Perekonomian Indonesia tak terlepas dari adanya peran industri perbankan. Apakah detikers tau bank mana saja yang berdiri paling lama di Indonesia?

Menilik data BPS per 1 Maret 2024, jumlah bank umum di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 105. Dari jumlah tersebut, ternyata masih ada bank yang didirikan sejak zaman penjajahan kolonial Belanda.

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi salah satu bank tertua di Indonesia. Melansir laman resmi OCBC NISP terdapat 5 bank tertua di Indonesia, berikut daftar urutan bank tertua di Indonesia :

5 Bank Tertua di Indonesia

1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI)

BRI sebagai salah satu bank BUMN merupakan bank tertua di Indonesia yang mana hingga hari ini masih kokoh menjadi salah satu Bank terbesar di Indonesia.

Bank BRI sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang berdiri pada tahun 1895. Mulanya, BRI bernama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden yang artinya Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto.

BRI sejak awal berdirinya ini menyasar pasar pada segmen usaha rakyat kecil atau UMKM. Pada semester I 2024 BRI total aset BRI tumbuh 9,45% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 1.997,37 triliun.

2. PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN)

BTN sebagai bank BUMN ini mulanya didirikan sejak zaman Hindia Belanda yakni pada tahun 1897 di kawasan Gambir dengan nama Postspaat Bank.

Pada tahun 1963 namanya berganti seperti sekarang ini dan tepat pada tahun 1974 bank ini ditugaskan Bank Indonesia untuk fokus sebagai penyalur kredit kepemilikan rumah (KPR)

Pada kuartal I 2024, BTN memiliki Aset sebesar Rp 454 triliun per Maret 2024.

3. Bank Woori Saudara Tbk

Bank ini didirikan pada tahun 1906 oleh sepuluh saudara yang merupakan pedagang di Pasar Baru Bandung. Namun, baru pada tahun 1913 bank ini memperoleh status sebagai badan hukum "Vereeniging."

Pada tahun 1974, bank ini bertransformasi menjadi badan hukum perseroan terbatas dengan nama PT Bank Tabungan Himpunan Saudara 1906, yang menandakan bahwa bank ini resmi berstatus sebagai bank umum.

Selanjutnya, pada tahun 2014, bank ini melakukan kerja sama strategis dengan Woori Bank Korea dan PT Bank Woori Indonesia, yang merupakan anak perusahaan Woori Bank Korea di Indonesia.

4. PT Bank QNB Kesawan Tbk

Bank yang didirikan pada tahun 1913 ini awalnya bernama NV Chunghwa Shangyeh Maatschappij atau The Chinese Trading Company Limited.

Pada awal pendiriannya, bank ini berfokus pada bisnis simpan pinjam. Barulah pada tahun 1958, bank ini berstatus sebagai bank umum. Pada tahun 1962, perusahaan resmi menjadi perseroan terbatas dan berganti nama menjadi PT Bank Chunghwa Shangyeh.

Kemudian, pada tahun 1965, bank ini berubah nama lagi menjadi PT Bank Kesawan. Pada tahun 2014, bank ini diakuisisi oleh Qatar National Bank (QNB) dan resmi beroperasi sebagai PT Bank QNB Kesawan Tbk, hingga akhirnya berganti nama menjadi PT Bank QNB Indonesia Tbk seiring dengan peningkatan kepemilikan saham mayoritas.

5. PT Bank OCBC NISP Tbk.

Bank ini didirikan pada 4 April 1941 di Bandung dengan nama NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank, OCBC NISP memperoleh status bank devisa pada tahun 1990.

Pada tahun 2005, OCBC Bank Singapura menjadi pemegang saham mayoritas setelah melakukan akuisisi dan penawaran tender saham publik. Kemudian, pada tahun 2008, Bank NISP berganti nama menjadi Bank OCBC NISP,

Baru pada 2023, nama "OCBC" menjadi sebuah nama dan merek terbaru yaitu Bank OCBC Indonesia.

JAKARTA, investor.id – Bank OCBC akan digugat hukum perdata imbas tak mendaftarkan 8 pekerja yang berasal dari aksi akuisisi Bank Commonwealth sebagai peserta penerima upah (PPU) BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Bank OCBC juga terancam digugat secara pidana karena diduga melakukan pelanggaran suku bunga pinjaman karyawan dan penggelapan bonus pekerja.

Sederet dugaan tersebut terkuat di dalam perselisihan yang masih berlangsung antara OCBC dengan sejumlah pekerja yang menolak pemutusan hubungan kerja (PHK). Ada sebanyak 8 pekerja yang tak setuju PHK oleh Bank Commonwealth, dari total sebanyak 1.146 pekerja yang kena PHK.

