Basuki Hadimuljono buka-bukaan soal rencananya usai tak lagi menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut pengakuan Basuki, ia diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Adapun jabatannya sebagai Plt OIKN telah selesai. Proses Basuki menjadi Kepala OIKN definitif sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan.

"Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Basuki juga memastikan pembangunan IKN tetap dilanjutkan di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya pembangunan ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

"Pada saat saya dipanggil Pak Prabowo, dia menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun itu adalah eksekutifnya dalam beberapa tahun, dua tahun nanti, yudikatif dan legislatif harus dibangun," tuturnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan sejumlah pesan untuk Menteri Pekerjaan Umum (PU) selanjutnya. Adapun masa jabatan Basuki akan berakhir kurang dari dua hari lagi, yakni per 20 Agustus 2024.

Basuki mengatakan, salah satu landasan paling sebagai pegangan dari Menteri PU selanjutnya ialah menerapkan Konsep SIDLAKOM (Survey Investigation, Design, Land Acquisititon, Konstruksi dan Operation and Maintenance).

"Saya kira kalau untuk Bapak Menteri PU (selanjutnya), ini mohon maaf, ini kementerian teknis yang mempunyai pakem SIDLAKOM. Setiap pekerjaan harus melalui SIDLAKOM tersebut supaya pekerjaan dapat selesai dengan baik," kata Basuki, ditemui usai media gathering di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Meski demikian, Basuki percaya bahwa sosok penggantinya itu bisa menjalankannya dengan baik karena sudah familiar dengan SIDLAKOM. Hal ini lantaran sosok Menteri PU berikutnya merupakan pekerja lapang.

"Saya yakin Bapak Menteri PUPR sudah familiar dengan SIDLAKOM. Background-nya beliau adalah pekerja lapangan," ujarnya.

Basuki sendiri telah menduduki posisi sebagai Menteri PUPR selama 10 tahun, sejak 2014-2024. Dalam acara media gathering terakhirnya dengan media, ia mengutarakan isi hatinya jelang melepas jabatan tersebut.

"Saya memang ini hari, 2-3 hari ini memang saya, ini hari-hari yang sangat sulit buat saya untuk melaluinya," kata Basuki, sambutannya.

"Tapi memang saya tahu bahwa ini harus saya hadapi.Karena ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ada mulai, ada akhirnya.Ini yang paling, saat inilah mungkin ini sore-sore terakhir kita ketemu di halaman PUPR ini," sambungnya.

Meski sore ini menjadi sore hari yang sendu untuknya, namun ia tidak ingin menganggapnya sebagai kunjungan terakhir ke Kampus PUPR, sebutan akrabnya.

"Tapi saya tidak ingin juga mengeluarkan hal yang terakhir.Saya ingin sebagai rakyat biasa nanti,kalau mengurus tentang PUPR, saya juga masih bisa mengurus PUPR," ujarnya.

Di saat-saat terakhir ini, tak lupa Basuki menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para rekan media sekaligus insan PUPR selama dirinya menjabat. Ia juga turut menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Tidak terasa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pekan ini. Ucapan selamat tinggal pun disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Basuki mengatakan, momen ini merupakan momen yang berat bagi dirinya. Apalagi mengingat Basuki telah menduduki posisi sebagai Menteri PUPR selama 10 tahun, sejak 2014 s.d 2024 ini. Dengan suara yang tak gentar, Basuki mengutarakan isi hatinya di sore terakhirnya di Kantor Kementerian PUPR.

"Saya memang ini hari, 2-3 hari ini memang saya, ini hari-hari yang sangat sulit buat saya untuk melaluinya," kata Basuki, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

"Tapi memang saya tahu bahwa ini harus saya hadapi. Karena ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ada mulai, ada akhirnya. Ini yang paling, saat inilah mungkin ini sore-sore terakhir kita ketemu di halaman PUPR ini," sambungnya.

Meski sore ini menjadi sore hari yang sendu untuknya, namun ia tidak ingin menganggapnya sebagai kunjungan terakhir ke Kampus PUPR, sebutan akrabnya.

