Demi menjaga ketahanan pangan nasional, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan keseriusannya dengan menggelar rapat marathon, hari ini. Tak tanggung-tanggung, rapat dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari untuk membahas strategi percepatan swasembada pangan.

Rapat pertama dimulai pukul 6 pagi di kediaman Amran. Amran memulainya dengan berdiskusi intensif mengenai rencana aksi dan program prioritas. Tak berhenti di situ, pada pukul 13.00 siang, rapat kembali digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Rapat kedua ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, para pejabat eselon I, Tenaga Ahli Menteri (TAM), Staf Ahli Menteri (SAM), serta sejumlah staf kementerian lainnya.

Amran menekankan pentingnya langkah konkret untuk memastikan swasembada pangan segera tercapai.

"Kami tidak ingin hanya sekadar wacana. Kita harus bergerak cepat dan tepat agar masyarakat Indonesia dapat terus menikmati akses pangan yang mudah dan terjangkau," kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto inginkan lompatan besar sektor pertanian dalam mencapai swasembada. Rapat maraton ini membahas detail strategi dan langkah taktis untuk memperkuat produksi pangan lokal, mulai dari penguatan sistem distribusi hingga optimalisasi program bantuan pertanian di daerah.

Amran beserta jajaran membahas progres optimalisasi lahan tahun 2024, proyeksi optimalisasi lahan tahun 2025, cetak sawah 2025, pompanisasi tadah hujan, dan penanaman padi gogo untuk peningkatan produksi padi dan beras nasional. Upaya ini juga menjadi bukti nyata komitmen Menteri Amran dalam memastikan Indonesia mampu mencapai swasembada pangan.

"Ketahanan pangan adalah prioritas utama. Kita harus berlari lebih cepat untuk mewujudkan swasembada agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks," lanjutnya.

Seperti diketahui, Kementan di bawah komando Amran dan Wamentan Sudaryono terus bergerak untuk menjalankan program peningkatan produksi pangan. Dalam berbagai kesempatan, Amran menyampaikan ke jajarannya bahwa tidak ada tanggal merah untuk bekerja demi membangun pertanian Indonesia. Keseriusan ini menjadi angin segar bagi para petani dan masyarakat luas, menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjaga ketahanan pangan demi kesejahteraan.

Video Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

Video Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

Presiden Prabowo Subianto mempunyai target swasembada pangan. Dalam mendukung target tersebut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar dialog kebijakan iklim dan perdagangan yang melibatkan lembaga-lembaga internasional dan nasional.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan forum tersebut akan membahas terkait masukan hingga kendala-kendala yang dihadapi ke depannya terkait perdagangan dan iklim. Hal ini, menurut Budi, dapat membantu pemerintah dalam mencapai target swasembada pangan.

"Kita minta masukan kementerian/lembaga depan kan kita harus apa namanya Karena Indonesia kan sudah mencanangkan tahun 2028 itu swasembada pangan. Jadi diskusi-diskusi ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa kira-kira ke depan yang harus kita lakukan, kendala-kendalanya apa," kata Budi dalam acara Action on Climate and Trade, di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia menilai forum ini dapat membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan mengenai ketahanan pangan ke depan. Forum ini melibatkan lembaga internasional dan nasional, seperti World Bank, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, hingga Bappenas.

"Jadi kita diskusi saja bareng-bareng dengan beberapa lembaga internasional dan nasional yang kebetulan sekarang lagi di Jakarta. Jadi kita dukung pemerintah, Presiden, Pak Prabowo Supaya ketahanan pangan atau swasembada pangan ini terwujud," imbuh dia.

Dia menjelaskan tentunya hal itu juga berkaitan dengan perjanjian perdagangan-perdagangan internasional yang ada. Sebab, dia menilai masing-masing negara membutuhkan satu sama lain untuk kecukupan bahan pangan, termasuk Indonesia. Untuk itu, dia menilai perlunya kemudahan distribusi barang sehingga stok pangan tetap keberlanjutan.

