JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI-PAndreas Hugo Pareira mengeklaim, DPR belum berencana untuk merevisi Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Hal itu disampaikan Hugo saat ditanya soal pembahasan revisi UU MD3 yang disebut menjadi salah satu agenda kerja Baleg DPR RI hingga Desember 2024.

“Enggak ada rencana itu. Enggak ada rencana itu,” ujar Hugo saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (24/10/2024).

Menurut Hugo, saat ini Baleg DPR RI masih mempersiapkan program legislasi nasional (prolegnas) yang baru, sehingga belum ada penentuan soal pembahasan yang diprioritaskan.

“Itu kan isu kemarin. Sebelum pelantikan. Sekarang kita bicara untuk mempersiapkan Prolegnas yang baru,” kata Hugo.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI Bob Hasan mengungkapkan, pembahasan revisi UU MD3 masuk dalam susunan agenda kerja Baleg DPR RI hingga Desember 2024.

Hal itu berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat penetapan agenda kerja yang berlangsung pada Rabu (23/10/2024).

“Dari agenda tadi (pembahasan UU MD3) juga termasuk di dalamnya, dari agenda (kerja),” ujar Bob Hasan di Gedung DPR RI, Rabu (23/10/2024).

Ia menyebutkan, selain UU MD3, pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) juga akan masuk daftar prioritas.

“Itu sudah masuk dalam daftar-daftar agenda kita. Kurang lebih itu pertengahan November nanti, sudah ada masuk,” kata Bob Hasan.

Meski begitu, Bob Hasan menegaskan bahwa Baleg sebatas menyepakati agenda kerja, dan belum membicarakan mengenai substansi pembahasannya.

“Kami belum membaca secara menyeluruh. Kalau tadi kami hanya menyusun agenda ya, agenda ke depan ini,” ucap Bob Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-PSaid Abdullah meyakini tidak ada perubahan Undang-undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) untuk mengganti mekanisme pemilihan pimpinan DPR.

Menurut Said, pimpinan partai politik telah sepakat untuk tidak menggulirkan revisi UU MD3.

"Insya Allah, karena kami sudah berkomunikasi dengan para pimpinan partai politik, dan Pak Dasco (Ketua Harian DPP Partai Gerindra) statement-nya clear and clean, tidak akan ada perubahan, tidak akan ada revisi terhadap Undang-undang MD3," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Said mengeklaim, semua pimpinan partai politik tetap menjaga iklim demokrasi yang sehat dan etika berdemokrasi sehingga sepakat untuk tidak merevisi UU MD3.

Ia berpandangan, jika UU MD3 hendak direvisi, sebaiknya dilakukan setelah pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 pada Oktober 2024 mendatang.

"Kalau mau diubah, pasca pelantikan 1 Oktober (pelantikan anggota DPR periode baru). Sesudah itu ada kemungkinan, kalau memang berkehendak semua partai politik dan memang menjadi kebutuhan kita semua," kata Said.

Dengan demikian, komposisi pimpinan DPR periode 2024-2029 akan mengikuti aturan pada UU MD3 yang sedang berlaku, yakni diisi perwakilan dari lima partai politik dengan suara terbanyak pada Pemilu 2024.

Lalu, kursi ketua DPR bakal diduduki oleh anggota DPR dari partai politik pemenang pemilu.

Dalam konteks tersebut, PDI-P semestinay berhak menduduki kursi ketua DPR periode mendatang karena partai tersebut punya kursi terbanyak di DPR periode 2024-2029.

Hal itu sesuai dengan Pasal 427 D ayat (1) huruf b UU MD3 yang berbunyi "Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR".

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mengaku belum mendengar kabar bakal dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang digadang untuk mengubah mekanisme pemilihan Ketua DPR.

Hal ini pertama kali dikabarkan oleh PDI-P yang mengaku mendengar wacana Perppu MD3.

"Itu kan sampai sekarang yang saya tahu belum ada, tetap menggunakan yang lama, yaitu pemenang pemilu otomatis jadi ketua," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024) malam.

