Bisnis.com, JAKARTA - Partai sayap kanan pimpinan Marine Le Pen gagal memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) Prancis pada Minggu (7/7/2024).

Banyak sekutu Prancis merasa lega karena situasi terburuk telah terhindarkan, tetapi juga menyadari bahwa koalisi dari parlemen yang tidak memiliki mayoritas suara juga dapat menimbulkan masalah bagi Eropa.

Partai National Rally (RN) pimpinan Le Pen sebelumnya menjadi favorit untuk menduduki puncak jajak pendapat, sehingga meningkatkan risiko munculnya pemerintahan sayap kanan pertama di Prancis sejak Perang Dunia Kedua.

Le Pen juga dikhawatirkan akan mengacaukan kebijakan ekonomi dan luar negeri di ekonomi terbesar kedua di zona Eropa tersebut.

Secara khusus, sekutu Ukraina khawatir pemerintah yang dipimpin Le Pen akan bersikap lunak terhadap Moskow dan mengurangi bantuan militer yang diandalkan Kyiv sejak invasi Rusia 2022, meskipun partainya belakangan mengatakan Rusia merupakan ancaman.

Akan tetapi, semua kekhawatiran itu musnah, lantaran kekalahan Le Pen, Partai National Rally (PN) menandakan adanya perlawanan sementara terhadap gelombang gerakan sayap kanan di Eropa.

Sementara itu, Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk menyatakan bahwa hasil tersebut membuat Rusia kecewa dan kelegaan bagi Ukraina.

"Di Paris ada antusiasme, di Moskow ada kekecewaan, di Kyiv ada kelegaan. Cukup untuk membuat Warsawa bahagia," kata Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk pada X, dilansir Reuters, pada Senin (8/7/2024).

Beberapa reaksi awal dari luar negeri bersukacita karena ancaman langsung dari pemerintahan sayap kanan di Prancis telah dihindari.

Juru Bicara Kebijakan Luar Negeri untuk Partai Sosial Demokrat Kanselir Olaf Scholz di Jerman Nils Schmid mengatakan bahwa yang terburuk kini telah dihindari.

"Presiden secara politik melemah, meskipun dia tetap memegang peran utama mengingat posisi mayoritas yang tidak jelas. Membentuk pemerintahan akan menjadi rumit," kata Schmid kepada grup media Funke.

Kemudian, Partai Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengucapkan selamat kepada aliansi kiri, yang disebut New Popular Front (NPF), atas kemenangan yang menghentikan kelompok sayap kanan mencapai pemerintahan.

Sementara itu, Ketua Partai Sosialis PASOK di Yunani, Nikos Androulakis mengatakan bahwa rakyat Prancis telah membangun tembok untuk melawan kelompok sayap kanan, rasisme, dan intoleransi serta menjaga prinsip-prinsip abadi Republik Prancis, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan.

Seperti diketahui, hasil exit poll Pemilu Prancis putaran kedua menunjukkan bahwa koalisi sayap kiri New Popular Front (NPF) berpotensi menguasai kursi parlemen.

Dilansir Al-Jazeera, lembaga jajak pendapat setempat memperkirakan NPF akan unggul dari koalisi berhaluan tengah Ensemble pimpinan Presiden Prancis Emmanuel Macron, serta partai sayap kanan National Rally (RN) yang dipimpin Marine Le Pen.

Meski begitu, tidak ada satu kelompok pun yang dinyatakan menang mutlak dengan suara mayoritas. NPF diproyeksikan meraih 177 kursi, Ensemble 148 kursi, sementara RN mendapatkan 142 kursi.

Paris: Kejutan terjadi di pemilihan umum parlemen Prancis putaran kedua, di mana hasilnya berada di luar ekspektasi banyak orang.

Aliansi partai sayap kiri memperoleh kursi terbanyak, namun tidak berhasil memperoleh mayoritas kursi walau mengalahkan sayap kanan dan sentris. Hal ini menyebabkan parlemen Prancis berada dalam posisi menggantung, dan mungkin akan mengalami kebuntuan politik.

Hasil pemilu ini mengejutkan banyak pihak, di mana partai sayap kanan diprediksi meraih kursi terbanyak.
Melansir dari ITV pada Senin, 8 Juli 2024, hasil akhir pemilu Prancis hingga menunjukkan aliansi kiri New Popular Front atau Front Populer Baru mendapatkan 182 kursi. Sedangkan partai sentris pimpinan Presiden Emmanuel Macron meraih 163 kursi, dan Marine Le Pen dari sayap kanan National Rally (RN) 143 kursi.

Dengan hasil ini, tidak ada satu pun dari ketiga blok utama yang berhasil mencapai 289 kursi yang diperlukan untuk mengendalikan Majelis Nasional Prancis yang memiliki total 577 kursi.

Ketidakpastian politik ini berpotensi mengguncang pasar di Prancis dan ekonomi negara yang merupakan terbesar kedua di Uni Eropa. Situasi ini juga dapat memiliki dampak signifikan terhadap perang di Ukraina dan diplomasi global.

Perdana Menteri Gabriel Attal, yang berencana mengajukan pengunduran diri pada Senin ini, mengatakan bahwa, "Negara kami menghadapi situasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bersiap untuk menyambut dunia dalam beberapa minggu." Dengan Olimpiade yang semakin dekat, ia mengatakan bahwa dirinya siap untuk tetap menduduki posisinya.