"Jadi kita harus bicara kan dari awal jangan sampai nanti ketika kebutuhan pangan masing-masing negara meningkat, tetapi distribusinya tetap menjadi susah," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan empat sampai lima tahun lagi. Dengan begitu, dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo dalam Pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

IDXChannel –Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta agar masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan. Hal tersebut penting untuk membantu ketahanan ekonomi keluarga.

Dia mengatakan program pemanfaatan pekarangan di berbagai daerah dapat mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan metode ini, masyarakat juga tidak hanya menanam untuk kebutuhan sendiri, tetapi juga dapat menambah pendapatan keluarga jika hasil panennya dijual.

“Jika pekarangan dikelola dengan baik, saya yakin setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan bergizi. Bahkan, pemanfaatan lahan pekarangan ini mampu menghemat lebih dari Rp1.400 triliun pendapatan masyarakat,” kata Mentan, Sabtu (2/11/2024).

Mentan mengungkap dalam mendukung program ini, pihaknya melakukan intensif bimbingan teknis (bimtek) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola lahan pekarangan sebagai sumber pangan bergizi.

Bimtek ini merupakan bagian dari Program Pekarangan Pangan Bergizi, di mana masyarakat diajarkan teknik bercocok tanam yang efektif dan hemat lahan. Para peserta diberikan materi tentang teknik bercocok tanam yang baik, pemilihan bibit berkualitas, serta pemanfaatan teknologi sederhana untuk mendukung pertumbuhan tanaman di pekarangan terbatas.

“Melalui bimbingan teknis ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan pekarangan mereka untuk menanam berbagai jenis tanaman, seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan lain yang kaya nutrisi,” kata Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Andi Muhammad Idil Fitri.

“Artinya, setiap rumah tangga dapat menyuplai kebutuhan gizi dari tanaman yang dibudidayakan sendiri,” tuturnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel –Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta agar masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan. Hal tersebut penting untuk membantu ketahanan ekonomi keluarga.

Dia mengatakan program pemanfaatan pekarangan di berbagai daerah dapat mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan metode ini, masyarakat juga tidak hanya menanam untuk kebutuhan sendiri, tetapi juga dapat menambah pendapatan keluarga jika hasil panennya dijual.

“Jika pekarangan dikelola dengan baik, saya yakin setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan bergizi. Bahkan, pemanfaatan lahan pekarangan ini mampu menghemat lebih dari Rp1.400 triliun pendapatan masyarakat,” kata Mentan, Sabtu (2/11/2024).

Mentan mengungkap dalam mendukung program ini, pihaknya melakukan intensif bimbingan teknis (bimtek) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola lahan pekarangan sebagai sumber pangan bergizi.

Bimtek ini merupakan bagian dari Program Pekarangan Pangan Bergizi, di mana masyarakat diajarkan teknik bercocok tanam yang efektif dan hemat lahan. Para peserta diberikan materi tentang teknik bercocok tanam yang baik, pemilihan bibit berkualitas, serta pemanfaatan teknologi sederhana untuk mendukung pertumbuhan tanaman di pekarangan terbatas.

“Melalui bimbingan teknis ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan pekarangan mereka untuk menanam berbagai jenis tanaman, seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan lain yang kaya nutrisi,” kata Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Andi Muhammad Idil Fitri.

“Artinya, setiap rumah tangga dapat menyuplai kebutuhan gizi dari tanaman yang dibudidayakan sendiri,” tuturnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan stok pangan, khususnya beras, di Bulog masih terkendali. Jokowi menuturkan untuk stok pangan di gudang Bulog Sumba Barat mencapai 1.000 ton dan dalam kondisi aman.

"Pasokan tidak ada masalah, tadi stok di sini kurang lebih hampir 1.000 ton. Dilihat saja di dalam," kata Jokowi usai meninjau Gudang Bulog Kampung Baru, Kabupaten Sumba Barat, pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Jokowi menjelaskan bahwa program bantuan beras yang telah berjalan sejak Januari 2024 akan kembali dilanjutkan pada Desember mendatang.

