Jakarta-Nikita Mirzani mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ciracas Jakarta Timur. Pengacara Nikita, Fahmi Bachmid terlihat mendampingi kunjungan tersebut, dia mengatakan kedatangan Nikita bertujuan meminta perlindungan terhadap Laura Meizani Mawardi atau Lolly.

Fahmi menyebut ada kekhawatiran dari Ibunda Nikita soal kondisi anaknya tersebut. Nikita khawatir terjadi sesuatu yang menimpa anaknya itu.

"Pada intinya kita konsultasi dan silaturahmi apa yang terbaik untuk anaknya Nikita, itu yang diinginkan Nikita," kata Fahmi saat ditemui, Senin, 14 Oktober 2024.
Kedatangan Nikita disambut baik pihak LPSK, Nikita meminta proses hukum dapat berjalan dengan baik. Selain itu Nikita juga meminta LPSK untuk melindungi saksi-saksi lain. Fachmi menyebut, ada sekitar tujuh orang saksi dalam kasus ini.

“Yang terpenting dari semua itu bagaimana memberikan perlindungan yang terbaik buat Laura (Lolly), Itu yang Nikita inginkan,” ucap Fahmi.

Baca Juga: Hasil Visum Anak Nikita Mirzani Bakal Diungkap di Pengadilan

Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati yang menerima kunjungan Nikita mengatakan, menurut keterangan Nikita, ada ancaman yang diberikan kepada anaknya sehingga meminta perlindungan dari pihak LPSK, baik secara fisik maupun psikis.

“Jadi kenapa meminta perlindungan, menurut keterangan Nikita Mirzani, ada ancaman yang diterima Lolly," tutur Sri.

Sri mengatakan akan mengirimkan tim untuk melakukan pemantauan terhadap Lolly di rumah aman tempat Lolly dititipkan. Perlindungan yang diberikan LPSK kata Sri bukan hanya selama Lolly berada di rumah aman, melainkan selama Lolly berurusan dengan hukum.

"Jadi perlindungan ini dari rumah aman sampai ke proses persidangan nanti," ucapnya.

Sebelumnya Nikita melaporkan Vadel Badjideh yang merupakan kekasih Lolly ke Polres Metro Jakarta Selatan pada, Kamis, 12 September 2024. Laporan ini dilakukan atas dugaan aborsi yang dilakkan kepada anaknya.

Dalam Laporan tersebut, Vadel dijerat dengan pasal 76D Jo 45 UU Perlindungan Anak, dan pasal 348 KUHP tentang aborsi, dengan ancaman hukuman penjara paling lama tujuh tahun.

Baca Juga: Bela Azizah Salsha, Nikita Mirzani Sebut Rachel Venya Pernah Selingkuhi Salim Nauderer

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ASA)

Hi!Pontianak - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan penelaahan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan oknum anggota DPRD Singkawang, Kamis, 26 September 2024.

Penelaahan dipimpin oleh Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, untuk memastikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Dalam proses penelaahan, LPSK bertemu langsung dengan korban, keluarga korban, dan pendamping. LPSK juga berkoordinasi dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, Kapolres Singkawang, serta Dinas Sosial Kota Singkawang. Koordinasi dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap hak-hak korban serta LPSK mendukung proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan.

"LPSK hadir untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi. Kami ingin proses hukum ini berjalan secara transparan dan adil. Tidak boleh ada pihak yang mengintervensi atau mempengaruhi jalannya penyelidikan," ujar Sri Suparyati.

Selain itu, LPSK juga turut serta dalam rekonstruksi TKP yang dilangsungkan oleh Polres Singkawang. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan setiap detail dari kejadian ini terungkap dengan jelas, guna memberikan gambaran yang tepat terkait kronologi peristiwa.

"Kami ingin memastikan bahwa bukti-bukti yang relevan dapat didapatkan dan diolah dengan baik dalam rangka proses perlindungan nantinya," ungkap Sri.

Hingga saat ini, LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari korban dan saksi-saksi dalam bentuk permohonan pendampingan hukum, bantuan Psikologis, dan fasilitasi restitusi. Restitusi ini nantinya akan menjadi bagian dari upaya pemulihan bagi korban atas penderitaan yang dialaminya.

