Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku belum ada pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara.

Dia mengatakan bahwa keputusan Nusantara di Kalimantan Timur agar menjadi Ibu Kota Negara (IKN) merupakan wewenang penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dia sampaikan usai mengikuti pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional dan Kepala Otorita IKN di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

“Belum [ada pembicaraan]. Itu saya kira wewenang presiden,” kata Basuki kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Presiden Ke-8 RI memberi arahan agar Basuki bersama instansinya dalam waktu dekat mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas pada 2025 untuk IKN.

Oleh sebab itu, Basuki memastikan bakal lebih sering untuk wara-wiri berada di Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu. Mengingat, saat ini pembangunan di batch 1 sudah mencapai 94% dengan target pada akhir tahun mencapa 98%.

Sementara untuk pembangunan di batch II mencapai 60% dan batch III di 36% hingga November 2024.

“Ya itu tadi sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya mempelajari Keputusan Presiden (Keppres) mengenai perpindahan IKN dari Jakarta menuju Nusantara.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Ya nanti kami lihat dan kami pelajari dulu semuanya, begitu semua sudah ready dan semua siap, maka beliau [Prabowo] yang akan tanda tangan,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Prasetyo tak menutup kemungkinan bahwa Keppres bahkan dapat diteken sebelum proyek pembangunan rampung seutuhnya. Mengingat sebelumnya Presiden Prabowo Subianto merencanakan dan menargetkan untuk merampungkan pembangunan IKN dalam kurun 4 tahun.

Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) memastikan bahwa gaji para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengalami pemindahan kementerian tidak akan berubah. Adapun pemindahan ini seiring dengan proses transformasi kementerian di Kabinet Merah Putih.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan secara total saat ini Kabinet Merah Putih memiliki total 48 kementerian. Angka ini terdiri atas 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur atau pergeseran tugas, dan 2 kementerian hanya perubahan nomenklatur.

"Ini banyak sekali pertukaran, perpindahan, perpecahan dari fungsi-fungsi kementerian dan Lembaga (KL) sehingga kita susun Peraturan Presiden (Perpres) 139 2024 dan sudah ditanda tangan," kata Rini, dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Untuk menyeimbangkan fungsinya, Kementerian PAN-RB menyiapkan penyesuaian penempatan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Penyesuaian ini diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB).

Melalui aturan itu, ia memastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif terhadap para pegawai bersangkutan. Salah satunya, tidak ada perubahan pada gaji ASN yang mengalami perpindahan.

"Keberlangsungan dari penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan. Bagi pegawai yang tidak berubah, tetap menerima penghasilan. Tapi kalau yang berpindah, menerima penghasilan sesuai KL aslinya," ujarnya.

Rini menambahkan, persoalan penggunaan dan pengalihan SDM ini juga diatur dalam Perpres 139/2024 atau Perpres Transisi tersebut. Di dalamnya, diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian hingga pemecahan substansi penggabungan, serta kedudukan SDM.

"Termasuk bagaimana kita bagi SDM yang menduduki jabatan dengan catatan SDM yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugas dan fungsinya," kata dia.

(shc/kil)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal semakin yakin pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasalnya berbagai fasilitas penunjang di IKN terus dibangun, salah satunya rumah sakit.

"(RS Hermina) dibangun hanya dalam waktu kurang lebih 10 bulan dan sekarang bisa operasional, menerima pasien juga sudah siap karena di dalam tadi sudah ada tiga pasien yang dirawat. Ini akan memberikan kepercayaan, confidence, bagi ASN yang segera akan kita pindahkan ke Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi dalam peresmian RS Hermina Nusantara, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (11/10/2024).

Jokowi menambahkan, hunian bagi para ASN juga sudah siap, dan kantor mereka bekerja akan selesai pada bulan November. Oleh karena itu Jokowi menyebut fasilitas yang selama ini ditanyakan ASN, misalnya rumah sakit, kini sudah ada di IKN.

