JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menilai keberadaan Transjakarta belum mampu mengatasi permasalahan kemacetan di Jakarta.

Menurut dia, mengatasi permasalahan kemacetan di Jakarta perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah penyangga.

"Transjakarta tidak cukup untuk mengatasi, menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek," kata Pramono dalam debat perdana Pilkada Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Selain itu, mantan Sekretaris Kabinet ini juga berjanji akan menggratiskan 15 golongan masyarakat untuk bisa menikmati transportasi seperti, Transjakarta, LRT Jakarta dan MRT Jakarta.

"Untuk itu maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis, baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan dari Bogor dan dari manapun," ujar Pramono.

Langkah ini dilakukan agar masyarakat yang masih menggunakan kendaraan pribadi bersedia pindah menggunakan moda transportasi umum.

"Kenapa itu dilakukan, supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta, bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah TransJabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) mendorong pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi demi mengatasi permasalahan kemacetan di Jakarta.

Strategi itu tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) melalui push and pull strategy.

"Push strategy merupakan kebijakan yang mendorong pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi agar beralih kepada angkutan umum," kata Heru dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Kebijakan yang termasuk ke dalam push strategy adalah penerapan kebijakan ganjil genap, pengendalian lalu lintas secara elektronik atau Intermediate Traffic System (ITS), penertiban lalu lintas, dan penerapan insentif dan disinsentif tarif parkir.

"Untuk pull strategy merupakan kebijakan untuk memfasilitasi penggunaan angkutan umum," ucap Heru.

Penerapan itu antara lain pengembangan jaringan transportasi (MRT, LRT, BRT), peningkatan sarana transportasi, pemberian subsidi transportasi, peningkatan keselamatan transportasi, dan peningkatan integrasi transportasi.

Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD Fraksi PSI Simon Lamakadu mengatakan, kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian sekitar Rp 65 triliun rupiah per tahun atau setara Rp 178 miliar rupiah per hari.

"Itu juga menyebabkan pemborosan bahan bakar minyak (BBM) sekitar Rp 2,2 juta liter per hari. Sementara saat ini mode share transportasi publik Jakarta hanya 18 persen-an," ujar Simon.

Untuk mengatasi permasalahan itu, Pemprov Jakarta diminta memperbaiki layanan transportasi publiknya.

"Untuk itu kami mendukung Pemprov Jakarta untuk meningkatkan anggaran subsidi transportasi publik, yang dinaikkan menjadi Rp 5,5 triliun dari sebelumnya Rp 4,8 triliun," imbuh Simon.

Di sisi lain, anggota DPRD Jakarta Fraksi Demokrat, Ali Muhammad Johan meminta Pemprov mengintegrasikan transportasi umum untuk mengatasi kemacetan.

Pemprov Jakarta dinilai perlu membuat berbagai regulasi berorientasi kota layak huni dan pengaturan tata ruang yang mengacu pada compact city (kota yang terintegrasi).

"Fraksi Demokrat meminta dukungan dari Pemprov untuk membangun infrastruktur transportasi massal di daerah-daerah penyangga yang terintegrasi dengan jaringan transportasi massal di Provinsi Jakarta," ujar Ali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Beni (60), seorang driver ojek online mengaku sudah terbiasa dengan kemacetan di Jakarta. Salah satu yang ia hadapi adalah kemacetan di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, imbas proyek trotoar.

Ia mengakui beberapa kali mengeluh saat terjebak macet. Namun, karena sudah terbiasa, ia menganggap hal itu bukan masalah besar.

"Ya manusiawi lah. Pasti ada aja ngeluh-ngeluhnya, enggak bisa dibohongin. Tapi dibawa santai aja," ujar Beni kepada Kompas.com, Kamis (11/7/2024)

Beni tidak begitu terganggu dengan kemacetan karena dirinya mengendarai motor. Beda cerita jika mengendarai mobil.

"Yang terganggu banget itu mungkin yang bawa mobil, kalau naik motor masih bisa nyelip," kata dia.

Ia sempat mengantar penumpang dari Jalan MT Haryono melintasi Jalan HR Rasuna Said pada Kamis pagi.

"Dari MT Haryono itu sudah macet," imbuh dia.

Beni menduga, kemacetan di Jalan HR Rasuna Said karena adanya pembangunan saluran air dan trotoar.

Pengamatan Kompas.com, Kamis pagi, titik kemacetan terjadi di Jalan H Rasuna Said menuju Jalan Denpasar Raya.

Beberapa kendaraan menumpuk di jalan tersebut karena ada proyek pengerukan jalan.

Ada dua titik kemacetan imbas proyek tersebut, yaitu Jalan Gilimanuk dan Jalan Besakih.

Bahkan, proyek di Jalan Besakih harus menutup satu ruas jalan menuju Jalan Denpasar Raya.

Di Jalan Denpasar Raya, alat berat juga terparkir di pinggir jalan.

Di Jalan HR Rasuna Said, ada satu proyek lain yang memakan trotoar sehingga terjadi penyempitan jalan.

Hal tersebut yang membuat arus lalu lintas melambat. Namun, kemacetan telah terurai sejak pukul 11.00 WIB.