JAKARTA, investor.id – Data demografi kecelakaan lalu lintas (laka lantas) dan penerima santunan Jasa Raharja periode  2012 hingga 25 Oktober 2023, mengungkapkan, dari keseluruhan jumlah korban  kecelakaan, sebanyak 76,90 persen adalah pengendara sepeda motor.

Demografi  korban kecelakaan didominasi oleh pelajar atau mahasiswa sebesar 34,84 persen,  diikuti oleh karyawan dan wiraswasta dengan rentang usia produktif, yaitu 26 hingga  55 tahun.

“Waktu rawan kecelakaan lalu lintas terdapat di jam keberangkatan dan  pulang kantor,” kata Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (27/10/2024).

Data statistik korban kecelakaan lalu lintas ternyata menyimpan kenyataan yang lebih  memprihatinkan. Berdasarkan data Korlantas Polri periode Januari hingga September  2023, hampir seluruh kecelakaan yang terjadi diawali oleh pelanggaran.

Di antara  pelanggaran tersebut adalah kehilangan konsentrasi saat berkendara, melanggar  aturan batas kecepatan, tidak memberikan isyarat saat berpindah jalur atau berbelok,  serta tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM). “Fenomena ini menunjukkan bahwa  budaya bertransportasi di Indonesia masih terjebak dalam siklus pelanggaran yang  berulang,” tambah Dewi.

Dewi menyampaikan  bahwa kebiasaan masyarakat yang tidak tertib dalam berlalu lintas akan menjadi  ancaman serius bagi Indonesia jika tidak segera dirubah. Fenomena ini tidak hanya  menjadi masalah sosial, tetapi juga membawa risiko besar bagi keselamatan  masyarakat. 

Tidak hanya itu, korban kecelakaan lalu lintas juga menunjukkan pola tertentu yang  sangat mengkhawatirkan. Mereka adalah tulang punggung keluarga, penopang  ekonomi, dan masa depan bangsa. Ketika tulang punggung keluarga harus  berhadapan dengan risiko di jalanan yang tidak aman, hal ini menjadi keprihatinan  tersendiri bagi kita semua. 

Untuk menghadapi masalah ini, Jasa Raharja bersama Korlantas Polri dan instansi  terkait, telah berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan transportasi. Edukasi  kepada masyarakat menjadi salah satu fokus utama, dengan memperhatikan aspek  socio-engineering dalam setiap langkahnya.

Penggunaan Transportasi Publik Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Forum Komunikasi Lalu Lintas (FKLL)  juga dianggap sebagai wadah yang efektif untuk berkomunikasi dan berkoordinasi  dalam merancang strategi pencegahan kecelakaan lalu lintas.

“Budaya bertransportasi yang aman dan tertib harus menjadi komitmen semua pihak.  Setiap individu harus memahami bahwa keselamatan di jalan raya adalah tanggung  jawab Bersama,” ucap Dewi. 

 

 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KLATEN, KOMPAS.com - Ketakutan masyarakat berurusan dengan hukum kerap membuat pengendara terjebak kasus tabrak lari. Pasalnya, dalam undang-undang memang sudah ditetapkan jenis pelanggaran serta ancaman hukuman.

Dampak kasus tabrak lari bisa meluas, seperti adanya peluang korban bertambah bahkan bisa memicu amukan massa yang kesal dengan pelaku, khususnya yang jelas-jelas bersalah.

Sebenarnya, masyarakat masih bisa memilih untuk mengambil jalan damai, meskipun melibatkan petugas kepolisian sebagai penghubung, sehingga tak perlu tabrak lari. Lantas, seperti apa regulasinya?

Kanit Gakkum Satlantas Polres Klaten, Iptu Alif Akbar Lukman, mengatakan petugas di jalan lebih mengutamakan agar setiap pihak terlibat kecelakaan berdamai, khususnya yang mengalami kerugian materi.