"Karena juga memang apartemennya sudah siap, kantornya sedikit lagi di November ini akan siap, sehingga begitu kami geser dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, fasilitas-fasilitas yang biasanya ditanyakan oleh mereka adalah, pak, kalau anak-anak kami sakit ada rumah sakitnya? Saya sekarang bisa jawab, ada! Yaitu RS Hermina Nusantara," bebernya.

Menurut Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, fasilitas lain yang kerap ditanyakan adalah sarana pendidikan. Jokowi memberi catatan untuk poi tersebut dan meminta pembangunan sekolah di IKN segera diselesaikan.

"Yang kedua yang sering ditanyakan, pak, anak-anak kami sekolahnya di mana? Nah ini perlu dipercepat. Agar fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan itu betul-betul ada di Ibu Kota Nusantara," tutupnya.

(ily/rrd)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar pemindahan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) diundur ke bulan Januari 2025. Padahal sebelumnya, pemindahan ditargetkan bisa dilakukan bulan Oktober ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, amanat Jokowi ini langsung disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno. Salah satu alasannya ialah agar dapat dilakukan penyempurnaan ekosistem.

"Kami tadi koordinasi dengan Pak Menteri PUPR, sekaligus OIKN, beberapa unit juga beberapa tower sudah selesai. Kemarin kan akses dari perkantoran itu menuju apartemen kan masih berdebu, dan sekarang sudah bertahap selesai, sehingga ekosistemnya insyaallah akan selesai," kata Anas, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Ditemui terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai, IKN telah siap untuk ditempati. Ia mengaku tidak mengetahui alasan pasti mundurnya jadwal pemindahan tersebut.

"Saya kira iya (ekosistem sudah siap). Mungkin kalau pemindahan itu mungkin sudah bisa dipindah (ASN)," ujar Basuki, di lokasi yang sama.

Basuki mengatakan, pihaknya dan kementerian lainnya telah menerima surat dari KemenPAN-RB menyangkut kesiapan prasarana di IKN untuk menunjang kepindahan ASN. Secara total, ada tiga eselon satu PUPR yang sudah siap pindah.

"Misalnya di Kementerian PU sudah ada ruang menterinya, dan ada tiga pimpinan madya yang sudah bisa pindah sana, ini eselon satunya. Dari 10 di PU yang sudah bisa dipindah ke sana itu tiga eselon satu. Dan eselon duanya ada 17, dan dengan staf profesional, semua jadi dibagi oleh Pak MenPAN-RB," terangnya.

Sedangkan untuk infrastruktur hunian, Basuki bilang saat ini ada sebanyak 13 tower apartemen ASN Hankam dari total 47 tower yang sudah siap ditempati. Apartemen tersebut pun sudah ditunjang fasilitas yang lengkap.

"Kalau yang apartemen ASN yang sekarang ini sudah siap ada 13, sudah full furnished, air, listrik, AC, semua sudah. Nanti November ada 9 lagi, Desember semua selesai," ujarnya.

Lebih lanjut untuk skema penempatannya, menurut Basuki, apartemen akan ditempati secara sharing untuk ASN single. Barulah ASN yang berkeluarga akan diberikan satu unit.

"Kalau saya, saya kan pernah kuliah di luar. Kalau kita tinggal di apartemen, saya tidak akan menyarankan satu apartemen satu orang, pasti harus ada temannya. Kita tidak tahu kalau sakit, pasti nggak akan happy kalau sendiri," katanya.

Begitu pula dengan kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi kantor para ASN. Menurut Basuki, bangunannya sudah siap. Saat ini, ia tinggal melengkapi bagian area komersial.

"Sekarang tinggal mempercepat yang komersial di Kemenko-Kemenko itu untuk bisa diisi. Seperti kemarin baru excelso, ada Coco Mart, ada yang UKM. Jadi saya akan mendorong itu lebih cepat, sehingga utama misalnya untuk rumah makan. Nanti makin banyak ASN pasti makin banyak kebutuhan rumah makan," kata dia.

(shc/kil)

Bisnis.com, PENAJAM PASER – Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono memastikan bahwa hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah siap untuk ditempati akhir Oktober ini.

