Aktivitas investor atau pemegang jangka panjang (LTH) Bitcoin menunjukkan pergerakan yang menarik belakangan ini.

Menurut sebuah tweet dari Community Analyst di CryptoQuant, Maartunn, para LTH Bitcoin telah menjual 177.617 BTC dalam tujuh hari terakhir. Angka ini menandakan perubahan signifikan dalam pola kepemilikan dan distribusi Bitcoin oleh para pemegang tersebut.

Perubahan Saldo LTH Bitcoin: Indikasi Pergerakan Pasar

Dalam tweet tersebut, Maartunn menyertakan grafik yang menunjukkan perubahan saldo berdasarkan durasi kepemilikan. Grafik ini menawarkan wawasan tentang pergerakan Bitcoin yang disimpan oleh investor jangka panjang.

LTH biasanya terdiri dari investor yang memiliki pandangan jangka panjang dan jarang terlibat dalam fluktuasi pasar yang cepat. Berbeda dengan spekulator jangka pendek, LTH sering kali menjadi penentu dalam perubahan pasar yang lebih luas.

Maartunn menjelaskan bahwa aktivitas LTH sering kali berfungsi sebagai indikator kontrarian. Investor jangka panjang cenderung menambah kepemilikan mereka saat harga mengalami penurunan dan menjual saat harga naik.

Saat ini, dengan harga Bitcoin yang terus meningkat selama beberapa hari terakhir, aktivitas distribusi oleh LTH pun mulai terlihat kembali.

“Kita melihat pola distribusi LTH ini muncul kembali saat harga Bitcoin meningkat. Ini juga terlihat pada reli pasar di tahun 2018, 2021 dan 2024,” ujar Maartunn.

Tren Historis yang Berulang

Sejarah membuktikan bahwa pola aktivitas LTH kerap terlihat pada saat pasar bullish. Selama lonjakan harga di tiga tahun sebelumnya tersebut, distribusi yang sama oleh pemegang jangka panjang Bitcoin memberikan sinyal bahwa pasar sedang memasuki fase puncaknya.

Oleh karena itu, mengikuti tren pergerakan LTH bisa menjadi strategi yang menguntungkan bagi trader.

Dalam kondisi seperti ini, memahami pergerakan pemegang jangka panjang bisa menjadi kunci dalam memprediksi langkah selanjutnya di pasar kripto. Apakah tren ini menandakan bahwa pasar telah mencapai puncaknya, atau apakah masih ada ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut? Waktu yang akan menjawabnya.

Investor dan trader di pasar kripto sebaiknya memperhatikan aktivitas pemegang Bitcoin jangka panjang. Aktivitas jual oleh LTH di tengah kenaikan harga Bitcoin bisa mengisyaratkan potensi perubahan dalam momentum pasar.

Bagi mereka yang ingin memanfaatkan data ini, mengamati pergerakan LTH bisa menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan perdagangan. [st]

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memerah pada perdagangan sesi pertama Jumat (1/11). Mengutip RTI, indeks terkoreksi 0,73% atau 55,024 poin ke level 7.518,995.

Tercatat 389 saham turun, 173 saham naik, dan 213 saham stagnan. Total volume perdagangan 10 miliar saham dengan nilai transaksi capai Rp 5,19 triliun.

Sebanyak 10 indeks sectoral menyeret IHSG ke zona negative. Tiga sector dengan penuruan terdalam yakni IDX-Health 2,55%, IDX-NonCyc 2,18%, dan IDX-Trans 2,16%.

Saham-saham top losers LQ45:

- PT Charoen Pokphand Tbk (CPIN) turun 6,48% ke Rp 4.910

- PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) turun 3,73% ke Rp 645

- PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) turun 3,62% ke Rp 7.325

Saham-saham top gainers LQ45:

- PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) naik 4,43% ke Rp 1.650

- PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) naik 4,14% ke Rp 4.770

- PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) naik 0,82% ke Rp 615

Pada hari ini, pasar Asia-Pasifik bergerak sebagian besar lebih rendah, menyusul penurunan tajam di Wall Street, di mana indeks Nasdaq Composite dan S&P 500 mengalami penurunan terbesar dalam hampir dua bulan.

Penurunan ini dipicu oleh perkiraan pendapatan Microsoft yang mengecewakan dan hasil kinerja Meta yang menekan sentimen investor.

Di China, survei Caixin mencatat indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur untuk Oktober naik ke 50,3, lebih tinggi dari perkiraan median 49,7 dan meningkat dari 49,3 pada bulan September, menunjukkan ekspansi di sektor manufaktur.

Sebagai respons, indeks CSI 300 naik 0,87%, sementara indeks Hang Seng Hong Kong melonjak lebih dari 1,57%.

Di Jepang, indeks Nikkei 225 turun 2,26%, dan indeks Topix melemah 1,52%, setelah Bank of Japan (BOJ) mempertahankan suku bunga acuannya di 0,25% pada hari Kamis.

Di Korea Selatan, indeks Kospi bergerak mendekati garis datar dan indeks Kosdaq mengalami penurunan sebesar 1,24%.

Di Taiwan, indeks Weighted mengalami penurunan 1,51% karena Typhoon Kong-rey yang melanda pulau tersebut, menimbulkan kerusakan signifikan.

Di Australia, indeks harga produsen (PPI) pada kuartal ketiga naik 3,9% secara tahunan, lebih rendah dari 4,8% pada kuartal sebelumnya.

Sementara secara kuartalan PPI naik 0,9%. Indeks S&P/ASX 200 di Australia turun 0,8% dalam perdagangan hari Jumat.

Kondisi ini menunjukkan kekhawatiran investor di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dampak dari pergerakan bursa AS serta dinamika ekonomi kawasan Asia.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka turun mengikuti jejak bursa global mengawali bulan November Jumat (1/11). Mengutip RTI, pukul 09.03 WIB terkoreksi 0,20% atau 15,445 poin ke level 7.558,574.

Tercatat 198 saham turun, 161 saham naik, dan 190 saham stagnan. Total volume perdagangan 928 juta saham dengan nilai transaksi capai Rp 605 miliar.

Sebanyak tujuh indeks sectoral membebani Langkah IHSG pagi ini. Tiga sector dengan penurunan terdalam yakni; IDX-Health 1,82%, IDX-NonCyc 0,88%, dan IDX-Basic 0,78%.