Sejalan dengan proses akuisisi, sejak 1 September 2024 lalu operasional Bank Commonwealth berhenti dan diambil alih oleh Bank OCBC. Adapun dalam proses perselisihan tersebut, pihak Bank Commonwealth menjatuhkan skorsing terhadap 8 pekerja sejak tanggal 29 Agustus 2024 lalu, dengan kewajiban memberikan hak-hak pekerja selama proses penyelesaian perselisihan.

Praktis status kepegawaian dari 8 pekerja yang masih berselisih hubungan industrial saat ini adalah karyawan Bank OCBC. Tapi, surat skorsing yang menjamin pemberian hak-hak pekerja secara penuh dalam prakteknya ternyata terjadi penyimpangan oleh Bank OCBC

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) yang sekaligus Kuasa Hukum 8 Pekerja Bank OCBC, Timboel Siregar menyampaikan, hak yang semestinya diterima oleh para pekerja tersebut ternyata tidak diberikan. Beberapa hak normatif pekerja yang dinegasikan oleh Bank OCBC adalah hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang tidak lagi didaftarkan sebagai PPU.

Sikap Manajemen OCBC tersebut telah disampaikan dan ditegaskan oleh kuasa hukum perusahaan pada pertemuan bipartite, pada Selasa, 24 September 2024 lalu. OPSI dengan tegas menolak sikap Manajemen Bank OCBC itu karena sudah menyalahi hukum positif yang berlaku.

“Bank OCBC tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU tetapi meminta para pekerja untuk mendaftarkan sendiri sebagai peserta bukan penerima upah (PBPU) atau yang biasa disebut sebagai peserta mandiri. Tentunya dengan sikap Manajemen OCBC ini maka para pekerja serta kedua Institusi BPJS akan dirugikan,” ungkap Timboel, pada Kamis (26/9/2024).

Timboel pun menerangkan, untuk kepesertaan di Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pihak perusahaan tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU yang wajib membayar iuran 5% ke BPJS Kesehatan (pihak Perusahaan membayar 4% dan pekerja 1% dari maksimal upah Rp 12 juta). Namun perusahaan hanya membayar 4% kewajiban iurannya kepada para pekerja, untuk selanjutnya pekerja disuruh mendaftar sebagai peserta mandiri.

Karena tindakan itu, manajemen dinilai menyalahi regulasi UU SJSN dan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Program JKN, yang mewajibkan perusahaan mendaftarkan pekerjanya sebagai PPU. Dengan tindakan manajemen tersebut, maka pekerja dan keluarganya akan dirugikan, termasuk BPJS Kesehatan.

Dengan kepesertaan PPU di BPJS Kesehatan maka pekerja akan tetap menjadi peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang eligible. Namun bila peserta sebagai PBPU atau mandiri, maka ke-8 pekerja akan tidak menjadi peserta JKP lagi. Dampaknya ketika proses PHK sudah selesai, pekerja tidak berhak atas 3 manfaat program JKP yaitu uang tunai maksimal 6 bulan, manfaat pelatihan, dan manfaat informasi pasar kerja.

Selain itu, dengan kepesertaan PPU, maka pekerja dan keluarganya berhak mendapatkan layanan JKN maksimal 6 bulan usai PHK tanpa mengiur lagi, sesuai amanat Pasal 27 Perpres Nomor 59 Tahun 2024. Namun, bila sebagai PBPU (mandiri) maka manfaat di Pasal 27 tersebut tidak bisa diterima pekerja dan keluarganya.

“Tindakan Manajemen ini pun berpotensi merugikan BPJS Kesehatan. Dengan kepesertaan PPU maka iuran yang akan menjadi penerimaan BPJS Kesehatan adalah Rp. 600 ribu per pekerja per bulan,” kata Timboel.

Bila menjadi peserta mandiri, iuran yang dibayarkan oleh pekerja nilainya di bawah Rp. 600 ribu. Seperti pekerja dengan satu anak maka dengan membayar kelas 1 mandiri total iurannya hanya Rp. 450 ribu sebulan. Ini sudah merugikan BPJS Kesehatan. Prinsip gotong royong tidak terjadi lagi dan ini menurunkan penerimaan iuran di program JKN.

Indikasi Penggelapan

Di sisi lain, OCBC disebut enggan mendaftarkan 8 pekerja lungsuran Bank Commonwealth sebagai PPU dalam program jaminan ketenagakerjaan. Program yang dimaksud seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

Sebaliknya, para pekerja disuruh untuk mendaftar sendiri sebagai PBPU atau peserta mandiri. Dalam hal ini, OCBC masih mau menanggung kewajiban melalui transfer ke rekening mandiri pekerja, untuk selanjutnya membayarkan sendiri sebagai peserta mandiri.