Basuki yang juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) ini menyatakan bahwa hingga saat ini sudah ada 13 tower rusun ASN yang siap digunakan di IKN.

Dari 13 tower rusun tersebut, dia mengungkapkan tiga di antaranya masih sedang disiapkan perabotannya, sedangkan 10 sisanya sudah siap digunakan.

"Rusun ASN 13 ini sudah siap untuk ditinggali, tinggal beberapa diisi [furniture]. Akhir bulan ini pasti 13 [tower] sudah siap ditinggali,” kata Basuki kepada wartawan di kawasan IKN, Senin (7/10/2024).

Kendati demikian, terkait dengan kepindahan ASN ke IKN, Basuki juga mengaku sudah melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung soal progres pembangunan hunian ASN di IKN.

“Iya [ASN bisa segera pindah]. Jadi tadi Pak Presiden juga memerintahkan kepada Pak Sekneg, karena saya sudah laporkan ini Oktober jadi, November paling lambat. Jadi Desember sudah clear semua,” pungkas Basuki.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan realisasi pemindahan ASN ke IKN Nusantara sudah terlambat dari target awal yang ditetapkan pemerintah.

Dia menyebutkan bahwa sebelumnya pemerintah berencana untuk memboyong Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke IKN pada kuartal III/2024 atau dimulai sejak Agustus, September, dan Oktober. Namun, belum siapnya infrastruktur pendukung menjadi faktor penghambat perpindahan tersebut.

“Sebenarnya kita sudah terlambat [untuk memindahkan ASN ke IKN] menurut jadwal penyusunan di master schedule pemindahan ASN kita sudah agak sedikit terlambat, untuk mengejar keterlambatan itu apakah memang pada bulan ini atau bulan depan,” kata Suharso kepada wartawan di kompleks Istana Wakil Presiden (Wapres), Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini fokus memastikan agar seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk kepindahan ASN sudah terpenuhi.

Fasilitas yang dimaksud meliputi ketersediaan perumahan untuk ASN, kebutuhan kantor, furniture penunjang, termasuk perangkat bekerja seperti jaringan internet.

Oleh sebab itu, Suharso belum dapat menjanjikan bahwa ASN akan dipindahkan ke IKN pada Oktober ini. Hal ini mengingat, pemerintah perlu untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan secara langsung di lapangan.

“Kami saat ini sudah di belakangnya jadwalnya, sudah terlambat. Jadwalnya September, ya nanti kita lihat ya, saya belum berani ngomong kalau belum lihat lapangan. Saya harus lihat lapangan dulu berarti,” pungkas Suharso.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan pemindahan ASN ke IKN masih membutuhkan kajian mendalam terkait kesiapan infrastruktur. Dia juga belum dapat memutuskan kapan kepindahan ASN ke ibu kota baru.

Menurutnya, pemerintah bakal memprioritaskan fasilitas pendukung agar setiap insan Negara yang berpindah ke IKN dapat hidup dengan layak.

"Kami mau memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja, kita harus berhitung," katanya saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking D'Prima Hotel Nusantara, Rabu (25/9/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, IKN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan bahwa memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Kalimantan Timur membutuhkan waktu. Sehingga, menurutnya ia tidak ingin memaksakan dan terburu-buru dalam menandatangani secara resmi keputusan presiden (keppres) soal pemindahan ibu kota.

"Pindah rumah saja ruwet kayak gitu, ini memindah ibu kota. Jadi jangan kejar-kejar sehingga belum siap kita paksakan, akhirnya enggak baik," kata Presiden Jokowi, usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Ahad (6/10/2024).

Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota memang seharusnya berjalan normal dan natural hingga seluruh fasilitas terbangun, seperti rumah sakit, sekolah sehingga ekosistem akhirnya terbentuk. "Untuk urusan logistik semuanya sudah ada, baru pelan-pelan, itu pun juga pelan-pelan kita pindahkan. Sehingga semuanya merasa nyaman di sini," kata Presiden.

