Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas.

Kebijakan efisiensi belanja perjalanan dinas adalah tidak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024.

Surat tertanggal 7 November 2024 tersebut berisi tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024.

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:

a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, danb. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas. Efisiensi tersebut merupakan tidak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Dalam surat tertanggal 7 November 2024 itu, terdapat tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024. Berikut Rinciannya.

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:

a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pemimpin Kementerian, Lembaga, dan Badan menghemat anggaran besar-besaran. Salah satunya mengurangi perjalanan dinas.

Hal ini diungkapkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Kepala Kantor Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan dalam pengarahan itu Prabowo meminta anggaran kementerian yang sudah dihemat bisa dialokasikan ke hal-hal produktif lain bagi masyarakat

Misalnya saja setelah perjalanan dinas bisa dihemat-hemat, anggaran lebihnya bisa digunakan untuk penjaminan bagi rumah-rumah rakyat di Indonesia.

"Tadi beliau menyampaikan ilustrasi, bahwa kalau seluruh perjalanan dinas ini diefisienkan, maka mungkin bisa menghemat anggaran dan bisa menjadi jaminan perumahan rakyat. Bisa dijaminkan sebagai jaminan perumahan rakyat. Kira-kira ilustrasinya seperti itu," beber Hasan usai rapat kabinet, Rabu (6/11/2024).

Hasan melanjutkan, Prabowo juga meminta jajarannya tak perlu gembar-gembor menyelenggarakan seremoni, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Kemudian juga beliau menekankan kita untuk tidak lagi gembar-gembor, terlalu banyak menyelenggarakan seremoni-seremoni, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional," sebut Hasan Nasbi.

Alasan utama, Prabowo meminta penghematan anggaran adalah karena pemerintah ingin memfokuskan kebijakannya pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.

"Ini karena kita sekarang mau fokus untuk kesejahteraan rakyat, mau fokus untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan untuk menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis," ujar Hasan Nasbi.

Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet perdana bersama para menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia berpesan khususnya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar menelusuri lagi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Prabowo minta APBN betul-betul digunakan dengan efisien. Belanja untuk kegiatan seminar hingga perjalanan luar negeri diminta untuk dikurangi.

"Saya minta menteri keuangan, semua menko dan menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, saya minta detail. Kegiatan yang seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, banyak konferensi dan perjalanan luar negeri mohon dikurangi," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Prabowo menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan contoh. Ia mau fokus APBN pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan mengada-ada studi banding belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien," tuturnya.

Prabowo menyebut nama Kabinet Merah Putih adalah simbol persatuan dan kebersamaan. Menurutnya, hal itu adalah sumber kunci keberhasilan untuk kebangkitan suatu bangsa.

Meski masing-masing memiliki kepentingan politik atau kelompok, Prabowo mau jika bicara bangsa dan negara, semua sepakat menganggapnya sebagai kepentingan nasional yang vital.

"Kuncinya adalah bila elitenya bekerja sama, bersatu. Persatuan ini artinya adalah bisa kita sepakati mana kepentingan nasional yang intim, mana kepentingan yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saya meyakini bahwa kepentingan nasional vital kita harus kita sepakati adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI," imbuhnya.

Lihat Video 'Menteri-menteri Merapat ke Istana Jelang Sidang Kabinet Perdana':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengkritik pemborosan anggaran yang lazim dilakukan pemerintah daerah.

Banyak uang APBD yang habis namun dampak pembangunan sulit dirasakan. Ia mencontohkan, pemborosan anggaran yang sangat kasat mata adalah perjalanan dinas.

"Bagaimana kita mengubah paradigma. Jadi bukan berapa besar dana anggaran yang telah dan akan dihabiskan, tapi ke dampaknya," ucap Anas dalam kegiatan SAKIP Award 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, yang juga disiarkan YouTube Kemenpan RB dikutip pada Kamis (10/3/2024).

"Kita ini kadang membagi rata anggaran. Bagito, bagi-bagi roto. Begitu Bappeda lihat anggarannya berapa, setiap dinas naikan 5 persen, 5 persen semua. Ini enggak bener, enggak boleh lagi," kata dia lagi.

Mantan Bupati Banyuwangi ini meminta, masalah pemborosan anggaran yang sudah berlangsung puluhan tahun ini disudahi. Terlebih, banyak perjalanan dinas dinilai tidak terlalu mendesak.