“Tindakan manajemen ini pun sangat merugikan pekerja dan keluarganya serta merugikan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan menjadi PBPU (Mandiri) maka ke-8 pekerja tidak dapat melanjutkan kepesertaan JP dan JKP. Lalu perlindungan manfaat di JKK dan JKM akan menurun karena basis iurannya (ketika menjadi PBPU) tidak lagi berdasarkan upah yang diterima tetapi hanya berdasarkan iuran nominal yang didaftarkan,” urai Timboel.

Dia menerangkan, dengan terhentinya kepesertaan para pekerja di program JP maka akan mengurangi akses pekerja mendapat Manfaat Pasti di program JHT karena gagal mengiur minimal 15 tahun. Demikian juga dengan nilai manfaatnya akan berkurang juga karena iuran terhenti. Kemudian, dengan menjadi peserta mandiri di program JKK, JKM dan JHT, maka pekerja tidak terdaftar lagi sebagai peserta JKP yang eligible, sehingga ketika PHK selesai mereka tidak mendapatkan manfaat JKP.

Lalu, dana tabungan pekerja pun di Program JHT yang seharusnya ditambah tiap bulan sebesar 5,7% dari upah riil, maka dengan menjadi peserta mandiri tabungan peserta akan menjadi jauh lebih sedikit yang ditabung di Program JHT.

“Demikian juga tindakan manajemen OCBC ini pun merugikan BPJS Ketenagakerjaan. Iuran JKK sebesar 0,24% dan JKM sebesar 0,3% dari upah riil (upah pekerja semuanya sudah di atas Rp 30 juta perbulan) maka dengan menjadi peserta mandiri jumlah iurannya akan jauh lebih rendah. Ini akan merugikan Program JKK dan JKM yang memang memiliki prinsip gotong royong,” terang Timboel.

Dia menegaskan, faktanya para pekerja mendapatkan surat skorsing dan tetap mendapatkan upah, dan oleh karenanya ke-8 pekerja tersebut secara hukum wajib terdaftar sebagai PPU di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepada Investor Daily, Timboel mengaku telah melaporkan persoalan ini kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk segera ditindaklanjuti. Menurut dia, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketanagakerjaan akan memanggil pihak Bank OCBC untuk dimintai penjelasan.

“Ya tadi kami sudah datang ke kedua BPJS dan kami sudah laporkan ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tentang masalah ini. Kedua BPJS akan memanggil OCBC. Kalau tetap juga tidak mau kami akan naikkan ke gugatan perdata dan pidana,” kata Timboel.

Terlepas dari bentuk-bentuk pelanggaran di atas, OPSI juga mengendus pelanggaran terhadap suku bunga pinjaman karyawan. Pinjaman karyawan yang semula hanya 3,75%, saat ini berubah menjadi 14,25% per tahun.

Menurut Timboel, bunga pinjaman tersebut sudah disepakati tidak berubah. Dia mengatakan temuan ini merupakan indikasi tindak pidana penggelapan. Belum lagi dengan bonus kinerja yang tidak diberikan serta hilangnya sejumlah tunjangan tetap yang biasanya diterima oleh para pekerja tersebut.

“Dengan tindakan sepihak dari Manajemen PT. Bank OCBC NISP ini maka kami akan menempuh upaya hukum perdata dan pidana,” pungkas Timboel.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kiprah PT Bank Commomwealth di Indonesia telah resmi berakhir. Bank asal Australia tersebut kini menjadi menjadi bagian dari PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) per 1 September 2024.

Penggabungan tersebut pun telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, nasabah PT Bank Commonwealth secara otomatis beralih menjadi nasabah OCBC. Ke depannya, nasabah dapat bertransaksi di cabang OCBC seluruh Indonesia, dan melalui kanal digital OCBC baik untuk kebutuhan individual maupun bisnis.

Presiden Direktur OCBC Parwati Surjaudaja menegaskan efektifnya penggabungan ini menandai awal baru bagi kedua entitas yang kini bersatu sebagai kesatuan yang lebih solid dan semakin tangguh.

Dengan menyatukan kekuatan yang dimiliki, OCBC siap melayani basis nasabah yang lebih luas dengan solusi perbankan yang semakin komprehensif di Indonesia, digabungkan dengan kapabilitas OCBC di kawasan ASEAN, Greater China, dan wilayah lainnya.

“Kami mengucapkan selamat bergabung kepada nasabah OCBC yang baru, dan terima kasih atas kepercayaannya kepada OCBC,” ujar Parwati dalam keterangan resminya, Senin (2/8).

Untuk menyegarkan ingatan, kabar OCBC akuisisi Bank Commonwealth tersiar pada 16 November 2023. Kala itu, OCBC menandatangani perjanjian akan mengakuisisi 99% saham milik Commonwealth Bank of Australia (CBA).