Adapun, kegiatan Nusantara TNI Fun Run, menurut Jokowi, bertujuan menciptakan keramaian sehingga dapat membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. "Di Nusantara ini yang namanya keramaian, crowd itu harus diciptakan terus, harus diadakan terus, sehingga sekali lagi ekosistem itu menjadi terbangun," kata Jokowi.

Presiden mengatakan bahwa kondisi di IKN saat ini sudah mulai ramai dengan adanya kafe, nantinya akan dihadirkan juga warung makan khas Padang. Adapun sebanyak 2.500 peserta meramaikan Nusantara TNI Fun Run di Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur untuk merayakan hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia.

Terkait Keppres pemindahan ibu kota, menurut Jokowi, sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Menurut Jokowi, Keppres terkait IKN bisa diteken Prabowo ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.

"Ya mestinya gitu, Presiden baru Pak Prabowo (yang menandatangani)," kata Presiden Jokowi.

Jokowi sebelumnya menyampaikan tidak dapat memutuskan keputusan-keputusan strategis di pengujung masa jabatan yang tersisa tiga pekan lagi. Namun terkait Keppres pemindahan ibu kota, kata dia, hal ini juga menyangkut kesiapan segala sesuatu di ibu kota.

"Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu dan ekosistem itu harus jadi," ujarnya.

Dia mengatakan kepindahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP/SMK hingga universitas, serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung-warung.

"Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum, mau apa," kata dia.

IDXChannel - Wacana pemindahan pintu masuk impor ke wilayah di Indonesia Timur dinilai memiliki potensi dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Sebab, dalam jalur masuk barang impor melalui Indonesia Timur itu dapat membuat harga barang impor tinggi.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan, tingginya harga barang impor menjadikan persaingan yang sehat antar industri domestik berkomoditas sama.

"Dampak positifnya kita melihat ini akan lebih terawasi, yang dampak positif yang lain itu kan biaya tinggi seperti dari satu kontainer ya. Dari Papua-Jakarta saja itu memakan biaya sekitar USD2.000 gitu. Sementara misalnya dari Jakarta-Singapura itu hanya USD300," ujar Esther dalam Market Review IDX Channel, Senin (9/9/2024).

Esther mengatakan, dampak positif dari naiknya harga kontainer tersebut yakni meningkatkan harga jual barang impor di pasar domestik. Sehingga, jika dilanjutkan, maka industri domestik dengan komoditas serupa akan mampu bersaing secara harga terutama di pasar pulau Jawa yang notabene memiliki pangsa konsumen besar.

"Nah ini artinya biaya pengiriman yang tinggi ini akan berdampak pada harga produk impor tersebut ya, kalau mereka mau penetrasi ke Jawa. Nah sehingga dari sisi industri domestik, dengan adanya biaya yang lebih mahal maka sudah bisa dipastikan harga produk impornya itu juga akan lebih mahal," kata Esther.

Di sisi lain, ujar dia, karena harga produknya lebih mahal, maka industri domestik yang memproduksi produk-produk sejenis dengan produk impor tersebut akan bisa berkompetisi di dalam negeri.

Lebih lanjut, Esther mengungkapkan, pemindahan pintu masuk impor tersebut justru membangkitkan gairah industri sektor logistik yang berdomisili di Indonesia Timur. Menurutnya, jasa ekspedisi logistik yang ada akan kebanjiran permintaan karena kebutuhan membawa barang-barang impor itu ke Pulau Jawa.

"Pasti ini akan berdampak pada ekspedisi ya. Ekspedisi-ekspedisi itu akan lebih bergeliat di sana, karena mau tidak mau kan pasar terbesarnya ini masih di Jawa gitu. Jadi mereka mau tidak mau harus mengirim ya barangnya dari Indonesia Timur, katakanlah Sulawesi dan Papua ke Jawa dan sekitarnya," kata Esther.

Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupaya memaksimalkan pencegahan masuknya barang impor ilegal di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Salah satunya dengan rencana pemindahan pintu masuk impor tujuh komoditas.

