Bisnis.com, JAKARTA — Investor kawakan Lo Kheng Hong masih bertahan sebagai salah satu pemegang saham terbesar PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) di tengah torehan pertumbuhan laba bersih pada kuartal III/2024.

Berdasarkan data laman resmi Bank OCBC NISP Jumat (1/11/2024), nama Lo Kheng Hong muncul di daftar 10 besar pemegang saham NISP sampai dengan 30 September 2024.

Secara terperinci, Lo Kheng Hong memegang 122,07 juta lembar saham NISP atau setara dengan 0,53%. Kepemilikan itu membuatnya menempati posisi kedelapan di daftar pemegang saham terbesar Bank OCBC NISP.

Sebagaimana diketahui, Bank OCBC NISP melaporkan raihanlaba bersihsenilai Rp3,8 triliun per kuartal III/2024 atau per akhir September 2024.

Nilai tersebut naik 25% secara tahunan (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang senilai Rp3,1 triliun.

Presiden Direktur OCBC Parwati Surjaudaja mengatakan pertumbuhan laba bersih sebesar 25% YoY didorong oleh pendapatan bunga bersih yang naik sebesar 10% YoY, seiring dengan penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

“Memasuki kuartal ketiga tahun ini, bank semakin tangguh dengan mencatatkan kinerja yang tumbuh secara konsisten. Pertumbuhan aset yang mencapai 16% dan dana pihak ketiga sebesar 8% mencerminkan kepercayaan nasabah yang semakin besar terhadap OCBC," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Pada periode yang sama, rasio kredit bermasalah (NPL) bruto danloan at riskmasing-masing turun sebesar 0,1% dan 0,2%, sehingga menjadi 1,8% dan 5.6% pada kuartal ketiga tahun ini.

Dari sisi penyaluran dana, kredit ritel tumbuh sebesar Rp10,6 triliun atau 21% YoY dan kredit perbankan bisnis tumbuh sebesar Rp6,4 triliun atau 7% YoY.

Selain itu,return on equity(ROE) meningkat menjadi 13,9%. Kondisi likuiditas OCBC juga tercatat sehat dengan Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 259,5%, jauh di atas ketentuan regulator.

Dari sisi pembiayaan, per 30 September 2024, Bank telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) sebesar Rp35,54 triliun, di mana 45,3% di antaranya merupakan penyaluran dalam bentuksustainability-linked loandangreen financing.

Jumlah transaksi OCBC melaluie-channel,baik untuk individu dan bisnis juga terus meningkat, dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 58% YoY.

Pengguna aktif individuinternet bankingdan OCBC Mobile meningkat sebesar 30% YoY, sedangkan pengguna OCBC Business Mobile untuk nasabah korporasi mengalami peningkatan jumlah pengguna sebesar 30% YoY dan jumlah transaksinya meningkat sebesar 64% YoY.

Parwati melanjutkan dengan penurunan suku bunga BI baru-baru ini, diharapkan membuka ruang bagi perseroan untuk mengakselerasi pertumbuhan kredit dalam membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Tentunya, dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, OCBC terus berkomitmen untuk mendukung aspirasi nasabah baik individu dan bisnis,” ujarnya.

Sepanjang kuartal ketiga 2024, OCBC telah mencapai berbagaimilestonedalam usaha untuk terus memberikan layanan yang komprehensif bagi nasabah.

Per tanggal 1 September 2024, penggabungan (merger) antara PT Bank Commonwealth menjadi bagian dari Bank OCBC NISP telah efektif, setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan persetujuan tersebut, kedua bank sudah menjadi satu di bawah entitas PT Bank OCBC NISP Tbk. dan nasabah Bank Commonwealth secara otomatis beralih menjadi nasabah OCBC.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Perekonomian Indonesia tak terlepas dari adanya peran industri perbankan. Apakah detikers tau bank mana saja yang berdiri paling lama di Indonesia?

Menilik data BPS per 1 Maret 2024, jumlah bank umum di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 105. Dari jumlah tersebut, ternyata masih ada bank yang didirikan sejak zaman penjajahan kolonial Belanda.

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi salah satu bank tertua di Indonesia. Melansir laman resmi OCBC NISP terdapat 5 bank tertua di Indonesia, berikut daftar urutan bank tertua di Indonesia :

5 Bank Tertua di Indonesia

1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI)

BRI sebagai salah satu bank BUMN merupakan bank tertua di Indonesia yang mana hingga hari ini masih kokoh menjadi salah satu Bank terbesar di Indonesia.

Bank BRI sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang berdiri pada tahun 1895. Mulanya, BRI bernama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden yang artinya Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto.

BRI sejak awal berdirinya ini menyasar pasar pada segmen usaha rakyat kecil atau UMKM. Pada semester I 2024 BRI total aset BRI tumbuh 9,45% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 1.997,37 triliun.

2. PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN)

BTN sebagai bank BUMN ini mulanya didirikan sejak zaman Hindia Belanda yakni pada tahun 1897 di kawasan Gambir dengan nama Postspaat Bank.

Pada tahun 1963 namanya berganti seperti sekarang ini dan tepat pada tahun 1974 bank ini ditugaskan Bank Indonesia untuk fokus sebagai penyalur kredit kepemilikan rumah (KPR)

Pada kuartal I 2024, BTN memiliki Aset sebesar Rp 454 triliun per Maret 2024.

3. Bank Woori Saudara Tbk

Bank ini didirikan pada tahun 1906 oleh sepuluh saudara yang merupakan pedagang di Pasar Baru Bandung. Namun, baru pada tahun 1913 bank ini memperoleh status sebagai badan hukum "Vereeniging."

Pada tahun 1974, bank ini bertransformasi menjadi badan hukum perseroan terbatas dengan nama PT Bank Tabungan Himpunan Saudara 1906, yang menandakan bahwa bank ini resmi berstatus sebagai bank umum.

Selanjutnya, pada tahun 2014, bank ini melakukan kerja sama strategis dengan Woori Bank Korea dan PT Bank Woori Indonesia, yang merupakan anak perusahaan Woori Bank Korea di Indonesia.

4. PT Bank QNB Kesawan Tbk

Bank yang didirikan pada tahun 1913 ini awalnya bernama NV Chunghwa Shangyeh Maatschappij atau The Chinese Trading Company Limited.

Pada awal pendiriannya, bank ini berfokus pada bisnis simpan pinjam. Barulah pada tahun 1958, bank ini berstatus sebagai bank umum. Pada tahun 1962, perusahaan resmi menjadi perseroan terbatas dan berganti nama menjadi PT Bank Chunghwa Shangyeh.

Kemudian, pada tahun 1965, bank ini berubah nama lagi menjadi PT Bank Kesawan. Pada tahun 2014, bank ini diakuisisi oleh Qatar National Bank (QNB) dan resmi beroperasi sebagai PT Bank QNB Kesawan Tbk, hingga akhirnya berganti nama menjadi PT Bank QNB Indonesia Tbk seiring dengan peningkatan kepemilikan saham mayoritas.

5. PT Bank OCBC NISP Tbk.

Bank ini didirikan pada 4 April 1941 di Bandung dengan nama NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank, OCBC NISP memperoleh status bank devisa pada tahun 1990.

Pada tahun 2005, OCBC Bank Singapura menjadi pemegang saham mayoritas setelah melakukan akuisisi dan penawaran tender saham publik. Kemudian, pada tahun 2008, Bank NISP berganti nama menjadi Bank OCBC NISP,

Baru pada 2023, nama "OCBC" menjadi sebuah nama dan merek terbaru yaitu Bank OCBC Indonesia.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kasus perselisihan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Bank Commonwealth pasca aksi akuisisi oleh Bank OCBC NISP masih belum selesai hingga saat ini. Bahkan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) bakal menempuh upaya hukum perdata dan pidana untuk memperjuangkan hak pekerja yang tidak diberikan.

Pasalnya dari 1.146 pekerja yang di-PHK, masih ada 8 orang pekerja yang menolak proses PHK secara sepihak, karena dalam hal ini selama proses skorsing sejak 29 Agutus 2024, banyak hak-hak pekerja yang tidak diberikan secara penuh oleh perusahaan.

Padahal sejak 1 September 2024 lalu operasionaliasi Bank Commonwealth telah berhenti, dan saat ini diambil alih oleh OCBC. OPSI mengatakan, harusnya dengan demikian segala sesuatu hal yang berasal dari bank sebelumnya, maka berpindah ke pihak OCBC sebagaimana aturannya, termasuk status kepegawaian dari 8 pekerja yang dianggap saat ini adalah karyawan OCBC NISP.

Beberapa hak normatif pekerja yang dinegosiasikan oleh OCBC adalah hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang tidak lagi didaftarkan sebagai pekerja penerima upah (PPU). Adapun sikap Manajemen OCBC tersebut disampaikan dan ditegaskan oleh kuasa hukum Perusahaan pada pertemuan bipartite Selasa tanggal 24 September 2024 lalu.

"Kami tegas menolak sikap Manajemen OCBC tersebut karena sudah menyalahi hukum positif yang berlaku. OCBC tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU tetapi meminta para pekerja untuk mendaftarkan sendiri sebagai peserta bukan penerima upah (PBPU) atau yang biasa disebut sebagai peserta mandiri. Tentunya dengan sikap Manajemen OCBC ini maka para pekerja serta kedua Institusi BPJS akan dirugikan,” ungkap Saepul Tavip, Presiden Dewan Eksekutif Nasional OPSI dikutip dalam siaran pers, Kamis (26/9).

