Pemerintah memiliki utang jatuh tempo kepada Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 100 triliun pada 2025. Utang tersebut dihasilkan dari burden sharing bersama BI kala COVID-19 lalu.

Kewajiban itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dikutip Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat surat berharga negara (SBN) berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka surat keputusan bersama (SKB) II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun. Nah jatuh tempo pembayaran utang pemerintah kepada BI dengan SUN seri VS adalah sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

"Jauh tempo SUN seri VR tahun 2025 sebesar Rp 100 triliun," tulis laporan tersebut.

Pembayaran utang jauh tempo pemerintah kepada BI akan meningkat pada 2026 dan 2027 masing-masing Rp 154,50 triliun. Kemudian pada 2028 akan sebesar Rp 152,06 triliun dan pada 2029 turun menjadi Rp 51,50 triliun.

Sebagai informasi, SKB merupakan komitmen pemerintah dan BI dalam melakukan burden sharing atau berbagi beban dalam pembiayaan penanganan COVID-19, di mana BI bertindak sebagai stand by buyer melalui SKB I.

Pada SKB II, pemerintah langsung menjadi direct placement. Sementara pada SKB III, pemerintah juga menjadi direct placement namun khusus untuk kesehatan dan humanitarian.

Kewajiban pemerintah tersebut hanya sebagian dari total utang jatuh tempo dan bunga utang yang harus dipenuhi pemerintah pada tahun depan. Secara total, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat profil jatuh tempo utang pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp 705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp 94,83 triliun. Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp 552,9 triliun.

"Jatuh tempo yang terlihat di sini 2025, 2026, 2027 yang kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi dan politik tetap sama," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6).

Perusahaan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang dengan nomer putusan siding 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Semarang.

Sebelum terjadi putusan pailit ini, perusahaan tekstil kain Sritex ini seringkali diisukan bangkrut mengingat pendapatan yang anjlok karena adanya pandemi covid-19. Apa bedanya pailit dengan bangkrut?

Melansir website resmi Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, kepailitan adalah proses penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi di pengadilan niaga. Proses ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang disingkat UUK 2004.

Menurut pasal 1 angka 1 UUK 2004, kepailitan merupakan sita umum terhadap semua aset debitur yang mengalami kepailitan, yang dikelola dan diselesaikan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah suatu proses yang mencerminkan kesulitan debitur dalam menyelesaikan kewajiban utangnya kepada kreditur, yang pada akhirnya dinyatakan oleh pengadilan sebagai pailit.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga meliputi kreditur, debitur, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan jaksa.

Sebelum mengajukan permohonan pernyataan pailit, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat-syarat tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUK 2004, yaitu:

1. Debitur harus memiliki dua atau lebih kreditur.

2. Debitur tidak melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Setelah permohonan tersebut diterima oleh pengadilan, akan dilakukan sidang pemeriksaan, dan putusan pailit harus dibacakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan.

Kepailitan membatasi kewenangan debitur pailit, terutama terkait harta kekayaan. Kewenangan untuk mengelola dan menyelesaikan asetnya beralih ke kurator. Debitur pailit hanya boleh melakukan tindakan hukum terkait harta jika tindakan tersebut dapat menambah aset pailit.

Jika ada tindakan hukum yang berpotensi merugikan kreditur atau mengurangi aset pailit, kurator dapat meminta pembatalan tindakan tersebut. Selain itu, debitur pailit harus berkonsultasi dengan kurator sebelum melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan untuk mencegah kerugian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bangkrut berarti mengalami kerugian besar yang mengakibatkan perusahaan gulung tikar. Istilah bangkrut merujuk pada kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil akibat kerugian yang signifikan, sehingga perusahaan harus menghentikan operasinya.

Berbeda dengan bangkrut, pailit diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dengan kata lain, bangkrut mencerminkan situasi keuangan yang buruk yang memaksa perusahaan untuk tutup, sedangkan pailit adalah kondisi di mana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya yang telah jatuh tempo, dan dinyatakan melalui keputusan Pengadilan Niaga.

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PP Properti Tbk (PPRO) menunda pembayaran bunga ke-11 Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B yang seharusnya jatuh pada 14 Oktober 2024.

Jumlah kupon yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 4,33 miliar.

