Bisnis.com, JAKARTA - Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Kesehatan dinilai perlu untuk dikaji ulang karena berisiko mematikan industri produk tembakau alternatif yang tergolong baru dan didominasi pelaku UMKM.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Garindra Kartasasmita menilai aturan tersebut juga dinilai tidak efektif sehingga perlu direvisi. Salah satunya Pasal 434 yang berisi larangan toko menjual produk tembakau dalam radius 200 meter dari instansi pendidikan.

“Ini bukan solusi, justru hanya akan menimbulkan masalah baru karena merugikan pedagang kecil, membatasi bisnis UMKM, dan membuat lebih banyak pengangguran," ujar Garindra dalam keterangannya, Minggu (1/9/2024).

Dia menambahkan PP No. 28/2024 justru makin ketat mengatur soal industri tembakau dibandingkan dengan aturan sebelumnya, yakni PP No. 109/2012.

Selain soal jarak, Garindra setuju usia pembelinya dinaikkan dari sebelumnya minimal 18 tahun, sekarang menjadi 21 tahun. Namun, perlu ada hukuman yang lebih tegas dan diperjelas, misalnya hukum pidana bagi pihak yang menjual.

Saat ini, lanjutnya, APVI secara konsisten melakukan pengawasan terhadap semua anggota ritel mereka untuk menaati kode etik dan pakta integritas yang telah disepakati, serta komitmen tidak menjual produk tembakau alternatif ke anak di bawah umur.

Menurutnya, PP No. 28/2024 hanya akan berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam menurunkan prevalensi merokok dan berujung pada meningkatnya peredaran produk ilegal.

Dia berharap agar pemerintah senantiasa melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, termasuk pelaku usaha, karena akan berdampak secara langsung ke mereka.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan implementasi PP No. 28/2024 bakal tak efektif karena tidak melibatkan pelaku usaha dalam perumusannya.

“Bagaimana mau mendukung kebijakan ini? Saya rasa di lapangan banyak resistensi dan penolakan, sanksinya juga tidak ada. Jadi menurut saya harus jelas," katanya.

Trubus juga berharap kebijakan yang diterapkan di publik seharusnya memberikan solusi, bukan menimbulkan masalah baru. Terlebih, dampak langsung PP 28/2024 ini akan memberatkan usaha kecil seperti UMKM dan warung kelontong.

Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) menegaskan siap mengajukan gugatan uji materi atau judicial review terhadap pemerintah soal aturan larangan penjualan rokok di Mahkamah Agung (MA).

Uji materi itu bakal dilakukan terhadap Pasal 434 dan Pasal 194 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Juli silam.

Kedua pasal tersebut membatasi penjualan rokok eceran satuan per batang hingga pemberlakuan zonasi 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Kebijakan penjualan rokok ini dinilai merugikan pelaku UMKM, pedagang pasar hingga toko ritel modern.

"Kita akan melakukan JR (judicial review) ke Mahkamah Agung PP 28/2024 Pasal 424 soal produk tembakau dan Pasal 194 soal cukai makanan, olahan dan siap saji. Ini segera kita lakukan karena kita tidak ingin dampak masif dan sistemik. Dua pasal ini akan membuat jutaan pelaku ekonomi rakyat gulung tikar," ujar Ketua Umum KERIS Ali Mahsun Atmo dalam diskusi media di Gado Gado Boplo Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Ali menegaskan merokok dan konsumsi gula dan lemak adalah soal perilaku dan tak ada kaitannya dengan larangan penjualan rokok eceran hingga pengenaan cukai hasil tembakau.

Karena itu, ia meminta pemerintah untuk tidak memojokkan pelaku ekonomi rakyat untuk mematuhi sebuah tata aturan yang malah memicu kerugian.

Ia menganggap aturan larangan penjualan rokok dalam kedua pasal itu mengada-ada.

"Oleh karena itu, ini penting saya sampaikan bahwa PP 28/2024 ini harus dilakukan judicial review ... Kita minta dukungan untuk judicial review dan kami akan segera melakukan sebuah tuntutan kepada Presiden Joko Widodo maupun Presiden Prabowo Subianto," tegasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang penjualan rokok dan rokok elektrik dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

" Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak," bunyi pasal 434 PP 28/2024, dikutip Selasa (30/7).

Selain itu, Jokowi juga melarang penjualan produk tembakau dan rokok elekotronik menggunakan mesin layan diri; kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil; secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Kemudian menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui; dan menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

"Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur," bunyi beleid itu.