Lebih jauh OPSI menjelaskan beberapa hal yang dianggap menyalahi hukum. Pertama, untuk kepesertaan di Program JKN, pihak Perusahaan tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU yang wajib membayar iuran 5% ke BPJS Kesehatan (pihak Perusahaan membayar 4% dan pekerja 1% dari maksimal upah Rp 12 juta), namun Perusahaan hanya membayar 4% kewajiban iurannya kepada para pekerja, dan pekerja disuruh mendaftar sebagai peserta mandiri.

Tindakan Manajemen ini sudah menyalahi regulasi UU SJSN dan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Program JKN, yang mewajibkan Perusahaan mendaftarkan pekerjanya sebagai PPU. Dengan tindakan manajemen ini maka pekerja dan keluarganya akan dirugikan, termasuk BPJS Kesehatan.

Dengan kepesertaan PPU di BPJS Kesehatan maka pekerja akan tetap menjadi peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang elibible. Namun bila peserta sebagai PBPU atau mandiri maka ke-8 pekerja akan tidak menjadi peserta JKP lagi. Dampaknya ketika nanti PHK sudah selesai prosesnya, pekerja tidak berhak atas 3 manfaat program JKP yaitu uang tunai maksimal 6 bulan, manfaat pelatihan, dan manfaat informasi pasar kerja.

Kedua, untuk jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, pihak Perusahaan pun juga tidak mau mendaftarkan ke-8 pekerja sebagai PPU tetapi disuruh mendaftar sendiri sebagai PBPU (mandiri) walaupun kewajiban iuran Perusahaan ditransfer ke rekening pekerja.

Tindakan Manajemen ini pun dianggap sangat merugikan pekerja dan keluarganya serta merugikan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan menjadi PBPU (Mandiri) maka ke-8 pekerja tidak dapat melanjutkan kepesertaan JP dan JKP.

Sementara dengan menjadi peserta mandiri di program JKK, JKm dan JHT maka pekerja tidak terdaftar lagi sebagai peserta JKP yang eligible sehingga ketika PHK selesai mereka tidak mendapatkan manfaat JKP.

Dana Tabungan pekerja pun di Program JHT yang seharusnya ditambah tiap bulan sebesar 5,7% dari upah riil maka dengan menjadi peserta mandiri Tabungan peserta akan menjadi jauh lebih sedikit yang ditabung di Program JHT.

Bahwa faktanya para pekerja mendapatkan surat skorsing dan tetap mendapatkan upah, dan oleh karenanya ke-8 pekerja tersebut secara hukum WAJIB terdaftar sebagai PPU di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan mengacu pada dasar hukum UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta regulasi turunannya yaitu Perpres No. 82 Than 2018 tentang JKN, PP no. 44 tahun 2015 tentang JKK-JKm, PP No. 45 Tahun 2015 tentang JP, PP No. 46 Tahun 2015 tentang JHT, dan PP No. 37 tahun 2021 tentang JKP.

Selain bentuk-bentuk pelanggaran di atas, terjadi juga pelanggaran terhadap suku bunga pinjaman karyawan yang semula hanya 3,75%, saat ini berubah menjadi 14,25% per anum. Padahal sudah disepakati bahwa suku bunga pinjaman tidak berubah. Jelas ini merupakan indikasi tindak pidana penggelapan. Belum lagi dengan bonus kinerja yang tidak diberikan serta hilangnya sejumlah tunjangan tetap yang biasanya diterima oleh para Pekerja tersebut.

”Dengan tindakan sepihak dari Manajemen PT. Bank OCBC NISP ini maka kami akan menempuh upaya hukum perdata dan pidana,” ungkap Timbul.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kasus perselisihan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Bank Commonwealth pasca aksi akuisisi oleh Bank OCBC NISP masih belum selesai hingga saat ini. Bahkan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) bakal menempuh upaya hukum perdata dan pidana untuk memperjuangkan hak pekerja yang tidak diberikan.

Pasalnya dari 1.146 pekerja yang di-PHK, masih ada 8 orang pekerja yang menolak proses PHK secara sepihak, karena dalam hal ini selama proses skorsing sejak 29 Agutus 2024, banyak hak-hak pekerja yang tidak diberikan secara penuh oleh perusahaan.

Padahal sejak 1 September 2024 lalu operasionaliasi Bank Commonwealth telah berhenti, dan saat ini diambil alih oleh OCBC. OPSI mengatakan, harusnya dengan demikian segala sesuatu hal yang berasal dari bank sebelumnya, maka berpindah ke pihak OCBC sebagaimana aturannya, termasuk status kepegawaian dari 8 pekerja yang dianggap saat ini adalah karyawan OCBC NISP.