"Kita tidak boleh lagi membagi rata anggaran, tapi dampaknya apa. Begitu juga dalam penghabisan anggaran. Ini perjalanan dinas masih tinggi. Belanja langsungnya kurang," ungkap Azwar Anas.

Selain modus penyerapan anggaran dengan perjalanan dinas, ia mengaku banyak menemukan pemborosan APBD yang tidak sesuai alokasinya.

"Menteri Bappenas waktu itu menyampaikan kepada kita, telah dicek anggaran stunting, ternyata masih ditemukan judulnya stunting, tapi buat pagar puskesmas. Ini enggak boleh lagi," ujar Azwar Anas.

"Judulnya stunting tapi separuhnya untuk perjalanan dinas, studi banding tentang penanganan stunting. Ini enggak boleh lagi," tambah dia.

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengkritik pemborosan anggaran yang lazim dilakukan pemerintah daerah.

Banyak uang APBD yang habis namun dampak pembangunan sulit dirasakan. Ia mencontohkan, pemborosan anggaran yang sangat kasat mata adalah perjalanan dinas.

"Bagaimana kita mengubah paradigma. Jadi bukan berapa besar dana anggaran yang telah dan akan dihabiskan, tapi ke dampaknya," ucap Anas dalam kegiatan SAKIP Award 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, yang juga disiarkan YouTube Kemenpan RB dikutip pada Kamis (10/3/2024).

"Kita ini kadang membagi rata anggaran. Bagito, bagi-bagi roto. Begitu Bappeda lihat anggarannya berapa, setiap dinas naikan 5 persen, 5 persen semua. Ini enggak bener, enggak boleh lagi," kata dia lagi.

Mantan Bupati Banyuwangi ini meminta, masalah pemborosan anggaran yang sudah berlangsung puluhan tahun ini disudahi. Terlebih, banyak perjalanan dinas dinilai tidak terlalu mendesak.

"Kita tidak boleh lagi membagi rata anggaran, tapi dampaknya apa. Begitu juga dalam penghabisan anggaran. Ini perjalanan dinas masih tinggi. Belanja langsungnya kurang," ungkap Azwar Anas.

Selain modus penyerapan anggaran dengan perjalanan dinas, ia mengaku banyak menemukan pemborosan APBD yang tidak sesuai alokasinya.

"Menteri Bappenas waktu itu menyampaikan kepada kita, telah dicek anggaran stunting, ternyata masih ditemukan judulnya stunting, tapi buat pagar puskesmas. Ini enggak boleh lagi," ujar Azwar Anas.

"Judulnya stunting tapi separuhnya untuk perjalanan dinas, studi banding tentang penanganan stunting. Ini enggak boleh lagi," tambah dia.

JAKARTA, investor.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara dan Mbizmarket baru saja menggelar temu bisnis yang melibatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal di Pendopo Kartini, Kantor Bupati Jepara, Jawa Tengah. UMKM lokal pun terus didorong untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa dalam negeri di lingkungan Kabupaten Jepara melalui sistem e-purchasing atau toko daring.

Mbizmarket saat ini merupakan Mitra Resmi Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI). Sejak tahun 2023, organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Jepara pun telah memanfaatkan kanal Toko Daring untuk pengadaan digital barang dan jasa.

Hal itu dibuktikan dengan pencatatan belanja OPD di lingkungan Kabupaten Jepara yang mencapai Rp 52 miliar melalui kanal Toko Daring. Hingga Desember 2023, lebih dari 900 pelaku UMKM di Kabupaten Jepara telah bergabung sebagai penyedia di Mitra Resmi Toko Daring LKPP.

“Saya mengharapkan kinerja seperti ini dipertahankan, kalau perlu ditingkatan lagi. Ini termasuk belanja produk peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN), di mana hampir 100% anggaran  dibelanjakan untuk produk dalam negeri (PDN),” ujar Pj Bupati Jepara Edy Supriatna, dalam sambutan pembukaan acara temu bisnis tersebut, dikutip Senin (5/8/2024).

Dia menyebut, pengadaan digital barang dan jasa melalui sistem e-purchasing di Toko Daring yang dilakukan oleh Pemkab Jepara juga sebagai bukti untuk mendorong sistem efisensi dan transparansi dalam pengadaan barang jasa. Hal ini pun selaras dengan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.

Perjalanan Dinas

Seiring dengan itu, pemerintah, melalui LKPP RI juga mengimbau para pejabat pengadaan (PP) di provinsi, kota, dan kabupaten dapat memanfaatkan pengadaan digital perjalanan dinas dengan melibatkan para pelaku UMKM yang tergabung dalam agen travel Lokal di daerah masing-masing. Hal ini perlu dilakukan supaya efisiensi serta transparansi juga dilakukan dalam pengadaan perjalanan dinas.