“Bila kerugian berupa material, seperti kerusakan kendaraan, tanpa ada korban luka atau meninggal, kami mendorong kepada terduga pelaku dan korban untuk berdamai, tidak langsung diancam penjara,” ucap Alif kepada Kompas.com, Sabtu (19/10/2024).

Alif mengatakan, penegakkan tetap bisa dilakukan bila ada pihak yang keberatan untuk berdamai. Prosesnya akan berjalan sesuai protokol penegakkan hukum yang berlaku.

“Bagi petugas di lapangan sih lebih mengutamakan agar pengendara terlibat berdamai, pihak kepolisian bisa memediasi untuk mencari titik temu kesepakatan bersama,” ucap Alif.

Selain bisa menjadi penghubung antara terduga pelaku dan korban, Alif mengatakan, pihak kepolisian juga bisa membantu proses turunnya asuransi Jasa Raharja dan BPJS untuk berobat ke rumah sakit kepada kedua pihak terluka.

“Kecuali memang ada pihak yang tidak terima, setelah dimediasi tak berhasil, maka penegakkan hukum bisa dilakukan sesuai undang-undang berlaku,” ucap Alif.

Melansir dari Kompas.com, Sabtu (20/10/2024), berikut daftar sanksi pelaku laka lantas dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Bunyi Pasal 310, pasal ini khusus mengatur sanksi bagi pengemudi yang lalai.

1. Berkendara lalai yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1 juta.
2. Berkendara lalai yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 juta.
3. Berkendara lalai yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 juta.
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta.

Sementara bagi pengendara yang terbukti ada unsur kesengajaan diatur dalam pasal 311 yang mencakup:

1. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 3 juta.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 4 juta.
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 8 juta.
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 20 juta.
5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.

KLATEN, KOMPAS.com - Peluang pengendara terlibat kecelakaan di jalan cukup terbuka luas, meski tak seorang pun menginginkannya. Maka dari itu, setiap pengemudi harus tahu langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pengendara sebaiknya melapor polisi agar petugas datang ke tempat kejadian perkara (TKP) atau mendatangi kantor polisi terdekat. Hadirnya petugas kepolisian rupanya cukup bermanfaat.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Klaten, Iptu Alif Akbar Lukman, mengatakan, polisi yang bertugas bisa mengamankan serta memediasi kepada semua pihak yang terlibat kecelakaan, sehingga ditemukan titik tengahnya agar damai.

“Penegakkan hukum ketika terjadi kecelakaan lalu lintas ada beberapa jenis, tergantung kerugiannya, seperti kerugian berupa material, hanya kerusakan kendaraan, tanpa ada korban luka ringan atau berat,” ucap Alif kepada Kompas.com, Sabtu (19/10/2024).

Alif mengatakan, kecelakaan yang mengakibatkan kerugian material akan diarahkan oleh petugas agar semua pihak yang terlibat agar berdamai.

“Petugas bisa menjadi media penghubung dari beberapa pihak terkait, seperti apa titik tengahnya agar ditemukan jalan damai, termasuk mengumpulkan informasi dari para saksi terkait kronologinya, sehingga bisa memediasi terduga korban dan pelaku,” ucap Alif.

Alif mengatakan, penegakkan hukum tetap dilakukan, namun petugas lebih mendorong agar semua pihak bisa berdamai. Pihak kepolisian juga bisa membantu turunnya dana asuransi dari Jasa Raharja.

“Jasa Raharja sendiri sangat membantu ketika terdapat korban luka, karena bisa mengcover sekitar Rp 20 jutaan untuk biaya rumah sakit kepada pihak-pihak yang terlibat, laporan polisi (LP) menjadi salah satu syarat yang dibutuhkan,” ucap Alif.

Selain dari Jasa Raharja, Alif mengatakan, pihak rumah sakit juga bisa mengkalkulasikan asuransi BPJS Kesehatan, dan syaratnya harus membuat LP.

