Bekasi: Asap hitam membumbung ke udara di kawasan East Jakarta Industrial Park (EJIP) Bekasi Jawa Barat. Kejadian tersebut begitu mendadak dan membuat puluhan orang tampak panik menjauhi lokasi kejadian.

Diduga telah terjadi kebakaran besar yang bersumber dari aktivitas pengemasan limbah berbahaya dan beracun (B3). Dari pantauan di lapangan diperoleh informasi sebuah drum berisi limbah berbahaya dan mudah terbakar terjatuh saat digeser. Isi drum yang berisi B3 tumpah ke lantai, menyebar dengan cepat.

Dalam waktu sekejap cairan limbah yang tumpah bertemu dengan percikan api dan langsung membesar. Api dalam waktu singkat membakar seluruh area gudang penyimpanan tersebut.
Salah satu karyawan, , segera mengambil alat pemadam kebakaran yang berada tidak jauh dari lokasi namun tak berhasil memadamkan kobaran si jago merah.
Menghadapi kondisi tersebut, perwakilan perusahaan menghubungi tim Emergency Response EJIP. Perusahaan menyampaikan informasi kritis mengenai tumpahan tersebut dan situasi yang terjadi.

Dengan Sigap Emergency Response PT EJIP mengirimkan bantuan kendaraan pemadam kebakaran, dan menghubungi perusahaan pengolah limbah B3 PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI). Dalam waktu singkat tim Emergency Response PPLI, Emergency response PT EJIP dan armada pemadam kebakaran menuju Lokasi.

Peristiwa menegangkan ini ternyata hanya bagian dari simulasi kedaruratan yang digelar oleh Secretariat of Basel Rotterdam dan Stockholm Conventions (BRS Secretariat) bersama Joint Environment Unit (JEU) of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) didukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI serta Basel and
Stockholm Convention Regional Centre for Southeast Asia (BSCRC-SEA) dengan tema “The Sub-regional Workshop on Hazardous Wastes and Chemicals Emergencies” di Kawasan EJIP Bekasi Jawa Barat, 16 Oktober 2024.

"Simulasi ini dilaksanakan untuk melihat kesiapsiagaan manajemen dan tim emergency respon dalam menangani kedaruratan saat ada paparan limbah B3," ujar Manager K3 PPLI, Agus Kartiwan disela-sela simulasi kedaruratan.

Kegiatan Workshop sendiri berlangsung dari 14-17 Oktober di dua tempat berbeda di kawasan EJIP. "Hadir dalam pembukaan kegiatan, PJ Bupati Bekasi dan sejumlah pejabat di lingkungan kabupaten Bekasi," ujar Agus.

PPLI sendiri dilibatkan untuk mengedukasi lebih dari 50 perwakilan industri yang menjadi peserta workshop terkait pengelolaan limbah B3 dan menggelar simulasi kedaruratan penanganan bencana akibat paparan limbah B3 industri.

"Kegiatan ini diikuti peserta dari 18 negara dan puluhan perusahaan nasional," ungkap Anton Purnomo, Direktur Basel and Stockholm Convention Regional Centre for Southeast Asia (BSCRC-SEA) Kementerian LHK RI.

Berdasarkan data dari DLH Kabupaten Bekasi, ada lebih dari 6.000 industri di Kabupaten Bekasi. "Terbesar se-Asia Tenggara. Diyakini belum semua industri teredukasi soal kesiagaan atas potensi bencana paparan limbah B3 ini," ujar Sekretaris DLH Kabupaten Bekasi, Sukmawati.

Melalui acara Workshop tersebut, lanjut Sukmawati DLH Kabupaten Bekasi bersyukur membuka mata semua industri disini tentang pentingnya keberadaan tim emergency respon di setiap perusahaan guna antisipasi bencana dampak teknologi ini.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WHS)

Reporter: Rashif Usman | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Emiten pengelolaan limbah B3 dan non B3, PT Multi Hanna Kreasindo (MHKI) menjalin kerja sama dengan Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi (SBRC), IPB University dalam upaya pengembangan inovasi pemanfaatan limbahGlycerine Pitchsebagai katalis karbon gliserol.Proyek ini diharapkan menjadi pionir dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan di Indonesia.

Namun sayangnya, manajemen tak merinci berapa nilai kerja sama tersebut. Yang jelas, penandatanganan perjanjian ini menandakan dimulainya penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan selama beberapa tahun ke depan, dengan harapan teknologi yang dihasilkan dapat diaplikasikan dalam skala industri dalam waktu dekat.

General Manager PT Multi Hanna Kreasindo Tbk, Yuliandri Matalata mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah industri, khususnyaGlycerine Pitchmenjadi katalis karbon berbasis gliserol yang memainkan peran penting dalam industri.

Nantinya, limbah ini dijadikan sebagai katalisator untuk menghasilkan berbagai produk yang bernilai ekonomi seperti bahan bakar,green additiveuntuk bahan bakar,perfumery, makanan dan farmasi.

"Pengembangan dan inovasi ini diharapkan menjadi solusi praktis pemanfaatanGlycerine Pitchmenjadi produk yang lebih bernilai secara ekonomi, bermutu baik, ramah lingkungan dan dapat dikomersialisasikan," tulis Yuliandri dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (15/10).

Yuliandri juga bilang, kerja sama ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya lokal dan mendukung inovasi hijau yang berkelanjutan.

"Kami percaya bahwa dengan dukungan riset dari Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi IPB University, kami dapat mengubah limbah menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah tinggi serta sejalan dengan misi perusahaan untuk menjaga keseimbangan lingkungan," terangnya.