"Kami berharap penyidikan dilakukan secara terbuka dan profesional. Meski ada laporan dari pihak pelaku, itu adalah proses yang terpisah dan tidak boleh mempengaruhi jalannya penyelidikan oleh Polres Singkawang," tegas Sri Supayarti.

LPSK siap memberikan perlindungan komprehensif agar korban dan saksi dapat merasa aman selama proses hukum berlangsung. Dengan kehadiran aktif LPSK, diharapkan korban dan saksi dapat merasa terlindungi secara fisik maupun psikologis dan hak-haknya terpenuhi, pungkas Sri Suparyati.

Hi!Pontianak - Pengacara korban pencabulan yang dilakukan oknum DPRD Singkawang, Robi Sanjaya bilang saat ini pihaknya sudah mendapat bantuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Kemarin kami sudah bertemu dengan Wakil Ketua LPSK yang datang menemui korban. Pihak LPSK akan membantu untuk ajukan restitusi atas korban. Saat ini masih belum tahu berapa angkanya, masih dalam penghitungan," ungkap Robi kepada Hi!Pontianak pada Sabtu, 29 September 2024.

Robi bilang, saat ini korban juga sudah diamankan di rumah aman agar tidak ada yang mengintimidasi dan menjaga psikologisnya.

"Kami akan mengikuti prosedur dari Polres Singkawang. Kami sudah bertemu dengan Polda dan korban juga sudah mendapatkan pendampingan psikologis dari Polda," tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang anak perempuan di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Singkawang. Kasus ini semakin menjadi perhatian publik usai tersangka resmi dilantik sebagai anggota dewan pada 17 September 2024 yang lalu.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan pada 11 pemohon terkait kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Wensen School Indonesia (WSI) di Depok.

LPSK memberikan perlindungan pada korban, saksi, dan pelapor melalui program pemenuhan hak prosedural, fasilitasi restitusi dan rehabilitasi psikologis.

Wakil Ketua LPSK, Antonius PS Wibowo, mengungkapkan bahwa 11 orang yang menerima perlindungan LPSK terdiri dari dua korban (anak), satu pelapor (ayah korban), dan delapan saksi (pengasuh) di WSI.

"Kami memahami pentingnya perlindungan dalam kasus ini, mengingat dampaknya terhadap korban yang masih berusia anak-anak dan perlu dipulihkan. Selain itu, juga penting untuk melindungi para saksi yang telah dan akan terus berkontribusi dalam pengungkapan perkara guna mendukung upaya penegakkan hukumnya," kata Antonius melalui siaran pers, Jumat (20/9).

Perlindungan tersebut diberikan berdasarkan putusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Selasa (17/09/2024), yang dihadiri oleh tujuh komisioner LPSK.

Dijelaskan oleh Antonius, delapan Terlindung yang berstatus saksi mendapat program pemenuhan hak prosedural dan dua di antaranya mendapat rehabilitasi psikologis.

Pemenuhan hak prosedural diberikan meliputi pendampingan dalam proses hukum dan rehabilitasi psikologis dalam mendukung upaya pemulihan kondisi psikologis para saksi.

Sementara dua korban (anak) mendapat perlindungan berupa fasilitasi restitusi. Untuk 1 pelapor mendapat perlindungan pemenuhan hak prosedural, tambahnya.

"Diperlukan penguatan pengawasan agar perkara serupa tidak terjadi lagi. Kita ketahui bahwa usia anak adalah masa perkembangan penting dan anak termasuk kelompok rentan yang mengalami kekerasan," ujar Antonius.

Dalam proses penelaahan permohonan perlindungan, LPSK berkoordinasi dengan Unit PPA Polres Kota Depok, UPTD PPA Kota Depok dan RS Mitra Keluarga Depok. Hal ini dilakukan untuk menghimpun keterangan, asesmen kebutuhan Terlindung dan layanan yang sudah diberikan oleh lembaga terkait.

