Jakarta -

Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi salah satu jalur pelayaran yang sangat strategis. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berkomitmen mengemban aspek keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, termasuk di Selat Malaka dan Singapura.

Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Budi Mantoro mengatakan Selat Malaka dan Selat Singapura dilalui oleh sekitar 35% kapal internasional yang mengangkut sepertiga dari komoditas perdagangan global sehingga membuat kedua Selat ini menjadi urat nadi yang menghubungkan perekonomian wilayah tersebut ke seluruh dunia.

Budi menyebut volume lalu lintas yang melewati kedua Selat tersebut terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 130.000 kapal per tahun. World Economic Forum bahkan memperkirakan Selat Malaka akan melewati kapasitasnya pada akhir dekade ini karena pesatnya pertumbuhan lalu lintas pelayaran di Selat tersebut.

"Belum lagi banyaknya kemacetan dan kecelakaan yang terjadi di kedua Selat tersebut bisa mengakibatkan gangguan dan hambatan bagi rantai pasokan global," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Rabu (22/10/2024).

Menurut Budi, aktivitas di kedua Selat itu berdampak tidak hanya kepada tiga negara Pantai, tapi juga terhadap perdagangan regional hingga ke perekonomian global. Oleh karena itulah, Cooperative Mechanism dibentuk untuk menjalin dialog, pertukaran informasi dan berbagi perspektif tentang isu-isu penting yang berkaitan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura.

Dia bilang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi perhatian utama dari komunitas maritim internasional, khususnya Negara Pantai. Oleh karenanya, dengan dukungan dari International Maritime Organization (IMO), pada tahun 2007 tiga Negara Pantai membentuk Cooperative Mechanism sebagai wadah untuk mendiskusikan dan bertukar pandangan terkait isu yang menjadi perhatian bersama di kedua Selat.

Sebagai Anggota Dewan IMO, Indonesia memprioritaskan kerja sama dengan seluruh negara anggota IMO untuk memperkuat keselamatan dan keamanan pelayaran internasional. Ia menyatakan pihaknya juga selalu berpegangan pada Konvensi dan Instrumen IMO dalam menentukan kebijakan dan peraturan di perairan Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura.

Dalam rangka komunikasi dan meningkatkan keselamatan pelayaran, Indonesia telah membentuk mekanisme Maritime Safety Information (MSI) untuk memenuhi kebutuhan penyampaian informasi mengenai navigasi dan keselamatan pelayaran, yang berbasis pada mekanisme sistem penyiaran dan optimalisasi e-navigasi melalui sistem aplikasi terpadu yang dikelola oleh Maritime Coordination Centre (MCC).

"Mekanisme ini didukung juga oleh implementasi sistem pelaporan kapal/Ship Reporting System (SRS) di Perairan Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, untuk meningkatkan efisiensi navigasi, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim," jelasnya.

Selain itu, Budi menambahkan, Indonesia juga telah berhasil meningkatkan fungsi dan kapasitas sarana, prasarana, peralatan navigasi seperti GMDSS, AIS, VTS, dan Aids to Navigation serta sistem pengaturan rute kapal yang ditetapkan pada wilayah penting dan kritis di perairan Indonesia guna menjamin keselamatan navigasi, keamanan maritim, dan perlindungan lingkungan laut sebagaimana diatur dalam peraturan IMO.

Budi juga menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam menetapkan Kepulauan Nusa Penida dan Gili Matra sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA), yang telah disetujui pada Sidang Marine Environmental Protection Committee (MEPC) ke-82 pada awal bulan Oktober 2024. PSSA tersebut, jelasnya, terletak di dalam Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Lombok, yang berfungsi sebagai Associated Protective Measures-nya.

"Dengan ditetapkannya Pulau Nusa Penida dan Gili Matra sebagai PSSA, Indonesia menjadi negara ke-19 yang menetapkan PSSA dan negara Asia kedua setelah Filipina yang memiliki PSSA yang ditetapkan oleh IMO. Kita berharap juga hal ini dapat membuka peluang penetapan PSSA di wilayah-wilayah lain di Indonesia yang juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, kondisi ekologi, dan sosial-ekonomi yang sama, serta rentan terhadap dampak kegiatan pelayaran internasional," terangnya.