Pemerintah memperketat aturan penjualan rokok melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah perokok anak dibawah umur.

Melalui aturan baru itu, pedagang dilarang berjualan rokok ketengan secara eceran per batang. Kemudian penjualan rokok juga dilarang di dekat institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas.

Namun berdasarkan pantauan detikcom, Senin (5/8/2024), banyak warung menjual rokok dekat institusi pendidikan ataupun secara ketengan. Misalkan saja warung-warung yang berada tepat berseberangan dengan salah satu SD di Kota Baru, Bekasi Barat. Tepat di depan bangunan sekolah ini setidaknya terdapat tiga warung yang berjualan rokok baik per bungkus ataupun ketengan.

Kurang dari 10 meter dekat bangunan sekolah juga terdapat salah satu gerai jaringan minimarket yang tentu juga menjual rokok. Walaupun di gerai jaringan minimarket ini tidak bisa membeli rokok secara ketengan.

Kemudian sekitar 400 meter dari SD di Kota Baru itu, berdiri juga salah satu SMP Negeri Kota Bekasi. Kurang dari 10 meter di samping bangunan sekolah juga berdiri warung yang menjual rokok.

Begitu juga di dekat salah satu sekolah (SD-SMA) swasta di kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Meski bangunan sekolah berada dalam komplek perumahan sehingga tidak ditemui warung kelontong, namun di dekat kawasan itu berdiri sebuah gerai minimarket yang menjual rokok pada area kasir.

Hal serupa juga ditemui dekat SD Pulo Gebang, Jakarta Timur. Sebab tepat di depan bangunan sekolah ini juga ada beberapa warung kelontong yang pada bagian etalase tokonya sudah terpajang berbagai jenis rokok.

Kemudian ada juga SMP yang terletak sangat dekat dengan Stasiun Cakung, Jakarta Timur. Sayang, sama seperti sekolah-sekolah lain yang telah dikunjungi, dekat kawasan ini juga terdapat sejumlah warung begitu juga dengan satu gerai minimarket yang menjual rokok.

Sehingga meski pemerintah melarang penjualan rokok 200 meter dari institusi pendidikan, dalam penelusuran detikcom ini sebagian besar warung hingga minimarket dekat sekolah masih menjual rokok. Bahkan ada yang berada sangat dekat dari sekolah kurang dari 10 meter atau bahkan tepat berada di depan bangunan.

Alasan Banyak Warung Dekat Sekolah Masih Jualan Rokok

Salah seorang pemilik warung bernama Hafiz yang berjualan di dekat SMP Negeri daerah Kota Baru, Bekasi Barat, merasa aturan tersebut tidak masuk akal. Sebab menurutnya yang membuat anak merokok atau tidak sebagian besar bergantung pada didikan orang tua.

"Kalau saya aturan yang seperti itu sih nggak masuk akal saja. Di luar logika saya lah istilahnya. Kita kan warung nih sudah lama (berjualan), misalkan dikeluarkan aturan dilarang jualan rokok dekat sekolah, kok baru sekarang?" katanya saat ditemui detikcom.

"Sekarang (anak merokok atau tidak) ya tergantung didikan orang tua kan, kita kan juga pernah muda nih. Kita dulu pasti juga dilarang sama orang tua kan, apalagi saya. Makanya dulu pas muda saya nggak ngerokok, pas kerja baru merokok. Jadi ya tergantung didikan orang tua," jelas Hafiz lagi.

Selain itu menurutnya, yang menjual rokok ke anak sekolah justru bukan warung-warung yang berada di dekat sekolah itu. Sebab anak-anak di bawah umur ini pasti merokok di tempat-tempat yang jauh dari pantauan guru atau orang tua mereka, bukan di warung yang berada dekat sekolahnya.

"Anak-anak ini beli rokok bukan di warung dekat sekolah. Pas di sekolah mereka nggak beli, tapi pas di luar sekolah, di saat dia nggak pakai seragam pasti beli di warung lain. Pasti belinya jauh dari sini. Misalnya anak sini, dia nggak berani ngerokok di sini. Dia paling main dulu ke mana," ucap Hafiz.

