Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kasus perselisihan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Bank Commonwealth pasca aksi akuisisi oleh Bank OCBC NISP masih belum selesai hingga saat ini. Bahkan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) bakal menempuh upaya hukum perdata dan pidana untuk memperjuangkan hak pekerja yang tidak diberikan.

Pasalnya dari 1.146 pekerja yang di-PHK, masih ada 8 orang pekerja yang menolak proses PHK secara sepihak, karena dalam hal ini selama proses skorsing sejak 29 Agutus 2024, banyak hak-hak pekerja yang tidak diberikan secara penuh oleh perusahaan.

Padahal sejak 1 September 2024 lalu operasionaliasi Bank Commonwealth telah berhenti, dan saat ini diambil alih oleh OCBC. OPSI mengatakan, harusnya dengan demikian segala sesuatu hal yang berasal dari bank sebelumnya, maka berpindah ke pihak OCBC sebagaimana aturannya, termasuk status kepegawaian dari 8 pekerja yang dianggap saat ini adalah karyawan OCBC NISP.

Beberapa hak normatif pekerja yang dinegosiasikan oleh OCBC adalah hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang tidak lagi didaftarkan sebagai pekerja penerima upah (PPU). Adapun sikap Manajemen OCBC tersebut disampaikan dan ditegaskan oleh kuasa hukum Perusahaan pada pertemuan bipartite Selasa tanggal 24 September 2024 lalu.

"Kami tegas menolak sikap Manajemen OCBC tersebut karena sudah menyalahi hukum positif yang berlaku. OCBC tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU tetapi meminta para pekerja untuk mendaftarkan sendiri sebagai peserta bukan penerima upah (PBPU) atau yang biasa disebut sebagai peserta mandiri. Tentunya dengan sikap Manajemen OCBC ini maka para pekerja serta kedua Institusi BPJS akan dirugikan,” ungkap Saepul Tavip, Presiden Dewan Eksekutif Nasional OPSI dikutip dalam siaran pers, Kamis (26/9).

Lebih jauh OPSI menjelaskan beberapa hal yang dianggap menyalahi hukum. Pertama, untuk kepesertaan di Program JKN, pihak Perusahaan tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU yang wajib membayar iuran 5% ke BPJS Kesehatan (pihak Perusahaan membayar 4% dan pekerja 1% dari maksimal upah Rp 12 juta), namun Perusahaan hanya membayar 4% kewajiban iurannya kepada para pekerja, dan pekerja disuruh mendaftar sebagai peserta mandiri.

Tindakan Manajemen ini sudah menyalahi regulasi UU SJSN dan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Program JKN, yang mewajibkan Perusahaan mendaftarkan pekerjanya sebagai PPU. Dengan tindakan manajemen ini maka pekerja dan keluarganya akan dirugikan, termasuk BPJS Kesehatan.

Dengan kepesertaan PPU di BPJS Kesehatan maka pekerja akan tetap menjadi peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang elibible. Namun bila peserta sebagai PBPU atau mandiri maka ke-8 pekerja akan tidak menjadi peserta JKP lagi. Dampaknya ketika nanti PHK sudah selesai prosesnya, pekerja tidak berhak atas 3 manfaat program JKP yaitu uang tunai maksimal 6 bulan, manfaat pelatihan, dan manfaat informasi pasar kerja.

Kedua, untuk jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, pihak Perusahaan pun juga tidak mau mendaftarkan ke-8 pekerja sebagai PPU tetapi disuruh mendaftar sendiri sebagai PBPU (mandiri) walaupun kewajiban iuran Perusahaan ditransfer ke rekening pekerja.

Tindakan Manajemen ini pun dianggap sangat merugikan pekerja dan keluarganya serta merugikan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan menjadi PBPU (Mandiri) maka ke-8 pekerja tidak dapat melanjutkan kepesertaan JP dan JKP.

Sementara dengan menjadi peserta mandiri di program JKK, JKm dan JHT maka pekerja tidak terdaftar lagi sebagai peserta JKP yang eligible sehingga ketika PHK selesai mereka tidak mendapatkan manfaat JKP.