Saham-saham top losers LQ45:

- PT Charoen Pokphand Tbk (CPIN) turun 3,33% ke Rp 5.075

- PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) turun 2,79% ke Rp 7.850

- PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) turun 2,41% ke Rp 3.240

Saham-saham top gainers LQ45:

- PT AKR Corporindo Tbkk (AKRA) naik 2,59% ke Rp 1.385

- PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) naik 2,49% ke Rp 3.710

- PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk (INTP) naik 2,43% ke Rp 7.375

Pasar saham Asia-Pasifik pada hari ini secara umum bergerak melemah, mengikuti penurunan tajam di Wall Street setelah perkiraan pendapatan Microsoft yang suram dan hasil kinerja Meta.

Indeks Nasdaq Composite dan S&P 500 di AS mencatat penurunan harian terburuk dalam hampir dua bulan.

Para pelaku pasar Asia juga mencerna sejumlah data ekonomi penting dari kawasan ini.

Indeks Pembelian Manajer (PMI) manufaktur Caixin China untuk Oktober berada di angka 50,3, melampaui perkiraan median sebesar 49,7 dalam survei Reuters dan meningkat dari 49,3 pada bulan September.

Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi dalam sektor manufaktur, sementara angka di bawahnya menunjukkan kontraksi. Peningkatan ini mendorong indeks CSI 300 China naik 0,16%, dan Hang Seng Hong Kong naik 0,74%.

Di Australia, indeks harga produsen (PPI) kuartal ketiga tercatat naik 3,9% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan kenaikan 4,8% pada kuartal sebelumnya, menurut data dari Biro Statistik Australia pada Jumat.

Secara kuartalan, indeks naik 0,9%, sedikit lebih rendah dari kenaikan 1% pada kuartal sebelumnya. Namun, indeks S&P/ASX 200 Australia tetap melemah 1%.

Indeks Nikkei 225 di Jepang turun lebih dari 2% dan Topix melemah 1,33%. Bank of Japan (BOJ) mempertahankan suku bunga acuan pada 0,25% pada Kamis lalu.

Di Korea Selatan, indeks Kospi turun 0,19%, sedangkan Kosdaq merosot 1,47%.

Indeks Taiwan Weighted turun 1,51%, terdampak oleh Topan Kong-rey, badai terbesar yang melanda pulau itu dalam hampir 30 tahun, yang menyebabkan kerusakan signifikan di sejumlah wilayah.

JAKARTA, investor.id - PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) kembali mencatatkan kinerja yang semakin tangguh sampai dengan kuartal III-2024. Pertumbuhan kinerja ini juga didukung dari aksi korporasi perseroan yang telah mengakuisisi PT Bank Commonwealth (PTBC) pada Mei 2024.

Perseroan membukukan laba bersih Rp 3,82 triliun pada akhir September 2024, meningkat 25,24% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan laba bersih ini didorong oleh pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang naik sebesar 10,03% (yoy) menjadi Rp 8,12 triliun, seiring dengan penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

“Memasuki kuartal ketiga tahun ini, bank semakin tangguh dengan mencatatkan kinerja yang tumbuh secara konsisten. Pertumbuhan aset yang mencapai 16% dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 8% mencerminkan kepercayaan nasabah yang semakin besar terhadap OCBC," ungkap Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur OCBC dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Adapun, total aset yang dicatatkan perseroan sebesar Rp 287 triliun, tumbuh 16,19% (yoy) per September 2024. Dengan penyaluran kredit meningkat 11,79% (yoy) menjadi Rp 161,78 triliun. Di mana kredit ritel tumbuh sebesar Rp 10,6 triliun atau 21% (yoy), dan kredit perbankan bisnis tumbuh sebesar Rp 6,4 triliun atau 7% (yoy).

Kualitas Kredit Membaik

Meningkatnya penyaluran kredit juga diimbangi dengan kualitas kredit yang membaik. Tercermin dari rasio kredit bermasalah bruto (NPL gross) dan loan at risk yang turun masing-masing 0,1% dan 0,2%, sehingga masing-masing menjadi 1,8% dan 5,6% pada kuartal III-2024.

Selain itu, Return on Equity (ROE) meningkat menjadi 13,9%. Kondisi likuiditas NISP juga tercatat sehat dengan Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 259,5%, jauh di atas ketentuan regulator.

Dari sisi pembiayaan, per 30 September 2024, Bank telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) sebesar Rp35,54 triliun, dimana 45,3% di antaranya merupakan penyaluran dalam bentuk sustainability-linked loan dan green financing.

“Dengan penurunan suku bunga BI baru-baru ini, diharapkan membuka ruang bagi bank untuk mengakselerasi pertumbuhan kredit, guna membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentunya, dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, OCBC terus berkomitmen untuk mendukung aspirasi nasabah baik individu dan bisnis,” tutur Parwati.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memberikan tanggapan terkait pemberitaan hasil pemeriksaan otoritas Thailand terhadap anggur shine muscat asal Tiongkok. Dalam pemberitaan yang beredar anggur muscat tersebut mengandung residu bahan kimia berbahaya di atas tingkat maksimum yang diizinkan.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) berkomitmen untuk melindungi keamanan pangan di Indonesia. Terkait kabar kandungan bahan kimia pada anggur shine muscat, Bapanas akan melalukan investigas pada stok yang ada di Indonesia.

"Terkait adanya pemberitaan di media mengenai anggur Shine Muscat dari China, NFA selaku OKKP akan melakukan investigasi lebih lanjut. Hal ini akan meliputi proses sampling dan pengujian laboratorium untuk memastikan keamanan produk yang beredar di pasar Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen kita dalam memastikan pangan khususnya pangan segar yang beredar di Indonesia aman untuk dikonsumsi," ujar Arief dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Arief mengungkapkan, berdasarkan Perpres No 66 Tahun 2021 yang merupakan tindak lanjut UU 18 tahun 2012 tentang Pangan, salah satu kewenangan Badan Pangan Nasional adalah memastikan bahwa pangan segar yang diedarkan aman. Dalam implementasinya dilaksanakan melalui dua cara yaitu penerbitan perizinan dan pengawasan di peredaran.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum diverifikasi. NFA akan terus memberikan informasi terkait keamanan pangan segar secara transparan sesuai dengan prosedur pengawasan keamanan pangan segar yang berlaku," ujar Arief.