Andek Prabowo, Direktur Utama PP Properti mengatakan bahwa pada 7 Oktober 2024 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan PPRO dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara selama 45 hari.

PPRO selaku debitur dalam keadaan PKPU tidak boleh membayar utang dan tidak dapat dipaksa untuk membayar utang kepada kreditur, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan ke seluruh kreditur.

"Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan undang-undang PKPU, selama proses PKPU terhadap PP Properti masih berlangsung, maka pembayaran atas bunga obligasi tidak dapat dilakukan/harus ditunda terlebih dahulu kepada para pemegang obligasi," ungkap Andek dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin (14/10).

Dia menambahkan bahwa selama masa PKPU sementara, PP Properti akan melakukan kegiatan yang difasilitasi dan diawasi oleh Tim Pengurus. Saat ini, PP Properti sedang mempersiapkan beberapa langkah strategis untuk melalui kondisi PKPU sementara dengan pendampingan dari konsultan hukum maupun financial advisor.

Sekadar informasi, Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B memiliki nilai pokok Rp 163,5 miliar dan bunga 10,60% per tahun. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 14 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) hampir merampungkan pembayaran utang rafaksi minyak goreng.

Pemerintah mencatat memiliki utang senilai Rp 474,8 miliar kepada pelaku usaha minyak goreng.

“Masih ada 7 perusahaan lagi yang belum dibayar karena masih menunggu hasil verifikasi dari Suconfindo. Sudah hampir 90-an persen,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang usai menghadiri acara Program UMKM Jago 2024 di Jakarta, Senin (7/10/2024).

SHUTTERSTOCK/AFRICA STUDIO Ilustrasi minyak goreng.

“Tapi kalaupun mereka (pelaku usaha) merasa belum puas dengan hasil verifikasi bisa dituntut ke PTUN,” jelasnya.

Untuk diketahui, Sumber utang itu dimulai ketika awal Januari 2022 silam saat harga minyak goreng melambung tinggi hingga stoknya terbatas.

Pemerintah pun dalam hal ini adalah Kemendag melakukan berbagai upaya untuk meredam harga tersebut yang salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada tanggal 19 Januari.

Permendag itu menghendaki adanya pemenuhan kebutuhan minyak goreng dengan satu harga.

Ketika itu ada juga kebijakan yang ditetapkan yakni Harga Acuan Keekonomian (HAK) dan Harga Eceren Tertinggi (HET). Pada saat itu HAK minyak goreng Rp 17.260 per liter dan HET Rp 14.000 per liter.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) hampir merampungkan pembayaran utang rafaksi minyak goreng.

Pemerintah mencatat memiliki utang senilai Rp 474,8 miliar kepada pelaku usaha minyak goreng.

“Masih ada 7 perusahaan lagi yang belum dibayar karena masih menunggu hasil verifikasi dari Suconfindo. Sudah hampir 90-an persen,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang usai menghadiri acara Program UMKM Jago 2024 di Jakarta, Senin (7/10/2024).

SHUTTERSTOCK/AFRICA STUDIO Ilustrasi minyak goreng.

“Tapi kalaupun mereka (pelaku usaha) merasa belum puas dengan hasil verifikasi bisa dituntut ke PTUN,” jelasnya.

Untuk diketahui, Sumber utang itu dimulai ketika awal Januari 2022 silam saat harga minyak goreng melambung tinggi hingga stoknya terbatas.

Pemerintah pun dalam hal ini adalah Kemendag melakukan berbagai upaya untuk meredam harga tersebut yang salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada tanggal 19 Januari.

Permendag itu menghendaki adanya pemenuhan kebutuhan minyak goreng dengan satu harga.

Ketika itu ada juga kebijakan yang ditetapkan yakni Harga Acuan Keekonomian (HAK) dan Harga Eceren Tertinggi (HET). Pada saat itu HAK minyak goreng Rp 17.260 per liter dan HET Rp 14.000 per liter.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) hampir merampungkan pembayaran utang rafaksi minyak goreng.

Pemerintah mencatat memiliki utang senilai Rp 474,8 miliar kepada pelaku usaha minyak goreng.

“Masih ada 7 perusahaan lagi yang belum dibayar karena masih menunggu hasil verifikasi dari Suconfindo. Sudah hampir 90-an persen,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang usai menghadiri acara Program UMKM Jago 2024 di Jakarta, Senin (7/10/2024).