Dana Tabungan pekerja pun di Program JHT yang seharusnya ditambah tiap bulan sebesar 5,7% dari upah riil maka dengan menjadi peserta mandiri Tabungan peserta akan menjadi jauh lebih sedikit yang ditabung di Program JHT.

Bahwa faktanya para pekerja mendapatkan surat skorsing dan tetap mendapatkan upah, dan oleh karenanya ke-8 pekerja tersebut secara hukum WAJIB terdaftar sebagai PPU di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan mengacu pada dasar hukum UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta regulasi turunannya yaitu Perpres No. 82 Than 2018 tentang JKN, PP no. 44 tahun 2015 tentang JKK-JKm, PP No. 45 Tahun 2015 tentang JP, PP No. 46 Tahun 2015 tentang JHT, dan PP No. 37 tahun 2021 tentang JKP.

Selain bentuk-bentuk pelanggaran di atas, terjadi juga pelanggaran terhadap suku bunga pinjaman karyawan yang semula hanya 3,75%, saat ini berubah menjadi 14,25% per anum. Padahal sudah disepakati bahwa suku bunga pinjaman tidak berubah. Jelas ini merupakan indikasi tindak pidana penggelapan. Belum lagi dengan bonus kinerja yang tidak diberikan serta hilangnya sejumlah tunjangan tetap yang biasanya diterima oleh para Pekerja tersebut.

”Dengan tindakan sepihak dari Manajemen PT. Bank OCBC NISP ini maka kami akan menempuh upaya hukum perdata dan pidana,” ungkap Timbul.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kasus perselisihan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Bank Commonwealth pasca aksi akuisisi oleh Bank OCBC NISP masih belum selesai hingga saat ini. Bahkan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) bakal menempuh upaya hukum perdata dan pidana untuk memperjuangkan hak pekerja yang tidak diberikan.

Pasalnya dari 1.146 pekerja yang di-PHK, masih ada 8 orang pekerja yang menolak proses PHK secara sepihak, karena dalam hal ini selama proses skorsing sejak 29 Agutus 2024, banyak hak-hak pekerja yang tidak diberikan secara penuh oleh perusahaan.

Padahal sejak 1 September 2024 lalu operasionaliasi Bank Commonwealth telah berhenti, dan saat ini diambil alih oleh OCBC. OPSI mengatakan, harusnya dengan demikian segala sesuatu hal yang berasal dari bank sebelumnya, maka berpindah ke pihak OCBC sebagaimana aturannya, termasuk status kepegawaian dari 8 pekerja yang dianggap saat ini adalah karyawan OCBC NISP.

Beberapa hak normatif pekerja yang dinegosiasikan oleh OCBC adalah hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang tidak lagi didaftarkan sebagai pekerja penerima upah (PPU). Adapun sikap Manajemen OCBC tersebut disampaikan dan ditegaskan oleh kuasa hukum Perusahaan pada pertemuan bipartite Selasa tanggal 24 September 2024 lalu.

"Kami tegas menolak sikap Manajemen OCBC tersebut karena sudah menyalahi hukum positif yang berlaku. OCBC tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU tetapi meminta para pekerja untuk mendaftarkan sendiri sebagai peserta bukan penerima upah (PBPU) atau yang biasa disebut sebagai peserta mandiri. Tentunya dengan sikap Manajemen OCBC ini maka para pekerja serta kedua Institusi BPJS akan dirugikan,” ungkap Saepul Tavip, Presiden Dewan Eksekutif Nasional OPSI dikutip dalam siaran pers, Kamis (26/9).

Lebih jauh OPSI menjelaskan beberapa hal yang dianggap menyalahi hukum. Pertama, untuk kepesertaan di Program JKN, pihak Perusahaan tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU yang wajib membayar iuran 5% ke BPJS Kesehatan (pihak Perusahaan membayar 4% dan pekerja 1% dari maksimal upah Rp 12 juta), namun Perusahaan hanya membayar 4% kewajiban iurannya kepada para pekerja, dan pekerja disuruh mendaftar sebagai peserta mandiri.

