Presiden Prabowo Subianto melanti Rini Widyantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kabinet Merah Putih periode 2024-2029, menggantikan Abdullah Azwar Anas.

Rini mengatakan di awal kepemimpinannya sebagai Menteri PANRB baru, ia akan fokus dalam melaksanakan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah kementerian yang pada periode ini mengalami peleburan ataupun pemisahan. Dalam hal ini pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan.

"Pertama tentunya untuk program 100 hari, KemenPAN-RB tentunya pada satu bulan pertama punya kerja yang cukup besar. Terutama untuk melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk. Jadi kita punya 48 kementerian dan sekian lembaga dan ada beberapa yang dipecah," terang Rini kepada wartawan di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Kami tentunya bersama-sama dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan, kita akan menata bukan hanya menata fungsinya tetapi juga bagaimana kita menata untuk sumber daya manusia yang akan mengisi kementerian-kementerian baru yang baru dibentuk tadi," terangnya lagi.

Lebih lanjut Rini mengaku Kementerian PANRB sudah menyiapkan aturan terkait penataan ASN di kementerian baru. Namun pihaknya hingga kini juga masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) terkait perubahan struktur Kementerian dan tugas-tugasnya.

"Kami sudah menyusun PermenPANRB nanti bagaimana pembagian tata caranya dan semua sudah kita siapkan. Jadi kita menunggu Perpres transisi yang sebentar lagi akan diterbitkan karena ada beberapa fungsi kementerian dan lembaga yang beralih," kata Rini.

"Itu tentu saja akan berpengaruh terhadap pengisian sumber daya manusianya, kemudian juga penganggarannya. Itu sudah kita susun. Jadi memang pak Anas kemarin sebelum akhir masa jabatan, sudah bekerja keras selama 4 bulan untuk menyiapkan itu," jelasnya lagi.

Di luar itu, Rini mengaku masih memiliki PR lain yang 'dirintis' Anas seperti program-program prioritas transformasi birokrasi hingga penerapan teknologi INA Digital.

"Setelah itu tentunya ada kerja besar yang saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh, yang sudah dirintis oleh Pak Anas. Tentunya dengan sistem pemerintah berbasis elektronik," ucap Rini.

"Kita sudah punya INA Digital, kita baru Alpha rilis dan mudah-mudahan nanti Beta rilis sudah bisa dikeluarkan dalam 100 hari dan selanjutnya kita masih punya PR kaitannya dengan masalah transformasi sumber daya manusia," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar pemindahan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) diundur ke bulan Januari 2025. Padahal sebelumnya, pemindahan ditargetkan bisa dilakukan bulan Oktober ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, amanat Jokowi ini langsung disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno. Salah satu alasannya ialah agar dapat dilakukan penyempurnaan ekosistem.

"Kami tadi koordinasi dengan Pak Menteri PUPR, sekaligus OIKN, beberapa unit juga beberapa tower sudah selesai. Kemarin kan akses dari perkantoran itu menuju apartemen kan masih berdebu, dan sekarang sudah bertahap selesai, sehingga ekosistemnya insyaallah akan selesai," kata Anas, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Ditemui terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai, IKN telah siap untuk ditempati. Ia mengaku tidak mengetahui alasan pasti mundurnya jadwal pemindahan tersebut.

"Saya kira iya (ekosistem sudah siap). Mungkin kalau pemindahan itu mungkin sudah bisa dipindah (ASN)," ujar Basuki, di lokasi yang sama.

Basuki mengatakan, pihaknya dan kementerian lainnya telah menerima surat dari KemenPAN-RB menyangkut kesiapan prasarana di IKN untuk menunjang kepindahan ASN. Secara total, ada tiga eselon satu PUPR yang sudah siap pindah.

"Misalnya di Kementerian PU sudah ada ruang menterinya, dan ada tiga pimpinan madya yang sudah bisa pindah sana, ini eselon satunya. Dari 10 di PU yang sudah bisa dipindah ke sana itu tiga eselon satu. Dan eselon duanya ada 17, dan dengan staf profesional, semua jadi dibagi oleh Pak MenPAN-RB," terangnya.

Sedangkan untuk infrastruktur hunian, Basuki bilang saat ini ada sebanyak 13 tower apartemen ASN Hankam dari total 47 tower yang sudah siap ditempati. Apartemen tersebut pun sudah ditunjang fasilitas yang lengkap.

"Kalau yang apartemen ASN yang sekarang ini sudah siap ada 13, sudah full furnished, air, listrik, AC, semua sudah. Nanti November ada 9 lagi, Desember semua selesai," ujarnya.

Lebih lanjut untuk skema penempatannya, menurut Basuki, apartemen akan ditempati secara sharing untuk ASN single. Barulah ASN yang berkeluarga akan diberikan satu unit.

"Kalau saya, saya kan pernah kuliah di luar. Kalau kita tinggal di apartemen, saya tidak akan menyarankan satu apartemen satu orang, pasti harus ada temannya. Kita tidak tahu kalau sakit, pasti nggak akan happy kalau sendiri," katanya.

Begitu pula dengan kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi kantor para ASN. Menurut Basuki, bangunannya sudah siap. Saat ini, ia tinggal melengkapi bagian area komersial.

"Sekarang tinggal mempercepat yang komersial di Kemenko-Kemenko itu untuk bisa diisi. Seperti kemarin baru excelso, ada Coco Mart, ada yang UKM. Jadi saya akan mendorong itu lebih cepat, sehingga utama misalnya untuk rumah makan. Nanti makin banyak ASN pasti makin banyak kebutuhan rumah makan," kata dia.