Adapun, penjualan kepemilikan saham CBA di Bank Commonwealth sejalan dengan strategi CBA untuk menjadi lebih efisien dan lebih baik dengan berfokus pada bisnis domestik di Australia dan Selandia Baru.

Hal ini juga mengikuti penjualan beberapa saham international, termasuk PT Commonwealth Life di Indonesia, BoCommLife, dan 10% saham di Bank Hangzhou di China.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beban operasional yang tinggi mempengaruhi laba bersih dari bank yang masuk Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KMBI) 3. Sehingga banyak bank yang mencatatkan penurunan laba bersih di semester I-2024.

Di sisi lain, rata-rata kinerja bank di KBMI 3 belum lebih baik dibandingkan kinerja bank KBMI 4 yang seluruhnya konsisten mencatatkan pertumbuhan laba bersih di semester I-2024. Meskipun secara angka pertumbuhan, laba bersih bank KBMI 3 lebih tinggi dibandingkan KBMI 4 yang tumbuh mini.

Dalam riset Kontan, dari 9 bank di KBMI 3 yang sudah rilis kinerja, hanya 4 bank yang mencatatkan pertumbuhan laba bersih.

PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) menjadi yang tertinggi mencetak pertumbuhan laba bersih, yakni naik 16% secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp 3,41 triliun pada semester I-2024.

Di susul oleh PT Bank Permata Tbk (BNLII) alias Permatabank yang laba bersihnya tumbuh 8,75% yoy menjadi Rp 1,53 triliun.

Sementara itu PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) masing-masing tumbuh 5,38% yoy dan 1,80% yoy. Sisanya mencatatkan penurunan laba bersih ddi semester I-2024.

OCBC NISP misalnya, pertumbuhan laba bersih yang tinggi tersebut ditopang oleh pertumbuhan kredit, pendanaan (DPK) dan penurunan beban operasional.

Penyaluran kredit OCBC NISP tumbuh sebesar 14% yoy mencapai Rp 162,5 triliun. Sumber pendanaan untuk menyokong kredit juga tumbuh 6% yoy, dengan total DPK mencapai Rp 249,8 triliun.

Di sisi lain, beban operasional OCBC NISP naik 4% menjadi Rp 2,36 triliun.

“Dengan kinerja yang baik di semester pertama tahun ini, OCBC terus optimis namun tetap penuh kehati-hatian untuk bertumbuh secara kesinambungan, dengan terus berinovasi untuk melayani nasabah individu dan korporasi,” kata Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja.

Sementara itu, Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, pertumbuhan laba bersih bank yang mencapai 5,38% yoy disokong oleh berbagai faktor.

“Pertumbuhan laba di kontribusi dari berbagai faktor, selain pertumbuhan balance sheet baik loan yang didominasi oleh UKM & ritel yang memberikan margin yg bagus dan juga DPK yang tumbuh positif terutama CASA yg tumbuh 7,4%,” ungkap Lani kepada Kontan.

Lebih lanjut, Lani menyebut, upaya bank mencetak laba sejalan dengan sisi efisiensi yang juga terjaga dengan cost to income ratio (CIR) yg menurun di bawah 44% per Juni 2024, disertai dengan kualitas aset yang sangat baik, hal ini terlihat dari rasio NPL di level 2,1% per Juni 2024.

Di sisi lain, penurunan laba bersih PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) disebabkan oleh membengkaknya beban operasional bank serta penebalan dana pencadangan guna mengantisipasi risiko kredit yang akhirnya berpengaruh pada perolehan laba bersih bank

“Tantangannya bank secara umum tahun ini ada pada DPK dan cost of fund. Serta SRBI juga challanging,dimana itu juga menyedot juga likuiditas, sehingga kredit tumbuh tinggi namun DPK tumbuhnya lambat,” ungkap Muljono Tjandara Direktur Keuangan Danamon.

Sejalan dengan tantangan yang disebut Muljono sebelumnya, sejumlah bank juga mencatatkan pembengkakan beban bunga sehingga menyebabkan pendapatan bunga bersih hingga beban operasional menurun.

Tertinggi, ada Bank Mega yang mencatatkan beban operasional membengkak sebesar 139% yoy menjadi Rp 1,19 triliun. Penyebab meningkatnya beban tersebut disebabkan oleh beban bunga yang naik hingga kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment).

Di sisi lain penyaluran kredit Bank Mega menurun 12,25% yoy menjadi Rp 4,5 triliun. Alhasil ini turut menurunkan laba bersih Bank Mega sebesar 38,36% yoy menjadi Rp 1,23 triliun.

Rekomendasi Saham Analis

Melihat kinerja bank KBMI 3 tersebut, sejumlah analis memberikan rekomendasi saham-saham yang masih menarik untuk dikoleksi.

