Bisnis.com, JAKARTA -- Komposisi baru Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR akan diumumkan hari ini. Teka-teki penentuan sosok Ketua DPR menjadi perhatian apakah mengacu kepada Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD alias UU MD3 atau terjadi manuver politik seperti 2014 lalu.

Sekadar informasi, Pasal 427D UU MD3 (hasil revisi tahun 2028), mengatur secara eksplisit mengenai jabatan ketua DPR yang harus berasal dari partai pemegang suara terbanyak pada Pemilu 2024. Sementara itu, jabatan Wakil Ketua DPR, dipegang oleh partai yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, keempat dan kelima.

Dalam catatan Bisnis, Komisi Pemilihan Umum alias KPU telah menetapkan PDI Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang Pemilihan Legislatif alias Pileg 2024. PDIP memperoleh 110 kursi di Senayan. Artinya kalau mengacu kepada beleid yang berlaku, PDIP berhak memperoleh kursi Ketua DPR 2024-2029.

Adapun peringkat kedua diraih Golkar yang memperoleh 102 kursi, Gerindra di posisi tiga 86 kursi, Nasdem peringkat keempat 69 kursi, dan PKB di peringkat kelima dengan jumlah 68 kursi. Keempat partai tersebut berhak memperoleh kursi wakil ketua DPR.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mempertegas skema pemilihan pimpinan DPR dengan menekankan bahwa formasi pimpinan DPR tetap mengacu kepada UU MD3. Dasco juga memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada wacana untuk mengubah perubahan atas UU MD3.

Dengan demikian, Ketua DPR RI periode 2024-2029 akan sangat mungkin dipegang oleh partai pemenang Pileg 2024 yaitu PDI Perjuangan (PDIP).

“Kita sudah sama-sama tahu bahwa dalam periode ini tidak ada perubahan UU MD3, sehingga Pimpinan DPR tentunya mengacu pada UU MD3 yang masih berlaku pada saat ini,” tuturnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Dasco juga menjelaskan penentuan UU MD3 juga telah mengatur mengenai sistem paket pimpinan. Sehingga, masing-masing fraksi tinggal menyetor nama-nama yang akan dilantik sebagai pimpinan DPR.

“Tentunya kalau melihat UU MD3, paket pimpinan itu sudah diatur dengan ketentuan paket pimpinan pemenang satu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang nanti akan diusulkan oleh masing-masing fraksi nama-namanya dan langsung ditetapkan,” jelas dia.

Puan Calon Tunggal

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah memastikan bahwa Puan Maharani akan kembali menjabat sebagai Ketua DPR RI untuk periode 2024–2029.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan partainya sudah memfinalisasi guna mengusulkan Puan Maharani sebagai calon pimpinan DPR.

“Inshaallah kalau dari PDI Perjuangan final calonnya tunggal, Ibu Puan Maharani,” tutur Said ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Lebih lanjut, Said menyebut hal tersebut sudah dibicarakan dalam fraksi PDIP itu sendiri dan hasil finalnya mengusulkan Puan Maharani.

“Sudah selesai final,” tegasnya.

Adapun pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 akan berlangsung hari ini, Selasa (1/10/2024).

Sebanyak 580 anggota yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dilantik esok hari.

Penetapan tersebut mengacu pada Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum 2024.

Selain itu juga mengacu pada Keputusan KPU Nomor 1401 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah membenarkan bahwa dirinya pernah mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Usulan revisi UU MD3 itu, ia sampaikan pada bulan April dan September 2023 kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco selaku Pimpinan DPR yang membidangi ekonomi dan keuangan.

"Pengajuan usulan revisi UU MD3 yang saat itu saya sampaikan kepada beliau terkait dengan kewenangan keuangan DPR yang perlu dijabarkan lebih lanjut," ujar Said dalam keterangan tertulis resmi di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Dengan perubahan kewenangan DPR di bidang anggaran yang lebih disempurnakan, kata dia, maka hal itu akan menjadi dasar kewenangan DPR untuk melakukan pengawasan dan menjalankan fungsi anggaran lebih maksimal.

Namun atas usulan tersebut, Said mengatakan saat itu juga Dasco menolaknya dan dirinya menerima keputusan Dasco selaku Pimpinan DPR.

"Pak Dasco sendiri melalui media juga menegaskan sebagai bagian dari Pimpinan DPR bahwa tidak mendengar rencana usulan revisi UU MD3," tuturnya.

Dia menjelaskan salah satu alasan pengusulan revisi UU MD3 tersebut, yakni karena setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), DPR tidak boleh lagi masuk ke urusan satuan tiga ke bawah.

Padahal dalam menggunakan hak pengawasan, khususnya terkait anggaran dan program mengenai keuangan, dirinya berpendapat justru DPR yang melihat permasalahannya secara detail berdasarkan pengalaman di Banggar DPR.

Saat ini, Said menuturkan berdasarkan komunikasi dengan para pimpinan fraksi di DPR selama ini, telah terbangun komitmen bersama untuk menjaga demokrasi yang baik, dengan tetap mempertahankan UU MD3 yang ada.

Dia menambahkan, pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara juga telah menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait dengan UU MD3.

"Saya yakin Pak Presiden sangat menghargai kewenangan masing-masing lembaga negara," ucap Said.

Baca juga: Lantas Benarkah Kakek Habib Luthfi Bin Yahya Pekalongan Termasuk Pendiri NU?

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menepis kabar adanya wacana mengenai Perppu MD3 yang diduga akan mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR untuk periode kepemimpinan berikutnya.

"Enggak ada, kami enggak ngomongin," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).

Adapun soal masuknya revisi UU MD3 ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024, Dasco menyebut bahwa itu diusulkan oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah sebab ada sejumlah pasal yang berkaitan dengan keuangan.

Namun, dia menjelaskan bahwa revisi UU MD3 pada akhirnya disepakati untuk tidak digulirkan parlemen karena dikhawatirkan menuai polemik.

Sementara itu, pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, berpeluang menjadi Ketua DPR jika dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

"Dasco berpengalaman selama lima tahun jadi wakil ketua DPR, dan sudah saatnya menjadi ketua DPR," katanya dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, bila nantinya UU MD3 direvisi, yang akan diubah ialah terkait Pasal 427D ayat (1) huruf b UU MD3, yang mengatakan ketua DPR adalah anggota DPR dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.

Baca juga: NU Tegal Respons Buku Sejarah Sebut Kakek Habib Luthfi Pekalongan Pendiri NU

Selain itu, kemungkinan besar PDIP atau Puan Maharani akan kehilangan kursi ketua DPR. Karena salah satu poin yang mungkin direvisi, terkait dengan posisi ketua DPR.

"Yang tadinya ketua DPR adalah jatah partai pemenang atau jumlah kursi terbesar di DPR, bisa jadi nanti diubah dengan cara pemilihan. Kalau pemilihan, tentu KIM yang akan menang, karena mayoritas di parlemen," jelasnya.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan gabungan partai politik (parpol) yang mengusung dan mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jika ditambah PKB dan NasDem, koalisi Prabowo-Gibran artinya didukung enam parpol.

Kata dia, total kursi keenam partai ini yakni 417 dari 580 kursi di DPR perioden 2024-2029 atau setara 64,32 persen kursi di parlemen.

Selain Dasco, bursa calon ketua DPR dari KIM akan diramaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

"Doli tokoh muda Golkar yang bagus, Waketum Golkar bidang Pemilu dan ketua komisi II DPR RI," katanya.