(kil/kil)

Jakarta -

Transformasi digital PT Pertamina International Shipping (PIS) menuai apresiasi dan mendapat pengakuan dari pelaku industri perkapalan global. PIS melalui tim digitalnya sukses mengembangkan sistem modul klaim dalam operasional kapal.

Sistem tersebut teruji bisa membuat operasional kapal lebih transparan sehingga elemen biaya operasional bisa lebih terpantau. Keunggulan sistem ini membuat PIS menetapkan posisinya sebagai pemimpin dalam digitalisasi industri perkapalan di Asia Tenggara dengan mengembangkan produk digital yang kompleks secara internal, khususnya modul klaim.

Kesuksesan model klaim digital ini, bahkan diakui oleh Vesson Nautical LLC, yang merupakan perusahaan perangkat lunak maritim terkemuka dari Amerika Serikat (AS). Perusahaan tersebut kini tertarik untuk berkolaborasi bersama PIS.

PIS bahkan resmi menerima Letter of Intent (LOI) dari Veson Nautical LLC. Dalam LOI yang disampaikan, Veson menyatakan ketertarikan untuk bekerja sama dengan PIS dalam pengembangan modul klaim yang sebelumnya telah digagas oleh PIS.

Penyerahan LOI menandai langkah penting dalam kolaborasi antara kedua perusahaan untuk mengembangkan modul klaim dalam sistem IMOS milik Veson, yang banyak digunakan oleh pelaku industri perkapalan dunia. Kolaborasi dengan Veson diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional maritim Pertamina melalui platform dan solusi data canggih yang ditawarkan oleh Veson.

Pengembangan modul klaim ini sendiri dianggap penting karena dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemulihan biaya (cost recovery) bagi perusahaan. Penyerahan dokumen kesiapan bekerja sama dilakukan di kantor PIS Asia Pacific yang berada di Singapura, pada pekan lalu.

Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PIS Surya Tri Harto menyatakan pernyataan minat kolaborasi dari Veson ini menjadi simbol komitmen kedua perusahaan untuk mencapai tujuan bersama dalam inovasi digital.

"Kolaborasi ini mencerminkan visi PIS untuk memimpin transformasi digital di sektor perkapalan, serta memperkuat komitmen Veson untuk meningkatkan efisiensi operasional mitra mereka di seluruh dunia. Dengan adanya dukungan dan inovasi teknologi dari Veson, PIS siap untuk membawa perubahan yang positif dalam industri maritim," kata Surya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/10/2024).

Direktur Komersial Veson Nautical LLC Russ Hubbard mengatakan, PIS yang sebelumnya telah menggunakan platform Veson sesuai dengan standar IMO (International Maritime Organization), telah membuktikan keunggulannya dalam pengembangan teknologi digital untuk operasional kapal PIS.

"PIS tampak telah meningkatkan kapabilitas digitalnya untuk mengelola kegiatan operasional kemaritiman yang semakin beragam. Untuk itu, sejalan dengan target jangka panjang transformasi digital, kami tertarik untuk mengeksplorasi potensi kerja sama ke depan," ujar Russ.

(ily/rrd)

Jakarta -

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memperketat pemantauan mobilitas kapal di perairan RI. Pemantauan dilakukan selama 24 jam melalui Maritime Coordination Center (MCC).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Captain Antoni Arif Priadi mengatakan Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut telah menetapkan Keputusan Nomor KP-DJPL 455 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Kapal (Ship Reporting System).

Keputusan ini merekomendasikan kapal-kapal yang masuk dan keluar perairan Indonesia untuk melakukan pelaporan kepada sarana telekomunikasi pelayaran.

"Selain itu, kami telah menyiapkan pengawasan selama 24 jam yang dilakukan melalui Maritime Coordination Center (MCC), yang bertanggung jawab atas penyiaran informasi keselamatan pelayaran di seluruh wilayah Indonesia," kata Antoni, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/10/2024).

Dengan sistem ini, diharapkan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia dapat terjaga, sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2023.