Lebih lanjut, Plh Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA Yusra Egayanti mengungkapkan bahwa, pihaknya terus memperkuat regulasi terkait Batas Maksimum Residu (BMR) pestisida untuk keamanan pangan.

"Standar BMR pestisida diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 53 Tahun 2018. Saat ini, NFA tengah menyempurnakan standar BMR tersebut dalam Peraturan Badan Pangan Nasional yang sedang dalam tahap harmonisasi, dengan mempertimbangkan konsumsi dan praktik pangan di Indonesia," urainya.

Sejalan dengan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar, NFA juga mewajibkan pencantuman petunjuk penyajian pada label untuk memastikan produk aman dikonsumsi.

"Khusus untuk anggur, kami mewajibkan adanya keterangan "Cuci sebelum dikonsumsi." Proses pencucian ini sangat penting untuk mengurangi risiko residu atau cemaran yang mungkin tertinggal di permukaan buah, mengingat anggur adalah komoditas yang umumnya dikonsumsi langsung tanpa dikupas," ungkapnya.

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menerapkan praktik keamanan pangan seperti membaca label yang tertera, teliti sebelum membeli, sehingga masyarakat semakin teredukasi mengenai pentingnya keamanan pangan," ujar Yusra.

Yusra menambahkan, produk pangan segar yang memiliki izin edar, telah melalui proses penilaian persyaratan keamanan pangan , salah satunya melalui uji laboratorium. Namun demikian untuk meningkatkan keamanan pangan, proses pengawasan terhadap produk pangan yang beredar terus dilakukan Badan Pangan Nasional bersama dengan Dinas urusan pangan selaku OKKPD secara rutin, dan dilaporkan melalui Sistem Informasi PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan).

"Dari hasil sampling yang dilakukan di tahun 2023 dan 2024, menunjukkan anggur yang beredar di bawah ambang batas BMR sehingga aman dikonsumsi. Namun terkait dengan Anggur Shine Muscat yang menjadi isu di Thailand, sesuai arahan Pak Kepala Badan Pangan Nasional, kami akan tindaklanjuti dengan dengan investigasi lebih lanjut," jelas Yusra.

Sebagai informasi, baru-baru ini The Thai Pesticide Alert Network (Thai-PAN) mengungkapkan temuan kontaminasi bahan kimia pada sebagian besar sample anggur shine. Hasil laboratorium Thai PAN ditemukan kandungan residu bahan kimia berbahaya di atas tingkat maksimum yang diizinkan.

Thai-PAN, Dewan Konsumen Thailand atau Thailand Consumers Council (TCC), dan Food and Drug Administration (FDA) mengungkapkan hasil uji laboratorium pada Kamis lalu.

"TCC membeli 24 sampel anggur populer dari berbagai lokasi termasuk dua dari toko daring, tujuh sampel dari toko buah dan pasar segar, serta 15 dari supermarket, pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Harganya berkisar antara 100 (atau sekitar Rp 46 ribu) hingga 699 baht (atau sekitar Rp 300 ribu) per kilogram," kata Prokchon Usap, koordinator Thai-PAN, dikutip dari detikHealth yang melansir Bangkok Post.

Hasilnya, hanya sembilan sampel yang dapat diidentifikasi sebagai barang impor dari China. Sementara 15 sampel lainnya tak dapat diidentifikasi.

"Sangat mengejutkan ketika kami melihat bahwa 23 dari 24 sampel mengandung residu pestisida yang melebihi batas yang diizinkan," ujarnya.

(das/das)

Jakarta: Pemerintah Indonesia mengimplementasikan inisiatif One Health sejak 2021. Inisiatif itu bertujuan mengembangkan sumber daya manusia di bidang kesehatan manusia, hewan dan lingkungan hidup dengan melibatkan perguruan tinggi.

Inisiatif ini berangkat dari ancaman pandemi, utamanya dengan berkaca pada pandemi covid-19 beberapa tahun lalu. Namun, implementasi inisiatif tersebut di perguruan tinggi masih belum optimal.

Hal tersebut terungkap dalam penyampaian laporan akhir dan penutupan Proyek USAID One Health Workforce-Next Generation (OHW-NG) di kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Wakil Koordinator Indonesia One Health University Network (Indohun), Joko Pamungkas, mengatakan implementasi One Health melalui berbagai kegiatan di institusi pendidikan tinggi masih belum optimal.
Upaya pengenalan materi One Health ke dalam kurikulum di perguruan tinggi untuk mahasiswa juga masih terbatas. Sehingga perlu dilakukan peningkatan pemahaman terhadap mahasiswa di bidang kesehatan.

"Sehingga lulusan perguruan tinggi dan Poltekkes/Polbangtan pada sektor kesehatan manusia dan kesehatan hewan belum dapat dikategorikan sebagai SDM untuk One Health," kata Joko di Kemendikbudristek, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024.

Joko memberikan beberapa rekomendasi kepada Kemendikbudristek terkait implementasi One Health. Ditjen Diktiristek didorong memperluas cakupan tema pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Utamanya program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), supaya mahasiswa memiliki keleluasaan dalam mengeksplorasi studi yang berhubungan dengan kesehatan, khususnya kedokteran, kedokteran hewan, kesehatan masyarakat, dan kehutanan.

"Program MSIB diharapkan dapat dibuka seluas-luasnya kepada kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas One Health dan penyiapan pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan PIB (penyakit infeksi baru/berulang)," tutur dia.

Perguruan tinggi juga didorong mengembangkan dan menginternalisasi materi One Health dalam kompetensi lulusan sebagai muatan lokal atau pembekalan tugas akhir. Terutama di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Hewan, dan Fakultas Vokasi.

Sekretaris Jenderal Diktiristek, Tjitjik Sri Tjahjandarie, menyebut beberapa rekomendasi tentang One Health itu ideal. Tapi, dalam beberapa hal, idealisme yang diharapkan ada keterbatasan, terutama kepada aspek tata kelola negara.