Investment Consultant Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada mengatakan, saham-saham bank lapis dua yang menarik dikoleksi jika melihat kinerja keuangannya yang positif di semester I-2024 di antaranya saham NISP, BNLII, BNGA, dan BBTN.

“Dengan fundamental yang kuat dan pertumbuhan yang konsisten, saham NISP memiliki prospek yang positif, sementara saham BNGA memiliki valuasi yang murah dengan Price Earning Ratio (PER) dan Price Book Value (PBV) yang masih di bawah rata-rata industri, menjadikannya pilihan yang menarik,” ungkap Reza kepada Kontan.

Lebih lanjut Reza menyebut untuk saham BNLII masih menarik untuk dipertimbangkan, begitu juga dengan saham BBTN yang memiliki potensi untuk tumbuh lebih lanjut dengan dukungan dari sektor perumahan yang terus berkembang.

“Secara keseluruhan, meskipun beberapa bank mengalami penurunan laba, prospek saham bank lapis dua masih menarik karena valuasi yang relatif murah dan fundamental yang kuat,” ungkap dia.

Sementara itu Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia M. Nafan Aji Gusta, mengatakan saham-saham bank lapis dua belum menunjukkan tren kenaikan (bullish).

“Saya belum merekomendasikan saham-saham bank lapis dua/KBMi 3, karena trennya belum menunjukkan bullish,” ungkap Nafan.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Bank terbesar kedua di Singapura, Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC), melaporkan kenaikan laba bersih kuartal kedua sebesar 14%, lebih tinggi dari perkiraan. Di periode April-Juni 2024, OCBC menghasilkan laba bersih S$ 1,94 miliar, naik dari periode sama tahun lalu di S$ 1,71 miliar.

Kenaikan berasal dari pertumbuhan pendapatan dan penurunan tunjangan. Hasil laba OCBC di atas konsensus estimasi analis, yakni S$ 1,82 miliar. "Kami masih tetap yakin dengan ketahanan ekonomi Asia Tenggara," kata CEO Grup OCBC Helen Wong, dikutip Reuters, kemarin.

OCBC masih optimistis margin bunga bersih (NIM) pada tahun 2024 akan ada di kisaran 2,20%-2,25%. "Kami juga yakin pertumbuhan kredit satu digit rendah, biaya kredit antara 20 hingga 25 basis poin, dan pembayaran dividen 50%, kata Wong.

Tapi, Wong berujar, net interest margin (NIM) berpotensi di bawah target Mei. Pesaing OCBC, UOB, telah melaporkan laba naik 1% menjadi S$ 1,43 miliar.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) atau OCBC berhasil mendulang pertumbuhan kinerja moncer pada semester I-2024. Hal ini terlihat dari pertumbuhan laba, kredit, hingga pendanaan yang tumbuh dua digit.
"Di tengah tantangan kondisi ekonomi hingga saat ini, kinerja Bank tetap tumbuh baik. Hal ini terlihat dari laba bersih bank yang naik sebesar 16% menjadi Rp 2,4 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 2,1 triliun," ungkapParwati Surjaudaja, Presiden Direktur OCBC dalam keterangan resminya, Rabu (31/7).
Selain itu, Return on Equity (ROE) meningkat menjadi 13,3%. Kondisi likuiditas Bank juga tercatat sehat dengan Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 225,7%, di atas ketentuan regulator.
Parwati menyebut secara umum, pertumbuhan laba bersih terutama didorong oleh naiknya pendapatan bunga bersih sebesar 7% YoY, seiring dengan pertumbuhan penyaluran kredit dan penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan sebesar 116% yang terutama didorong oleh membaiknya kualitas kredit.

IDXChannel - PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) mengantongi laba bersih Rp2,4 triliun pada semester I-2024. Laba tersebut tumbuh 16 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,1 triliun.

“Di tengah tantangan kondisi ekonomi hingga saat ini, kinerja Bank tetap tumbuh baik. Hal ini terlihat dari laba bersih bank yang naik sebesar 16 persen menjadi Rp2,4 triliun," kata Presiden Direktur OCBC, Parwati Surjaudaja, Selasa (30/7/2024).

Kenaikan laba bersih NISP ditopang oleh penyaluran kredit yang meningkat 14 persen secara tahunan. Kredit ritel tumbuh sebesar Rp13,3 triliun atau 27 persen, termasuk kredit Bank Commonwealth, yang menjadi anak Perusahaan OCBC sejak Mei 2024. Kemudian kredit perbankan bisnis tumbuh sebesar Rp6,9 triliun atau 7 persen YoY.

"Secara umum, pertumbuhan laba bersih terutama didorong oleh naiknya pendapatan bunga bersih sebesar 7 persen YoY, seiring dengan pertumbuhan penyaluran kredit dan penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan sebesar 116 persen yang terutama didorong oleh membaiknya kualitas kredit," tutur Parwati.