Tindakan Manajemen ini sudah menyalahi regulasi UU SJSN dan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Program JKN, yang mewajibkan Perusahaan mendaftarkan pekerjanya sebagai PPU. Dengan tindakan manajemen ini maka pekerja dan keluarganya akan dirugikan, termasuk BPJS Kesehatan.

Dengan kepesertaan PPU di BPJS Kesehatan maka pekerja akan tetap menjadi peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang elibible. Namun bila peserta sebagai PBPU atau mandiri maka ke-8 pekerja akan tidak menjadi peserta JKP lagi. Dampaknya ketika nanti PHK sudah selesai prosesnya, pekerja tidak berhak atas 3 manfaat program JKP yaitu uang tunai maksimal 6 bulan, manfaat pelatihan, dan manfaat informasi pasar kerja.

Kedua, untuk jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, pihak Perusahaan pun juga tidak mau mendaftarkan ke-8 pekerja sebagai PPU tetapi disuruh mendaftar sendiri sebagai PBPU (mandiri) walaupun kewajiban iuran Perusahaan ditransfer ke rekening pekerja.

Tindakan Manajemen ini pun dianggap sangat merugikan pekerja dan keluarganya serta merugikan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan menjadi PBPU (Mandiri) maka ke-8 pekerja tidak dapat melanjutkan kepesertaan JP dan JKP.

Sementara dengan menjadi peserta mandiri di program JKK, JKm dan JHT maka pekerja tidak terdaftar lagi sebagai peserta JKP yang eligible sehingga ketika PHK selesai mereka tidak mendapatkan manfaat JKP.

Dana Tabungan pekerja pun di Program JHT yang seharusnya ditambah tiap bulan sebesar 5,7% dari upah riil maka dengan menjadi peserta mandiri Tabungan peserta akan menjadi jauh lebih sedikit yang ditabung di Program JHT.

Bahwa faktanya para pekerja mendapatkan surat skorsing dan tetap mendapatkan upah, dan oleh karenanya ke-8 pekerja tersebut secara hukum WAJIB terdaftar sebagai PPU di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan mengacu pada dasar hukum UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta regulasi turunannya yaitu Perpres No. 82 Than 2018 tentang JKN, PP no. 44 tahun 2015 tentang JKK-JKm, PP No. 45 Tahun 2015 tentang JP, PP No. 46 Tahun 2015 tentang JHT, dan PP No. 37 tahun 2021 tentang JKP.

Selain bentuk-bentuk pelanggaran di atas, terjadi juga pelanggaran terhadap suku bunga pinjaman karyawan yang semula hanya 3,75%, saat ini berubah menjadi 14,25% per anum. Padahal sudah disepakati bahwa suku bunga pinjaman tidak berubah. Jelas ini merupakan indikasi tindak pidana penggelapan. Belum lagi dengan bonus kinerja yang tidak diberikan serta hilangnya sejumlah tunjangan tetap yang biasanya diterima oleh para Pekerja tersebut.

”Dengan tindakan sepihak dari Manajemen PT. Bank OCBC NISP ini maka kami akan menempuh upaya hukum perdata dan pidana,” ungkap Timbul.

Penggabungan PT Bank Commonwealth ke dalam PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sejak 1 September 2024, penggabungan ini telah efektif dan kedua bank kini beroperasi sebagai satu entitas di bawah nama PT Bank OCBC NISP Tbk.

"Efektifnya penggabungan ini menandai awal baru bagi kedua entitas yang kini bersatu sebagai kesatuan yang lebih solid dan semakin tangguh. Dengan menyatukan kekuatan yang dimiliki, OCBC siap melayani basis nasabah yang lebih luas dengan solusi perbankan yang semakin komprehensif di Indonesia, digabungkan dengan kapabilitas OCBC di kawasan ASEAN, Greater China, dan wilayah lainnya,” kata Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur OCBC, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Ia mengutarakan bila nasabah PT Bank Commonwealth akan secara otomatis menjadi nasabah OCBC dan dapat melakukan transaksi di seluruh cabang OCBC di Indonesia serta melalui kanal digital OCBC untuk kebutuhan pribadi dan bisnis.

