TANGERANG, ID -Indonesia sebagai negara dengan pasar yang besar dan dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, yaitu 280 juta jiwa harus mampu melindungi pasar domestik dan juga harus mampu memasarkan produk nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan pada pembukaan Trade Expo Indonesia Ke-39 Tahun 2024 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (9/10/2024).

Dia mengatakan, banyak negara saat ini mulai khawatir soal over produksi di China. Banyak negara yang bersiap melindungi pasar domestiknya dari masuknya produk impor dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah. "Saat banyak negara melakukan restriksi akibat perang dagang, menurut saya di situ ada peluang. Saat banyak negara mengalami inflasi tinggi, menurut saya di situ juga ada peluang," kata Jokowi.

JAKARTA,Investor.id -Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), total ekspor Indonesia pada Agustus 2024 tercatat sebesar US$ 23,56 miliar. Hasil tersebut merupakan nilai terbesar sejak dua puluh bulan sebelumnya.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan mengatakan, terjadi peningkatan pada kinerja ekspor nonmigas secara bulanan. Sektor dengan kenaikan tertinggi dibanding bulan sebelumnya terjadi pada pertambangan dengan kenaikan sebesar 9,01%, diikuti pertanian 8,70%, dan industri pengolahan sebesar 7,09%

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan angkat bicara soal polemik Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 ihwal dibukanya keran ekspor pasir laut . Aturan tersebut memberlakukan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor atas usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan Permendag adalah turunan dari kebijakan pemerintah. Ia mengaku selaku menteri, hanya melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan dahulu melalui PP Nomor 26/2023.

"Kok nanya saya? Itu kan kebijakan pemerintah," ucap Zulhas selepas ekspor temuan Satgas Impor Ilegal, Tangerang, Senin (23/9/2024).

Perihal adanya penolakan dari para nelayan atas ekspor pasir laut tersebut, Zulhas mengatakan, keputusan tersebut adalah konsekuensi. Para nelayan yang protes dikarenakan merusak biota laut sehingga mengganggu tangkapan ikan, ditanggapi Zulhas bukan menjadi bagian dari kewenangannya.

"Saya bukan ahli ikan, saya kan perdagangan. Tanya ahli ikanlah," katanya.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan, jika memang ada protes atas ekspor pasir laut tersebut, seyogyanya dilakukan sejak pemerintah mengeluarkan PP Nomor 26/2023.

"Loh kok saya mengizinkan? Itu kan PP. Kamu tanya dong. Kan ada peraturan pemerintah, sudah lama. Jadi kalau mau nanya, seharusnya waktu dahulu," terang Zulhas.

Sebelumnya, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menegaskan, penolakannya terhadap ekspor pasir laut. Menurutnya, tidak seharusnya Indonesia mengirimkan pasir laut ke luar negeri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengklaim bahwa ekspor tersebut hanya mencakup sedimen yang menghambat lalu lintas kapal, bukan pasir laut murni.

Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa sedimen laut memiliki peran penting di Indonesia. Dia menyarankan agar pasir laut lebih baik digunakan untuk meningkatkan wilayah Pantai Utara Pulau Jawa, yang telah mengalami kerusakan akibat abrasi.

?Jika kita perlu pasir atau sedimen, sebaiknya gunakan untuk memperbaiki Pantura Jawa yang sudah parah terabrasi dan sebagian telah tenggelam,? tulis Susi melalui akun X-nya pada Jumat (20/9/2024).

JAKARTA, Investor.id -Dahulu Indonesia merupakan negara penghasil rempah terbesar di dunia. Namun, dalam beberapa tahun produksi rempah menurun. Untuk mendorong kejayaan rempah Indonesia perlu dilakukan revitalisasi pada jalur rempah.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, Indonesia memiliki peluang besar sebagai pemasok rempah dunia yang berkontribusi memiliki nilai tambah bagi perekonomian nasional maupun kesejahteraan. Di 2023, Indonesia telah mengekspor sekitar 157.000 ton rempah dengan nilai mencapai US$ 613 juta.

CIKARANG, Investor.id -Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama dengan Satgas Pengawasan Barang Tertentu mengekspos barang-barang impor dari luar negeri. Penindakan barang ilegal yang dilakukan antarkementerian/lembaga ini diperkirakan mencapai Rp 46 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menerangkan, penindakan ini tidak akan berhasil jika hanya dilakukan satu kementerian lembaga saja. Dia melanjutkan, tidak memiliki niat untuk menghambat ritel, tetapi juga mengajak masyarakat untuk membeli barang legal. "Misalnya kalau bapak ibu di pasar beli kaus dari luar negeri Rp 60.000, tiga kaus pasti barang tidak benar karena setiap kaus mau masuk itu Rp 60.000, bea masuknya ke negara Rp 60.000 ya masuk dipastikan satu Rp 60.000. Jadi kalau beli baju Rp 50.000 di mal itu jangan bangga, itu pasti masuknya tidak benar. Jadi itu yang membuat negara tidak ada pemasukan," ungkap dia di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai, Cikarang, Jawa Barat, Selasa (6/8/2024).

JAKARTA, Investor.id -Industri tekstil membutuhkan langkah nyata bukan polemik antar kementerian, dalam menyelesaikan masalah di industri tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta meminta perseteruan antar kementerian mengenai impor segera dihentikan. Akan lebih baik pemerintah fokus menyelesaikan permasalahan utama yang menjadi penyebab PHK dan penutupan pabrik. “Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin memburuk, karena permasalahan utamanya kan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (10/7/2024).