Dengan adanya program tersebut, kata Jokowi, diharapkan harga beras tetap stabil, dan masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.

"Kalau ini kan memang sudah sesuai dengan rencana, Agustus kemudian Oktober, kemudian Desember. Dan kita harapkan itu juga bisa mengerem harga beras agar tidak bisa naik karena kita intervensi lewat bantuan pangan berupa beras. Pasokan nggak ada masalah," kata Jokowi.

Dalam kunjungannya ke Gudang Bulog Kampung Baru, Jokowi bertanya langsung kepada warga tentang kualitas beras yang mereka terima dan ingin memastikan bahwa beras yang didistribusikan memiliki kualitas yang baik.

"Bapak/Ibu semuanya sudah terima yang 10 kilo? Berasnya bagus? Ada keluhan berasnya hitam? Berasnya kuning?" tanya Jokowi, yang langsung dijawab serentak oleh warga dengan mengatakan bahwa beras yang diterima dalam kondisi baik.

Presiden juga mengajak warga untuk menyampaikan usulan kepada pemerintahan baru agar program ini dapat diteruskan. Di sisi lain, Jokowi berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada calon presiden terpilih.

"Nanti pemerintah baru, saya nanti bisikin ke Pak Prabowo, tapi usulannya dari Bapak/Ibu semuanya lho ya," ucap Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, Pjs Bupati Sumba Barat Flouri Rita Wuisan, dan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono.

(NIA DEVIYANA)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kabupaten dan kota di Kalimantan Timur bersiap untuk menyuplai kebutuhan pangan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini diungkapkan Jokowi Kabupaten Berau dan Paser.

Untuk kebutuhan pangan, seharusnya IKN menyerap produksi lokal di Kaltim, mulai dari beras, daging, buah-buahan, dan lain sebagainya.

"Jadi kan ada Ibu Kota Nusantara, mestinya Kabupaten-kabupaten di sekitar itu bisa melihat kebutuhan kebutuhan dari Nusantara, dari IKN. Kalau harusnya memang dilihat, kalau ingin beras harusnya dilihat dari mana, buah dari mana, ayam dari mana, sayur dari mana," ujar Jokowi di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Berau, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, hal ini adalah peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan. Peluang itu juga bisa memberikan perputaran uang bagi pengusaha kecil dan mikro di daerah.

"Semuanya tuh adalah kesempatan, adalah peluang, masyarakat, peluang pengusaha untuk bisa ikut terutama usaha mikro, usaha kecil, untuk ikut berkontribusi di suplai logistik IKN," ujar Jokowi.

Jokowi kembali menegaskan IKN harus bisa memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Maka dari itu, semua kabupaten dan kota di sekitar ibu kota baru harus bersiap diri dari sekarang melakukan produksi.

"Kalau bisa mestinya disiapkan di Kalimantan timur sendiri, didukung oleh kabupaten-kabupaten di sekitar IKN, sehingga betul betul memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat," kata Jokowi sebelumnya di Kabupaten Paser.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa program cetak sawah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Sudaryono menyebutkan, program tersebut merupakan solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya jumlah penduduk.

Ini disampaikan Sudaryono saat memberi arahan pada kongres pertanian Indonesia yang diselenggarakan Ikatan Alumni IPB di Bogor, Selasa (24/9/2024).

UNSPLASH/MARC HASTENTEUFEL Ilustrasi sawah, petani.

"Tanpa cetak sawah, kita mau makan apa? Coba Anda bayangkan penduduk kita tambah besar, yang makan tambah banyak, sementara sawah kita tambah sedikit. Betul intensifikasi sudah kita lakukan, tapi kita juga harus melakukan ekstensifikasi yaitu cetak sawah, tentunya itu juga untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Selasa.