Di samping itu, Antoni turut menyoroti penguatan sisi kelautan melalui implementasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Melalui UNCLOS, Indonesia dapat memperkuat kontrol terhadap wilayah perairannya, mengelola sumber daya alamnya dengan lebih efektif dan berkelanjutan, serta melindungi ekosistemnya dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Penerapan UNCLOS memungkinkan Indonesia untuk mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari garis dasar, yang memberikan hak eksklusif untuk eksplorasi sumber daya alam di wilayah tersebut.

Namun demikian, Antoni menjelaskan, terdapat beberapa tantangan besar dalam implementasi konvensi tersebut. Salah satunya ialah evolusi kejahatan di sektor kelautan.

"Evolusi kejahatan transnasional seperti penangkapan ikan ilegal, eksploitasi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan, serta klaim tumpang tindih dengan negara tetangga menjadi isu yang membutuhkan penyelesaian lebih lanjut," ujarnya.

Di samping itu, ia juga menekankan, perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut yang berdampak terhadap garis dasar maritim memerlukan adaptasi kebijakan dan strategi baru.

"Kerangka hukum di bawah UNCLOS harus terus dikembangkan agar tetap relevan sebagai pedoman dalam mengatasi tantangan saat ini," kata dia.

Sementara itu, Direktur Kenavigasian, Capain Budi Mantoro, mengatakan melalui edukasi dan sosialisasi ini diharapkan semua lapisan masyarakat.memahami pentingnya UNCLOS 1982 dan urgensi dari kedaulatan perairan Indonesia sebagai tugas dan tanggung jawab bersama.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat memaksimalkan manfaat dari penerapan UNCLOS 1982, sekaligus memastikan pengelolaan perairan yang berkelanjutan dan aman di masa depan," ujar Budi.

"Dengan pengetahuan yang tepat, masyarakat juga diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga keselamatan pelayaran dan melestarikan lingkungan laut, serta mendukung kebijakan pemerintah berbasis pada UNCLOS," sambungnya.

Simak Video: Momen Evakuasi Kapal Dishub DKI Seusai Kandas di Kepulauan Seribu

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pelayaran PT Soechi Lines Tbk. (SOCI) mengumumkan pendirian anak usaha baru yakni Pacific Ocean Maritime Ltd. yang berkedudukan di Marshall Island, Samudra Pasifik.

Sekretaris Perusahaan Soechi Lines Paula Marlina mengungkapkan Pacific Ocean Maritime akan bergerak di bidang pelayaran dan penyewaan kapal, dimana komposisi kepemilikan saham SOCI pada GSM adalah sebanyak 100%.

"Pendirian perusahaan tersebut telah disetujui oleh badan otoritas Marshall Island Business Corporation Act dengan nomor 127599 tertanggal 21 Agustus 2024," kata Paula dalam keterbukaan informasi, Kamis (3/10/2024).

Paula menambahkan, tujuan dari pembentukan anak usaha baru tersebut adalah untuk mendukung kegiatan usaha perseroan dalam skala global.

"Dengan dibentuknya entitas perseroan baru diharapkan dapat meningkatkan dan membantu kegiatan operasional perseroan," tambahnya.

Adapun, aksi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan perseroan. Lebih dari itu, dengan adanya pembentukan anak usaha baru tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan konsolidasi SOCI.

Sebelumnya, PT Soechi Lines Tbk. (SOCI) juga tercatat telah mendirikan anak usaha baru yakni Glory Shippig Maritime Pte. Ltd yang berkedudukan di Singapura pada Selasa (16/7/2024).

Paula Marlina mengungkapkan Glory Shippig Maritime (GSM) akan bergerak di bidang pelayaran termasuk bisnis penyewaan kapal, dimana komposisi kepemilikan saham SOCI pada GSM adalah sebanyak 100%.

"Pendirian perusahaan tersebut telah disetujui oleh badan otoritas Singapuran melalui Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) dengan nomor 202428937R tertanggal 16 Juli 2024," kata Paula dalam keterbukaan informasi, Rabu (17/7/2024).

Di lantai bursa, saham SOCI menguat 0,57% ke posisi Rp176 per lembar pada penutupan perdagangan sesi I Kamis (3/10/2024). Sepanjang tahun berjalan 2024, saham SOCI telah terkoreksi 3,83%.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Era Maritime Autonomous Surface Ship (MASS) dan Green Shipping menjadi salah satu pokok bahasan dalam Marine Solutions Summit 2024 yang diselenggarakan PT Pertamina Marine Solutions (PMSol) di Nusa Dua, Bali. MASS dan Green Shipping menjadi isu penting bagi masa depan industri maritim.