"Saat ini proses hukum terhadap pelaku masih berjalan. LPSK berkomitmen untuk terus mendampingi para korban dan saksi guna memastikan keadilan dapat ditegakkan. Kasus ini juga mencerminkan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap tempat penitipan anak, di tengah kebutuhan daycare yang meningkat," pungkas Antonius.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI Rabu (28/8). Dalam momen tersebut, terungkap bahwa ada dugaan saksi dan pansus haji diintimidasi.

Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, mengatakan kehadirannya untuk merespons permintaan dari anggota DPR RI untuk memberikan perlindungan berupa pendampingan kepada anggota saksi dan Panitia Khusus (Pansus) yang diduga mendapat intimidasi saat memberikan keterangan dalam rapat bersama Kepala Subbagian Data dan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dari Sekretariat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI.

Menurut Sri, berdasarkan kesaksian kepada anggota DPR, sejumlah saksi yang dihadirkan dalam Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Haji mendapat tekanan sehingga sulit untuk memberikan pernyataan saat Rapat hak angket Haji di DPR.

Dalam forum itu, Sri menjelaskan tugas dan kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sesuai dengan mandat lembaga. Ia pun memastikan berbagai bentuk perlindungan yang disediakan mencakup perlindungan fisik, pendampingan prosedural, perlindungan hukum, layanan medis, serta dukungan psikologis dan psikososial.

Sri juga menekankan kepada Anggota DPR RI dan para anggota Pansus Penyelenggaraan Haji dan saksi yang dihadirkan agar tidak merasa takut dalam memberikan keterangan yang benar dan sesuai fakta.

Dalam perlindungan yang diberikan, LPSK memastikan informasi yang diterima oleh saksi yang mendapat intimidasi atau ancaman merupakan rahasia.

"Saya mau memastikan kepada bapak dan ibu sekalian yang hadir sebagai saksi, saya mendorong supaya tidak takut. Jadi sampaikan kepada LPSK apa yang benar, apa yang sesuai fakta dan kebenarannya. Kami tetap akan merahasiakan, adapun informasi yang kami terima itu hanya untuk ranah internal LPSK. Jika dibutuhkan untuk penyelidikan kami akan melihat lebih lanjut," kata Sri dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (29/8).

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Pansus Angket Haji DPR Selly Andriany Gantina mengapresiasi tindakan LPSK dalam memberikan perlindungan proaktif kepada anggota pansus haji Kemenag. Ia pun mengakui bahwa selama rapat pansus haji berlangsung sejumlah anggota DPR turut mendapat intimidasi.

"Saya selaku anggota Pansus Haji mengucapkan terima kasih kepada LPSK sudah hadir dan berkenan hadir selama kita melakukan persidangan," kata dia.

"Saya sudah mengalami beberapa hal yang tidak mengenakan terkait masa proses pembahasan kita hari ini karena ada beberapa data yang kita bahas, ternyata dari data yang disebutkan hari ini sudah mulai ada penekanan kepada orang yang kita sebutkan," sambung Selly.

Ia pun mengakui bahwa sejumlah saksi yang dihadirkan selama rapat berlangsung merasa tertekan dan ketakutan. Sehingga, dengan kondisi tersebut ia berharap LPSK segera memberikan perlindungan kepada saksi dan anggota DPR yang tergabung menjadi panitia pansus haji.

Kuasa hukum saksi dan korban penganiayaan balita di Daycare Wensen School, Depok, Irfan Maulana menegaskan, pihak korban tidak akan melakukan perdamaian dengan pelaku.

Ia mengatakan, pihak keluarga korban beberapa waktu lalu sempat dihubungi keluarga pelaku, Meita Irianty, yang memohon upaya damai.

"Dari keluarga korban juga ngasih info ke pihak advokasi bahwa kemarin dari pihak pelaku keluarganya datang untuk memohon kita itu ada upaya damai," ujar Irfan kepada wartawan di kawasan 18 Office Park, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).

Meski demikian, pihaknya dengan tegas menolak upaya perdamaian. Proses hukum saat ini terus berjalan.