Beberapa hak normatif pekerja yang dinegosiasikan oleh OCBC adalah hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang tidak lagi didaftarkan sebagai pekerja penerima upah (PPU). Adapun sikap Manajemen OCBC tersebut disampaikan dan ditegaskan oleh kuasa hukum Perusahaan pada pertemuan bipartite Selasa tanggal 24 September 2024 lalu.

"Kami tegas menolak sikap Manajemen OCBC tersebut karena sudah menyalahi hukum positif yang berlaku. OCBC tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU tetapi meminta para pekerja untuk mendaftarkan sendiri sebagai peserta bukan penerima upah (PBPU) atau yang biasa disebut sebagai peserta mandiri. Tentunya dengan sikap Manajemen OCBC ini maka para pekerja serta kedua Institusi BPJS akan dirugikan,” ungkap Saepul Tavip, Presiden Dewan Eksekutif Nasional OPSI dikutip dalam siaran pers, Kamis (26/9).

Lebih jauh OPSI menjelaskan beberapa hal yang dianggap menyalahi hukum. Pertama, untuk kepesertaan di Program JKN, pihak Perusahaan tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU yang wajib membayar iuran 5% ke BPJS Kesehatan (pihak Perusahaan membayar 4% dan pekerja 1% dari maksimal upah Rp 12 juta), namun Perusahaan hanya membayar 4% kewajiban iurannya kepada para pekerja, dan pekerja disuruh mendaftar sebagai peserta mandiri.

Tindakan Manajemen ini sudah menyalahi regulasi UU SJSN dan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Program JKN, yang mewajibkan Perusahaan mendaftarkan pekerjanya sebagai PPU. Dengan tindakan manajemen ini maka pekerja dan keluarganya akan dirugikan, termasuk BPJS Kesehatan.

Dengan kepesertaan PPU di BPJS Kesehatan maka pekerja akan tetap menjadi peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang elibible. Namun bila peserta sebagai PBPU atau mandiri maka ke-8 pekerja akan tidak menjadi peserta JKP lagi. Dampaknya ketika nanti PHK sudah selesai prosesnya, pekerja tidak berhak atas 3 manfaat program JKP yaitu uang tunai maksimal 6 bulan, manfaat pelatihan, dan manfaat informasi pasar kerja.

Kedua, untuk jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, pihak Perusahaan pun juga tidak mau mendaftarkan ke-8 pekerja sebagai PPU tetapi disuruh mendaftar sendiri sebagai PBPU (mandiri) walaupun kewajiban iuran Perusahaan ditransfer ke rekening pekerja.

Tindakan Manajemen ini pun dianggap sangat merugikan pekerja dan keluarganya serta merugikan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan menjadi PBPU (Mandiri) maka ke-8 pekerja tidak dapat melanjutkan kepesertaan JP dan JKP.

Sementara dengan menjadi peserta mandiri di program JKK, JKm dan JHT maka pekerja tidak terdaftar lagi sebagai peserta JKP yang eligible sehingga ketika PHK selesai mereka tidak mendapatkan manfaat JKP.

Dana Tabungan pekerja pun di Program JHT yang seharusnya ditambah tiap bulan sebesar 5,7% dari upah riil maka dengan menjadi peserta mandiri Tabungan peserta akan menjadi jauh lebih sedikit yang ditabung di Program JHT.

Bahwa faktanya para pekerja mendapatkan surat skorsing dan tetap mendapatkan upah, dan oleh karenanya ke-8 pekerja tersebut secara hukum WAJIB terdaftar sebagai PPU di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan mengacu pada dasar hukum UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta regulasi turunannya yaitu Perpres No. 82 Than 2018 tentang JKN, PP no. 44 tahun 2015 tentang JKK-JKm, PP No. 45 Tahun 2015 tentang JP, PP No. 46 Tahun 2015 tentang JHT, dan PP No. 37 tahun 2021 tentang JKP.

Selain bentuk-bentuk pelanggaran di atas, terjadi juga pelanggaran terhadap suku bunga pinjaman karyawan yang semula hanya 3,75%, saat ini berubah menjadi 14,25% per anum. Padahal sudah disepakati bahwa suku bunga pinjaman tidak berubah. Jelas ini merupakan indikasi tindak pidana penggelapan. Belum lagi dengan bonus kinerja yang tidak diberikan serta hilangnya sejumlah tunjangan tetap yang biasanya diterima oleh para Pekerja tersebut.

”Dengan tindakan sepihak dari Manajemen PT. Bank OCBC NISP ini maka kami akan menempuh upaya hukum perdata dan pidana,” ungkap Timbul.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kiprah PT Bank Commomwealth di Indonesia telah resmi berakhir. Bank asal Australia tersebut kini menjadi menjadi bagian dari PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) per 1 September 2024.