Dalam sesi tersebut, PMSol mengundang Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Dr. Hartanto M.H, M.Mar.E selaku pembicara membahas isu global masa depan industri maritim. Dalam paparannya, Hartanto membahas Era MASS dan Green Shipping yang penting untuk industri maritim karena meningkatkan keamanan, efisiensi operasional, dan pengurangan dampak lingkungan.

"Teknologi MASS mengurangi risiko kecelakaan dan mengoptimalkan rute, sementara inovasi ramah lingkungan membantu mengurangi emisi dan memenuhi regulasi global, serta menghemat biaya dan memperbaiki reputasi perusahaan," ungkap Hartanto dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (14/9/2024).

Hartanto menjelaskan, MASS adalah kapal yang dapat beroperasi secara mandiri tanpa interaksi manusia. Terdapat empat tingkatan otomatisasi kapal, yang pada tingkat pertama dimana proses otomatis dan masih terdapat kru di kapal. Tingkat kedua, lanjut dia, dengan kontrol jarak jauh dan masih terdapat kru di kapal.

Kemudian, tingkat ketiga dengan kontrol jarak jauh tanpa kru di kapal, dan tingkat keempat dimana kapal sepenuhnya otonom yang membuat keputusan dan tindakan secara mandiri. Hartanto menegaskan, telnologi MASS yang meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional diyakini akan terwujud di masa mendatang.

Selanjutnya, mengenai Green Shipping Era, berkaitan erat dengan dekarbonisasi, yaitu upaya untuk mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan dari industri maritim. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencapai dekarbonisasi adalah dengan memanfaatkan bahan alternative marine fuels, yang dirancang untuk mengurangi jejak karbon kapal dan mendukung praktik pengiriman yang lebih ramah lingkungan.

"Perubahan dalam dinamika industri maritim pasti akan terjadi, dan yang harus dilakukan adalah melangkah maju dengan menghadapi perubahan tersebut melalui strategi-strategi yang tepat," kata Hartanto.

Dalam perkembangan terkini mengenai MASS dan potensi berkembangnya Green Shipping Era, PMSol akan menyiapkan strategi-strategi inovatif untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada. PMSol meyakini bahwa dengan pendekatan ini, perusahaan akan dapat bersaing secara efektif dan menjadi penyedia solusi maritim terintegrasi yang terkemuka, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kegiatan Marine Solutions Summit 2024 yang baru pertama kali diselenggarakan ini tidak hanya dihadiri peserta dari Pertamina Group, regulator, akademisi dan praktisi ekonomi, tapi juga dihadiri para pakar maritim nasional maupun dari luar negeri.

Melihat antusiasme yang ada, PMSol optimisti Marine Solutions Summit akan berlanjut di tahun-tahun selanjutnya sebagai salah satu wadah bagi para pelaku bisnis maritim, serta menjadi forum terdepan di dunia internasional dalam menghadapi isu dan tantangan global di industri maritim.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bentuk Pusat Integrasi Data Maritime atau Maritime Coordination Center (MCC) untuk menunjang keselamatan pelayaran di perairan Indonesia.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Antoni Arif Priadi mengatakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di MCC, diantaranya menerima dan menyampaikan informasi keselamatan pelayaran atau Maritime Safety Information (MSI).

“Pembentukan MCC ini bertujuan untuk menjadi Pusat Integrasi Data Maritim Indonesia, yang dioperasikan selama 24 jam oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan personil yang terdiri dari pegawai Direktorat Kenavigasian dan Pegawai Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai [KPLP],” ujar Antoni dalam siaran pers, Jumat (13/9/2024).

Dia menambahkan MCC juga menyediakan data dan informasi pemantauan, pengawasan, keamanan dan keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia.

Selain itu, mengidentifikasi dan mendeteksi keberadaan kapal serta pergerakan kapal secara aktual (realtime) di perairan Indonesia dan perairan internasional bagi kapal yang berbendera Indonesia.