"Tapi di sini saya mewakili keluarga korban dan juga tim kuasa hukum dengan tegas menyatakan, kita tidak terbuka dengan perdamaian yang ada. Jadi proses hukum akan terus berjalan, kita akan jalan hukum tidak ada perdamaian," ucap Irfan.

Irfan menjelaskan, upaya perdamaian dilakukan dengan menghubungi keluarga korban. Hingga saat ini kedua pihak belum melakukan pertemuan.

"Jadi memang dari kita belum ada pertemuan, tapi waktu itu dadakan diminta mereka untuk datang. Tapi sampai saat ini dari pihak korban, maupun kami mewakili korban tim kuasa hukum, kita tidak akan melakukan perdamaian," tambahnya.

Irfan khawatir jika proses perdamaian dilakukan, maka akan memberikan peluang pada korban-korban penganiayaan berikutnya untuk berdamai juga.

"Jadi kami menghargai proses yang saat ini berlangsung, bahwa dari pihak kepolisian sudah memproses dan menyerahkan berkas kepada Kejaksaan. Jadi kita tetap update juga selain dari LPSK, dari Kejaksaan, dan juga instansi-instansi lain seperti itu," pungkasnya.

Hari ini LPSK melakukan asesmen terhadap 9 saksi guru daycare dan anak korban. Dari asesmen tersebut terungkap fakta bahwa para guru sering mendapat kekerasan verbal. Tak hanya itu, menu makanan bagi murid daycare tak layak, hanya diberi telur dan nugget setiap hari.

Sejumlah guru Daycare Wensen School Depok, melapor ke LPSK, karena hingga saat ini ternyata mereka masih mendapat intimidasi dari pelaku, Meita Irianty (37).

Pengacara saksi dan korban, Irfan Maulana, membeberkan bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Meita, sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Sejak diketahui perbuatannya yang di CCTV, guru-gurunya dikumpulkan pelaku untuk tidak melaporkan kepada ortunya dan berencana membuat skenario untuk mengeluarkan anak korban dari sekolah dengan alasan tidak ada perkembangan," ujar Irfan kepada wartawan di 18 Office Park, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Meita juga mengarahkan para saksi untuk memberikan keterangan palsu.

"Pada saat dipertemukan di kantor polisi saat BAP, pelaku mencoba mengarahkan saksi-saksi supaya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya," kata Irfan.

Selain membuat pengaduan, saksi dan pihak korban menemui LPSK untuk melakukan asesmen. Seorang guru Daycare bernama Anti dan anak korban yang berusia 8 bulan diperiksa LPSK hari ini.

"Jadi agenda hari ini penelaahan dan asesmen yang dilakukan oleh LPSK terhadap 2 orang saksi yang hadir dan anak korban, baby A yang berusia 8 bulan," kata Irfan.

Hasil Asesmen: Makanan di Daycare Sangat Tak Layak

Hasil asesmen saksi dengan LPSK memuat informasi, bahwa Daycare Wensen School tidak memiliki perizinan. Kemudian kondisi makanan untuk anak-anak Daycare sangat tidak layak.

"Jadi mereka itu hanya diberi makan nugget dan telur setiap hari, dan itu pun kadang-kadang guru-guru sampai patungan untuk memberikan makanan yang layak terhadap anak-anak ini," ucap Irfan.

Irfan mengatakan, kondisi saksi Anti masih mengalami trauma. Hal ini karena saksi masih mendapat intimidasi dari pelaku Meita. Dari sembilan guru yang menjadi saksi, hanya satu yang memiliki sertifikasi kependidikan.

"Bahkan, upahnya pun jauh di bawah upah standar. Jadi mereka ini diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh si pelaku itu," tutur Irfan.

Anti sendiri mengakui, alasannya melapor ke LPSK karena ia menyayangi anak-anak. Ia juga tak ingin ada anak-anak yang menjadi korban penganiayaan.

"Yang pertama aku kerja itu benar benar karena ikhlas, aku sayang sama anak-anak. Aku enggak pengin ada korban lagi," ungkap Anti.

Anti mengaku kerap mendapat intimidasi verbal dari Meita. Gaji yang diterima pun hanya Rp 250 ribu per minggu. Sementara pekerjaan mereka melampaui tugas guru di daycare.