Penggabungan tersebut pun telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, nasabah PT Bank Commonwealth secara otomatis beralih menjadi nasabah OCBC. Ke depannya, nasabah dapat bertransaksi di cabang OCBC seluruh Indonesia, dan melalui kanal digital OCBC baik untuk kebutuhan individual maupun bisnis.

Presiden Direktur OCBC Parwati Surjaudaja menegaskan efektifnya penggabungan ini menandai awal baru bagi kedua entitas yang kini bersatu sebagai kesatuan yang lebih solid dan semakin tangguh.

Dengan menyatukan kekuatan yang dimiliki, OCBC siap melayani basis nasabah yang lebih luas dengan solusi perbankan yang semakin komprehensif di Indonesia, digabungkan dengan kapabilitas OCBC di kawasan ASEAN, Greater China, dan wilayah lainnya.

“Kami mengucapkan selamat bergabung kepada nasabah OCBC yang baru, dan terima kasih atas kepercayaannya kepada OCBC,” ujar Parwati dalam keterangan resminya, Senin (2/8).

Untuk menyegarkan ingatan, kabar OCBC akuisisi Bank Commonwealth tersiar pada 16 November 2023. Kala itu, OCBC menandatangani perjanjian akan mengakuisisi 99% saham milik Commonwealth Bank of Australia (CBA).

Adapun, penjualan kepemilikan saham CBA di Bank Commonwealth sejalan dengan strategi CBA untuk menjadi lebih efisien dan lebih baik dengan berfokus pada bisnis domestik di Australia dan Selandia Baru.

Hal ini juga mengikuti penjualan beberapa saham international, termasuk PT Commonwealth Life di Indonesia, BoCommLife, dan 10% saham di Bank Hangzhou di China.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) yang digelar pada Jumat (2/8) telah menyetujui rencana penggabungan usaha dengan PT Bank Commonwealth.

Sebagai salah satu dari 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia, merger ini merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh OCBC untuk terus tumbuh menjadi bank swasta terkemuka di Indonesia.

“Kami percaya penggabungan ini akan membawa sinergi. Dengan menyatukan kekuatan yang dimiliki, OCBC siap melayani basis nasabah yang lebih luas dengan solusi perbankan yang lebih komprehensif,” ungkap Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur OCBC NISP dalam siaran pers, Jumat (2/8).

Sesuai dengan undang-undang, pemegang saham berhak untuk meminta kepada perusahaan untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila yang pemegang saham yang bersangkutan tidak menyetujui aksi korporasi, termasuk merger atawa penggabungan.

Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada Jumat (2/8), para pemegang saham NISP diberikan kesempatan agar sahamnya dibeli kembali oleh NISP dengan persyaratan:

1. tercatat dalam daftar pemegang saham NISP pada tanggal 10 Juli 2024, satu hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB
2. telah memberikan suara tidak setuju dalam RUPSLB dalam agenda merger
3. menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham disertai dokumen bukti kepemilikan yang sah atas saham NISP dan bukti yang cukup bahwa penggabungan ini merupakan pemegang saham yang bersangkutan atau merugikan perusahaan, selambatnya pada 9 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB.

Pemohon yang meminta sahamnya dibeli kembali tetapi tidak memenuhi tiga ketentuan tersebut, tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli kembali.

Pemegang saham yang hendak menjual sahamnya, harus menyerahkan formulir paling lambat pada 9 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB. Sementara perkiraan tanggal pembayaran hasil buyback akan dilaksanakan pada 6 September 2024 atau tanggal lain, tunduk pada tanggal efektif penggabungan.

NISP menetapkan harga Rp 1.230 per saham pembelian kembali bagi pemegang saham yang berniat menjual sahamnya. Ini adalah harga rata-rata penutupan perdagangan saham NISP selama 90 hari kalender sebelum tanggal pengumuman tambahan informasi rencana merger pada 31 Juli 2024.

Jumat (2/8), harga saham NISP berada di Rp 1.340 per saham.

Parwati menyebut, merger ini juga diharapkan dapat memperluas akses bagi nasabah PTBC terhadap jaringan luas dan kapabilitas OCBC di kawasan ASEAN, Greater China, dan wilayah lainnya, terutama dalam layanan corporate banking.

Adapun integrasi nasabah ritel dan UKM PTBC akan menguatkan posisi pasar OCBC, memperbesar portfolio, dan mengukuhkan OCBC menjadi salah satu bank swasta terdepan di Indonesia.

Dengan jaringan yang kini mencakup lebih dari 200 cabang di kota-kota besar Indonesia, OCBC berkomitmen untuk memajukan layanan perbankan ritel dan UKM serta memperkuat posisi strategis dalam pasar yang ditargetkan.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) mendapatkan restu dari pemegang saham untuk melakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT Bank Commonwealth (PTBC). Hal ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berlangsung di OCBC Tower, Jakarta pada Jumat 2 Agustus 2024.