Adapun tujuh komoditas yang dimaksud yakni tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetika, elektronika serta pakaian jadi lainnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, ketujuh komoditas impor tersebut telah masuk dalam daftar barang impor yang mendapat pengawasan khusus dari pemerintah.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang menilai selain akan memudahkan, pengawasan pemindahan pintu masuk impor juga akan mendorong industri Pelayaran Nasional. Selain itu, Agus menyebutkan rencana pemindahan pintu masuk impor sejumlah komoditas juga akan menumbuhkan sentra-sentra perekonomian baru di Indonesia.

(Dhera Arizona)

JAKARTA - Presiden Jokowi memberikan penjelasan terkait batalnya perpindahan pegawai negeri sipil (PNS) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi beralasan perpindahan aparatur negara sipil (ASN) tidak perlu dilakukan terburu-buru.

"Ya semuanya kan di lihat fasilitas-fasilitas yang ada sudah siap belum. Memang sebagian sudah siap tapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah itu kalau betul betul siap, termasuk saya ini juga sama. Pindah betul betul memang harus siap betul," ujar Jokowi, Jumat (6/9/2024).

Baca Juga: Dua Anak Buahnya Mundur, Jokowi Beri Sinyal Reshuffle Kabinet dalam Waktu Dekat

Meski begitu, Jokowi akan berkunjung selama tiga atau empat hari ke IKN untuk memantau pembangunan agar sesuai target.

"Tapi akan kita terus berkunjung ke sana, tiga hari, empat hari, untuk terus mengkonsolidasi dengan Pak Kepala OIKN agar apa yang sudah kita rencanakan sesuai dengan target yang ditentukan," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, perpindahan apapun khususnya ASN ke IKN tidak segampang yang difikirkan. Menurutnya semua hal harus dipersiapkan dengan baik sebelum pindah.

"Ini pekerjaan besar, IKN itu pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah, langsung pindah, karena menyangkut pindah apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap," kata Jokowi.

"Kalau apartemennya siap apakah airnya juga siap, listriknya juga siap, semuanya ini perlu, ini kan kita membangun sebuah ekosistem besar, di mana nanti kita harapkan nanti betul betul interaksi di antara masyarakat di antara warga yang tinggal di IKN betul-betul sebuah komunitas yang hidup, naik dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain," sambungnya.

Baca Juga: Respons Jokowi soal Puluhan Kotak Kosong di Pilkada 2024: Kenyataannya seperti Itu

Terkait kapan waktu kepindahan ASN ke IKN, Jokowi minta hal tersebut dikonfirmasi langsung ke Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

"Ditanyakan seperti itu, kalau hal hal teknis ke Kepala OIKN, Pak basuki ada di deket saya," kata Jokowi.

Jakarta -

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memprotes rencana pemerintah memindahkan jalur masuk atau pelabuhan untuk tujuh barang impor ke Indonesia Timur.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menyatakan pemindahan lokasi impor ini justru berpotensi memperberat industri dan ritel nasional. Pihaknya menilai, kebijakan ini belum tentu menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan impor ilegal.

"Infrastruktur di Indonesia Timur masih belum memadai jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat, terutama terkait. transportasi dan logistik. Selain itu, biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan berdampak pada kenaikan harga barang di pasar," jelasnya, dalam keterangannya, Kamis (5/9/2024).

Menurutnya, kenaikan harga tersebut akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat mengancam pendapatan dan penutupan pada ritel.

"Jika harga barang terus meningkat akibat tingginya biaya logistik, daya beli masyarakat akan menurun, dan target belanja di dalam negeri melalui program BINA tidak akan tercapai," ujar Budihardjo.

Hippindo juga menekankan bahwa solusi yang lebih efektif untuk menangani impor ilegal adalah dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan Indonesia, serta meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pelaku impor ilegal.

Selain itu, Hippindo mendorong adanya inisiatif pemerintah untuk memperbanyak produksi barang dalam negeri.