"Saya lihat beberapa rekomendasi terkait aspek pendidikan, misalnya MBKM, menurut saya, kami dari sisi Kemendikbudristek selalu mencoba mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mendukung program ini karena ini juga kebutuhan nasional. Kadang-kadang, kita sudah mendorong, tetapi terkadang agen-agen di Indonesia tidak menangkap secara cepat," beber dia.

Tjitjik juga menyoroti aspirasi soal anggaran riset tahun jamak. Menurutnya, pihaknya selalu mendorong agar riset bisa dianggarkan dengan tahun jamak. Akan tetapi, administrasi keuangan negara tidak memungkinkan.

"Kecuali jika pendanaannya bukan dari APBN. Selama dari APBN, tidak memungkinkan. Meski perencanaannya bisa sampai tiga tahun, tapi implementasinya tetap single years. Kemudian dievaluasi, baru masuk ke tahun kedua. Jadi, tidak ada jaminan pendanaan full tiga tahun," tutur dia.

Terdapat tiga sektor utama dalam inisiatif One Health, yani sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan hidup. Pengembangan SDM dalam One Health ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dalam pencegahan, deteksi dini, dan respons efektif terhadap zoonosis dan PIB.

Sebanyak 20 perguruan tinggi terlibat dalam inisiatif ini. Di Jawa Barat, IPB University dan Universitas Padjajaran (Unpad) turut terlibat dalam inisiatif One Health.

Baca juga: One Health Upaya Mencegah Kejadian Luar Biasa pada Kesehatan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, investor.id – PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) dalam merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 pada 6 Oktober 2024 berkomitmen untuk memberikan dampak berkelanjutan ke masyarakat melalui kegiatan tanggung jawab sosial.

Plt Direktur Utama Mandiri Inhealth Rahmat Syukri mengatakan dengan mengusung tema ‘Terus Melangkah dan Melindungi’ pada HUT ke-16, perayaan diwujudkan dalam kegiatan kepedulian melangkah dalam kebersamaan kepada panti asuhan di 16 kota dengan total penerima manfaat lebih dari 600 anak.

Rangkaian kegiatan kepedulian ini dimulai sejak 30 September 2024, meliputi kegiatan berbagi kebahagiaan, bantuan alat kesehatan, obat-obatan, vitamin serta donasi buku edukatif.

“Merayakan hari jadi Mandiri Inhealth ke-16 dengan tema Terus Melangkah dan Melindungi, lebih dari sekadar memperkuat langkah kami untuk terus melindungi para peserta namun juga memperkuat komitmen kami untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Dalam mewujudkan program tanggung jawab sosial ini kami mengajak pegawai Mandiri Inhealth di 16 kota untuk berkolaborasi di masing masing wilayah,” kata Rahmat Syukri dalam keterangan rilisnya dikutip Senin (7/10/2024).

Dalam kegiatan ini, Mandiri Inhealth melibatkan karyawan untuk turut serta mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih sehat. Semangat ‘Terus Melangkah dan Melindungi’ diharapkan mendorong sinergi yang lebih kuat untuk mencapai dampak yang lebih besar dalam melayani, hingga memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Rangkaian aksi kepedulian ini dilaksanakan di kota Jakarta, Tanggerang, Medan, Pekanbaru, Padang, Batam, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Denpasar, Makassar hingga Jayapura.

“Melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat, kami yakin dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan mewujudkan komitmen perusahaan untuk senantiasa memberikan kontribusi positif,” lanjut Syukri.

Kegiatan ini juga menghadirkan dokter untuk memberikan edukasi kesehatan khususnya terkait Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Melalui edukasi ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman anak-anak Panti Asuhan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan diri dalam kehidupan sehari-hari.

Nova Pengurus Rumah Yatim Monjali Yogyakarta mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kegiatan kepedulian Mandiri Inhealth. “Saya mewakili pengurus dan anak-anak menyampaikan terima kasih kepada Mandiri Inhealth atas kepedulian yang diberikan terhadap kesehatan anak-anak Panti Asuhan. Bantuan yang diberikan sangat berarti bagi kami dan kehadiran Bapak Ibu memberikan kebahagiaan yang mendalam bagi anak-anak. Semoga Mandiri Inhealth sukses selalu,” jelasnya.

Dalam perjalanannya, Mandiri Inhealth senantiasa menghadirkan inovasi dan solusi kesehatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Mandiri Inhealth berkomitmen untuk terus berkontribusi melalui berbagai kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang meliputi lima pilar, yakni Kesehatan, Pelestarian lingkungan, Pendidikan, Keagamaan dan Bencana.

Pada tahun 2024, Mandiri Inhealth telah melaksanakan kegiatan kepedulian diantaranya adalah pemberian tempat sampah pilah kepada 10 SD Binaan Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga penanaman pohon mangrove di Pantai Indah Kapuk (PIK).

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta meningkatkan literasi keuangan ke mahasiswa sebagai Generasi Z (Gen Z).

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Yunianto mengatakan berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

“Masih relatif kecilnya indeks literasi dan inklusi keuangan tersebut menjadi tantangan OJK, akademisi, industri jasa keuangan maupun stakeholder lainnya. Untuk itu diperlukan sinergi dan kolaborasi yang lebih intens antara OJK dengan seluruh stakeholders,” kata Eko dalam keterangan rilisnya dikutip Jumat (4/10/2024).

Untuk itu, OJK menempatkan peningkatan literasi keuangan sebagai prioritas utama dalam menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh.

Sebagai upaya mendorong peningkatan literasi tersebut, Mandiri Inhealth turut serta dan berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda.

Dengan menggandeng OJK dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Yogyakarta, Mandiri Inhealth hadir memberikan kuliah umum dengan topik “Literasi Keuangan dan Perkembangan Industri Asuransi” kepada lebih dari 100 mahasiswa.

Direktur Kepatuhan Mandiri Inhealth Marihot H Tambunan selaku pembicara Kuliah Umum menuturkan perusahaan berkomitmen untuk secara aktif mendukung OJK dalam meningkatkan literasi keuangan di Indonesia, salah satunya yaitu melalui upaya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

“Melalui kolaborasi ini kami juga berharap dapat menciptakan sinergi yang positif dengan perguruan tinggi untuk bersama-sama mendorong peningkatan literasi keuangan bagi mahasiswa, yang saat ini adalah Generasi Z,” jelas dia.