Tak hanya itu, lanjutnya, MCC juga melaksanakan prosedur komunikasi dan pelaporan dalam keadaan darurat sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 549 Tahun 2024 tentang Prosedur Komunikasi dan Pelaporan Kapal dalam Keadaan Marabahaya atau Darurat di Perairan Indonesia.

Antoni menjelaskan MCC telah mengkoordinasikan penyiaran Informasi Keselamatan Pelayaran dan terintegrasi dengan Stasiun Radio Pantai (SROP), Vessel Traffic Services (VTS) dan Stasiun NAVTEX milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di seluruh Indonesia.

MCC juga telah terintegrasi data dari berbagai Aplikasi, Badan, Kementerian atau Lembaga lain seperti Sistem Identifikasi Otomatis untuk pemantauan kapal meliputi Automatic Identification System (AIS) Satellite dan AIS Terrestrial yang dapat diakses melalui aplikasi atau situs web I-Motion dan AIS Live, sistem pelacakan dan identifikasi jarak jauh atau Long-Range Identification and Tracking (LRIT).

Selain itu, terdapat pula data dari BMKG yang mencakup Informasi Cuaca dari BMKG yang dapat diakses melalui situs web INA WIS, data Pushidrosal meliputi Informasi Hidrografi dan Oseanografi, serta Operasi Pencarian dan Pertolongan Badan SAR Nasional (Basarnas).

Sebagai informasi, MCC berlokasi di Lantai 4 Gedung Karsa, Kementerian Perhubungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pelayaran PT Soechi Lines Tbk. (SOCI) mengumumkan pendirian anak usaha baru yakni Glory Shippig Maritime Pte. Ltd yang berkedudukan di Singapura pada Selasa (16/7/2024).

Sekretaris Perusahaan Soechi Lines Paula Marlina mengungkapkan Glory Shippig Maritime (GSM) akan bergerak di bidang pelayaran dan penyewaan kapal, dimana komposisi kepemilikan saham SOCI pada GSM adalah sebanyak 100%.

"Pendirian perusahaan tersebut telah disetujui oleh badan otoritas Singapuran melalui Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) dengan nomor 202428937R tertanggal 16 Juli 2024," kata Paula dalam keterbukaan informasi, Rabu (17/7/2024).

Paula menambahkan, tujuan dari pembentukan anak usaha baru tersebut adalah untuk mendukung kegiatan usaha perseroan dalam skala global.

"Dengan dibentuknya entitas perseroan baru diharapkan dapat meningkatkan dan membantu kegiatan operasional perseroan," tambahnya.

Adapun, aksi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan perseroan. Lebih dari itu, dengan adanya pembentukan anak usaha baru tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan konsolidasi SOCI.

Sebelumnya, PT Soechi Lines Tbk. (SOCI) mencatatkan kenaikan pendapatan menjadi US$169,96 juta atau setara dengan Rp2,62 triliun sepanjang 2023 (kurs jisdor Rp15.439).

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, SOCI mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 17,96% menjadi US$169,96 juta dibandingkan dengan perolehan 2022 yang tercatat sebesar US$144,08 juta.

Pendapatan SOCI ditopang oleh pendapatan dari pihak ketiga, dengan rincian charter sebesar US$121,36 juta, spot sebesar US$35,35 juta dan galangan sebesar US$13,23 juta dengan jumlah total sebesar US$169,95 juta. Sementara pendapatan dari pihak ketiga sebesar US$9.868.

Sejalan dengan kenaikan pendapatan, beban pokok juga ikut terkerek menjadi US$131,35 juta atau setara dengan Rp2,02 triliun. Beban tersebut naik 27,18% dibandingkan dengan posisi 2022 yang tercatat sebesar US$103,27 juta.

Laba kotor tercatat sebesar US$38,61 juta atau setara dengan Rp596,11 miliar lebih rendah dibandingkan dengan laba kotor 2022 sebesar US$40,80 juta. Adapun beban keuangan, rugi selisih kurs, serta beban lainnya mengalami penurunan masing-masing tercatat sebesar US$15,41 juta dan US$910.307.

Setelah diakumulasikan dengan beban dan pendapatan lain-lain, laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk justru naik menjadi US$8,92 juta atau setara dengan Rp137,76 miliar. Laba ini naik 37,90% dibandingkan dengan 2022 sebesar US$6,47 juta.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.