dan tidak menyontek.
"Jadi pesan saya ke kalian, no matter how you are, upholds itu. Karena itu adalah currency.. mata uang kalian yang sejati, dan itu akan membuat hidup kalian menurut Islam makrifat, menjadi manusia yang mempimpin diri sendiri dan dunia," tutupnya.