Dalam rinciannya, RUPSLB ini juga memberi persetujuan pada seluruh mata acara yang diajukan, mencakup Persetujuan Penggabungan PTBC dengan OCBC, di mana OCBC akan menjadi bank penerima Penggabungan, termasuk menyetujui Rancangan Penggabungan dan Konsep Akta Penggabungan.

RUPSLB juga memberi persetujuan Pengkinian Rencana Resolusi sehubungan dengan telah dilaksanakan pengambilalihan PTBC oleh OCBC; Perubahan Anggaran Dasar OCBC dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Syariah.

Selanjutnya, RUPSLB juga menyetujui Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah OCBC, yaitu mengangkat Bapak Jaenal Effendi sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah OCBC efektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Sebagai salah satu dari 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia, merger ini merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh OCBC untuk terus tumbuh menjadi Bank swasta terkemuka di Indonesia.

Merger ini juga mencerminkan komitmen dalam peningkatan layanan Nasabah dan pemanfaatan peluang yang ada di pasar perbankan nasional. Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur OCBC, menyampaikan optimisme atas merger ini.

“Kami percaya penggabungan ini akan membawa sinergi. Dengan menyatukan kekuatan yang dimiliki, OCBC siap melayani basis nasabah yang lebih luas dengan solusi perbankan yang lebih komprehensif,” ungkap Parwati dalam keterangan resminya, Jumat (2/8).

Lebih lanjut Parwati menyebut, merger ini juga diharapkan dapat memperluas akses bagi nasabah PTBC terhadap jaringan luas dan kapabilitas OCBC di kawasan ASEAN, Greater China, dan wilayah lainnya, terutama dalam layanan corporate banking.

Adapun integrasi nasabah ritel dan UKM PTBC akan menguatkan posisi pasar OCBC, memperbesar portfolio, dan mengukuhkan OCBC menjadi salah satu bank swasta terdepan di Indonesia.

Dengan jaringan yang kini mencakup lebih dari 200 cabang di kota-kota besar Indonesia, OCBC berkomitmen untuk memajukan layanan perbankan ritel dan UKM serta memperkuat posisi strategis dalam pasar yang ditargetkan.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) atau OCBC berhasil mendulang pertumbuhan kinerja moncer pada semester I-2024. Hal ini terlihat dari pertumbuhan laba, kredit, hingga pendanaan yang tumbuh dua digit.
"Di tengah tantangan kondisi ekonomi hingga saat ini, kinerja Bank tetap tumbuh baik. Hal ini terlihat dari laba bersih bank yang naik sebesar 16% menjadi Rp 2,4 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 2,1 triliun," ungkapParwati Surjaudaja, Presiden Direktur OCBC dalam keterangan resminya, Rabu (31/7).
Selain itu, Return on Equity (ROE) meningkat menjadi 13,3%. Kondisi likuiditas Bank juga tercatat sehat dengan Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 225,7%, di atas ketentuan regulator.
Parwati menyebut secara umum, pertumbuhan laba bersih terutama didorong oleh naiknya pendapatan bunga bersih sebesar 7% YoY, seiring dengan pertumbuhan penyaluran kredit dan penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan sebesar 116% yang terutama didorong oleh membaiknya kualitas kredit.

Reporter: Adrianus Octaviano, Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasca PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) melakukan akuisisi PT Bank Commonwealth, dampak adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan Bank Commonwealth tampaknya tak terhindarkan. Regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun turut buka suara.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bilang bahwa terkait hal tersebut sejatinya merupakan bagian dari bisnis. Di mana, proses pengalihan seperti merger memang bukan sesuatu yang sederhana dilakukan.

“Saya kira itu hanya tinggal negosiasi lah,” ujar Dian, Senin (30/7).

Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa ada beberapa kondisi yang menyebabkan adanya PHK ketika sebuah bank melakukan merger. Di antaranya adalah perbedaan remunerasi yang ada di antara bank sebelum penggabungan dan bank setelah penggabungan.

Tak hanya itu, perbedaan kultur korporasi dari masing-masing bank juga bisa menjadi alasan adanya PHK tersebut. Namun, untuk saat ini, Dian bilang melihat kasus terkait karyawan Bank Commonwealth ini belum merupakan sesuatu yang serius.

“Tentu saja nanti bila dirasa perlu nanti kita juga mungkin akan informasikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) yang merupakan induk serikat pekerja Bank Commonwealth, telah berdiskusi dengan manajemen bank. Dalam diskusi tersebut, diputuskan bahwa karyawan yang terkena PHK akan mendapatkan kompensasi berupa uang pesangon.

Namun, kompensasi ini akan diambil dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang merupakan hak karyawan sejak lama sebelum adanya keputusan akuisisi.