SHUTTERSTOCK/AFRICA STUDIO Ilustrasi minyak goreng.

“Tapi kalaupun mereka (pelaku usaha) merasa belum puas dengan hasil verifikasi bisa dituntut ke PTUN,” jelasnya.

Untuk diketahui, Sumber utang itu dimulai ketika awal Januari 2022 silam saat harga minyak goreng melambung tinggi hingga stoknya terbatas.

Pemerintah pun dalam hal ini adalah Kemendag melakukan berbagai upaya untuk meredam harga tersebut yang salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada tanggal 19 Januari.

Permendag itu menghendaki adanya pemenuhan kebutuhan minyak goreng dengan satu harga.

Ketika itu ada juga kebijakan yang ditetapkan yakni Harga Acuan Keekonomian (HAK) dan Harga Eceren Tertinggi (HET). Pada saat itu HAK minyak goreng Rp 17.260 per liter dan HET Rp 14.000 per liter.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi cadangan devisa Indonesia pada September 2024 mencapai US$ 149,9 miliar, atau turun bila dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$ 150,2 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, menurunnya cadangan devisa tersebut salah satunya dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Posisi cadangan devisa pada akhir September 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” tutur Denny dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/10).

Ke depan, Denny menyampaikan, cadangan devisa tetap memadai sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal.

Prospek ekspor yang tetap positif, neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.

“Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi memberikan warisan bunga utang Rp 183 triliun kepada Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Adapun bunga utang tersebut tanggungan yang perlu dibayarkan hingga akhir tahun 2024.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan Riko Amir mengatakan, pemerintah mencatatkan outlook pembayaran bunga utang sebesar Rp 499 triliun hingga akhir tahun berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Tercatat hingga akhir bulan Agustus ini, realisasi pembayaran bunga utang telah mencapai Rp 315,6 triliun. Itu artinya, pemerintah masih harus membayar sisa bunga utang Rp 183 triliun lagi untuk mencapai target.

"Untuk bunga utang sampai dekat akhir Agustus, itu besarnya Rp 315,6 triliun, di dalam koridor tadi Rp 499 triliun ya sampai akhir tahun," kata Riko, dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

Pemerintahan Jokowi sendiri akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Dengan demikian, tanggung jawab penyelesaian pembayaran bunga utang ini nantinya akan diserahkan atau diwariskan kepada pemerintahan baru.

Meski jumlahnya terbilang masih cukup banyak, Riko tetap optimistis sampai akhir tahun pengendalian defisit hingga pembayaran utang-utang bisa dirampungkan sesuai target.

"Kita tetap optimis sampai dengan akhir tahun seluruh pembiayaan defisit kita, termasuk pembayaran utang-utang bisa dilakukan bulan ini," ujarnya.

Sementara itu, untuk tahun depan pemerintahan Prabowo diperkirakan akan membayar Rp 552,9 triliun bunga utang sesuai yang tertuang di APBN 2025. Angka ini meningkat cukup besar dibandingkan dengan bunga 2024 ini.

Lebih lanjut, Riko menilai bahwa penting agar pemerintah bisa menekan besaran bunga utang ini. Salah satu caranya ialah dengan melakukan reprofiling atau penataan ulang. Misalnya saja seperti melakukan buyback di momentum yang tepat.

"Kita reprofiling, timing yang tepat dan kita punya cost yang cukup, kita lakukan buyback. Jadi utang yang masih beberapa tahun kita tarik ke depan sehingga tidak perlu bayar bunganya. Ada juga dengan debt switch, kita cari nanti dengan bunga utang yang lebih murah, dan kita switch dengan yang lebih tinggi kita ganti. Jadi liability management aktif dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini," terangnya.

Lihat juga Video 'Luhut Sebut Rasio Utang RI Rendah, Pede Bisa Selesaikan IKN':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan pailit terhadap ahli waris PT Krama Yudha, yaitu Ery dan Rozita.

Sebelumnya, kedua warga negara asing (WNA) asal Singapura tersebut dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Arsjad Rasjid cs di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Kamis (7/9/2023), dengan status PKPU Sementara.

Putusan dengan nomor perkara PKPU NO.226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST, itu memiliki perjalanan sangat panjang.