Selain diberikan pemahaman terkait manajemen keuangan, mahasiswa juga dibekali pemahaman atas pentingnya pengelolaan risiko dalam keuangan, yang jika terjadi dapat memberikan dampak besar atau signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan hidup.

“Kami sangat antusias dapat memberikan bekal literasi keuangan dan asuransi yang komprehensif kepada teman-teman mahasiswa. Harapan kami mereka dapat mencapai tujuan finansial dan membuat keputusan keuangan yang bijak,” tambah Marihot yang merupakan alumni Jurusan Akuntansi angkatan 1988 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

Sementara itu, Prof. Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Ak., CA. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM yang juga hadir dalam kuliah umum mengapresiasi upaya Mandiri Inhealth dalam menggelar kuliah umum kepada mahasiswa dengan topik literasi keuangan.

“Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat semakin mendorong berbagai pihak yang terkait untuk meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat luas terutama generasi muda. Dengan begitu, kita bersama-sama dapat membangun fondasi yang kuat bagi generasi mendatang, sehingga mereka dapat mengambil keputusan finansial yang cerdas dan mencapai kesejahteraan finansial yang berkelanjutan,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini Mandiri Inhealth juga membuka peluang bagi mahasiswa melalui program magang hingga kesempatan untuk berkarir dalam industri asuransi pasca lulus perkuliahan. Diharapkan momen ini dapat menjadi peluang emas bagi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja yang kompetitif.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kasus perselisihan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Bank Commonwealth pasca aksi akuisisi oleh Bank OCBC NISP masih belum selesai hingga saat ini. Bahkan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) bakal menempuh upaya hukum perdata dan pidana untuk memperjuangkan hak pekerja yang tidak diberikan.

Pasalnya dari 1.146 pekerja yang di-PHK, masih ada 8 orang pekerja yang menolak proses PHK secara sepihak, karena dalam hal ini selama proses skorsing sejak 29 Agutus 2024, banyak hak-hak pekerja yang tidak diberikan secara penuh oleh perusahaan.

Padahal sejak 1 September 2024 lalu operasionaliasi Bank Commonwealth telah berhenti, dan saat ini diambil alih oleh OCBC. OPSI mengatakan, harusnya dengan demikian segala sesuatu hal yang berasal dari bank sebelumnya, maka berpindah ke pihak OCBC sebagaimana aturannya, termasuk status kepegawaian dari 8 pekerja yang dianggap saat ini adalah karyawan OCBC NISP.

Beberapa hak normatif pekerja yang dinegosiasikan oleh OCBC adalah hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang tidak lagi didaftarkan sebagai pekerja penerima upah (PPU). Adapun sikap Manajemen OCBC tersebut disampaikan dan ditegaskan oleh kuasa hukum Perusahaan pada pertemuan bipartite Selasa tanggal 24 September 2024 lalu.

"Kami tegas menolak sikap Manajemen OCBC tersebut karena sudah menyalahi hukum positif yang berlaku. OCBC tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU tetapi meminta para pekerja untuk mendaftarkan sendiri sebagai peserta bukan penerima upah (PBPU) atau yang biasa disebut sebagai peserta mandiri. Tentunya dengan sikap Manajemen OCBC ini maka para pekerja serta kedua Institusi BPJS akan dirugikan,” ungkap Saepul Tavip, Presiden Dewan Eksekutif Nasional OPSI dikutip dalam siaran pers, Kamis (26/9).

Lebih jauh OPSI menjelaskan beberapa hal yang dianggap menyalahi hukum. Pertama, untuk kepesertaan di Program JKN, pihak Perusahaan tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU yang wajib membayar iuran 5% ke BPJS Kesehatan (pihak Perusahaan membayar 4% dan pekerja 1% dari maksimal upah Rp 12 juta), namun Perusahaan hanya membayar 4% kewajiban iurannya kepada para pekerja, dan pekerja disuruh mendaftar sebagai peserta mandiri.

Tindakan Manajemen ini sudah menyalahi regulasi UU SJSN dan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Program JKN, yang mewajibkan Perusahaan mendaftarkan pekerjanya sebagai PPU. Dengan tindakan manajemen ini maka pekerja dan keluarganya akan dirugikan, termasuk BPJS Kesehatan.

Dengan kepesertaan PPU di BPJS Kesehatan maka pekerja akan tetap menjadi peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang elibible. Namun bila peserta sebagai PBPU atau mandiri maka ke-8 pekerja akan tidak menjadi peserta JKP lagi. Dampaknya ketika nanti PHK sudah selesai prosesnya, pekerja tidak berhak atas 3 manfaat program JKP yaitu uang tunai maksimal 6 bulan, manfaat pelatihan, dan manfaat informasi pasar kerja.

Kedua, untuk jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, pihak Perusahaan pun juga tidak mau mendaftarkan ke-8 pekerja sebagai PPU tetapi disuruh mendaftar sendiri sebagai PBPU (mandiri) walaupun kewajiban iuran Perusahaan ditransfer ke rekening pekerja.

Tindakan Manajemen ini pun dianggap sangat merugikan pekerja dan keluarganya serta merugikan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan menjadi PBPU (Mandiri) maka ke-8 pekerja tidak dapat melanjutkan kepesertaan JP dan JKP.

Sementara dengan menjadi peserta mandiri di program JKK, JKm dan JHT maka pekerja tidak terdaftar lagi sebagai peserta JKP yang eligible sehingga ketika PHK selesai mereka tidak mendapatkan manfaat JKP.

Dana Tabungan pekerja pun di Program JHT yang seharusnya ditambah tiap bulan sebesar 5,7% dari upah riil maka dengan menjadi peserta mandiri Tabungan peserta akan menjadi jauh lebih sedikit yang ditabung di Program JHT.

Bahwa faktanya para pekerja mendapatkan surat skorsing dan tetap mendapatkan upah, dan oleh karenanya ke-8 pekerja tersebut secara hukum WAJIB terdaftar sebagai PPU di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan mengacu pada dasar hukum UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta regulasi turunannya yaitu Perpres No. 82 Than 2018 tentang JKN, PP no. 44 tahun 2015 tentang JKK-JKm, PP No. 45 Tahun 2015 tentang JP, PP No. 46 Tahun 2015 tentang JHT, dan PP No. 37 tahun 2021 tentang JKP.