"Kami mengucapkan selamat bergabung kepada nasabah baru dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Kami berkomitmen untuk memastikan transisi berjalan lancar dan memberikan pengalaman perbankan yang komprehensif, sejalan dengan visi kami untuk menjadi mitra tepercaya dalam meningkatkan kualitas hidup,” tutupnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kiprah PT Bank Commomwealth di Indonesia telah resmi berakhir. Bank asal Australia tersebut kini menjadi menjadi bagian dari PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) per 1 September 2024.

Penggabungan tersebut pun telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, nasabah PT Bank Commonwealth secara otomatis beralih menjadi nasabah OCBC. Ke depannya, nasabah dapat bertransaksi di cabang OCBC seluruh Indonesia, dan melalui kanal digital OCBC baik untuk kebutuhan individual maupun bisnis.

Presiden Direktur OCBC Parwati Surjaudaja menegaskan efektifnya penggabungan ini menandai awal baru bagi kedua entitas yang kini bersatu sebagai kesatuan yang lebih solid dan semakin tangguh.

Dengan menyatukan kekuatan yang dimiliki, OCBC siap melayani basis nasabah yang lebih luas dengan solusi perbankan yang semakin komprehensif di Indonesia, digabungkan dengan kapabilitas OCBC di kawasan ASEAN, Greater China, dan wilayah lainnya.

“Kami mengucapkan selamat bergabung kepada nasabah OCBC yang baru, dan terima kasih atas kepercayaannya kepada OCBC,” ujar Parwati dalam keterangan resminya, Senin (2/8).

Untuk menyegarkan ingatan, kabar OCBC akuisisi Bank Commonwealth tersiar pada 16 November 2023. Kala itu, OCBC menandatangani perjanjian akan mengakuisisi 99% saham milik Commonwealth Bank of Australia (CBA).

Adapun, penjualan kepemilikan saham CBA di Bank Commonwealth sejalan dengan strategi CBA untuk menjadi lebih efisien dan lebih baik dengan berfokus pada bisnis domestik di Australia dan Selandia Baru.

Hal ini juga mengikuti penjualan beberapa saham international, termasuk PT Commonwealth Life di Indonesia, BoCommLife, dan 10% saham di Bank Hangzhou di China.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) yang digelar pada Jumat (2/8) telah menyetujui rencana penggabungan usaha dengan PT Bank Commonwealth.

Sebagai salah satu dari 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia, merger ini merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh OCBC untuk terus tumbuh menjadi bank swasta terkemuka di Indonesia.

“Kami percaya penggabungan ini akan membawa sinergi. Dengan menyatukan kekuatan yang dimiliki, OCBC siap melayani basis nasabah yang lebih luas dengan solusi perbankan yang lebih komprehensif,” ungkap Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur OCBC NISP dalam siaran pers, Jumat (2/8).

Sesuai dengan undang-undang, pemegang saham berhak untuk meminta kepada perusahaan untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila yang pemegang saham yang bersangkutan tidak menyetujui aksi korporasi, termasuk merger atawa penggabungan.

Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada Jumat (2/8), para pemegang saham NISP diberikan kesempatan agar sahamnya dibeli kembali oleh NISP dengan persyaratan:

1. tercatat dalam daftar pemegang saham NISP pada tanggal 10 Juli 2024, satu hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB
2. telah memberikan suara tidak setuju dalam RUPSLB dalam agenda merger
3. menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham disertai dokumen bukti kepemilikan yang sah atas saham NISP dan bukti yang cukup bahwa penggabungan ini merupakan pemegang saham yang bersangkutan atau merugikan perusahaan, selambatnya pada 9 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB.

Pemohon yang meminta sahamnya dibeli kembali tetapi tidak memenuhi tiga ketentuan tersebut, tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli kembali.

Pemegang saham yang hendak menjual sahamnya, harus menyerahkan formulir paling lambat pada 9 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB. Sementara perkiraan tanggal pembayaran hasil buyback akan dilaksanakan pada 6 September 2024 atau tanggal lain, tunduk pada tanggal efektif penggabungan.

NISP menetapkan harga Rp 1.230 per saham pembelian kembali bagi pemegang saham yang berniat menjual sahamnya. Ini adalah harga rata-rata penutupan perdagangan saham NISP selama 90 hari kalender sebelum tanggal pengumuman tambahan informasi rencana merger pada 31 Juli 2024.