Proses hukum tersebut berawal dari PKPU Sementara yang awalnya hakim pengawas menetapkan tidak ada utang. Namun, Arsjad Rasjid cs mengajukan keberatan dan akhirnya berujung pada putusan pailit pada Jumat (31/5/2024).

Kuasa Hukum Rozita dan Ery, Damian Renjaan, menyatakan bahwa ada banyak kejanggalan mulai dari sidang PKPU pada 2023 hingga pembacaan putusan pailit pada Jumat.

Untuk diketahui, putusan tersebut dibacakan pada tengah malam pukul 23.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal jam kerja pengadilan seharusnya berakhir pada pukul 17.00 WIB. Kejadian ini merupakan yang pertama dalam sejarah hukum Indonesia.

"Orang yang paling bertanggung jawab adalah majelis hakim yang memutuskan PKPU Sementara, pada September 2023, Hakim Dewa Ketut Kartana yang saat ini menjadi ketua, putusannya tidak sesuai dengan prosedur dan substansi hukum," ujar Damian dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Damian menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi kliennya bukanlah utang, tetapi hanya sebatas bonus yang salah satunya akan diserahkan kepada ayahnya Arsjad Rasjid dari pemilik PT Krama Yudha, yaitu kakek dari Ery (Sjarnobi Said).

Hal tersebut dituangkan dalam Akta 78 Tahun 1998. Namun berdasarkan akta ini, permasalahan itu bukanlah kewajiban hukum dari Sjarnobi Said yang diberikan secara rutin.

“Setelah kami menelusuri bukti transaksi dari Eka Said (ayah Ery) sebagai penerus dari Sjarnobi Said lebih dari 10 tahun telah memberikan uang sebagian besar kepada para Pemohon PKPU. Akan tetapi, masih menuntut pembayaran bonus itu yang dianggap sebagai utang dari 2002-2022,” imbuh Damian.

"Pertama, mereka telah mengajukan PKPU kepada klien kami Ery dan Rozita selaku ahli waris PT Krama Yudha yang sah dan telah diputus pada 7 September 2023,” sambungnya.

Damian mengatakan bahwa pihaknya menolak utang sehingga hakim pengawas yang mengawasi PKPU menetapkan tidak adanya utang. Hal ini kemudian dibatalkan hakim pemutus dan PKPU diperintahkan untuk dilanjutkan, sehingga terkesan Ery dan Rozita dipaksa untuk membayar utang tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa pengurus awalnya menetapkan Rp 541 miliar sekian, tetapi hakim pengawas akhirnya menetapkan Rp 132 miliar sekian.

Damian menyebutkan bahwa pihaknya cukup kooperatif dengan jumlah Rp 132 miliar tersebut dengan berbagai pertimbangan untuk membayarnya.

"Namun, hal ini seolah dihalangi oleh pengurus yang bersikeras pada anggaran sebesar Rp 541 miliar sampai sebelum putusan pailit," jelasnya.

Damian menilai bahwa hakim pemutus terkesan sangat berpihak kepada Pemohon PKPU, sehingga banyaknya prosedural yang tidak sesuai dengan undang-undang (UU) apalagi rasa keadilan.

"Kami telah mengajukan kasasi terhadap putusan ini dan sedang berproses dokumennya di Mahkamah Agung (MA). Karena klien kami ini adalah warga negara asing (WNA), kami merasa malu dengan hukum Indonesia yang sangat tidak dan dzalim seperti ini," ujarnya.

Oleh karena itu, Damian memohon kepada MA memohon kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk membantu kliennya dalam perkara tersebut.

Sebagai informasi, kasus tersebut telah menarik perhatian publik dari berbagai kalangan, termasuk Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), para kurator senior, dan mahasiswa dari beberapa kampus fakultas hukum.

"Ada apa dengan majelis hakimnya, yakni Dewa Ketut Kartana, Heneng Pujadi, dan Betsji Siske Manoe yang pada awalnya memutuskan untuk memberlakukan PKPU. Bahkan setelah Hakim Dewa Ketut Kartana dipindahkan, Hakim Heneng Pujadi dan Betsji Siske Manoe diduga menjadi aktor utama berikutnya karena mereka yang memutuskan pailit pada Jumat tengah malam," ucap Damian.

