Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyatakan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan hari ini. Hal ini dilakukan Prabowo setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya," katanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Adapun aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait," bebernya.

"Saya kira itu yg mau saya sampaikan. Kita berdoa agar seluruh petani nelayan UMKM di Indonesia dalay bekerja dalam ketenangan dan keyakinan bahwa rakyat Indonesia dapat menghargai para produsen pangan yang penting bagi negara," sambung Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara rencana pemerintah untuk menghapus buku dan tagih kredit UMKM. Erick mengatakan, rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait kebijakan tersebut tengah disusun.

"Dan kemarin kami laporkan habis rapat dengan pimpinan Menko Bidang Perekonomian bersama tujuh menteri lain, ada satu yang diminta yaitu percepatan progres RPP hapus buku dan hapus tagih bank dan lembaga keuangan non bank. Ini bagian progres bagaimana kita memastikan stimulus atau kegiatan ekonomi bisa berputar lagi kepada tentu kredit-kredit yang sudah lewat," jelas Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI, DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Kriteria kredit yang bakal dihapus masih dibahas. Erick mengatakan, pihaknya mengusulkan untuk kriteria yang dihapus dengan rekam jejak lima tahun.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara rencana pemerintah untuk menghapus buku dan tagih kredit UMKM. Erick mengatakan, rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait kebijakan tersebut tengah disusun.

"Dan kemarin kami laporkan habis rapat dengan pimpinan Menko Bidang Perekonomian bersama tujuh menteri lain, ada satu yang diminta yaitu percepatan progres RPP hapus buku dan hapus tagih bank dan lembaga keuangan non bank. Ini bagian progres bagaimana kita memastikan stimulus atau kegiatan ekonomi bisa berputar lagi kepada tentu kredit-kredit yang sudah lewat," jelas Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI, DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Kriteria kredit yang bakal dihapus masih dibahas. Erick mengatakan, pihaknya mengusulkan untuk kriteria yang dihapus dengan rekam jejak lima tahun.

"Nah, memang ini masih ada usulan apakah 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun. Nah, kami mengusulkan kurang lebih kalau bisa dengan track record 5 tahun, tidak 2 tahun karena kalau dua tahun terlalu cepat. Tapi nanti keputusannya tentu ada di atas dan di situ kalau kita lihat angkanya kurang lebih di Rp 100 juta sehingga nanti kurang lebih yang ada di Himbara itu nilainya Rp 8,7 triliun," ungkapnya.

Erick menjelaskan, stimulus itu diberikan karena daya beli masyarakat dan UMKM terpukul. Erick bilang, hal itu yang dibahas dalam rapat beberapa waktu lalu.

"Nah ini saya rasa bagian stimulus yang kita dorong apalagi kita tahu memang daya beli masyarakat dan UMKM pada saat ini sedang terpukul. Ini salah satu kemarin rapat yang kita lakukan bersama Menko," katanya.

(acd/ara)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, timeline pembangunan Ibu Kota Baru atau IKN (Ibu Kota Nusantara) perlu dilakukan penyesuaian.Sebelumnya pengamat memproyeksikan, pembangunan IKN bakal berjalan lebih lambat ketimbang periode Joko Widodo (Jokowi).

"Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan," ujar AHY di Kantor Kementerian PU Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Sebab dikatakan AHY yang akan menjadi atensi pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur kedepan tidak hanya untuk IKN. Namun akan lebih mengarah untuk mendorong fasilitas pendidikan, kesehatan, mendukung ketahanan pangan dan energi. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan kualitas hidup masayrakat.

"Karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi, tapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah," kata AHY.

"Kedepannya untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia, baik sektor pendidikan, kesehatan maupun pengentasan kemiskinan," tambahnya.

Lebih jauh, AHY menjelaskan, pembangunan IKN ke depan masih dalam rangka memenuhi infrastruktur dasar hingga melengkapi fasilitas kota sebagai Ibukota negara. Mulai dari penyediaan ruang perkantoran, mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mensukseskan pemindahan pusat pemerintahan.

"Kantor-kantor kementerian termasuk pusat-pusat Kemenko sudah juga dibangun dan masih akan dituntaskan. Nah tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlemennya juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif," kata AHY.