Jumat (2/8), harga saham NISP berada di Rp 1.340 per saham.

Parwati menyebut, merger ini juga diharapkan dapat memperluas akses bagi nasabah PTBC terhadap jaringan luas dan kapabilitas OCBC di kawasan ASEAN, Greater China, dan wilayah lainnya, terutama dalam layanan corporate banking.

Adapun integrasi nasabah ritel dan UKM PTBC akan menguatkan posisi pasar OCBC, memperbesar portfolio, dan mengukuhkan OCBC menjadi salah satu bank swasta terdepan di Indonesia.

Dengan jaringan yang kini mencakup lebih dari 200 cabang di kota-kota besar Indonesia, OCBC berkomitmen untuk memajukan layanan perbankan ritel dan UKM serta memperkuat posisi strategis dalam pasar yang ditargetkan.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) mendapatkan restu dari pemegang saham untuk melakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT Bank Commonwealth (PTBC). Hal ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berlangsung di OCBC Tower, Jakarta pada Jumat 2 Agustus 2024.

Dalam rinciannya, RUPSLB ini juga memberi persetujuan pada seluruh mata acara yang diajukan, mencakup Persetujuan Penggabungan PTBC dengan OCBC, di mana OCBC akan menjadi bank penerima Penggabungan, termasuk menyetujui Rancangan Penggabungan dan Konsep Akta Penggabungan.

RUPSLB juga memberi persetujuan Pengkinian Rencana Resolusi sehubungan dengan telah dilaksanakan pengambilalihan PTBC oleh OCBC; Perubahan Anggaran Dasar OCBC dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Syariah.

Selanjutnya, RUPSLB juga menyetujui Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah OCBC, yaitu mengangkat Bapak Jaenal Effendi sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah OCBC efektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Sebagai salah satu dari 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia, merger ini merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh OCBC untuk terus tumbuh menjadi Bank swasta terkemuka di Indonesia.

Merger ini juga mencerminkan komitmen dalam peningkatan layanan Nasabah dan pemanfaatan peluang yang ada di pasar perbankan nasional. Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur OCBC, menyampaikan optimisme atas merger ini.

“Kami percaya penggabungan ini akan membawa sinergi. Dengan menyatukan kekuatan yang dimiliki, OCBC siap melayani basis nasabah yang lebih luas dengan solusi perbankan yang lebih komprehensif,” ungkap Parwati dalam keterangan resminya, Jumat (2/8).

Lebih lanjut Parwati menyebut, merger ini juga diharapkan dapat memperluas akses bagi nasabah PTBC terhadap jaringan luas dan kapabilitas OCBC di kawasan ASEAN, Greater China, dan wilayah lainnya, terutama dalam layanan corporate banking.

Adapun integrasi nasabah ritel dan UKM PTBC akan menguatkan posisi pasar OCBC, memperbesar portfolio, dan mengukuhkan OCBC menjadi salah satu bank swasta terdepan di Indonesia.

Dengan jaringan yang kini mencakup lebih dari 200 cabang di kota-kota besar Indonesia, OCBC berkomitmen untuk memajukan layanan perbankan ritel dan UKM serta memperkuat posisi strategis dalam pasar yang ditargetkan.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kabar baru datang dari PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) pasca merampungkan proses pengambilalihan 100% saham PT Bank Commonwealth (PTBC) pada 1 Mei lalu. Dalam Waktu dekat OCBC NISP akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk meminta persetujuan rencana penggabungan kedua bank.

Berdasarkan keterangan prospektus OCBC NISP dalam Harian Kontan yang terbit Rabu (31/7), kedua perusahaan termasuk PT Bank Commonwealth, masing-masing telah mendapatkan persertujuan untuk melaksanakan RUPSLB yang direncanakan pada Jumat, 2 Agustus 2024.

“RUPSLB OCBC yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus yang menyetujui rencana penggabungan beserta dokumen-dokumen transaksi sehubungan dengan penggabungan,” tulis perseroan.