Di sisi lain, Return on Equity (ROE) juga meningkat menjadi 13,3 persen. Kondisi likuiditas Bank juga tercatat sehat dengan Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 225,7 persen, di atas ketentuan regulator.

Rasio NPL bruto juga terjaga di level 2 persen dengan Rasio loan at risk (LAR) berada di angka 5,8 persen pada semester pertama 2024. Rasio ini turun dibandingkan angka periode yang sama tahun lalu sebesar 6,2 persen.

Dari sisi pendanaan, total dana pihak ketiga (DPK) OCBC di paruh pertama 2024 tumbuh sebesar 11 persen YoY dengan komposisi CASA sebesar 56 persen dibandingkan total DPK.

Per 30 Juni 2024, Bank OCBC telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan (sustainability financing) sebesar Rp34,99 Triliun. Di mana 43 persen merupakan green financing.

(DESI ANGRIANI)

Jakarta (ANTARA) - PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 16 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp2,1 triliun pada semester pertama 2023 menjadi Rp2,4 triliun pada semester pertama tahun ini.

“Dengan kinerja yang baik di semester pertama tahun ini, OCBC terus optimis, namun tetap penuh kehati-hatian untuk bertumbuh secara kesinambungan, dengan terus berinovasi untuk melayani nasabah individu dan korporasi,” kata Presiden Direktur OCBC dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Return on equity (ROE) OCBC tercatat meningkat menjadi 13,3 persen. Kondisi likuiditas OCBC juga tercatat sehat dengan liquidity coverage ratio (LCR) sebesar 225,7 persen atau di atas ketentuan regulator.

Pertumbuhan laba bersih, catat perseroan, terutama didorong oleh naiknya pendapatan bunga bersih sebesar 7 persen YoY. Ini seiring dengan pertumbuhan penyaluran kredit dan penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan sebesar 116 persen yang terutama didorong oleh membaiknya kualitas kredit.

Penyaluran kredit OCBC tercatat tumbuh 14 persen YoY. Kredit ritel tumbuh 27 persen YoY menjadi sebesar Rp13,3 triliun, termasuk kredit PT Bank Commonwealth yang menjadi anak perusahaan OCBC sejak Mei tahun ini. Kemudian, kredit perbankan bisnis tumbuh sebesar 7 persen YoY menjadi Rp6,9 triliun.

OCBC juga menyalurkan pembiayaan berkelanjutan (sustainability financing) sebesar Rp34,99 triliun hingga akhir Juni 2024. Dari jumlah tersebut, sebesar 43 persen di antaranya merupakan penyaluran dalam bentuk green financing.

Rasio non-performing loan (NPL) bruto OCBC berada pada level 2 persen di semester pertama tahun ini. Sedangkan rasio loan at risk (LAR) berada di angka 5,8 persen pada semester pertama 2024, turun dibandingkan angka periode yang sama tahun lalu sebesar 6,2 persen.

Dari sisi pendanaan, total dana pihak ketiga (DPK) OCBC sepanjang semester pertama 2024 tumbuh sebesar 11 persen YoY, dengan komposisi dana murah (CASA) sebesar 56 persen dibandingkan total DPK.

Jumlah transaksi OCBC melalui e-channel berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 46 persen YoY, dengan pengguna aktif individu internet banking dan OCBC Mobile meningkat sebesar 26 persen YoY. Untuk nasabah korporasi, jumlah pengguna meningkat sebesar 20 persen YoY dan jumlah transaksi di OCBC Business meningkat sebesar 60 persen YoY.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Bank Commonwealth melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan usai resmi menjadi bagian dari PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai, PHK tersebut merupakan hal yang wajar lantaran ada masalah dalam perbedaan remunerasi.

“Saya kira itu hanya tinggal negosiasi lah, itu biasa saja. Tentu saja pengambilalihan bank satu bank oleh bank lain itu bukan sesuatu yang simple, karena itu kan masalahnya satu ada perbedaan remunerasi selama ini,” kata Dian di Raffles Hotel Jakarta, Senin (29/7/2024).

Ia menambahkan, memang terdapat perbedaan corporate culture pada Bank OCBC maupun Bank Commonwealth sehingga masalah tersebut tidak perlu melibatkan OJK.

“Jadi masalah sesuatu yang kalau saya sih melihatnya bukan sesuatu yang terlalu serius. Tentu saja nanti bila dirasa perlu nanti kita juga mungkin akan involve,” tutur Dian.

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) mengumumkan proses akuisisi PT Bank Commonwealth telah selesai pada 2 Mei 2024. Dengan demikian, 100 persen saham Bank Commonwealth telah sepenuhnya dimiliki oleh OCBC efektif 1 Mei 2024.