"Di sini guru juga sering lihat kan anak-anak yang pada pulang jajan apa di warung. Kita segan juga mau jual, gurunya sih nggak ada yang negur kita atau gimana, tapi ya sama-sama tahu aja (jangan jual rokok ke anak sekolah). Makanya kadang malah saya yang kasih tahu ke gurunya, anak-anak kadang suka ngerokok di belakang masjid sana," tambahnya sembari menunjuk arah masjid yang dimaksud.

Hal senada juga disampaikan oleh pedagang lain bernama Sumiyati yang berjualan dekat SD daerah Pulo Gebang, Jakarta Timur. Meski baru mendengar adanya pelarangan jual rokok dekat sekolah tersebut, ia merasa aturan ini tidak tepat karena pembeli rokok di warungnya bukanlah anak sekolah.

"Emang kenapa kalau jualan rokok? Kan di sini yang beli juga bukan anak-anak. Kalau anak-anak kan paling beli jajanan atau es-es, mana ada mereka beli rokok," ucap Sumiyati.

Ia mengatakan sebagian besar pembeli rokok di warungnya justru pedagang kaki lima depan sekolah. Dalam hal ini banyak dari mereka yang membeli rokok secara eceran. Karena hal ini juga ia merasa kurang setuju akan ketentuan itu.

"Yang beli rokok kan paling pedagang-pedagang di situ kan (sembari menunjuk para pedagang kaki lima depan sekolah). Kalau nggak ya paling satu dua bapak-bapak yang nunggu anaknya pulang," paparnya.

Pemerintah mengeluarkan aturan yang memuat tentang rokok. Aturan itu yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang di dalamnya memuat larangan penjualan rokok secara eceran, dekat dengan sekolah dan tempat bermain anak.

Anggota Dewan Penasehat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta menilai, pemerintah mesti berhati-hati dalam mengatur penjualan rokok. Hal itu untuk menghindari kerancuan dalam implementasinya.

Menurutnya, pengaturan paling adil ialah pembatasan usia. "Yang paling fair menurut saya adalah batasan umur, supaya tidak menimbulkan kerancuan juga di lapangannya. Kalau umur, clear, jelas siapapun bisa kita trace gitu ya, minta tanda pengenal dan lain-lain," katanya kepada detikcom, Minggu (4/8/2024).

Menurutnya, ketentuan tempat pendidikan dan tempat bermain akan menimbulkan perdebatan (debatable). Tempat bermain misalnya, definisinya akan menimbulkan perdebatan karena anak-anak bisa bermain di mana saja.

"Sangat debatable, kalau sekolah-sekolah mungkin yang tidak bergerak nggak masalah, kalau tempat bermain anak-anak, anak-anaknya nyamperin sendiri, mainnya di depan halaman kita atau di sebelah kita yang tanah kosong gitu. Iya kan jadi saya pikir itu tegakan aja yang namanya dulu kan 18 plus baru boleh beli. Nah sekarang 21 ya udah kita hargain juga lah tidak ada masalah," paparnya.

Ia mengatakan, jika aturan ini ditegakkan maka secara luas akan berdampak ke pedagang kecil atau warung.

"Apalagi kalau kita mau melebarkan masalah ini terhadap teman-teman kita yang warungan ya. Warungan itu akan terkena semua perasaan saya ya, karena ini membuat... kalau mereka penegakan hukum ini semuanya kena. Nah tapi jangan-jangan penegakan aturan ini di kita saja itu juga nggak benar," terangnya.

Sementara, Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) menilai sejumlah pasal terkait pelarangan penjualan produk tembakau dalam PP 28 Tahun 2024 dapat mengancam keberlangsungan usaha pedagang pasar. Ketua Umum APARSI, Suhendro, secara tegas menyatakan penerbitan PP Kesehatan ini akan mengancam keberlangsungan hidup 9 juta pedagang di pasar rakyat yang menyebar di seluruh Indonesia.

Salah satu pasal yang akan diberlakukan yaitu larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain serta larangan menjual rokok secara eceran yang dinilai masih sangat rancu untuk diberlakukan.

"Kami menolak keras dua larangan ini karena beberapa faktor. Salah satunya karena banyak pasar yang berdekatan dengan sekolah, institusi pendidikan, atau fasilitas bermain anak. Peraturan ini juga dapat menurunkan omzet pedagang pasar yang banyak berasal dari penjualan produk tembakau. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru bagi kami sebagai pelaku usaha," ungkap, Suhendro dalam keterangannya.

