JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, timeline pembangunan Ibu Kota Baru atau IKN (Ibu Kota Nusantara) perlu dilakukan penyesuaian.Sebelumnya pengamat memproyeksikan, pembangunan IKN bakal berjalan lebih lambat ketimbang periode Joko Widodo (Jokowi).

"Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan," ujar AHY di Kantor Kementerian PU Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Sebab dikatakan AHY yang akan menjadi atensi pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur kedepan tidak hanya untuk IKN. Namun akan lebih mengarah untuk mendorong fasilitas pendidikan, kesehatan, mendukung ketahanan pangan dan energi. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan kualitas hidup masayrakat.

"Karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi, tapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah," kata AHY.

"Kedepannya untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia, baik sektor pendidikan, kesehatan maupun pengentasan kemiskinan," tambahnya.

Lebih jauh, AHY menjelaskan, pembangunan IKN ke depan masih dalam rangka memenuhi infrastruktur dasar hingga melengkapi fasilitas kota sebagai Ibukota negara. Mulai dari penyediaan ruang perkantoran, mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mensukseskan pemindahan pusat pemerintahan.

"Kantor-kantor kementerian termasuk pusat-pusat Kemenko sudah juga dibangun dan masih akan dituntaskan. Nah tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlemennya juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif," kata AHY.

Sehingga menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN baru akan bisa dilakukan setelah penyediaan infrastruktur dasar dan kelengkapan fasilitas dan ruang-ruang perkantoran pemerintah rampung.

"Paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo) ke depan itu, utamakan itu (kelengkapan infrastruktur kota) dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya," pungkas AHY.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku akan menemui sejumlah menteri senior di kabinet sebelumnya. Termasuk menemui Luhut Binsar Pandjaitan sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).

"Ya tentu pertama saya harus segera mempelajari tugas apa saja yang menjadi kewenangan sekaligus juga wilayah koordinasi yang harus saya jalankan," kata Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan , AHY di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih jauh, AHY mengatakan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini merupakan wilayah kerja baru di Kabinet Merah Putih Prabowo - Gibran. Sehingga menurutnya masih memerlukan banyak koordinasi dan belajar dengan berbagai pihak, agar tugas dan fungsinya berjalan optimal.

"Mulai hari ini saya akan menemui sejumlah tokoh mantan menteri , menteri senior, karena kan sebelumnya tidak ada yang jadi Menko Infra. Siang ini saya akan ketemu pak Luhut, beliau jadi Menko Marves cukup banyak mengendalikan proyek strategis nasional," katanya.

Sebelumnya AHY mengungkapkan setidaknya ada 5 Kementerian Teknis yang berada dibawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian PU, Kementerian Perumahan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi.

AHY mengaku dalam 1 minggu kedepan pihaknya akan belanja masalah terlebih dahulu dari 5 Kementerian tersebut. Caranya, dengan menemui setiap menteri-menteri di 5 Kementerian di bawah koordinasinya.

"Saya rasa waktu terbaik untuk belanja masalah di minggu pertama, saya akan keliling ke Kementerian tadi, karena secara langsung bisa mendengarkan paparan sekaligus masukan," kata AHY.

"Karena kalau Kemenko ini benar-benar baru, jadi saya harus menata dari awal supaya ajeg terlebih dahulu, tapi juga tidak menunggu selesai baru kita bekerja, kita harus turun ke lapangan, saya rasa itu yang paling baik untuk kita lakukan sekarang," pungkas AHY.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, bakal segera mempelajari tugas-tugas yang diberikan sebelum terjun ke lapangan.

AHY mengatakan, Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah merupakan instansi baru sehingga masih perlu mempelajari lebih jauh terkait masalah-masalah soal infrastruktur dan pengembangan wilayah serta langkah penyelesaiannya.

"Mudah-mudahan segera setelah pelantikan ini saya bisa segera turun ke lapangan, tentunya mempelajari tugas-tugas dulu karena ini Kementerian Koordinator yang baru," ujar Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan , AHY usai Pelantikan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (21/10/2024).

Meski demikian, AHY mengaku belum mendapatkan arahan spesifik dari Presiden Prabowo Subianto terkait target kerja yang harus diselesaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

"Secara khusus tadi tidak ada penyampaian secara langsung kepada masing-masing menteri, yang jelas pak Prabowo menyampaikan, selamat bertugas, tantangan dan harapan masyarakat tentu besar," kata AHY.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi melantik Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, dan pejabat setingkat Menteri, Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Merdeka, Jakarta. Terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat Menteri, serta 55 orang wakil menteri.

Pelantikan para pembantu Presiden Prabowo itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133P Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Kemudian pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 135P tahun 2024. Selanjutnya, jajaran pejabat setingkat menteri pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 134 P tahun 2024.