Berdasarkan ketentuannya, setelah penggabungan, aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang menggabungkan diri akan beralih kepada perusahaan penerima penggabungan.

Selanjutnya, status badan hukum Bank Commonwealth akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

Selain itu, semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, hak dan kewajiban juga beralih karena hukum dari Bank Commonwealth kepada OCBC.

Namun, di tengah proses penggabungan itu, Bank Commonwealth menghadapi ragam kondisi. Bank Commonwealth masih membukukan rugi.

Setidaknya hingga kuartal I 2024, rugi bersih yang dibukukan Bank Commonwealth mencapai Rp130,03 miliar.

Terkait PHK, Manajemen Bank Commonwealth memastikan bahwa hak-hak karyawan yang di PHK akan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Manajemen memastikan karyawan yang di-PHK memperoleh hak mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” kata Corporate Communication Bank Commonwealth, Selasa (24/7/2024).

(DESI ANGRIANI)

Proses akuisisi PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) terhadap 99% saham PT Bank Commonwealth (PTBC) disebut-sebut akan membuat terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 1.146 karyawan. Diketahui proses akuisisi senilai Rp 2,2 triliun itu telah berlangsung sejak 1 Mei 2024.

Informasi ini diungkapkan oleh Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI). OPSI menilai bahwa sejak awal proses akuisisi dilakukan, tidak ada transparansi. Dalam hal ini, tidak melibatkan Serikat Karyawan Bank Commonwealth yang berafiliasi ke OPSI.

"Para karyawan secara tiba-tiba diberi tahu pada tanggal 16 November 2023 bahwa Bank Commonwealth akan diakuisisi oleh PT Bank OCBC NISP. Ketidaktransparanan tersebut menimbulkan kekagetan dan keresahan di kalangan karyawan. Terlebih ketika itu tidak ada kejelasan dan penjelasan mengenai kelangsungan kerja, nasib dan masa depan karyawan," kata Jenderal OPSI Timboel Siregar dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (24/7/2024).

Barulah kemudian Manajemen Bank Commonwealth menyatakan akan mem-PHK seluruh karyawan dan menawarkan nilai kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

"Dalam perkembangannya, manajemen Bank Commonwealth ternyata menetapkan bahwa DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan), yang sesungguhnya sudah menjadi hak karyawan sejak lama, sebelum akuisisi, akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon," ujarnya.

Padahal, menurutnya ketentuan tentang DPLK sebagai bagian dari uang pesangon tersebut baru lahir melalui Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Menurut Timboel, aturan ini tidak berlaku surut.

"Lagi pula, dari kepanjangannya saja, DPLK adalah uang pensiun, bukan uang pesangon. Sehingga tidak bisa dicampuradukkan dengan uang pesangon. Mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon jelas-jelas sangat merugikan karyawan. Kalaupun DPLK mau dijadikan bagian dari pembayaran uang pesangon, maka penghitungannya harus dimulai dari tahun 2021," kata dia.

Oleh karena itu, OPSI mendesak manajemen PTBC untuk memisahkan DPLK (sebagai uang pensiun yang sudah menjadi hak karyawan sejak sebelum terjadi akuisisi) dari perhitungan paket pesangon dan hak-hak lainnya, setidak-tidaknya dari tahun 2021 ke belakang (sebelum berlaku PP No.35 tahun 2021).

OPSI juga mendesak kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk turun tangan. Dalam hal ini, agar tidak begitu saja memberikan izin dan kemudahan dalam proses akuisisi ini selama permasalahan ketenagakerjaan di atas belum memiliki titik temu/solusi.

Selain itu, pihaknya juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI c/q. Direktorat Jenderal Pengawasan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan guna memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak hukum pekerja di Bank tersebut.

Terakhir, OPSI mendesak kepada PT Bank OCBC NISP untuk mensyaratkan adanya penyelesaian yang tuntas atas permasalahan di atas sebelum benar-benar melakukan akuisisi terhadap PT Bank Commonwealth.

Proses akuisisi PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) terhadap 99% saham PT Bank Commonwealth (PTBC) disebut-sebut akan membuat terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 1.146 karyawan. Diketahui proses akuisisi senilai Rp 2,2 triliun itu telah berlangsung sejak 1 Mei 2024.

Informasi ini diungkapkan oleh Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI). OPSI menilai bahwa sejak awal proses akuisisi dilakukan, tidak ada transparansi. Dalam hal ini, tidak melibatkan Serikat Karyawan Bank Commonwealth yang berafiliasi ke OPSI.

"Para karyawan secara tiba-tiba diberi tahu pada tanggal 16 November 2023 bahwa Bank Commonwealth akan diakuisisi oleh PT Bank OCBC NISP. Ketidaktransparanan tersebut menimbulkan kekagetan dan keresahan di kalangan karyawan. Terlebih ketika itu tidak ada kejelasan dan penjelasan mengenai kelangsungan kerja, nasib dan masa depan karyawan," kata Jenderal OPSI Timboel Siregar dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (24/7/2024).