Selain bentuk-bentuk pelanggaran di atas, terjadi juga pelanggaran terhadap suku bunga pinjaman karyawan yang semula hanya 3,75%, saat ini berubah menjadi 14,25% per anum. Padahal sudah disepakati bahwa suku bunga pinjaman tidak berubah. Jelas ini merupakan indikasi tindak pidana penggelapan. Belum lagi dengan bonus kinerja yang tidak diberikan serta hilangnya sejumlah tunjangan tetap yang biasanya diterima oleh para Pekerja tersebut.

”Dengan tindakan sepihak dari Manajemen PT. Bank OCBC NISP ini maka kami akan menempuh upaya hukum perdata dan pidana,” ungkap Timbul.

Bisnis.com, JAKARTA — Kolesterol tinggi sudah menjadi penyakit yang lumrah saat ini, seiring dengan perubahan gaya hidup. Namun, penyakit ini tentu tak boleh dianggap sepele.

Pasalnya, kadar kolesterol tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan komplikasi kesehatan lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan sampai 2022, di Indonesia sendiri, penderita kolesterol bisa dibilang cukup tinggi, yaitu mencapai 28%. Lebih mengejutkan lagi, ternyata 7,9% orang di dunia meninggal akibat penyakit ini.

Untuk mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh, kita harus mengikuti gaya hidup tertentu dan menerapkan kebiasaan yang menyehatkan jantung.

Mengutip Times Entertainment, berikut ini adalah 5 hal penting yang dapat dilakukan untuk membantu menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan jantung:

1. Awali hari dengan air biji chia

Biji chia kaya akan asam lemak omega-3, serat, dan antioksidan. Minum air biji chia di pagi hari dapat membantu mengurangi kadar LDL (kolesterol jahat).

Serat larut dalam biji chia menyerap air, mengubahnya menjadi zat seperti gel yang membantu mengurangi penyerapan kolesterol dalam aliran darah. Untuk mengonsumsinya, rendam satu sendok makan biji chia dalam air semalaman dan minumlah di pagi hari.

2. Konsumsi biji-bijian utuh seperti oat dan barley

Biji-bijian utuh bagaikan sahabat bagi jantung. Karena biji-bijian utuh bekerja keras untuk menurunkan kadar kolesterol. Oat dan barley, khususnya, mengandung serat larut yang disebut beta-glukan, yang telah terbukti menurunkan kadar kolesterol LDL.

Cobalah sarapan dengan makan semangkuk oatmeal atau menambahkan barley ke dalam sup dan salad yang dapat memberikan manfaat yang signifikan.

3. Perbanyak serat pada makanan

Sahabat baik lainnya untuk kesehatan jantung adalah serat. Meningkatkan konsumsi serat dapat membantu menurunkan kadar kolesterol.

Makanan yang kaya serat larut, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan polong-polongan dapat membantu mengikat kolesterol dan membuangnya dari tubuh sebelum dapat menimbulkan kerusakan.

Menambahkan porsi makanan kaya serat pada setiap makanan tidak hanya meningkatkan pencernaan tetapi juga membantu menjaga kadar kolesterol tetap terkendali. Cobalah untuk menambahkan setidaknya 25–30 gram serat sehari untuk melihat manfaatnya.

4. Upayakan tetap aktif sepanjang hari

Aktivitas fisik berperan besar dalam mengendalikan kolesterol. Berolahraga setiap hari dapat membantu kita mengurangi kolesterol LDL dan meningkatkan kolesterol HDL (baik).

Anda tidak perlu melakukan olahraga berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau bahkan melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari dapat membantu mempertahankan gaya hidup aktif.

Setidaknya lima hari dalam seminggu, cobalah untuk melakukan aktivitas sedang setidaknya selama 30 menit sehari.

5. Pilih kacang-kacangan dan biji-bijian sebagai camilan

Kacang-kacangan yang kaya akan lemak baik yang dapat menurunkan kolesterol termasuk kenari, dan almond. Kacang-kacangan mengandung lemak tak jenuh, yang membantu meningkatkan kolesterol baik dan menurunkan kolesterol jahat.

Makan segenggam kecil kacang-kacangan atau menambahkan sedikit biji-bijian pada salad atau makanan Anda sehari-hari dapat meningkatkan asupan nutrisi harian secara signifikan. Namun, tetap perhatikan seberapa banyak kacang-kacangan yang dimakan karena mengandung kalori yang tinggi.

JAKARTA, investor.id – Bank OCBC akan digugat hukum perdata imbas tak mendaftarkan 8 pekerja yang berasal dari aksi akuisisi Bank Commonwealth sebagai peserta penerima upah (PPU) BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Bank OCBC juga terancam digugat secara pidana karena diduga melakukan pelanggaran suku bunga pinjaman karyawan dan penggelapan bonus pekerja.

Sederet dugaan tersebut terkuat di dalam perselisihan yang masih berlangsung antara OCBC dengan sejumlah pekerja yang menolak pemutusan hubungan kerja (PHK). Ada sebanyak 8 pekerja yang tak setuju PHK oleh Bank Commonwealth, dari total sebanyak 1.146 pekerja yang kena PHK.

Sejalan dengan proses akuisisi, sejak 1 September 2024 lalu operasional Bank Commonwealth berhenti dan diambil alih oleh Bank OCBC. Adapun dalam proses perselisihan tersebut, pihak Bank Commonwealth menjatuhkan skorsing terhadap 8 pekerja sejak tanggal 29 Agustus 2024 lalu, dengan kewajiban memberikan hak-hak pekerja selama proses penyelesaian perselisihan.

Praktis status kepegawaian dari 8 pekerja yang masih berselisih hubungan industrial saat ini adalah karyawan Bank OCBC. Tapi, surat skorsing yang menjamin pemberian hak-hak pekerja secara penuh dalam prakteknya ternyata terjadi penyimpangan oleh Bank OCBC

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) yang sekaligus Kuasa Hukum 8 Pekerja Bank OCBC, Timboel Siregar menyampaikan, hak yang semestinya diterima oleh para pekerja tersebut ternyata tidak diberikan. Beberapa hak normatif pekerja yang dinegasikan oleh Bank OCBC adalah hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang tidak lagi didaftarkan sebagai PPU.