"Iya, jauh dari kesepakatan, karena kerja di situ dengan gaji Rp 250 ribu saya melingkupi harus mencuci gorden, kamar anak-anak, mencuci baju anak-anak, membersihkan kulkas, dapur," pungkasnya.

BANDUNG, iNews.id - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memeriksa lima terpidana kasus vina yang kini masih ditahan di dua lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kota Bandung, Selasa (13/8/2024).

Pemeriksaan pertama dilakukan terhadap empat terpidana di Rutan Kelas I Bandung atau Rutan Kebonwaru. Selanjutnya, giliran terpidana di Lapas Jelekong Baleendah, Kabupaten Bandung yang didatangi LPSK. 

Dalam pertemuan itu, LPSK kembali menggali peristiwa yang sebenarnya terjadi pada 2016 (kasus kematian Vina Dewi Arsita dan M Rizky Rudiana atau Eky pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. 

Kuasa hukum terpidana, Polmer Sirait mengatakan, LPSK bertemu dan berbincang dengan empat terpidana Rivaldi, Eka Sandi, Hadi, dan Supriyanto, lebih kurang selama 2 jam.

"Di dalam, LPSK menggali kembali keterangan tentang kejadian 2016," kata Polmer ditemui wartawan seusai mendampingi terpidana di Rutan Kebonwaru. 

Total pertanyaan yang dilontarkan LPSK, ujar Polmer, lebih dari 20 poin. Selama wawancara dengan LPSK, keempat terpidana lebih percaya diri dan terbuka menyampaikan semua peristiwa yang sebenarnya terjadi pada 2016 silam.

"LPSK kan menjaga dan melindungi mereka agar tidak terjadi lagi kejadian seperti 2016 silam. Para terpidana pun merasa aman dan terlindungi setelah mendapatkan perlindungan dari LPSK," ujar Polmer.

Menurut Polmer, setelah dari Rutan Kebonwaru, LPSK juga memeriksa dua terpidana lain di Lapas Jelekong, Baleendah, Kabupaten Bandung. Agenda di Lapas Jelekong pun, menjenguk dan mewawancarai terpidana terkait peristiwa yang sebenarnya terjadi pada 2016.

"Sebelum ke Rutan Kebonwaru dan Lapas Jelekong, LPSK juga sempat bertemu dengan keluarga terpidana di kediaman Dedi Mulyadi," tuturnya.

Diketahui, para terpidana kasus Vina Cirebon, yaitu, Rivaldi, Eka Sandi, Hadi, dan Supriyanto di Rutan Kebonwaru dan Eko Ramdhani serta Jaya di Lapas Jelekong akan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum ini diajukan karena mereka dihukum penjara seumur hidup atas kejahatan yang tidak mereka lakukan.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) mendampingi keluarga Afif Maulana (13) dalam proses ekshumasi yang digelar Kamis (8/8/2024) kemarin.

Afif merupakan remaja yang diduga meninggal dunia akibat penyiksaan oleh anggota polisi.

"LPSK hadir untuk memastikan terlaksananya program perlindungan saksi dan korban lewat mengikuti proses ekshumasi. LPSK berharap prosesnya berjalan baik sehingga dapat mengungkap penyebab kematian AM dengan sebenar-benarnya," kata Wakil Ketua LPSK Mahyudin dalam keterangan tertulis, Jumat (9/8/2024).

Mahyudin menyampaikan, LPSK juga hadir dalam proses ekshumasi yang dilakukan oleh tim Perhimpunan Dokter Forensik dan Medikolegal Indonesia (PDFMI).

Proses ekshumasi tersebut berlangsung pukul 07.48 WIB. Jenazah Afif kemudian dibawa ke instalasi forensik RSUP M Djamil Padang untuk dilakukan otopsi ulang.

Mahyudin mengatakan, tim forensik PDFMI diperkirakan menuntaskan dan mendapat kesimpulan hasil otopsi setelah empat minggu proses ekshumasi.