"Tapi saya tidak ingin juga mengeluarkan hal yang terakhir. Saya ingin sebagai rakyat biasa nanti, kalau mengurus tentang PUPR, saya juga masih bisa mengurus PUPR," ujarnya.

Di saat-saat terakhir ini, tak lupa Basuki menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para rekan media sekaligus insan PUPR selama dirinya menjabat. Ia juga turut menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

"Ini kita tinggal menghitung jam untuk menuju kabinet baru. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Tidak ada yang siap-siap menunggu saya di situ (doorstop jumatan)," kata Basuki.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih dari setulus-tulusnya bagi mereka yang berada di sini, dan mohon maaf yauntuk kesalahan selama dalam interaksi kita saya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 atau tinggal menyisakan dua hari lagi. Nantinya, pemerintahan akan dilanjutkan di bawah era Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Perusahaan asal China, Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI), berminat untuk ikut serta dalam proyek pembangunan tanggul laut di Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa. Adapun proyek ini merupakan salah satu target besar Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja mengatakan, NHRI telah menyampaikan pernyataan minatnya untuk berkecimpung dalam mega proyek tersebut. Namun ia menekankan, hal ini baru berupa minat.

"Investor China ini kan dalam pertemuan terakhir di Beijing itu ada minat ya. Jadi ini sekali lagi masih minat. Itu dari Nanjing Hydraulic Resource Institute (NHRI)," kata Endra, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Dengan demikian, NHRI belum resmi masuk ke proyek tersebut. Endra mengatakan, pernyataan minat ini seharusnya akan ditindaklanjuti dengan Letter of Intent (LoI), baru kemudian ke tahap berikutnya.

"Kalau sudah ada letter of intent kita bisa lakukan pertukaran data, pertukaran tenaga ahli kemudian mereka akan mendalami secara teknis kajian yang sudah dilakukan Korea dan Belanda," ujarnya.

Menurutnya, realisasi pembangunan proyek ini mesti didukung dengan kolaborasi bersama sehingga tidak menutup celah untuk mengajak lebih dari satu investor. Adapun sebelum China, negara-negara lain yang sudah berpengalaman dalam pengembangan tanggul laut seperti Belanda dan Korea juga telah melakukan studi.

"Ini pekerjaan besar tidak mungkin hanya dilakukan oleh NHRI, pasti ada pemerintah Indonesia mungkin juga Korea tertarik mungkin juga Belanda tertarik juga yang sudah duluan men-deploy tenaga ahli," ucap Endra.

Lebih lanjut Endra menjelaskan, tanggul laut ini berbeda dengan proyek tanggul pantai yang telah dijalankan Kementerian PUPR. Ide besarnya sendiri berangkat dari upaya perlindungan terhadap Pantura Pulau Jawa. Hal ini apalagi mengingat kawasan Pantura menjadi pusat-pusat pertumbuhan di Jawa.

"Mulai dari Jakarta, Semarang, Surabaya, Kalongan itu semua kan ada di pantura. Jadi kalau Pak Presiden punya niat atau punya rencana untuk membangun tanggul laut, saya kira karena untuk memproteksi dari kenaikan muka air laut dan juga dari land subsidence selain untuk menyiapkan lahan-lahan baru untuk tumbuh," ujarnya.

Namun memang hingga saat ini, belum ada pembahasan konkrit terkait detail rencana pembangunan tanggul laut. Di samping itu, untuk merealisasikannya di kawasan padat seperti DKI Jakarta, menurutnya perlu dikombinasikan dengan penyediaan lahan-lahan baru untuk reklamasi.

Kementerian PUPR sendiri telah menjalankan proyek pembangunan tanggul pantai melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Proyek ini dijalankan untuk mencegah banjir rob.

"Yang kita sekarang sedang berjalan itu tanggul pantai, tanggal pantai itu kan persis di bibir pantai itu yang di Marunda, di Angke, di Cilincing itu kan totalnya 32 km, 11 km dari PUPR, 22 km dari DKI. Saya kira PU sisa 2-3 km lagi sisanya banyak di DKI," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, rencana pembangunan tanggul laut Bekasi-Tangerang akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Kementerian PUPR menyebut proyek ini ditaksir akan menelan biaya hingga Rp 90 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya sempat bertemu dengan NHRI untuk menjajaki peluang kerja sama pembangunan breakwaters dan sea dikes. Pertemuan akan ditindaklanjuti dengan rencana kunjungan tim NHRI ke Indonesia dalam waktu dekat.

