Pemerintah memiliki utang jatuh tempo kepada Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 100 triliun pada 2025. Utang tersebut dihasilkan dari burden sharing bersama BI kala COVID-19 lalu.

Kewajiban itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dikutip Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat surat berharga negara (SBN) berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka surat keputusan bersama (SKB) II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun. Nah jatuh tempo pembayaran utang pemerintah kepada BI dengan SUN seri VS adalah sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

"Jauh tempo SUN seri VR tahun 2025 sebesar Rp 100 triliun," tulis laporan tersebut.

Pembayaran utang jauh tempo pemerintah kepada BI akan meningkat pada 2026 dan 2027 masing-masing Rp 154,50 triliun. Kemudian pada 2028 akan sebesar Rp 152,06 triliun dan pada 2029 turun menjadi Rp 51,50 triliun.

Sebagai informasi, SKB merupakan komitmen pemerintah dan BI dalam melakukan burden sharing atau berbagi beban dalam pembiayaan penanganan COVID-19, di mana BI bertindak sebagai stand by buyer melalui SKB I.

Pada SKB II, pemerintah langsung menjadi direct placement. Sementara pada SKB III, pemerintah juga menjadi direct placement namun khusus untuk kesehatan dan humanitarian.

Kewajiban pemerintah tersebut hanya sebagian dari total utang jatuh tempo dan bunga utang yang harus dipenuhi pemerintah pada tahun depan. Secara total, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat profil jatuh tempo utang pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp 705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp 94,83 triliun. Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp 552,9 triliun.

"Jatuh tempo yang terlihat di sini 2025, 2026, 2027 yang kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi dan politik tetap sama," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 13,66 triliun selama periode semester I tahun 2024.

Penyelamatan tersebut berasal dari penyetoran ke kas negara sebesar Rp 11,09 triliun, serta dari penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/ kompensasi listrik tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 2,57 triliun.

Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan yang termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024.

IHPS I Tahun 2024 merupakan ringkasan dari 738 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2024, terdiri dari 700 LHP Keuangan, 3 LHP Kinerja, serta 35 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). IHPS tersebut juga mengungkap hasil pemantauan BPK yang meliputi pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, serta pemantauan atas pemanfaatan LHP investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan satu LKBUN serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas empat LKKL.

Sementara itu, untuk 546 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang diperiksa BPK, sebanyak 493 Pemda memperoleh opini WTP, 48 Pemda memperoleh opini WDP, 3 Pemda mendapatkan opini Tidak Memperoleh Pendapat atau TMP, dan 2 Pemda mendapatkan opini Tidak Wajar atau TW.

BPK juga memeriksa empat laporan keuangan badan lainnya, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji dengan opini WTP. Sedangkan, LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023 mendapatkan opini WDP.

Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari tahun 2005 hingga Semester I Tahun 2024 menunjukkan sebanyak 78% rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.

“Rekomendasi BPK akan memberikan dampak yang jauh lebih luas manakala terdapat sinergi, dukungan, dan komitmen dari DPR sebagai counterpart utama BPK untuk bersama mewujudkan fungsi oversight dalam accountability chain tata kelola keuangan negara,” ujar Ketua BPK Isma Yatun dalam keterangan resminya, Selasa (22/10).

IHPS I Tahun 2024 ini juga mengungkapkan peran BPK dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara antara lain melalui pengungkapan permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebesar Rp 1,55 triliun.

BPK juga memiliki komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara sebesar Rp 644 miliar.

BPK juga menyampaikan rekomendasi strategis antara lain terkait permasalahan ketidakpatuhan, kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan atau program pemerintah.