Sehingga menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN baru akan bisa dilakukan setelah penyediaan infrastruktur dasar dan kelengkapan fasilitas dan ruang-ruang perkantoran pemerintah rampung.

"Paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo) ke depan itu, utamakan itu (kelengkapan infrastruktur kota) dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya," pungkas AHY.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku akan menemui sejumlah menteri senior di kabinet sebelumnya. Termasuk menemui Luhut Binsar Pandjaitan sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).

"Ya tentu pertama saya harus segera mempelajari tugas apa saja yang menjadi kewenangan sekaligus juga wilayah koordinasi yang harus saya jalankan," kata Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan , AHY di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih jauh, AHY mengatakan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini merupakan wilayah kerja baru di Kabinet Merah Putih Prabowo - Gibran. Sehingga menurutnya masih memerlukan banyak koordinasi dan belajar dengan berbagai pihak, agar tugas dan fungsinya berjalan optimal.

"Mulai hari ini saya akan menemui sejumlah tokoh mantan menteri , menteri senior, karena kan sebelumnya tidak ada yang jadi Menko Infra. Siang ini saya akan ketemu pak Luhut, beliau jadi Menko Marves cukup banyak mengendalikan proyek strategis nasional," katanya.

Sebelumnya AHY mengungkapkan setidaknya ada 5 Kementerian Teknis yang berada dibawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian PU, Kementerian Perumahan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi.

AHY mengaku dalam 1 minggu kedepan pihaknya akan belanja masalah terlebih dahulu dari 5 Kementerian tersebut. Caranya, dengan menemui setiap menteri-menteri di 5 Kementerian di bawah koordinasinya.

"Saya rasa waktu terbaik untuk belanja masalah di minggu pertama, saya akan keliling ke Kementerian tadi, karena secara langsung bisa mendengarkan paparan sekaligus masukan," kata AHY.

"Karena kalau Kemenko ini benar-benar baru, jadi saya harus menata dari awal supaya ajeg terlebih dahulu, tapi juga tidak menunggu selesai baru kita bekerja, kita harus turun ke lapangan, saya rasa itu yang paling baik untuk kita lakukan sekarang," pungkas AHY.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, bakal segera mempelajari tugas-tugas yang diberikan sebelum terjun ke lapangan.

AHY mengatakan, Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah merupakan instansi baru sehingga masih perlu mempelajari lebih jauh terkait masalah-masalah soal infrastruktur dan pengembangan wilayah serta langkah penyelesaiannya.

"Mudah-mudahan segera setelah pelantikan ini saya bisa segera turun ke lapangan, tentunya mempelajari tugas-tugas dulu karena ini Kementerian Koordinator yang baru," ujar Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan , AHY usai Pelantikan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (21/10/2024).

Meski demikian, AHY mengaku belum mendapatkan arahan spesifik dari Presiden Prabowo Subianto terkait target kerja yang harus diselesaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

"Secara khusus tadi tidak ada penyampaian secara langsung kepada masing-masing menteri, yang jelas pak Prabowo menyampaikan, selamat bertugas, tantangan dan harapan masyarakat tentu besar," kata AHY.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi melantik Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, dan pejabat setingkat Menteri, Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Merdeka, Jakarta. Terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat Menteri, serta 55 orang wakil menteri.

Pelantikan para pembantu Presiden Prabowo itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133P Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Kemudian pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 135P tahun 2024. Selanjutnya, jajaran pejabat setingkat menteri pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 134 P tahun 2024.

Jakarta -

Menko Bidang Pangan Zulkfli Hasan sampai saat ini mengaku belum mengetahui akan berkantor di mana. Belum ada lokasi yang ditetapkan sebagai kantor Kemenko Bidang Pangan.

Dia mengatakan fokusnya hari ini adalah melakukan serah terima jabatan dahulu di Kementerian Perdagangan, kemudian baru melakukan rapat perdana sambil meminjam kantor.

"Setelah ini, serah terima jabatan dulu. Setelah serah terima, nanti rapat. Nanti pinjam dulu kantornya," ungkap pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Ditanya kantor apa yang mau dipinjamnya, dia mengatakan bisa kantor siapa saja yang penting pemiliknya mau meminjamkannya.

"Ya nanti siapa mau kasih lah," kata Zulhas.

(hal/kil)