"Tapi saya dengar sampai sekarang belum ada rencana itu," tambahnya.

Menurut dia, Golkar tidak bisa mengambil sikap seorang diri mengenai Perppu MD3.

Lodewijk kemudian mengingatkan bahwa fraksi di DPR tidak hanya Partai Golkar. Sejauh ini fraksi di DPR RI berisi sembilan partai politik.

"Kita tidak bisa bicara kita (Golkar) sendiri. Sekarang katakan ada sembilan fraksi di DPR. Nanti insya Allah yang masuk delapan partai," imbuh Wakil Ketua DPR ini.

Lodewijk lantas ditanya, seperti apa sikap Golkar jika Perppu MD3 didorong di kemudian hari.

Namun ia enggan berspekulasi saat ini. Ia pun menegaskan bahwa Golkar akan mementingkan meraih kemenangan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 mendatang.

"Yang paling enak buat Golkar bagaimana memenangi Pileg (2029)," ucapnya.

Di lain sisi, ia menuturkan bahwa isu terkait Perppu maupun revisi UU MD3 berasal dari luar.

Sejauh ini, ia melihat tidak ada rencana membahas revisi UU MD3 atau pun Perppu tersebut di DPR.

"Sekali lagi kita belum bicarakan di DPR. Itu kan wacana-wacana yang datang dari luar, seakan-akan ada di dalam," ungkapnya.

Sebelumnya, dikutip Kompas.id, PDI-P mendengar kabar bakal dikeluarkannya Perppu MD3 untuk mengganti mekanisme pemilihan pimpinan DPR.

Perubahan ini disebut akan membuat pemilihan pimpinan DPR tak lagi seperti 2019 di mana partai politik pemenang Pileg berhak menguasai kursi Ketua DPR.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mendengar rencana Perppu MD3 itu.

"Kita (pimpinan DPR) belum dengar. Siapa yang ngomong ya?" tanya Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah membenarkan bahwa dirinya pernah mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Usulan revisi UU MD3 itu, ia sampaikan pada bulan April dan September 2023 kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco selaku Pimpinan DPR yang membidangi ekonomi dan keuangan.

"Pengajuan usulan revisi UU MD3 yang saat itu saya sampaikan kepada beliau terkait dengan kewenangan keuangan DPR yang perlu dijabarkan lebih lanjut," ujar Said dalam keterangan tertulis resmi di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Dengan perubahan kewenangan DPR di bidang anggaran yang lebih disempurnakan, kata dia, maka hal itu akan menjadi dasar kewenangan DPR untuk melakukan pengawasan dan menjalankan fungsi anggaran lebih maksimal.

Namun atas usulan tersebut, Said mengatakan saat itu juga Dasco menolaknya dan dirinya menerima keputusan Dasco selaku Pimpinan DPR.

"Pak Dasco sendiri melalui media juga menegaskan sebagai bagian dari Pimpinan DPR bahwa tidak mendengar rencana usulan revisi UU MD3," tuturnya.

Dia menjelaskan salah satu alasan pengusulan revisi UU MD3 tersebut, yakni karena setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), DPR tidak boleh lagi masuk ke urusan satuan tiga ke bawah.

Padahal dalam menggunakan hak pengawasan, khususnya terkait anggaran dan program mengenai keuangan, dirinya berpendapat justru DPR yang melihat permasalahannya secara detail berdasarkan pengalaman di Banggar DPR.

Saat ini, Said menuturkan berdasarkan komunikasi dengan para pimpinan fraksi di DPR selama ini, telah terbangun komitmen bersama untuk menjaga demokrasi yang baik, dengan tetap mempertahankan UU MD3 yang ada.

Dia menambahkan, pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara juga telah menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait dengan UU MD3.

"Saya yakin Pak Presiden sangat menghargai kewenangan masing-masing lembaga negara," ucap Said.