Baca juga: Pemilu Putaran Kedua Prancis Dimulai, Sayap Kanan di Atas Angin

Kiri Ekstrem

Macron menyerukan pemilu pada 9 Juni lalun untuk memberikan apa yang disebutnya sebagai ‘klarifikasi’ setelah peningkatan dukungan untuk partai sayap kanan dalam pemilu Parlemen Eropa.

Lonjakan suara sayap kanan memotivasi partai-partai kiri untuk bersatu dalam aliansi baru, yang berencana menjalankan program belanja publik yang mahal dan mengambil sikap tegas terhadap Israel terkait konflik dengan Hamas.

Macron menggambarkan aliansi kiri sebagai "ekstrem," dan memperingatkan bahwa program ekonominya bisa menghancurkan Prancis, yang sudah dikritik oleh pengawas Uni Eropa karena utangnya.

Namun, seiring proyeksi dan penghitungan suara yang menunjukkan Front Populer Baru memperoleh kursi terbanyak, para pemimpinnya segera mendorong Macron untuk memberi mereka kesempatan pertama membentuk pemerintahan dan mengusulkan perdana menteri untuk berbagi kekuasaan dengan presiden.

Pemimpin yang paling menonjol dari aliansi sayap kiri, Jean-Luc Mélenchon, mengatakan bahwa aliansinya "siap untuk memerintah."

Meskip National Rally gagal meraih mayoritas absolut yang akan memberikan Prancis pemerintahan sayap kanan pertama sejak Perang Dunia II, partai anti-imigrasi dengan hubungan historis dengan antisemitisme dan rasisme ini memperoleh kursi lebih banyak dari sebelumnya di Majelis Nasional.

Banyak pemilih menganggap bahwa menjaga sayap kanan dari kekuasaan merupakan hal penting. Mereka pun mendukung kandidat dari selain sayap kanan di putaran kedua.

Pemimpin National Rally, Marine Le Pen, yang diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai presiden untuk keempat kalinya di tahun 2027, mengatakan bahwa pemilu ini merupakan langkah awal menuju "kemenangan di masa depan."

"Gelombang sedang naik," katanya. "Kali ini tidak naik cukup tinggi."

"Kenyataannya adalah bahwa kemenangan kita hanya tertunda," tambahnya. (Shofiy Nabilah)

(WIL)

Paris: Masyarakat Prancis akan menentukan arah negara mereka dalam pemilihan umum putaran kedua yang begitu menentukan pada Minggu, 7 Juli 2024.

Dalam pemilu yang dipercepat dari jadwal semula ini, kekuatan sayap kanan berpotensi berkuasa di Prancis untuk kali pertama sejak era Perang Dunia II.

Mengutip dari voanews, partai nasionalis anti-imigrasi milik Marine Le Pen, National Rally (RN), memiliki peluang meraih mayoritas di legislatif Prancis untuk kali pertama.
Tetapi hasil pemilu belum dapat dipastikan karena sistem pemungutan suara yang rumit di Prancis dan kemungkinan adanya manuver taktis oleh partai-partai politik.

Sayap Kanan Ekstrem

Pemilih terdaftar di seantero Prancis dan wilayah seberang laut dapat memberikan suara untuk 501 dari 577 kursi di Majelis Nasional, majelis parlemen Prancis yang lebih rendah dan memiliki peran terpenting.

National Rally dan sekutunya unggul di pemilu putaran pertama dengan sekitar sepertiga suara. Sebuah koalisi partai-partai kiri-tengah, kiri-keras, dan hijau yang disebut Front Populer Baru berada di posisi kedua, jauh di depan aliansi sentris milik Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Dalam pekan menegangkan antara dua putaran, lebih dari 200 kandidat beraliran tengah dan sayap kiri menarik diri dari persaingan untuk meningkatkan peluang lawan moderat mereka dan mencoba mencegah kandidat National Rally menang.

Jajak pendapat prapemilu terakhir menunjukkan taktik tersebut mungkin telah mengurangi peluang sayap kanan ekstrem untuk memperoleh mayoritas absolut. Namun, partai Le Pen memiliki dukungan yang lebih luas dan lebih dalam daripada sebelumnya, dan hasil akhir diserahkan sepenuhnya kepada para pemilih.

Skema Berbagi Kekuasaan

Proyeksi jajak pendapat menunjukkan bahwa National Rally kemungkinan akan memperoleh kursi terbanyak di Majelis Nasional, yang akan menjadi kali pertama di Prancis.

Jika memenangkan mayoritas absolut sebanyak 289 kursi, Macron diharapkan akan menunjuk Presiden National Rally Jordan Bardella, sebagai perdana menteri baru di Prancis. Bardella kemudian dapat membentuk pemerintahan, dan ia dan Macron akan berbagi kekuasaan dalam sistem yang disebut kohabitasi.

Jika partai Le Pen tidak meraih suara mayoritas tetapi masih memiliki banyak kursi, Macron tetap dapat menunjuk Bardella, meski National Rally mungkin menolak karena khawatir pemerintahannya akan digulingkan dalam mosi tidak percaya.

Opsi lain, Macron dapat berupaya membangun koalisi dengan kaum moderat dan mungkin memilih perdana menteri dari kubu kiri-tengah.

Jika tidak ada partai dengan mandat yang jelas untuk memerintah, Macron dapat menunjuk pemerintahan yang terdiri dari para ahli yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Pemerintahan seperti itu kemungkinan dapat menangani sebagian besar urusan sehari-hari demi menjaga Prancis tetap berjalan.

(WIL)