Keputusan manajemen untuk menggabungkan DPLK dengan uang pesangon ini dianggap merugikan para pekerja, meskipun hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021.

Presiden Dewan Eksekutif Nasional OPSI Saepul Tavip menegaskan bahwa jika DPLK ingin dijadikan bagian dari pembayaran uang pesangon, perhitungannya harus dimulai dari tahun 2021 sejak aturan tersebut diterbitkan.

"Itupun tidak termasuk dana pengembangannya, karena berdasarkan PP No 35 Tahun 2021, hanya iuran yang diperhitungkan, tidak termasuk dana hasil pengembangannya," katanya.

Ia juga menyoroti besaran upah karyawan yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan hak-hak lainnya yang tidak memasukkan komponen tunjangan tetap, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) resmi mengakuisisi 99% saham PT Bank Commonwealth tahun ini. Aksi korporasi ini membawa dampak signifikan bagi karyawan Bank Commonwealth.

Presiden Dewan Eksekutif Nasional Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saepul Tavip, mengungkapkan sebanyak 1.146 karyawan Bank Commonwealth berpotensi mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat akuisisi tersebut.

"Karena bank ini diakuisisi, otomatis semuanya akan di-PHK, ada 1.146 karyawan," jelas Saepul dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/7).

Saepul menambahkan bahwa keputusan PHK ini telah dikonfirmasi langsung oleh Bank Commonwealth. Namun, kebijakan ini dianggap sepihak dan tidak transparan, menimbulkan kegelisahan di kalangan karyawan.

"Ketidaktransparanan tersebut menimbulkan kekagetan dan keresahan di kalangan karyawan," ujarnya.

OPSI, sebagai induk serikat pekerja Bank Commonwealth, telah berdiskusi dengan manajemen bank. Dalam diskusi tersebut, diputuskan bahwa karyawan yang terkena PHK akan mendapatkan kompensasi berupa uang pesangon.

Namun, kompensasi ini akan diambil dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang merupakan hak karyawan sejak lama sebelum adanya keputusan akuisisi.

Keputusan manajemen untuk menggabungkan DPLK dengan uang pesangon ini dianggap merugikan para pekerja, meskipun hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021.

Saepul menegaskan bahwa jika DPLK ingin dijadikan bagian dari pembayaran uang pesangon, perhitungannya harus dimulai dari tahun 2021 sejak aturan tersebut diterbitkan.

"Itupun tidak termasuk dana pengembangannya, karena berdasarkan PP No 35 Tahun 2021, hanya iuran yang diperhitungkan, tidak termasuk dana hasil pengembangannya," katanya.

Ia juga menyoroti besaran upah karyawan yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan hak-hak lainnya yang tidak memasukkan komponen tunjangan tetap, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, manajemen OCBC NISP menargetkan proses akuisisi ini akan rampung tahun ini. Presiden Direktur OCBC, Parwati Surjaudaja, menjelaskan bahwa proses akuisisi akan selesai pada kuartal II/2024, diikuti dengan penggabungan atau merger yang ditargetkan selesai pada semester II/2024.

"Akuisisi ini nantinya dilanjutkan penggabungan di separuh kedua tahun ini dan sinergi bakal terlihat setelah penggabungan tersebut,” ujar Parwati dalam konferensi pers, Senin (18/3).

Saat ini, OCBC NISP masih berfokus pada proses akuisisi yang masih tahap awal. Belum ada rencana bisnis bank yang detail setelah penggabungan terjadi, tetapi Parwati menegaskan bahwa penggabungan ini merupakan upaya jangka panjang bagi bank.

Proses akuisisi PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) terhadap 99% saham PT Bank Commonwealth (PTBC) disebut-sebut akan membuat terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 1.146 karyawan. Diketahui proses akuisisi senilai Rp 2,2 triliun itu telah berlangsung sejak 1 Mei 2024.

Informasi ini diungkapkan oleh Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI). OPSI menilai bahwa sejak awal proses akuisisi dilakukan, tidak ada transparansi. Dalam hal ini, tidak melibatkan Serikat Karyawan Bank Commonwealth yang berafiliasi ke OPSI.

"Para karyawan secara tiba-tiba diberi tahu pada tanggal 16 November 2023 bahwa Bank Commonwealth akan diakuisisi oleh PT Bank OCBC NISP. Ketidaktransparanan tersebut menimbulkan kekagetan dan keresahan di kalangan karyawan. Terlebih ketika itu tidak ada kejelasan dan penjelasan mengenai kelangsungan kerja, nasib dan masa depan karyawan," kata Jenderal OPSI Timboel Siregar dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (24/7/2024).

Barulah kemudian Manajemen Bank Commonwealth menyatakan akan mem-PHK seluruh karyawan dan menawarkan nilai kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

"Dalam perkembangannya, manajemen Bank Commonwealth ternyata menetapkan bahwa DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan), yang sesungguhnya sudah menjadi hak karyawan sejak lama, sebelum akuisisi, akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon," ujarnya.