Barulah kemudian Manajemen Bank Commonwealth menyatakan akan mem-PHK seluruh karyawan dan menawarkan nilai kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

"Dalam perkembangannya, manajemen Bank Commonwealth ternyata menetapkan bahwa DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan), yang sesungguhnya sudah menjadi hak karyawan sejak lama, sebelum akuisisi, akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon," ujarnya.

Padahal, menurutnya ketentuan tentang DPLK sebagai bagian dari uang pesangon tersebut baru lahir melalui Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Menurut Timboel, aturan ini tidak berlaku surut.

"Lagi pula, dari kepanjangannya saja, DPLK adalah uang pensiun, bukan uang pesangon. Sehingga tidak bisa dicampuradukkan dengan uang pesangon. Mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon jelas-jelas sangat merugikan karyawan. Kalaupun DPLK mau dijadikan bagian dari pembayaran uang pesangon, maka penghitungannya harus dimulai dari tahun 2021," kata dia.

Oleh karena itu, OPSI mendesak manajemen PTBC untuk memisahkan DPLK (sebagai uang pensiun yang sudah menjadi hak karyawan sejak sebelum terjadi akuisisi) dari perhitungan paket pesangon dan hak-hak lainnya, setidak-tidaknya dari tahun 2021 ke belakang (sebelum berlaku PP No.35 tahun 2021).

OPSI juga mendesak kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk turun tangan. Dalam hal ini, agar tidak begitu saja memberikan izin dan kemudahan dalam proses akuisisi ini selama permasalahan ketenagakerjaan di atas belum memiliki titik temu/solusi.

Selain itu, pihaknya juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI c/q. Direktorat Jenderal Pengawasan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan guna memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak hukum pekerja di Bank tersebut.

Terakhir, OPSI mendesak kepada PT Bank OCBC NISP untuk mensyaratkan adanya penyelesaian yang tuntas atas permasalahan di atas sebelum benar-benar melakukan akuisisi terhadap PT Bank Commonwealth.

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Simak panduan untuk membuka rekening OCBC NISP. Layanan perbankan kini sudah berkembang untuk melayani fasilitas perbankan.

Bank OCBC NISP merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia yang ternama dengan asal dari Singapura. Bank ini menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan untuk individu maupun korporasi.

Dari kemudahan akses melalui mobile banking hingga suku bunga kompetitif, OCBC NISP berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya.

Ada beberapa jenis tabungan OCBC NISP yang bisa menjadi pilihan untuk Anda.

Jenis Tabungan OCBC NISP

Jenis-jenis tabungan yang ditawarkan oleh Bank OCBC NISP meliputi:

• Tabungan Tanda ID: Tabungan dengan kemudahan akses melalui mobile banking dan internet banking.
• Tabungan Tanda Valas: Tabungan dalam mata uang asing dengan pilihan berbagai mata uang.
• Tabungan Tanda 360 Plus: Tabungan dengan suku bunga yang kompetitif dan bebas biaya administrasi.
• Tabungan Tanda Junior: Tabungan untuk anak-anak dengan fitur pendidikan dan hadiah menarik.

Syarat buka rekening OCBC NISP

Syarat KTP atau NPWP aktif beserta setoran awal untuk Tabungan Tanda ID di Bank OCBC NISP mulai Rp 200.000.

Jumlah ini dapat berubah sesuai kebijakan bank, jadi sebaiknya cek kembali informasi terbaru melalui situs resmi Bank OCBC NISP atau hubungi customer service.

Cara buka rekening online di Bank OCBC NISP

Berikut ini informasi terkait panduan buka rekening OBCB NISP secara online

• Unduh Aplikasi resmi dari OCBC Mobile yang bisa diunduh dari Play Store atau App Store.
• Klik menu Daftar untuk medaftarkan diri dengan mengisi data pribadi yang diperlukan dan login ke aplikasi.
• Pilih jenis tabungan yang ingin dibuka sesuai dengan kebutuhan.
• Masukkan data diri secara lengkap dan unggah dokumen yang diminta seperti KTP, NPWP (jika ada), dan foto diri.
• Proses verifikasi oleh pihak bank yang mungkin termasuk panggilan video untuk memastikan keaslian data.
• Setelah verifikasi selesai, rekening akan aktif dan bisa langsung digunakan.
• Proses ini biasanya cukup cepat dan memudahkan nasabah untuk membuka rekening tanpa perlu datang ke kantor cabang.

Demikian penjelasan terkait rekening online di Bank OCBC NISP yang wajib diikuti oleh calon nasabah.