NHRI akan me-review data dan kajian basic design yang sudah tersedia yang disusun oleh tim ahli Korea Selatan, Belanda dan tim Kementerian PUPR.

"Hal ini merupakan transfer of knowledge dari China ke Indonesia. Adapun rencana pembiayaan akan menggunakan skema loan," kata Basuki dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).

Sementara itu, Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi mengatakan bahwa Pantai Utara Jawa menghadapi ancaman tenggelamnya area pesisir dengan laju penurunan tanah 15-16 cm per tahun dan masalah tanah lunak yang signifikan. Saat ini echo sounding dilakukan untuk mengumpulkan data batimetri dan investigasi tanah dalam perancangan sea dikes sepanjang 22 km dari Bekasi ke Tangerang.

"Proyek ini dirancang secara terintegrasi dengan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, dan sebagai bendungan estuari untuk menjadi tampungan air tawar. Namun demikian, perlu perbaikan sanitasi masyarakat terlebih dahulu, karena ada 13 sungai yang bermuara di area tersebut, agar tanggul tidak menjadi," katanya.

Simak Video: Prabowo Ungkap Pemerintah Sepakat Bentuk Satgas Percepat Giant Sea Wall

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan kesiapan infrastruktu Ibu Kota Nusantara (IKN) jelang pelaksanaan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024.

Basuki mengatakan pelaksanaan Upacara 17 Agustus kan dilakukan di dua tempat yakni di IKN dan DKI Jakarta. Di Jakarta akan dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan di IKN oleh Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Kementerian PUPR bertugas untuk menjamin kesiapan infrastruktur di sana menjelang gelaran upacara. Ditargetkan pada bulan Juli ini penyiapan sarana-prasarana dasar dan pendukung di IKN akan rampung.

"Kami saya dari Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk menyiapkan prasarananya ya sampai sekarang prasarananya Insyaallah nanti pada Juli ini sudah akan selesai," kata Basuki, di Jembatan Cileungsi Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).

"Kantor Presiden, Istana Presiden, kantor-kantor Menko yang 4 lantai dari 4 tower, 3 Lantai sudah siap bahkan nanti dipakai untuk para petugas dan peserta upacara, Lapangan Upacara sudah selesai," sambungnya.

Selain itu, 12 dari 47 Tower Hunian ASN juga dipastikan akan rampung total dan telah diisi furniture sehingga siap untuk ditempati. Hal ini selaras dengan rencana kedatangan Paskibraka ke IKN per 10 Agustus mendatang.

Begitu pula dengan rumah tapak jabatan Menteri (RTJM) harapannya akan rampung total 36 unit dan siap ditempati. Basuki akan menjadi salah satu penghuni pertama di sana, beserta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.

Begitu pula dengan infrastruktur air minum, juga direncanakan sudah bisa masuk ke IKN pada 15 Juli mendatang. Untuk memastikan kesiapannya jelang perhelatan besar tersebut, pada pekan depan Basuki berencana akan berangkat ke IKN.

"Jadi Insyaallah 15 Juli rencananya air minum sudah bisa masuk ke IKN nanti tanggal 19 Saya akan cek ke sana. Rumah menteri dari 36 mudah-mudahan akan selesai Juli ini," kata dia.

Sedangkan untuk infrastruktur kelistrikan juga sudah siap. Hal ini berdasarkan pada kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ke IKN dalam mengecek kesiapan listrik beberapa waktu lalu.

Dengan demikian, secara keseluruhan IKN sudah siap menyambut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila mau berkantor di sana mulai pada bulan Agustus mendatang. Adapun sebelumnya muncul wacana Jokowi mau berkantor di IKN bulan Juli ini.

"Iya (siap ditempati Jokowi untuk berkantor). Nanti tanggal 22 Pak Jokowi akan ke Papua kan Hari Anak, mungkin habis itu beliau ngecek ke IKN. Insyaallah (siap ditempati)," ujar Basuki.