Sikap Manajemen OCBC tersebut telah disampaikan dan ditegaskan oleh kuasa hukum perusahaan pada pertemuan bipartite, pada Selasa, 24 September 2024 lalu. OPSI dengan tegas menolak sikap Manajemen Bank OCBC itu karena sudah menyalahi hukum positif yang berlaku.

“Bank OCBC tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU tetapi meminta para pekerja untuk mendaftarkan sendiri sebagai peserta bukan penerima upah (PBPU) atau yang biasa disebut sebagai peserta mandiri. Tentunya dengan sikap Manajemen OCBC ini maka para pekerja serta kedua Institusi BPJS akan dirugikan,” ungkap Timboel, pada Kamis (26/9/2024).

Timboel pun menerangkan, untuk kepesertaan di Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pihak perusahaan tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU yang wajib membayar iuran 5% ke BPJS Kesehatan (pihak Perusahaan membayar 4% dan pekerja 1% dari maksimal upah Rp 12 juta). Namun perusahaan hanya membayar 4% kewajiban iurannya kepada para pekerja, untuk selanjutnya pekerja disuruh mendaftar sebagai peserta mandiri.

Karena tindakan itu, manajemen dinilai menyalahi regulasi UU SJSN dan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Program JKN, yang mewajibkan perusahaan mendaftarkan pekerjanya sebagai PPU. Dengan tindakan manajemen tersebut, maka pekerja dan keluarganya akan dirugikan, termasuk BPJS Kesehatan.

Dengan kepesertaan PPU di BPJS Kesehatan maka pekerja akan tetap menjadi peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang eligible. Namun bila peserta sebagai PBPU atau mandiri, maka ke-8 pekerja akan tidak menjadi peserta JKP lagi. Dampaknya ketika proses PHK sudah selesai, pekerja tidak berhak atas 3 manfaat program JKP yaitu uang tunai maksimal 6 bulan, manfaat pelatihan, dan manfaat informasi pasar kerja.

Selain itu, dengan kepesertaan PPU, maka pekerja dan keluarganya berhak mendapatkan layanan JKN maksimal 6 bulan usai PHK tanpa mengiur lagi, sesuai amanat Pasal 27 Perpres Nomor 59 Tahun 2024. Namun, bila sebagai PBPU (mandiri) maka manfaat di Pasal 27 tersebut tidak bisa diterima pekerja dan keluarganya.

“Tindakan Manajemen ini pun berpotensi merugikan BPJS Kesehatan. Dengan kepesertaan PPU maka iuran yang akan menjadi penerimaan BPJS Kesehatan adalah Rp. 600 ribu per pekerja per bulan,” kata Timboel.

Bila menjadi peserta mandiri, iuran yang dibayarkan oleh pekerja nilainya di bawah Rp. 600 ribu. Seperti pekerja dengan satu anak maka dengan membayar kelas 1 mandiri total iurannya hanya Rp. 450 ribu sebulan. Ini sudah merugikan BPJS Kesehatan. Prinsip gotong royong tidak terjadi lagi dan ini menurunkan penerimaan iuran di program JKN.

Indikasi Penggelapan

Di sisi lain, OCBC disebut enggan mendaftarkan 8 pekerja lungsuran Bank Commonwealth sebagai PPU dalam program jaminan ketenagakerjaan. Program yang dimaksud seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

Sebaliknya, para pekerja disuruh untuk mendaftar sendiri sebagai PBPU atau peserta mandiri. Dalam hal ini, OCBC masih mau menanggung kewajiban melalui transfer ke rekening mandiri pekerja, untuk selanjutnya membayarkan sendiri sebagai peserta mandiri.

“Tindakan manajemen ini pun sangat merugikan pekerja dan keluarganya serta merugikan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan menjadi PBPU (Mandiri) maka ke-8 pekerja tidak dapat melanjutkan kepesertaan JP dan JKP. Lalu perlindungan manfaat di JKK dan JKM akan menurun karena basis iurannya (ketika menjadi PBPU) tidak lagi berdasarkan upah yang diterima tetapi hanya berdasarkan iuran nominal yang didaftarkan,” urai Timboel.

Dia menerangkan, dengan terhentinya kepesertaan para pekerja di program JP maka akan mengurangi akses pekerja mendapat Manfaat Pasti di program JHT karena gagal mengiur minimal 15 tahun. Demikian juga dengan nilai manfaatnya akan berkurang juga karena iuran terhenti. Kemudian, dengan menjadi peserta mandiri di program JKK, JKM dan JHT, maka pekerja tidak terdaftar lagi sebagai peserta JKP yang eligible, sehingga ketika PHK selesai mereka tidak mendapatkan manfaat JKP.

Lalu, dana tabungan pekerja pun di Program JHT yang seharusnya ditambah tiap bulan sebesar 5,7% dari upah riil, maka dengan menjadi peserta mandiri tabungan peserta akan menjadi jauh lebih sedikit yang ditabung di Program JHT.

“Demikian juga tindakan manajemen OCBC ini pun merugikan BPJS Ketenagakerjaan. Iuran JKK sebesar 0,24% dan JKM sebesar 0,3% dari upah riil (upah pekerja semuanya sudah di atas Rp 30 juta perbulan) maka dengan menjadi peserta mandiri jumlah iurannya akan jauh lebih rendah. Ini akan merugikan Program JKK dan JKM yang memang memiliki prinsip gotong royong,” terang Timboel.

Dia menegaskan, faktanya para pekerja mendapatkan surat skorsing dan tetap mendapatkan upah, dan oleh karenanya ke-8 pekerja tersebut secara hukum wajib terdaftar sebagai PPU di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepada Investor Daily, Timboel mengaku telah melaporkan persoalan ini kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk segera ditindaklanjuti. Menurut dia, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketanagakerjaan akan memanggil pihak Bank OCBC untuk dimintai penjelasan.

“Ya tadi kami sudah datang ke kedua BPJS dan kami sudah laporkan ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tentang masalah ini. Kedua BPJS akan memanggil OCBC. Kalau tetap juga tidak mau kami akan naikkan ke gugatan perdata dan pidana,” kata Timboel.