Baca juga: Lantas Benarkah Kakek Habib Luthfi Bin Yahya Pekalongan Termasuk Pendiri NU?

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menepis kabar adanya wacana mengenai Perppu MD3 yang diduga akan mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR untuk periode kepemimpinan berikutnya.

"Enggak ada, kami enggak ngomongin," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).

Adapun soal masuknya revisi UU MD3 ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024, Dasco menyebut bahwa itu diusulkan oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah sebab ada sejumlah pasal yang berkaitan dengan keuangan.

Namun, dia menjelaskan bahwa revisi UU MD3 pada akhirnya disepakati untuk tidak digulirkan parlemen karena dikhawatirkan menuai polemik.

Sementara itu, pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, berpeluang menjadi Ketua DPR jika dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

"Dasco berpengalaman selama lima tahun jadi wakil ketua DPR, dan sudah saatnya menjadi ketua DPR," katanya dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, bila nantinya UU MD3 direvisi, yang akan diubah ialah terkait Pasal 427D ayat (1) huruf b UU MD3, yang mengatakan ketua DPR adalah anggota DPR dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.

Baca juga: NU Tegal Respons Buku Sejarah Sebut Kakek Habib Luthfi Pekalongan Pendiri NU

Selain itu, kemungkinan besar PDIP atau Puan Maharani akan kehilangan kursi ketua DPR. Karena salah satu poin yang mungkin direvisi, terkait dengan posisi ketua DPR.

"Yang tadinya ketua DPR adalah jatah partai pemenang atau jumlah kursi terbesar di DPR, bisa jadi nanti diubah dengan cara pemilihan. Kalau pemilihan, tentu KIM yang akan menang, karena mayoritas di parlemen," jelasnya.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan gabungan partai politik (parpol) yang mengusung dan mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jika ditambah PKB dan NasDem, koalisi Prabowo-Gibran artinya didukung enam parpol.

Kata dia, total kursi keenam partai ini yakni 417 dari 580 kursi di DPR perioden 2024-2029 atau setara 64,32 persen kursi di parlemen.

Selain Dasco, bursa calon ketua DPR dari KIM akan diramaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

"Doli tokoh muda Golkar yang bagus, Waketum Golkar bidang Pemilu dan ketua komisi II DPR RI," katanya.

Jakarta: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut mengungkap pengusul revisi Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPRD, DPD, dan DPRD (MD3). Pengusulnya yakni Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Said Abdullah.

Revisi UU MD3 akhirnya masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024. "Itu permintaannya dari Pak Said, PDIP, untuk memasukkan UU MD3," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Dasco mengatakan revisi diusulkan Said, karena pasal yang berkaitan dengan keuangan perlu diubah. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, bahwa hal itu bukan permintaan dari pimpinan DPR.
"Itu bukan permintaan kita loh, itu permintaan Pak Said Abdullah itu," ujar Dasco.

Dia mengaku khawatir jika perubahan beleid itu dilaksanakan. Karena, akan berdampak persepsi masyarakat.

"Karena kita takut, khawatir, bahwa kalau MD3 itu kemudian kita gulirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kesepakatan sama-sama ya nanti saja kan gitu," ucap Dasco.

Revisi UU MD3 terdaftar dalam Prolegnas Prioritas periode 2020-2024. Hal ini terungkap dari laman DPR di kanal prolegnas.

"RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD," tulis keterangannya.

Sementara, belakangan Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyebut dirinya akan terkejut bila tiba-tiba Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) dikeluarkan untuk mengganti mekanisme pemilihan pimpinan di DPR. Dia klaim mendengar informasi itu dan butuh pengecekan lebih lanjut.

"Yang mengejutkan itu kalau kalian mungkin perlu, ada kabar-kabar katanya, ada nih Perppu MD3 mau dibuat, nah kalian cek lah, saya kan cuma dengar informasi. Kalian cari benar enggak itu, tanya sama Pak Pratik sana," ujar Deddy di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

(ADN)