Padahal, menurutnya ketentuan tentang DPLK sebagai bagian dari uang pesangon tersebut baru lahir melalui Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Menurut Timboel, aturan ini tidak berlaku surut.

"Lagi pula, dari kepanjangannya saja, DPLK adalah uang pensiun, bukan uang pesangon. Sehingga tidak bisa dicampuradukkan dengan uang pesangon. Mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon jelas-jelas sangat merugikan karyawan. Kalaupun DPLK mau dijadikan bagian dari pembayaran uang pesangon, maka penghitungannya harus dimulai dari tahun 2021," kata dia.

Oleh karena itu, OPSI mendesak manajemen PTBC untuk memisahkan DPLK (sebagai uang pensiun yang sudah menjadi hak karyawan sejak sebelum terjadi akuisisi) dari perhitungan paket pesangon dan hak-hak lainnya, setidak-tidaknya dari tahun 2021 ke belakang (sebelum berlaku PP No.35 tahun 2021).

OPSI juga mendesak kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk turun tangan. Dalam hal ini, agar tidak begitu saja memberikan izin dan kemudahan dalam proses akuisisi ini selama permasalahan ketenagakerjaan di atas belum memiliki titik temu/solusi.

Selain itu, pihaknya juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI c/q. Direktorat Jenderal Pengawasan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan guna memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak hukum pekerja di Bank tersebut.

Terakhir, OPSI mendesak kepada PT Bank OCBC NISP untuk mensyaratkan adanya penyelesaian yang tuntas atas permasalahan di atas sebelum benar-benar melakukan akuisisi terhadap PT Bank Commonwealth.

Proses akuisisi PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) terhadap 99% saham PT Bank Commonwealth (PTBC) disebut-sebut akan membuat terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 1.146 karyawan. Diketahui proses akuisisi senilai Rp 2,2 triliun itu telah berlangsung sejak 1 Mei 2024.

Informasi ini diungkapkan oleh Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI). OPSI menilai bahwa sejak awal proses akuisisi dilakukan, tidak ada transparansi. Dalam hal ini, tidak melibatkan Serikat Karyawan Bank Commonwealth yang berafiliasi ke OPSI.

"Para karyawan secara tiba-tiba diberi tahu pada tanggal 16 November 2023 bahwa Bank Commonwealth akan diakuisisi oleh PT Bank OCBC NISP. Ketidaktransparanan tersebut menimbulkan kekagetan dan keresahan di kalangan karyawan. Terlebih ketika itu tidak ada kejelasan dan penjelasan mengenai kelangsungan kerja, nasib dan masa depan karyawan," kata Jenderal OPSI Timboel Siregar dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (24/7/2024).

Barulah kemudian Manajemen Bank Commonwealth menyatakan akan mem-PHK seluruh karyawan dan menawarkan nilai kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

"Dalam perkembangannya, manajemen Bank Commonwealth ternyata menetapkan bahwa DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan), yang sesungguhnya sudah menjadi hak karyawan sejak lama, sebelum akuisisi, akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon," ujarnya.

Padahal, menurutnya ketentuan tentang DPLK sebagai bagian dari uang pesangon tersebut baru lahir melalui Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Menurut Timboel, aturan ini tidak berlaku surut.

"Lagi pula, dari kepanjangannya saja, DPLK adalah uang pensiun, bukan uang pesangon. Sehingga tidak bisa dicampuradukkan dengan uang pesangon. Mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon jelas-jelas sangat merugikan karyawan. Kalaupun DPLK mau dijadikan bagian dari pembayaran uang pesangon, maka penghitungannya harus dimulai dari tahun 2021," kata dia.

Oleh karena itu, OPSI mendesak manajemen PTBC untuk memisahkan DPLK (sebagai uang pensiun yang sudah menjadi hak karyawan sejak sebelum terjadi akuisisi) dari perhitungan paket pesangon dan hak-hak lainnya, setidak-tidaknya dari tahun 2021 ke belakang (sebelum berlaku PP No.35 tahun 2021).

OPSI juga mendesak kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk turun tangan. Dalam hal ini, agar tidak begitu saja memberikan izin dan kemudahan dalam proses akuisisi ini selama permasalahan ketenagakerjaan di atas belum memiliki titik temu/solusi.

Selain itu, pihaknya juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI c/q. Direktorat Jenderal Pengawasan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan guna memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak hukum pekerja di Bank tersebut.

Terakhir, OPSI mendesak kepada PT Bank OCBC NISP untuk mensyaratkan adanya penyelesaian yang tuntas atas permasalahan di atas sebelum benar-benar melakukan akuisisi terhadap PT Bank Commonwealth.