Terlepas dari bentuk-bentuk pelanggaran di atas, OPSI juga mengendus pelanggaran terhadap suku bunga pinjaman karyawan. Pinjaman karyawan yang semula hanya 3,75%, saat ini berubah menjadi 14,25% per tahun.

Menurut Timboel, bunga pinjaman tersebut sudah disepakati tidak berubah. Dia mengatakan temuan ini merupakan indikasi tindak pidana penggelapan. Belum lagi dengan bonus kinerja yang tidak diberikan serta hilangnya sejumlah tunjangan tetap yang biasanya diterima oleh para pekerja tersebut.

“Dengan tindakan sepihak dari Manajemen PT. Bank OCBC NISP ini maka kami akan menempuh upaya hukum perdata dan pidana,” pungkas Timboel.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kasus perselisihan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Bank Commonwealth pasca aksi akuisisi oleh Bank OCBC NISP masih belum selesai hingga saat ini. Bahkan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) bakal menempuh upaya hukum perdata dan pidana untuk memperjuangkan hak pekerja yang tidak diberikan.

Pasalnya dari 1.146 pekerja yang di-PHK, masih ada 8 orang pekerja yang menolak proses PHK secara sepihak, karena dalam hal ini selama proses skorsing sejak 29 Agutus 2024, banyak hak-hak pekerja yang tidak diberikan secara penuh oleh perusahaan.

Padahal sejak 1 September 2024 lalu operasionaliasi Bank Commonwealth telah berhenti, dan saat ini diambil alih oleh OCBC. OPSI mengatakan, harusnya dengan demikian segala sesuatu hal yang berasal dari bank sebelumnya, maka berpindah ke pihak OCBC sebagaimana aturannya, termasuk status kepegawaian dari 8 pekerja yang dianggap saat ini adalah karyawan OCBC NISP.

Beberapa hak normatif pekerja yang dinegosiasikan oleh OCBC adalah hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang tidak lagi didaftarkan sebagai pekerja penerima upah (PPU). Adapun sikap Manajemen OCBC tersebut disampaikan dan ditegaskan oleh kuasa hukum Perusahaan pada pertemuan bipartite Selasa tanggal 24 September 2024 lalu.

"Kami tegas menolak sikap Manajemen OCBC tersebut karena sudah menyalahi hukum positif yang berlaku. OCBC tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU tetapi meminta para pekerja untuk mendaftarkan sendiri sebagai peserta bukan penerima upah (PBPU) atau yang biasa disebut sebagai peserta mandiri. Tentunya dengan sikap Manajemen OCBC ini maka para pekerja serta kedua Institusi BPJS akan dirugikan,” ungkap Saepul Tavip, Presiden Dewan Eksekutif Nasional OPSI dikutip dalam siaran pers, Kamis (26/9).

Lebih jauh OPSI menjelaskan beberapa hal yang dianggap menyalahi hukum. Pertama, untuk kepesertaan di Program JKN, pihak Perusahaan tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU yang wajib membayar iuran 5% ke BPJS Kesehatan (pihak Perusahaan membayar 4% dan pekerja 1% dari maksimal upah Rp 12 juta), namun Perusahaan hanya membayar 4% kewajiban iurannya kepada para pekerja, dan pekerja disuruh mendaftar sebagai peserta mandiri.

Tindakan Manajemen ini sudah menyalahi regulasi UU SJSN dan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Program JKN, yang mewajibkan Perusahaan mendaftarkan pekerjanya sebagai PPU. Dengan tindakan manajemen ini maka pekerja dan keluarganya akan dirugikan, termasuk BPJS Kesehatan.

Dengan kepesertaan PPU di BPJS Kesehatan maka pekerja akan tetap menjadi peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang elibible. Namun bila peserta sebagai PBPU atau mandiri maka ke-8 pekerja akan tidak menjadi peserta JKP lagi. Dampaknya ketika nanti PHK sudah selesai prosesnya, pekerja tidak berhak atas 3 manfaat program JKP yaitu uang tunai maksimal 6 bulan, manfaat pelatihan, dan manfaat informasi pasar kerja.

Kedua, untuk jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, pihak Perusahaan pun juga tidak mau mendaftarkan ke-8 pekerja sebagai PPU tetapi disuruh mendaftar sendiri sebagai PBPU (mandiri) walaupun kewajiban iuran Perusahaan ditransfer ke rekening pekerja.

Tindakan Manajemen ini pun dianggap sangat merugikan pekerja dan keluarganya serta merugikan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan menjadi PBPU (Mandiri) maka ke-8 pekerja tidak dapat melanjutkan kepesertaan JP dan JKP.

Sementara dengan menjadi peserta mandiri di program JKK, JKm dan JHT maka pekerja tidak terdaftar lagi sebagai peserta JKP yang eligible sehingga ketika PHK selesai mereka tidak mendapatkan manfaat JKP.

Dana Tabungan pekerja pun di Program JHT yang seharusnya ditambah tiap bulan sebesar 5,7% dari upah riil maka dengan menjadi peserta mandiri Tabungan peserta akan menjadi jauh lebih sedikit yang ditabung di Program JHT.

Bahwa faktanya para pekerja mendapatkan surat skorsing dan tetap mendapatkan upah, dan oleh karenanya ke-8 pekerja tersebut secara hukum WAJIB terdaftar sebagai PPU di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan mengacu pada dasar hukum UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta regulasi turunannya yaitu Perpres No. 82 Than 2018 tentang JKN, PP no. 44 tahun 2015 tentang JKK-JKm, PP No. 45 Tahun 2015 tentang JP, PP No. 46 Tahun 2015 tentang JHT, dan PP No. 37 tahun 2021 tentang JKP.

Selain bentuk-bentuk pelanggaran di atas, terjadi juga pelanggaran terhadap suku bunga pinjaman karyawan yang semula hanya 3,75%, saat ini berubah menjadi 14,25% per anum. Padahal sudah disepakati bahwa suku bunga pinjaman tidak berubah. Jelas ini merupakan indikasi tindak pidana penggelapan. Belum lagi dengan bonus kinerja yang tidak diberikan serta hilangnya sejumlah tunjangan tetap yang biasanya diterima oleh para Pekerja tersebut.

”Dengan tindakan sepihak dari Manajemen PT. Bank OCBC NISP ini maka kami akan menempuh upaya hukum perdata dan pidana,” ungkap Timbul.