Sudaryono mengatakan, selain cetak sawah, pemerintah juga tengah sedang mengoptimalisasi lahan rawa sebagai upaya meningkatkan produksi.

Hingga September ini, realisasi program tersebut mencapai 95 persen dari target penggarapan 40 ribu hektar lahan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Optimalisasi lahan rawa itu telah menggunakan mekanisasi pertanian seperti drone, traktor, combain harvester, hingga penggunaan benih.

“Kalau ini berhasil, kita sudah hitung, Indonesia bisa surplus beras secara besar. Karena itu, cetak sawah harus kita lakukan, karena suka tidak suka kita itu kehilangan sawah setiap tahun,” kata Sudaryono.

“Jadi kalau orang bilang cetak sawah itu bukan solusi, maka saya katakan solusi selain cetak sawah itu apa? Kan tidak ada selain cetak sawah, dan tentunya itu untuk menuju swasembada pangan,” tutur politikus Partai Gerindra itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa program cetak sawah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Sudaryono menyebutkan, program tersebut merupakan solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya jumlah penduduk.

Ini disampaikan Sudaryono saat memberi arahan pada kongres pertanian Indonesia yang diselenggarakan Ikatan Alumni IPB di Bogor, Selasa (24/9/2024).

UNSPLASH/MARC HASTENTEUFEL Ilustrasi sawah, petani.

"Tanpa cetak sawah, kita mau makan apa? Coba Anda bayangkan penduduk kita tambah besar, yang makan tambah banyak, sementara sawah kita tambah sedikit. Betul intensifikasi sudah kita lakukan, tapi kita juga harus melakukan ekstensifikasi yaitu cetak sawah, tentunya itu juga untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Selasa.

Sudaryono mengatakan, selain cetak sawah, pemerintah juga tengah sedang mengoptimalisasi lahan rawa sebagai upaya meningkatkan produksi.

Hingga September ini, realisasi program tersebut mencapai 95 persen dari target penggarapan 40 ribu hektar lahan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Optimalisasi lahan rawa itu telah menggunakan mekanisasi pertanian seperti drone, traktor, combain harvester, hingga penggunaan benih.

“Kalau ini berhasil, kita sudah hitung, Indonesia bisa surplus beras secara besar. Karena itu, cetak sawah harus kita lakukan, karena suka tidak suka kita itu kehilangan sawah setiap tahun,” kata Sudaryono.

“Jadi kalau orang bilang cetak sawah itu bukan solusi, maka saya katakan solusi selain cetak sawah itu apa? Kan tidak ada selain cetak sawah, dan tentunya itu untuk menuju swasembada pangan,” tutur politikus Partai Gerindra itu.

Sudaryono juga mengatakan, Kementerian Pertanian juga telah berhasil menambah luas areal tanam hingga 1,3 juta hektar lewat program pompanisasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa program cetak sawah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Sudaryono menyebutkan, program tersebut merupakan solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya jumlah penduduk.

Ini disampaikan Sudaryono saat memberi arahan pada kongres pertanian Indonesia yang diselenggarakan Ikatan Alumni IPB di Bogor, Selasa (24/9/2024).

UNSPLASH/MARC HASTENTEUFEL Ilustrasi sawah, petani.

"Tanpa cetak sawah, kita mau makan apa? Coba Anda bayangkan penduduk kita tambah besar, yang makan tambah banyak, sementara sawah kita tambah sedikit. Betul intensifikasi sudah kita lakukan, tapi kita juga harus melakukan ekstensifikasi yaitu cetak sawah, tentunya itu juga untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Selasa.

Sudaryono mengatakan, selain cetak sawah, pemerintah juga tengah sedang mengoptimalisasi lahan rawa sebagai upaya meningkatkan produksi.

Hingga September ini, realisasi program tersebut mencapai 95 persen dari target penggarapan 40 ribu hektar lahan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Optimalisasi lahan rawa itu telah menggunakan mekanisasi pertanian seperti drone, traktor, combain harvester, hingga penggunaan benih.