Dengan kondisi tersebut, Suhendro memaparkan, larangan terhadap produk tembakau yang ditegaskan dalam PP Kesehatan ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi pedagang pasar yang sampai saat ini masih baru bertumbuh dari imbas pandemi beberapa tahun sebelumnya.

"Jika aturan ini diberlakukan, kami telah menghitung penurunan omzet usaha sebesar 20%-30%, bahkan sampai pada ancaman penutupan usaha karena komoditas ini menjadi penyumbang omzet terbesar bagi teman-teman pedagang pasar," tegasnya.

Sebelumnya, Suhendro telah menyuarakan penolakannya bersama dengan Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI) yang meminta agar pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan. Namun melihat pasal tersebut justru disahkan dalam PP Kesehatan, APARSI turut menyesalkan tidak terakomodirnya suara rakyat pada peraturan yang melibatkan mereka di dalamnya.

"Kalau melihat kondisi di lapangan saat ini, aturan ini sama saja ingin mematikan usaha perdagangan rakyat. Jika diterbitkan, maka rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang tersebut," katanya.

Seperti dikutip detikcom, pada Pasal 434 Ayat 1 aturan ini disebutkan, setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik (a) menggunakan mesin layan diri, (b) kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil (c) secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Kemudian, (d) dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui. (e) dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, dan (f) menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

"Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur," bunyi Pasal 434 Ayat 2.

Produk tembakau sebagaimana dijelaskan pada PP tersebut meliputi rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Sementara, satuan pendidikan disebutkan pada bagian Penjelasan PP ini antara lain terdiri pendidikan anak usia dini, sekolah/madrasah, pesantren, perguruan tinggi, atau nama lain yang sejenis dengan pendidikan formal.

Pemerintah resmi melarang setiap orang menjual rokok secara eceran per batang. Produk tembakau dan rokok elektronik juga dilarang dijual kepada yang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Juli 2024 dan langsung berlaku.

"Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: a. menggunakan mesin layan diri; b. kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil; c. secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik," tulis penggalan Pasal 434 aturan tersebut, dikutip Selasa (30/7/2024).

Selain itu, setiap orang yang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dilarang menempatkannya pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui; penjualannya dilarang dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan dilarang menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial serta media sosial.

Dalam Pasal 443, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah. Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud terdiri atas fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; angkutan umum; tempat kerja; dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Lebih rinci dijelaskan, bahwa kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tempat khusus untuk merokok merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang dan jauh dari pintu keluar masuk," jelas aturan tersebut.

Dalam rangka peningkatan kepatuhan Pemerintah Daerah dalam implementasi kawasan tanpa rokok, Pemerintah Pusat akan melakukan pemantauan dengan menggunakan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan sistem Informasi Kesehatan Nasional.

IDXChannel - Para pedagang pasar dan kelontong yang tergabung Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) dan Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI) menolak wacana pemerintah yang melarang penjualan rokok di sekitar sekolah dan tempat bermain anak dalam radius 200 meter. Wacana pemerintah tersebut akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.

Ketua Umum APARSI Suhendro menjelaskan, pihaknya menolak rencana aturan tersebut karena dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi kerakyakatan. Hal ini bertentangan dengan inisiatif pemerintah yang mendorong program pendongkrak geliat ekonomi kerakyatan.

"Mempertimbangkan gentingnya status pengesahan RPP Kesehatan yang segera disahkan oleh Kementerian Kesehatan, maka kami telah menyurati Presiden Jokowi untuk meminta perlindungan terhadap sektor penggerak ekonomi kerakyatan," kata Suhendro saat jumpa pers di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Terlebih, Suhendro menegaskan, aturan tersebut juga akan mengancam mata pencaharian para pedagang kecil di seluruh Indonesia.

Diketahui berdasarkan pernyataan dalam draft RPP Kesehatan, disebutkan pada pasal 434 ayat 1 huruf e bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Suhendro memandang aturan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter tersebut mustahil untuk diterapkan. Sebab, masih banyaknya warung dan pasar yang berjualan di sekitaran sekolah atau tempat bermain anak.

"Jika disahkan, aturan ini akan menimbulkan domino effect yang dapat mengancam keberlangsungan seluruh pedagang kecil di Indonesia," kata Suhendro.

Dia menuturkan, penerapan aturan RPP Kesehatan tersebut juga berpotensi mematikan usaha perdagangan rakyat.

"Jika diterbitkan, maka rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang tersebut," ujar Suhendro.

(YNA)