"Selain memindahkan impor, kami melihat perlunya memperbanyak pasokan dari pabrik di dalam negeri. Jika perlu, kerja sama dengan pihak luar bisa dilakukan, namun dengan ketentuan bahwa barang yang diproduksi di Indonesia wajib dijual untuk kebutuhan dalam negeri, bukan hanya untuk ekspor," tambah Budihardjo.

Menurut Hippindo, yang harus diutamakan adalah pemenuhan stok barang, baik pangan maupun non-pangan, dengan fokus pada produk yang belum tersedia atau masih minim di Indonesia.

"Kami mendukung upaya pemetaan produk-produk yang belum diproduksi di Indonesia, terutama yang sifatnya mudah untuk diproduksi di dalam negeri. Untuk itu, kami mendorong Kementerian Perindustrian agar memberikan kemudahan bagi produsen untuk memulai produksi tersebut, dan Hippindo siap mendukung dengan memastikan produk-produk ini bisa dibeli oleh anggota kami, selama memenuhi standar dan syarat yang berlaku," jelasnya.

Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana pemindahan impor ini dengan lebih cermat.

"Kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek infrastruktur, biaya logistik, dan dampaknya terhadap industri serta konsumen, sehingga tujuan utama meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar tercapai," tutup Budihardjo.

Simak juga Video: Baru Jadi Menteri ESDM, Bahlil Sentil Impor Minyak-Gas Bengkak

[Gambas:Video 20detik]

(ada/hns)

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan alasan Nusantara yang berlokasi di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur dipilih sebagai ibu kota baru Republik Indonesia.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN, Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menuturkan bahwa salah satu alasannya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan itu selaras dengan rencana yang telah dirumuskan oleh Presiden Pertama RI yakni Soekarno.

“Ini [pemindahan ibu kota ke IKN] merupakan cita-cita yang sudah dari awal, sudah lama itu memang di kontemplasikan, dibayangkan, direncanakan sejak awal tepatnya sejak Pak Presiden Soekarno,” kata Troy dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Di samping itu, Troy juga menjelaskan bahwa wilayah Penajam Paser Utara dipilih sebagai ibu kota baru lantaran dinilai minim risiko bencana.

Kemudian, wilayah IKN juga berada tepat di tengah Republik Indonesia. Sehingga, pemindahan tersebut bakal merepresentasikan pusat ekonomi dan pemerintahan yang lebih Indonesia sentris.

“Lokasinya [IKN] di episentrum, Indonesia tengah. Sehingga penyebaran, pemerataan keadilan, pertumbuhan ekonomi bukan hanya di dalam wilayah pulau Jawa,” imbuhnya.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh sosok Menteri Keuangan (Menkeu) Kabinet Kerja periode 2014-2016, Bambang Brodjonegoro yang juga merupakan salah satu sosok di balik perencanaan pembangunan IKN.

Dia menceritakan, pada awal penetapan wilayah Kalimantan Timur dipilih lantaran memenuhi 3 aspek pertimbangan. Pertama, Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang minim risiko bencana.

“Risiko bencana itu paling kecil di Kalimantan, bencana pasti terjadi tapi kita pilih manajemen risiko, kita pilih daerah yang paling kecil [risiko bencananya],” tuturnya.

Kedua, wilayah Kalimantan Timur tepatnya Penajam Paser Utara dipilih karena masih berada dekat dengan laut. Hal itu dilakukan guna merepresentasikan Indonesia sebagai negara kepulauan. Sehingga, pusat pemerintahan didesain agar berada dekat dengan wilayah perairan.

Ketiga, wilayah Penajam Paser Utara dipilih karena telah berdekatan dengan daerah-daerah yang ekonomi dan sarana infrastrukturnya cenderung jauh telah lebih matang seperti Balikpapan dan Samarinda.

JAKARTA - Pemerintah menargetkan pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahap awal ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dilakukan pada September bulan depan.

Plt. Kepala Otorita IKN, sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan profil demografis PNS yang direncanakan pindah ke IKN adalah generasi milenial 28-43 tahun sebanyak 34,54 persen dan generasi Z umur 12-27 tahun sebanyak 13,32 persen.