"Sedangkan Hakim Dariyanto yang menggantikan Hakim Dewa Ketut Kartana memiliki pendapat hukum yang berbeda (dissenting opinion) dalam kasus ini, dengan menyatakan seharusnya tidak ada PKPU dan bahkan pailit," sambungnya.

KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan pailit terhadap ahli waris PT Krama Yudha, yaitu Ery dan Rozita.

Sebelumnya, kedua warga negara asing (WNA) asal Singapura tersebut dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Arsjad Rasjid cs di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Kamis (7/9/2023), dengan status PKPU Sementara.

Putusan dengan nomor perkara PKPU NO.226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST, itu memiliki perjalanan sangat panjang.

Proses hukum tersebut berawal dari PKPU Sementara yang awalnya hakim pengawas menetapkan tidak ada utang. Namun, Arsjad Rasjid cs mengajukan keberatan dan akhirnya berujung pada putusan pailit pada Jumat (31/5/2024).

Kuasa Hukum Rozita dan Ery, Damian Renjaan, menyatakan bahwa ada banyak kejanggalan mulai dari sidang PKPU pada 2023 hingga pembacaan putusan pailit pada Jumat.

Untuk diketahui, putusan tersebut dibacakan pada tengah malam pukul 23.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal jam kerja pengadilan seharusnya berakhir pada pukul 17.00 WIB. Kejadian ini merupakan yang pertama dalam sejarah hukum Indonesia.

"Orang yang paling bertanggung jawab adalah majelis hakim yang memutuskan PKPU Sementara, pada September 2023, Hakim Dewa Ketut Kartana yang saat ini menjadi ketua, putusannya tidak sesuai dengan prosedur dan substansi hukum," ujar Damian dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Damian menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi kliennya bukanlah utang, tetapi hanya sebatas bonus yang salah satunya akan diserahkan kepada ayahnya Arsjad Rasjid dari pemilik PT Krama Yudha, yaitu kakek dari Ery (Sjarnobi Said).

Hal tersebut dituangkan dalam Akta 78 Tahun 1998. Namun berdasarkan akta ini, permasalahan itu bukanlah kewajiban hukum dari Sjarnobi Said yang diberikan secara rutin.

“Setelah kami menelusuri bukti transaksi dari Eka Said (ayah Ery) sebagai penerus dari Sjarnobi Said lebih dari 10 tahun telah memberikan uang sebagian besar kepada para Pemohon PKPU. Akan tetapi, masih menuntut pembayaran bonus itu yang dianggap sebagai utang dari 2002-2022,” imbuh Damian.

"Pertama, mereka telah mengajukan PKPU kepada klien kami Ery dan Rozita selaku ahli waris PT Krama Yudha yang sah dan telah diputus pada 7 September 2023,” sambungnya.

Damian mengatakan bahwa pihaknya menolak utang sehingga hakim pengawas yang mengawasi PKPU menetapkan tidak adanya utang. Hal ini kemudian dibatalkan hakim pemutus dan PKPU diperintahkan untuk dilanjutkan, sehingga terkesan Ery dan Rozita dipaksa untuk membayar utang tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa pengurus awalnya menetapkan Rp 541 miliar sekian, tetapi hakim pengawas akhirnya menetapkan Rp 132 miliar sekian.

Damian menyebutkan bahwa pihaknya cukup kooperatif dengan jumlah Rp 132 miliar tersebut dengan berbagai pertimbangan untuk membayarnya.

"Namun, hal ini seolah dihalangi oleh pengurus yang bersikeras pada anggaran sebesar Rp 541 miliar sampai sebelum putusan pailit," jelasnya.

KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan pailit terhadap ahli waris PT Krama Yudha, yaitu Ery dan Rozita.

Sebelumnya, kedua warga negara asing (WNA) asal Singapura tersebut dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Arsjad Rasjid cs di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Kamis (7/9/2023), dengan status PKPU Sementara.

Putusan dengan nomor perkara PKPU NO.226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST, itu memiliki perjalanan sangat panjang.

Proses hukum tersebut berawal dari PKPU Sementara yang awalnya hakim pengawas menetapkan tidak ada utang. Namun, Arsjad Rasjid cs mengajukan keberatan dan akhirnya berujung pada putusan pailit pada Jumat (31/5/2024).