Selanjutnya keputusan yang didapat dari RUPSLB OCBC maupun PT Bank Commonwealth nantinya akan dianggap sah telah jika sesuai dengan aturan ketentuan pasal 43 POJK No 15/2020 dan anggaran dasar masing-masing perusahaan.

Setelah diperoleh hasil persetujuan pemegang saham dari kedua perusahaan dalam RUPSLB masing-masing, kemudian akan diajukan permohonan penggabungan kepada OJK DIMB (Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan), untuk kemudian ditandatangani Akta penggabungan OCBC NISP dan PT Bank Commonwealth di hadapan notaris, dan diperolehnya bukti pemberitahuan dari Menkumham atas Akta Penggabungan.

Nantinya pada tanggal efektif penggabungan OCBC NISP akan bertindak sebagai perusahaan yang menerima penggabungan PT Bank Commonwealth sesuai ketentuan Pasal 122 UUPT juncto Pasal 1 angka 5 POK No 41/2019.

Setelah itu penggabungan tersebut efektif , maka asset liabilitas, dan ekuitas dari PT Bank Commonwealth akan beralih hukum kepada OCBC NISP. Dan selanjutnya status badan hukum PT Bank Commonwealth akan berakhir.

Selain itu semua aktifitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, hak dan kewajiban, termasuk dan tidak terbatas berdasarkan perjanjian atau kontrak juga beralih kepada OCBC NISP.

Sebagai informasi, nasabah dan debitur dari kedua bank dianggap setuju, karena setelah diumumkannya rancangan pengabungan di surat kabar masing-masing dimana OCBC NISP pada tanggal 22 Juli, dan PT Bank Commonwealth pada tanggal 24 Juli 2024. Hasilnya tidak ada yang keberatan dalam penggabungan tersebut.

Lebih rinci, berikut prosedur penggabungan OCBC NISP dan PT Bank Commonwealth yang telah melalui berbagai tahapan persyaratan penggabungan.

Dalam rinciannya, Direksi dari OCBC NISP dan PT Bank Commonwealth telah menyusun usulan penggabungan yang masing-masing tertanggal 7 Juni 2024 dan 6 Juni 2024.

Usulan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing Dewan Komisaris kedua bank pada 7 Juni 2024.

Kemudian, para Dewan Komisaris Bersama Direksi dari masing-masing bank menyusun rancangan penggabungan pada tanggal 10 Juni 2024.

Hasil ringkasan rancangan tersebut lalu diumumkan dan dipublikasikan kepada umum. Lalu kemudian diperoleh pernyataan efektif penggabungan dari OJK Pasar Modal, dan diberi izin untuk untuk melaksanakan RUPSLB.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) resmi mengakuisisi 99% saham PT Bank Commonwealth tahun ini. Aksi korporasi ini membawa dampak signifikan bagi karyawan Bank Commonwealth.

Presiden Dewan Eksekutif Nasional Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saepul Tavip, mengungkapkan sebanyak 1.146 karyawan Bank Commonwealth berpotensi mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat akuisisi tersebut.

"Karena bank ini diakuisisi, otomatis semuanya akan di-PHK, ada 1.146 karyawan," jelas Saepul dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/7).

Saepul menambahkan bahwa keputusan PHK ini telah dikonfirmasi langsung oleh Bank Commonwealth. Namun, kebijakan ini dianggap sepihak dan tidak transparan, menimbulkan kegelisahan di kalangan karyawan.

"Ketidaktransparanan tersebut menimbulkan kekagetan dan keresahan di kalangan karyawan," ujarnya.

OPSI, sebagai induk serikat pekerja Bank Commonwealth, telah berdiskusi dengan manajemen bank. Dalam diskusi tersebut, diputuskan bahwa karyawan yang terkena PHK akan mendapatkan kompensasi berupa uang pesangon.

Namun, kompensasi ini akan diambil dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang merupakan hak karyawan sejak lama sebelum adanya keputusan akuisisi.

Keputusan manajemen untuk menggabungkan DPLK dengan uang pesangon ini dianggap merugikan para pekerja, meskipun hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021.

Saepul menegaskan bahwa jika DPLK ingin dijadikan bagian dari pembayaran uang pesangon, perhitungannya harus dimulai dari tahun 2021 sejak aturan tersebut diterbitkan.