Ketua LKPP RI Dr H Hendrar Prihadi pun mengapresiasi pemerintah daerah yang telah berinisiatif untuk mendorong transformasi pengadaan digital barang dan jasa pemerintah bekerja sama dengan marketplace mitra daring yang ada di LKPP.

“Patut diakui, marketplace mitra toko daring LKPP seperti Mbizmarket memberikan banyak kemudahan bagi OPD dan  pelaku UMKM ada di daerah,” tutur Hendrar Prihadi.

Fitur MbizTravel

Pada kesempatan tersebut, Mbizmarket memperkenalkan dan sosialisasi fitur terbarunya, yakni MbizTravel, bagi OPD di lingkungan Pemkab Jepara. MbizTravel, bagian dari Mbizmarket, saat ini merupakan satu-satunya marketplace yang tergabung dalam Mitra Resmi Toko Daring LKPP.

Fitur  itu mempunyai layanan untuk mengatur perjalanan dinas melalui Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan lebih transparan, akuntabel, efektif serta efisien, serta terhubung dengan banyak agen travel lokal di daerah.

“Kami juga mengajak kepada seluruh OPD di Kabupaten Jepara, sekarang saatnya beralih ke travel lokal, dalam upaya mendukung pelaku usaha agen travel Lokal di Kabupaten Jepara,” ungkap CEO & COO Mbiz Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan.

Menurut dia, Mbizmarket memberikan akses 24 jam dan tujuh hari dalam sepekan bagi OPD Kabupaten Jepara untuk mengakses onlinetravelagent (OTA) yang merupakan UMKM lokal. Layanan punya keunggulan dengan termin pembayaran fleksibel, dapat dilakukan secara online, serta menerima pembayaran dengan Kartu Kredit Indonesia versi QRIS dengan nilai transaksi hingga Rp 10 juta sekali pembelian.

“Jangan lewatkan kesempatan untuk menyederhanakan perencanaan perjalanan dinas Anda dan mendukung bisnis agen travel Lokal di Kabupaten Jepara,” pungkas dia.

Editor: Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk lebih efisien menggunakan anggaran, terutama untuk perjalana dinas yang dinilai memberatkan keuangan negara dan daerah.

"Kita sudah buka nomor akses. Untuk zoom (rapat video virtual) bisa juga hibrid, tidak perlu lagi ke Jakarta supaya perjalanan dinasnya nanti bisa ditekan," ujarnya seusai kegiatan menyapa dan mengajar ASN di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (19/7).

Menurut dia, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparatur negara memang perlu pendampingan, termasuk apa saja yang perlu dibenahi.

Oleh karena itu, Kementerian PANRB siap mengasistensi agar reformasi birokrasi bisa berjalan dengan baik melalui pemanfaatan teknologi teknologi informasi yang kini berkembang semakin pesat .

"Ada macam-macam penilaiannya, mulai ada sistem meritnya. Kemudian manajemen kepegawaiannya. Harapan kita kan Kementerian PANRB tidak hanya menilai, tapi juga membina," kata Anas.

Ia menganalogikan orang yang direfleksi, maka akan dipencet otot-otot titik sarafnya supaya sehat. Begitu pula di Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada reformasi birokrasi.

Sistem Honorer di Tingkat Birokrasi

Saat ditanyakan mengenai dengan sistem honorer di tingkat birokrasi pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah, apakah sudah dihapus permanen, ia menyebut status kepegawaian hanya tinggal dua yaitu ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Satu adalah PNS, yang kedua PPPK. Kalau tidak PNS dan PPPK, otomatis diberhentikan. Kemarin sudah kita putuskan di undang-undang ASN, ketika dibahas bagi PPPK nanti ada dua status, PPPK penuh waktu dan PPPK paruh Waktu," katanya.

Artinya, bagi daerah yang anggarannya belum siap, maka status honorer yang ada sekarang naik ke PPK dan itu paruh waktu. Tetapi bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, mereka bisa diseleksi untuk dinaikkan ke PPPK penuh waktu.

"Dengan demikian, dengan status yang beralih ini, mereka tidak di-PHK. Tetapi kita sekarang sudah menutup, tidak boleh ada penerimaan dengan atas nama apapun, kecuali nanti atas seizin dan berbagai kebutuhan yang lain," kata Anas.