Kuasa Hukum Rozita dan Ery, Damian Renjaan, menyatakan bahwa ada banyak kejanggalan mulai dari sidang PKPU pada 2023 hingga pembacaan putusan pailit pada Jumat.

Untuk diketahui, putusan tersebut dibacakan pada tengah malam pukul 23.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal jam kerja pengadilan seharusnya berakhir pada pukul 17.00 WIB. Kejadian ini merupakan yang pertama dalam sejarah hukum Indonesia.

"Orang yang paling bertanggung jawab adalah majelis hakim yang memutuskan PKPU Sementara, pada September 2023, Hakim Dewa Ketut Kartana yang saat ini menjadi ketua, putusannya tidak sesuai dengan prosedur dan substansi hukum," ujar Damian dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Damian menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi kliennya bukanlah utang, tetapi hanya sebatas bonus yang salah satunya akan diserahkan kepada ayahnya Arsjad Rasjid dari pemilik PT Krama Yudha, yaitu kakek dari Ery (Sjarnobi Said).

Hal tersebut dituangkan dalam Akta 78 Tahun 1998. Namun berdasarkan akta ini, permasalahan itu bukanlah kewajiban hukum dari Sjarnobi Said yang diberikan secara rutin.

“Setelah kami menelusuri bukti transaksi dari Eka Said (ayah Ery) sebagai penerus dari Sjarnobi Said lebih dari 10 tahun telah memberikan uang sebagian besar kepada para Pemohon PKPU. Akan tetapi, masih menuntut pembayaran bonus itu yang dianggap sebagai utang dari 2002-2022,” imbuh Damian.

"Pertama, mereka telah mengajukan PKPU kepada klien kami Ery dan Rozita selaku ahli waris PT Krama Yudha yang sah dan telah diputus pada 7 September 2023,” sambungnya.

Damian mengatakan bahwa pihaknya menolak utang sehingga hakim pengawas yang mengawasi PKPU menetapkan tidak adanya utang. Hal ini kemudian dibatalkan hakim pemutus dan PKPU diperintahkan untuk dilanjutkan, sehingga terkesan Ery dan Rozita dipaksa untuk membayar utang tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa pengurus awalnya menetapkan Rp 541 miliar sekian, tetapi hakim pengawas akhirnya menetapkan Rp 132 miliar sekian.

Damian menyebutkan bahwa pihaknya cukup kooperatif dengan jumlah Rp 132 miliar tersebut dengan berbagai pertimbangan untuk membayarnya.

"Namun, hal ini seolah dihalangi oleh pengurus yang bersikeras pada anggaran sebesar Rp 541 miliar sampai sebelum putusan pailit," jelasnya.

Damian menilai bahwa hakim pemutus terkesan sangat berpihak kepada Pemohon PKPU, sehingga banyaknya prosedural yang tidak sesuai dengan undang-undang (UU) apalagi rasa keadilan.

"Kami telah mengajukan kasasi terhadap putusan ini dan sedang berproses dokumennya di Mahkamah Agung (MA). Karena klien kami ini adalah warga negara asing (WNA), kami merasa malu dengan hukum Indonesia yang sangat tidak dan dzalim seperti ini," ujarnya.

Oleh karena itu, Damian memohon kepada MA memohon kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk membantu kliennya dalam perkara tersebut.

Sebagai informasi, kasus tersebut telah menarik perhatian publik dari berbagai kalangan, termasuk Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), para kurator senior, dan mahasiswa dari beberapa kampus fakultas hukum.

"Ada apa dengan majelis hakimnya, yakni Dewa Ketut Kartana, Heneng Pujadi, dan Betsji Siske Manoe yang pada awalnya memutuskan untuk memberlakukan PKPU. Bahkan setelah Hakim Dewa Ketut Kartana dipindahkan, Hakim Heneng Pujadi dan Betsji Siske Manoe diduga menjadi aktor utama berikutnya karena mereka yang memutuskan pailit pada Jumat tengah malam," ucap Damian.

"Sedangkan Hakim Dariyanto yang menggantikan Hakim Dewa Ketut Kartana memiliki pendapat hukum yang berbeda (dissenting opinion) dalam kasus ini, dengan menyatakan seharusnya tidak ada PKPU dan bahkan pailit," sambungnya.