“Kalau ini berhasil, kita sudah hitung, Indonesia bisa surplus beras secara besar. Karena itu, cetak sawah harus kita lakukan, karena suka tidak suka kita itu kehilangan sawah setiap tahun,” kata Sudaryono.

“Jadi kalau orang bilang cetak sawah itu bukan solusi, maka saya katakan solusi selain cetak sawah itu apa? Kan tidak ada selain cetak sawah, dan tentunya itu untuk menuju swasembada pangan,” tutur politikus Partai Gerindra itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa program cetak sawah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Sudaryono menyebutkan, program tersebut merupakan solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya jumlah penduduk.

Ini disampaikan Sudaryono saat memberi arahan pada kongres pertanian Indonesia yang diselenggarakan Ikatan Alumni IPB di Bogor, Selasa (24/9/2024).

UNSPLASH/MARC HASTENTEUFEL Ilustrasi sawah, petani.

"Tanpa cetak sawah, kita mau makan apa? Coba Anda bayangkan penduduk kita tambah besar, yang makan tambah banyak, sementara sawah kita tambah sedikit. Betul intensifikasi sudah kita lakukan, tapi kita juga harus melakukan ekstensifikasi yaitu cetak sawah, tentunya itu juga untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Selasa.

Sudaryono mengatakan, selain cetak sawah, pemerintah juga tengah sedang mengoptimalisasi lahan rawa sebagai upaya meningkatkan produksi.

Hingga September ini, realisasi program tersebut mencapai 95 persen dari target penggarapan 40 ribu hektar lahan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Optimalisasi lahan rawa itu telah menggunakan mekanisasi pertanian seperti drone, traktor, combain harvester, hingga penggunaan benih.

“Kalau ini berhasil, kita sudah hitung, Indonesia bisa surplus beras secara besar. Karena itu, cetak sawah harus kita lakukan, karena suka tidak suka kita itu kehilangan sawah setiap tahun,” kata Sudaryono.

“Jadi kalau orang bilang cetak sawah itu bukan solusi, maka saya katakan solusi selain cetak sawah itu apa? Kan tidak ada selain cetak sawah, dan tentunya itu untuk menuju swasembada pangan,” tutur politikus Partai Gerindra itu.

Sudaryono juga mengatakan, Kementerian Pertanian juga telah berhasil menambah luas areal tanam hingga 1,3 juta hektar lewat program pompanisasi.

Bisnis.com, MANGUPURA – Perusahaan Umum (Perum) Bulog mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah dalam upaya membawa Indonesia menjadi negara swasembada pangan.

Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Bulog, Sonya Mamoriska, mengungkap setidaknya terdapat 3 tantangan utama yang perlu untuk diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.

Sonya menegaskan, salah satu tantangan yang paling mendesak untuk diuraikan yakni berkenaan dengan memburuknya kualitas iklim yang mengganggu sistem pertanian nasional hingga global.

“Perubahan iklim dan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi, meningkatnya suhu dan cuaca ekstrem di Kanada seperti banjir dan kekeringan memengaruhi hasil panen padi di seluruh dunia,” kata Sonya dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC) di Bali, Kamis (19/9/2024).

Lebih rinci, Sonya menjelaskan bahwa selain faktor lingkungan, industri padi juga saat ini tengah bergulat dengan masalah perangkap biologis. Mulai dari hama, penyakit, hingga gulma yang semakin umum dan sulit dikelola.

Alhasil, hal itu membuat beban biaya operasional para petani semakin membengkak hingga berdampak pada terkereknya harga jual beras nasional.

“Petani saat ini menghadapi kompleksitas perubahan iklim, tekanan ekonomi yang semakin meningkat, volatilitas pasar, pembatasan perdagangan, dan meningkatnya biaya input seperti pupuk dan energi, yang membuat petani semakin sulit untung,” tegasnya.