"Itupun tidak termasuk dana pengembangannya, karena berdasarkan PP No 35 Tahun 2021, hanya iuran yang diperhitungkan, tidak termasuk dana hasil pengembangannya," katanya.

Ia juga menyoroti besaran upah karyawan yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan hak-hak lainnya yang tidak memasukkan komponen tunjangan tetap, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, manajemen OCBC NISP menargetkan proses akuisisi ini akan rampung tahun ini. Presiden Direktur OCBC, Parwati Surjaudaja, menjelaskan bahwa proses akuisisi akan selesai pada kuartal II/2024, diikuti dengan penggabungan atau merger yang ditargetkan selesai pada semester II/2024.

"Akuisisi ini nantinya dilanjutkan penggabungan di separuh kedua tahun ini dan sinergi bakal terlihat setelah penggabungan tersebut,” ujar Parwati dalam konferensi pers, Senin (18/3).

Saat ini, OCBC NISP masih berfokus pada proses akuisisi yang masih tahap awal. Belum ada rencana bisnis bank yang detail setelah penggabungan terjadi, tetapi Parwati menegaskan bahwa penggabungan ini merupakan upaya jangka panjang bagi bank.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun ini, PT bank OCBC NISP Tbk (NISP) resmi mengakuisisi 99% saham PT Bank Commonwealth.

Presiden Dewan Eksekutif Nasional Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Saepul Tavip mengatakan sebanyak 1146 karyawan Bank Commonwealth berpotensi mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas aksi koorporasi itu.

"Pokoknya karena Bank ini di akusisi, otomatis semuanya PHK ada 1.146 karyawan," jelas Saepul dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (23/7).

Saepul mengatakan keputusan PHK ini juga sudah dikonfirmasi langsung oleh Bank Commonwealth. Hanya saja, menurutnya kebijakan ini dilakukan secara sepihak dan tidak terbuka.

"Ketidaktransparanan tersebut menimbulkan kekagetan dan keresahan di kalangan karyawan," urainya.

OPSI sebagai induk dari serikat pekerja Bank Commonwealth pun mengaku telah melakukan diskusi dengan managemen bank. Dalam diskusi tersebut diputuskan karyawan yang terkena PHK akan mendapatkan nilai kompensasi berupa uang pesangon.

Namun, hak uang pesangon ini pun ternyata akan diambil dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang merupakan hak karyawan sejak lama sebelum ada keputusan akuisisi.

Keputusan managemen menggabungkan DPLK dengan uang pesangon ini menurutnya akan merugikan para pekerja. Meskipun memang hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021.

Namun ia menegaskan jika DPLK mau dijadikan bagian dari pembayaran uang pesangon, maka perhitunganya harus dimulai dari tahun 2021 sejak aturan itu lahir.

"Itupun tidak termasuk dana pengembanganya, karena berdasarkan PP No 35 Tahun 2024, hanya iuran yang diperhitungkan, tidak termasuk dana hasil pengembangnya," ungkapnya.

"Demikian pula soal besaran upah karyawan, sebagai dasar dalam perhitungan uang pesangon dan hak-hak lainya, yang tidak memasukan kompenen tunjangan tetap adalah bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku," tambahnya.

Sebelumnya, managemen OCBC NISP menargetkan proses akuisisi ini akan rampung pada tahun ini.

Secara rinci, Presiden Direktur OCBC Parwati Surjaudaja mengatakan, proses akuisisi akan selesai di kuartal II/2024. Dilanjutkan proses penggabungan atau merger yang ditargetkan selesai pada semester II/2024.

"Akuisisi ini kan nantinya dilanjutkan penggabungan di separuh kedua tahun ini dan sinergi bakal terlihat setelah penggabungan tersebut,” ujar Parwati dalam konferensi pers, Senin (18/3).

Saat ini, kata Parwati, OCBC NISP masih berfokus pada proses akuisisi, yang masih tahap awal. Artinya, belum ada rencana bisnis bank yang detail setelah penggabungan itu terjadi.

Ia hanya bilang penggabungan ini tidak hanya upaya jangka pendek melainkan upaya jangka panjang dari bank.