"IKN adalah buat yang millennial dan gen Z ini, bukan buat saya, bukan buat Pak Jokowi. IKN ini memang didesain untuk kota masa depan, kota anak muda masa depan," ujar Basuki dalam keterangan resmi, Rabu (27/8/2024).

Baca Juga: Pemerintah Uji Coba Runway Bandara IKN Gunakan Pesawat Kalibrasi

Menurutnya, ASN bertalenta terutama para generasi muda sangat berperan penting untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan, hal in yang menjadi pertimbangan untuk memindahakan generasi muda ke IKN pada tahap awal.

Basuki mengatakan, IKN adalah lambang kota yang akan menjadi episentrum pembangunan Indonesia. "Ini yang seperti tadi disampaikan, talenta-talenta kita diutamakan yang digital expert untuk bisa mengoperasikan kota IKN ini. Digital expert kita utamakan untuk para ASN kita," tambahnya.

Baca Juga: Terungkap Skenario Pemindahan ASN ke IKN, Nama-nama Pegawai Sudah Disiapkan

sebagai informasi, saat ini Kementerian PUPR tengah membangun hunian untuk 46 rumah tapak jabatan menteri dan 47 tower hunian bagi para PNS yang akan dipindahkan ke IKN yang rencananya mulai dilakukan September mendatang.

Targetnya dari keseluruhan pekerjaan konstruksi tersebut, paling tidak sebagian sudah ada yang bisa digunakan pada Agustus mendatang. Misalnya 14 tower hunian ASN sudah rampung dikerjakan, dan 14 rumah tapak jabatan menteri sudah siap huni pada pertengahan tahun 2024. Sedangkan sisanya masih ditargetkan rampung seluruhnya pada akhir 2024 mendatang.

Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memperkenalkan hunian rumah susun (rusun) yang bakal ditempati Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Dalam unggahan di Instagram @kemenpanrb, Senin (19/8/2024), dijelaskan bahwa hunian memiliki luas 98 m2 per unit. Setiap unitnya sudah lengkap dengan perabotan (fully furnished).

"ASN yang akan pindah ke IKN nggak perlu khawatir karena setiap hunian sudah fully furnished," jelas Kemenpan-RB.

Setiap unit hunian ASN di IKN memiliki 1 kamar mandi dan 3 kamar, di mana 1 kamar utama dilengkapi dengan kamar mandi. Ada juga ruang tamu, ruang makan, dapur dan ruang cuci piring yang terlihat nyaman.

"Hunian ini juga menerapkan smart home system," ucapnya.

Hunian ASN di IKN. Foto: Dok Kementerian PUPR

Secara keseluruhan 47 tower hunian disiapkan untuk ASN pindah ke IKN. Sebanyak 29 tower di antaranya akan dihuni oleh para ASN (PNS dan PPPK) dan sisanya untuk tempat tinggal anggota TNI/Polri.

Dalam satu tower, terdiri dari 12 lantai di mana per lantainya terdiri atas lima unit apartemen. Sebanyak dua lantai akan digunakan sebagian menjadi fasilitas sosial dan fasilitas umum, sehingga menyisakan 10 lantai untuk hunian.

Apabila huniannya sharing, maka diperkirakan akan ada sekitar 3.200 ASN yang pindah ke IKN pada periode awal yakni Oktober 2024. Sedangkan kalau tidak sharing, akan ada sekitar 1.700 ASN yang pindah.

Hunian ASN di IKN. Foto: Dok Kementerian PUPR

"Tapi atas arahan Pak Presiden (Jokowi) dari ratas terbaru, bagi mereka yang sudah menikah tidak lagi sharing di apartemennya, supaya ada fokus dari ASN yang akan pindah sehingga jangan khawatir temen-temen yang muda yang akan pindah mereka tidak akan sharing, bisa dengan keluarga dan putra putrinya," jelas Menpan-RB Abdullah Azwar Anas di IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8).

Hunian ASN di IKN. Foto: Dok Kementerian PUPR

(aid/rrd)