Kemudian, konflik geopolitik di sejumlah negara Timur Tengah juga dipercaya memiliki andil besar pada stabilitas pasokan beras baik nasional maupun global akibat tersendatnya penyaluran produk.

Akhirnya, kelangkaan beras dapat memantik persoalan kerawanan ketahanan pangan yang jauh lebih serius bila tak segera ditangani.

Sementara dalam hal inovasi, Sonya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal.

“Dengan demikian, ketahanan dalam produksi padi berarti kemampuan kita untuk mengantisipasi, mempersiapkan, dan beradaptasi dengan gangguan sambil mempertahankan kapasitas untuk menyediakan pasokan pangan yang andal dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, program ini telah digaungkan sejak periode pertama pemerintahannya. Lantas seperti apa realisasinya?

Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) menyebut, suatu negara dikatakan swasembada jika produksi dalam negeri dapat memenuhi 90% kebutuhan nasional.

Jika merujuk pada definisi tersebut, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian mengatakan bahwa komoditas beras dan jagung dapat dikatakan swasembada.

“Jika mengacu kepada definisi tersebut, sejauh ini untuk komoditas beras dan jagung kita masih dapat dikatakan swasembada,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (15/8/2024).

Namun, swasembada ini belum tentu dapat berkelanjutan mengingat tingkat produktivitas beberapa tanaman seperti padi terus mengalami penurunan sementara permintaan masyarakat meningkat. Ini tentu akan memperbesar porsi impor pangan yang dapat menjadikan Indonesia tak lagi swasembada

Untuk komoditas lainnya seperti kedelai, Eliza menilai sangat sulit untuk mencapai swasembada. Pasalnya, komoditas ini sudah 90% impor. Ditambah lagi, tidak ada keseriusan dari pemerintah dalam pengembangan kedelai.

“Kedelai kita kalah dari segi kualitas dan harga dibandingkan kedelai dari Argentina dan Brazil,” ujarnya.

Menurutnya, pangan Indonesia akan semakin carut marut jika pemerintah masih memiliki paradigma yang sama. Dia mengatakan, pemerintah harus reorientasi arah kebijakan pangan karena paradigma ini akan menentukan pilihan-pilihan kebijakan.

Misalnya dari kebijakan belanja pemerintah untuk sektor pertanian. Eliza menuturkan, belanja Kementerian Pertanian (Kementan) lebih dominan untuk belanja barang.

“Belanja pegawai 15%, belanja barang yang mana itu habis pakai 81%, belanja modal infrastruktur dasar sangat kecil sekali hanya 4%,” ungkapnya.

Bantuan-bantuan pemerintah yang sifatnya personal seperti pompa, benih, traktor dan lainnya dinilai akan percuma jika tidak didukung infrastruktur dasar seperti irigasi, jalan usaha, cold storage, dan kebijakan harga.

Belanja pemerintah yang masih berkutat pada bantuan personal ini juga dinilai sangat rentan penyelewengan dan mark up yang berujung pada inefisiensi dan kurang efektifnya belanja pemerintah.

Kemudian dari sisi belanja, dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun 2024 pun untuk irigasi hanya sekitar Rp1,68 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk seluruh Indonesia.

Besaran anggaran untuk irigasi dinilai sangat tidak cukup untuk merevitalisasi kondisi irigasi yang sudah rusak secara sistemik akibat lamanya pembiaran. Untuk itu, pemerintah perlu memprioritaskan belanjanya untuk membangun infrastruktur pertanian secara serius.

Selain itu, dari sisi penggunaan benih yang high yielding, climate resilience, dan pest resilience juga disebut masih kurang sehingga produktivitas petani Indonesia relatif masih rendah.

Eliza mengatakan, hal ini terjadi lantaran minimnya ekosistem inovasi riset yang memadai, sehingga ada gap antara yang melakukan R&D dan petani di lapangan.

“Dari sisi regulasi belum ada yang mengatur kolaborasi riset dan memasifkan produk riset sehingga bisa diterapkan secara luas oleh para petani kita,” pungkasnya.