Kepala Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi IPB University, Meika Syahbana Rusli menambahkan bahwa kolaborasi ini adalah salah satu bentuk nyata dari penerapan inovasi hasil riset ke industri.

"Kami yakin bahwa penelitian yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata, baik dari sisi inovasi teknologi maupun manfaat ekonomi dan sosial bagi Masyarakat luas," jelas Meika.

Sebagai informasi, MHKI menargetkan peningkatan pendapatan tahun ini sebesar 15% hingga 20% dibandingkan tahun lalu.

Jakarta: PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) menunjukkan komitmennya mendukung Dinas Bina Marga Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dalam menata kabel udara secara permanen di berbagai titik di wilayah Jakarta Selatan.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan program Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di Jakarta. Setiap bulan, PT JIP aktif mendampingi Dinas Bina Marga secara bertahap memotong kabel udara di beberapa lokasi. Tak hanya concern dalam melakukan penertiban, limbah kabel fiber optik hasil pemotongan ini juga dikelola secara terpadu.

PT JIP menggunakan teknologi seperti GPS, sensor pintu, kamera, dan sistem monitoring berbasis artificial intelligence yang memungkinkan pemantauan proses pengangkutan dan pengelolaan limbah tersebut dilakukan dari jarak jauh. Dengan sistem ini, limbah kabel dapat dipastikan sampai di tempat pengolahan dan diproses sesuai SOP yang ada.
Pengelolaan limbah kabel fiber optik, yang termasuk dalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3.

Baca juga: Teknologi Mengubah Transformasi Jakarta Jadi Kota Global Modern

Proses pengelolaan limbah mengikuti standar yang ketat

PT JIP berkomitmen seluruh proses pengelolaan limbah mengikuti standar yang ketat sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, PT JIP bekerja sama dengan mitra yang telah tersertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001:2015 dalam Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001:2018 dalam Sistem Manajemen Keselamatan.

Adapun, proses pengelolaan limbah dimulai dari pengangkutan dimana kendaraan pengangkutannya telah diregistrasi oleh kementerian KLHK dan dilengkapi dengan CCTV yang dapat dipantau secara real time, kemudian melalui proses penimbangan, pengumpulan, pemilahan, hingga tahap penghancuran menggunakan teknologi khusus.

Kabel fiber optik yang telah ditimbang kemudian dipindahkan ke area pemotongan. Proses ini dilakukan menggunakan mesin pemotong khusus/shredder untuk memisahkan bahan kabel yang akan diolah lebih lanjut. Tahap akhir dari pengelolaan adalah proses insinerasi kabel fiber optik.

Kabel yang telah dipotong dibakar dalam insinerator yang dirancang untuk menangani limbah B3, hingga menghasilkan abu. Abu hasil pembakaran kemudian dikemas dan dikirimkan untuk disimpan di landfill dengan kondisi sudah tidak mengandung B3. Proses ini juga diawasi guna memastikan emisi yang dihasilkan memenuhi standar lingkungan.

Corporate Secretary PT JIP, Aji Rizqi Yodhana, berharap integrasi jaringan utilitas di bawah tanah dapat menciptakan tata ruang kota Jakarta yang lebih estetis, modern, dan aman. "Kami juga tentunya berkomitmen untuk menjaga pengelolaan limbah kabel fiber optik sesuai dengan standar yang berlaku, sejalan dengan visi Jakarta Kota Global, dan transformasi digital," ujar dia, dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 Agustus 2024.

(AHL)

Jakarta: Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta meminta Pemerintah Provinsi Jakarta segera menyosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Bakal beleid ini memuat pasal pidana bagi semua pihak yang membuang limbah sembarangan.

“Perlu ada penekanan soal faktor integrasi dalam sistem informasi mengenai pengelolaan air limbah ini. Sehingga peraturan tidak hanya diketahui di ruang lingkup bidang pengelolaan air limbah saja,” kata anggota Bapemperda DPRD Jakarta Dwi Rio Sambodo dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Juli 2024.

Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, juga meminta Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk memanfaatkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Aplikasi itu dapat membantu menyosialisasikan peraturan daerah (perda) agar mudah menjangkau masyarakat.

”Jangan sampai Perdanya sudah kita ketok, tahunya aplikasi yang kita butuhkan buat penyampaian data informasi ini belum siap sama sekali,” tutur August.
Saat ini, Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik telah disusun. Draft raperda itu akan dibahas dalam rapat pimpinan gabungan untuk disetujui, lalu dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum disahkan.

Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik memuat 18 bab dan 63 pasal. Terdiri dari Bab I Ketentuan Umum, Bab II Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Bab III Baku Mutu Air Limbah. Bab IV Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Bab V Hak dan Kewajiban, Bab VI Pembiayaan dan Pendanaan, Bab VII Pekerjaan Sama, Bab VIII, dan Bab IX Perizinan Usaha.

Selanjutnya, Bab X Tarif Layanan dan Subsidi, Insentif, Bab XI Pembinaan dan Pengawasan, Bab XII Data dan Informasi, Bab XIII Kompetisi, Bab XIV Larangan, Bab XV Penyidikan, Bab XVI Ketentuan Pidana, Bab XVII Ketentuan Peralihan, dan Bab XVIII Ketentuan Penutup.

Dalam rancangan perda tersebut, terdapat sanksi pidana kepada warga maupun badan usaha yang membuang limbah sembarangan di Jakarta.

Selain kurungan penjara, terdapat juga sanksi administratif. Hal ini ini diatur dalam Pasal 56 Ayat 2 Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal tersebut menyatakan siapapun yang membuang limbah sembarangan diancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp50 juta.

(ADN)