“Misal tidak terbit LP, maka biaya rumah sakit dikenakan masing-masing dengan kategori umum, setelah terbit justru pihak-pihak terlibat lebih diuntungkan karena bisa memanfaatkan asuransi,” ucap Alif.

Alif juga mengatakan, korban yang mengalami luka berat atau meninggal dunia juga berhak mendapatkan uang santunan. Namun, ketika tidak terbit LP maka peristiwa tersebut dianggap tak berdasar sehingga tidak bisa untuk mengurus hak-hak dasar pengendara atau korban terlibat.

Sony Susmana, Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia mengatakan petugas kepolisian bisa menjadi saksi yang cukup kuat, sehingga bisa menyelesaikan masalah secara tuntas.

"Sebaiknya lapor polisi untuk memastikan tidak ada masalah di kemudian hari. Juga kalau damai, tetap lakukan di depan petugas," ucap Sony kepada Kompas.com, belum lama ini.

Hadirnya petugas bisa jadi penengah dan saksi, jadi ketika membicarakan soal ganti rugi, bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu, baru saling minta maaf atas kejadian yang baru dialami.

"Banyak kejadian kecelakaan dan damai dengan tanggung jawab. Tapi belakangan malah pada kabur dan akhirnya korban gigit jari," ucap Sony.

Jakarta: Penyerahan santunan korban kecelakaan dipercepat melalui sejumlah cara. Salah satunya, sistem yang diintegrasikan Jasa Raharja bersama seluruh mitra kerja terkait, seperti Polri, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, hingga rumah sakit.

"Saat ini, rata-rata kecepatan penyerahan santunan meninggal dunia secara nasional dapat direalisasikan dalam waktu 1 hari 7 jam. Sedangkan untuk penyelesaian berkas santunan dicapai dalam waktu 9 menit 13 detik," kata Direktur Utama Jasa Raharja Rivan Purwantono, dalam keterangan yang dikutip Jumat, 20 September 2024.

Hal tersebut diungkap Rivan saat rapat dengar pendapat bersama IFG dan Komisi VI DPR. Menurut Rivan, sistem terintegrasi ini merupakan langkah strategis yang diperulan. Karena, rata-rata jumlah kendaraan di Indonesia tumbuh sekitar empat persen.
Rivan juga membeberkan panjang jalan non-tol dan jalan tol tumbuh enam persen, serta jumlah penduduk naik rata-rata 1,1 persen. Kondisi tersebut, kata dia menunjukkan peningkatan probabilitas atas potensi kecelakaan lalu lintas, yang memerlukan penanganan strategis.

Selain percepatan santunan, pihaknya berupaya meningkatkan pelayanan dengan membuat standarisasi perawatan di 582 rumah sakit. Jumlah tersebut setara dengan seratus persen RS di bawah naungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kami juga telah meluncurkan buku Diagnosis Cedera, Formularium, dan Kompendium Medis Nasional Jasa Raharja (DC-FKMN-JR) yang akan menjadi panduan teknis tentang biaya perawatan untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang menangani korban kecelakaan," papar Rivan.

Di sisi lain, dia menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Komisi VI atas arahan dan masukan. Hal tersebut telah diimplementasikan menjadi inisiatif strategis yang berdampak pada kecepatan layanan korban laka.

Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongko, menyampaikan pihaknya sebagai holding asuransi dan penjaminan, berkomitmen melaksanakan tugas. Yakni, menjadi bagian penting dalam penyelesaian asuransi milik pemerintah.

"Tentunya juga memerlukan dukungan dari Komisi VI untuk mendorong inisiatif-inisiatif yang dilakukan guna menyelesaikan permasalahan yang ada," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, mengatakan tranformasi berkelanjutan perlu diimplementasikan dalam langkah strategis Sehingga, dapat menjawab segala tantangan terkait implementasi asuransi.

"Transformasi berkelanjutan perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan daya saing, dalam rangka meningkatkan kinerja sekaligus kontribusi IFG," ucapnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)