"Selain melakukan pendampingan terhadap para terlindung (keluarga AM) dalam pelaksanaan ekshumasi dan otopsi, LPSK juga melakukan koordinasi terkait perkembangan penanganan perkara dan dengan psikolog," kata Mahyudin.

Sebelumnya, LPSK memutuskan memberi perlindungan kepada 20 orang terlindung, dengan 5 terlindung dari keluarga AM.

Mereka mendapatkan perlindungan berupa program pemenuhan hak prosedural (PHP), hak atas informasi, dan rehabilitasi psikologis.

Kematian Afif diketahui setelah jasadnya ditemukan di Sungai Kuranji, Kota Padang, pada 9 Juni 2024.

Sebelum tewas, ia berada di jembatan Kuranji yang saat itu diduga sedang terjadi aksi tawuran.

Pihak keluarga menduga kuat bahwa anaknya itu dianiaya oknum polisi yang sedang patroli di area jembatan Kuranji.

Pihak keluarga berpendapat demikian karena melihat adanya kejanggalan dalam penanganan kasus dan banyaknya lebam di tubuh bocah berusia 13 tahun itu.

Namun, pihak Polda Sumbar menyebut Afif tidak tewas dianiaya, tetapi karena jatuh ke sungai dari atas jembatan Kuranji.

Tim forensik melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam Afif Maulana, pelajar SMP yang ditemukan tewas di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Ekshumasi yang berlangsung di TPU Tanah Sirah, Kota Padang, Kamis (8/8) pagi ini, melibatkan lima orang ahli dari Persatuan Dokter Forensik dan Medikolegal Indonesia (PDFMI).

Jenazah Afif akan diautopsi ulang di RSUP M Djamil Padang. Hal ini untuk memastikan kembali penyebab tewasnya bocah 13 tahun tersebut.

Pihak keluarga menduga, Afif tewas karena dianiaya polisi. Namun penyelidikan sementara, Polda Sumbar menegaskan bahwa kematian disebabkan karena Afif melompat dari atas jembatan.

Pantauan kumparan, proses ekshumasi berlangsung sejak pukul 07.30 WIB hingga 09.30 WIB. Cukup ramai warga sekitar yang menyaksikan.

Terlihat juga keluarga besar Afif beserta kuasa hukumnya dari LBH Padang hadir. Begitu juga ada LPSK yang mendampingi keluarga.

Selain itu, Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto juga tampak di lokasi pemakaman. Ia didampingi Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono.

Benny menyebutkan, pihaknya hadir dalam proses ekshumasi ini untuk mengawasi dan mengawal proses autopsi ulang jasad Afif.

"Ini tentunya sesuai harapan dan permintaan keluarga. Soal hasil, kita tunggu bersama-sama nanti, yang bisa menjelaskan ahlinya," kata Benny di lokasi.

"Kemudian berikutnya, mari kita mengacu kepada hasil, bukan menduga-duga. Ini ahli yang turun langsung. Ahli ini telah melakukan ekshumasi di beberapa kasus," sambungnya.

Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menambahkan, ekshumasi tidak melibatkan dari Polri. Penanganan ekshumasi dilakukan langsung oleh ahli forensik dari Jakarta.

"Yang dilakukan oleh dokter-dokter profesional dari akademisi, bukan dari Polri. Kami tekankan lagi, bahwa pelaksana ekshumasi bukan dari Polri. Proses sepenuhnya kami serahkan dokter forensik dari Jakarta," tegasnya.

Suharyono mengungkapkan pihaknya akan mengikuti proses secara profesional dan prosedural. Kepolisian tetap tegak lurus dalam penyelidikan dan tidak ada rekayasa.

"Kami yakini, kami tetap tegak lurus, kami tidak merekayasa, kami akan profesional menangani hal ini. Termasuk penangan ekshumasi yang berjalan ini, itu bagian dari profesional pekerjaan bahwa memang kami harus mengikuti prosedur dari berbagai pihak akhirnya mengharapkan hari ini dilaksanakan ekshumasi," katanya.

"Kami informasikan, Polri dalam ini Polda Sumbar, khusus penyidik Polresta Padang di-backup Ditreskrimum sampai saat ini melaksanakan penyelidikan secara profesional," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) menerima 1.297 permohonan perlindungan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada periode 2023.

Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo mengatakan, data tersebut dirilis untuk memperingati hari antiperdagangan orang sedunia.

"Pada tahun 2023 LPSK menerima 1.297 permohonan perlindungan dari para saksi dan korban dalam TPPO, permohonan tertinggi kedua setelah tindak pidana kekerasan seksual," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/7/2024).

Antonius mengatakan, LPSK juga menerima 56 permohonan perlindungan TPPO yang melibatkan anak-anak pada tahun yang sama.

Asal wilayah permohonan TPPO pada 2023 tertinggi dari Nusa Tenggara Barat (179 orang), Jawa Barat (143 orang), Jawa Tengah (139 orang), Nusa Tenggara Timur (124 orang), dan Jawa Timur (112 orang).

"Sementara itu, pada 2024 (periode Januari-Juni) LPSK telah menerima 355 permohonan perlindungan TPPO," ucap dia.

Antonius mengungkapkan, saat ini TPPO tidak hanya menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga kalangan pelajar seperti dalam kasus mahasiswa magang di Jerman.

Modus juga berkembang seperti perdagangan ginjal ke Kamboja oleh 15 orang di Bekasi.

Untuk itu, Antonius menekankan perlunya sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO secara terpadu.

"Termasuk pada setiap level pemerintahan, yakni di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota," kata dia.

Sepanjang 2023, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 1.297 permohonan perlindungan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Saat ini, perdagangan orang tak lagi hanya menarget mereka yang berpenghasilan rendah, tetapi juga mahasiswa. Menurut Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo mencontohkan kalangan pelajar yang saat ini menjadi target TPPO yakni seperti kasus mahasiswa magang di Jerman.

Selain itu, modus juga berkembang seperti perdagangan ginjal ke Kamboja oleh 15 orang di Bekasi.

Dari ribuan permohonan perlindungan tersebut, 56 di antaranya permohonan perlindungan yang melibatkan anak-anak.

Adapun asal wilayah permohonan TPPO pada 2023 tertinggi dari Nusa Tenggara Barat (179 orang), Jawa Barat (143 orang), Jawa Tengah (139 orang), Nusa Tenggara Timur (124 orang), dan Jawa Timur (112 orang).

"Sementara itu, pada 2024 (periode Januari-Juni) LPSK telah menerima 355 permohonan perlindungan TPPO," kata Antonius dalam keterangannya, Rabu (31/7).

Menurut Antonius, program perlindungan LPSK pada 2023 dalam tindak pidana perdagangan orang diberikan pada 789 terlindung. Program yang diakses tertinggi adalah fasilitasi restitusi (433), pemenuhan hak prosedural (308), rehabilitasi psikososial (21), rehabilitasi psikologis (14), hak atas pembiayaan (7), perlindungan fisik (2), bantuan medis (2), hak atas informasi (1) dan bantuan hidup sementara (1).

“Dalam TPPO, layanan LPSK pada 2023 tertinggi diakses adalah fasilitasi restitusi. LPSK sudah menghitung kerugian korban TPPO pada 2023 sebesar Rp 11,4 miliar, masuk tuntutan Jaksa Rp 2,5 miliar, diputus Hakim Rp 1.8 miliar dan dibayar pelaku Rp 22,4 juta,” ungkap Antonius.

“Pada Mei lalu LPSK menyerahkan restitusi sebesar Rp 799,542,000 pada 24 orang korban TPPO dalam perkara penjualan ginjal ke Kamboja. Penyerahan restitusi dilakukan bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan LPSK,” ungkap Antonius.

Antonius menekankan perlunya sinergisitas dan kesinambungan langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO secara terpadu pada setiap level pemerintahan, yakni di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Misalnya layanan pemenuhan hak prosedural LPSK tertinggi kedua diakses korban menunjukkan tingginya kebutuhan pendampingan korban selama proses hukum. Maka diperlukan penambahan sumber daya Gugus Tugas PP TPPO dan akselerasi pemberantasan bersama direktorat PPA dan TPPO di Mabes Polri.