PT Pupuk Indonesia (Persero) akan melakukan evaluasi mendalam terhadap distributor pupuk di daerah. Hal ini merespons permintaan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mencopot manajer Pupuk Indonesia di daerah yang penyalurannya bermasalah.

Langkah ini dilakukan usai sejumlah kepala desa melaporkan belum menerima tambahan alokasi pupuk subsidi. Bahkan beberapa di antaranya juga mengaku para petaninya masih kesulitan untuk memperoleh pupuk.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, ia sepakat bahwa para oknum yang bermasalah harus segera ditindak tegas dan dicopot dari jabatannya. Namun, sebelum mengambil keputusan itu, pihaknya akan menelaah kembali masukan-masukan dari para kepala desa terkait.

"Nanti kita teliti lagi masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi, tapi saya sepakat kalau demi perbaikan tidak ada kompromi. Tapi juga kita harus pastikan tadi masukan-masukan dari kepala desa sebetulnya persoalannya apa supaya tahu siapa yang salah," kata Rahmad di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Rahmad juga akan melakukan evaluasi terhadap 1.076 distributor pupuk di seluruh Indonesia. Dari hasil evaluasi itu, barulah akan diambil kesepakatan untuk tindakan lanjutannya.

"Kita akan lakukan evaluasi dulu. Tadi saya laporkan ke Pak Mentan pokoknya hasil evaluasi kita laporkan. Nanti dari situ dilihat secara objektif yang salah siapa, yang salah diganti," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memanggil sejumlah kepala desa yang mengaku belum menerima tambahan distribusi pupuk ke atas panggung untuk berdialog. Beberapa di antara mereka mengaku tidak mengetahui bahwa kuota pupuk telah ditambah menjadi 100%.

Mendengar respons tersebut, Amran memanggil Rahmad Pribadi untuk segera menghubungi para manajer distributor pupuk dan mengecek kondisi ini. Ia juga meminta agar para manajer di area yang bermasalah segera dicopot. Hal ini mengingat seharusnya surat keputusan (SK) untuk penyaluran pupuk ke daerah sudah selesai dari Juli, namun sebagian daerah masih belum mendapatkan pupuk.

"Pak Dirut tolong manajernya copot deh. Coba cek masing-masing yang nggak sampai dicopot. Ini perintah. Titik. Aku minta daerah dicek, yang dicek nanti bermasalah, dicopot. Ini perintah, nggak bisa ditawar," tegas Amran dalam acara Gerakan Nasional Pangan di Kementerian Pertanian hari yang sama.

Selain itu, Amran juga memastikan bahwa permasalahan ini akan diselesaikan dalam 1-2 pekan. Ia mengingatkan, apabila terjadi hambatan dan masalah di sektor pangan, termasuk menyangkut pupuk bisa berdampak besar ke negara.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali mencopot pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) karena pelanggaran berat. Amran mengungkap pejabat Kementan yang dicopot ini seorang direktur atau Eselon II telah meminta fee proyek.

Langkah ini diambil sebagai upaya menegakkan integritas dan transparansi di sektor pertanian, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di seluruh jajaran pemerintahan.

"Baru saja kami copot direktur, salah satu direktur di Kementerian Pertanian, baru saja kami tanda tangan (surat pencopotannya). Kami tanya beliau, kami tanya yang bersangkutan, bahwa telah melakukan pelanggaran," kata dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Amran mengungkap nilai fee yang diterima pejabat sebesar Rp 700 juta.

"Iya (meminta) fee. Yang terkonfirmasi dari disampaikan dalam laporan itu langsung ke saya Rp 700 juta, yang diakui (pelaku) Rp 500 juta. Tetapi yang bersangkutan mengatakan bahwa mengaku tidak meminta fee, tetapi diberikan," terangnya.

Amran mengatakan akan menindaklanjuti perkara ini ke Inspektorat Jenderal Kementan dan Kepolisian. Ia menyebut pejabat tersebut juga telah menandatangani berita acara terkait kasusnya.

"Jadi kami verifikasi, kami panggil yang bersangkutan. Mengaku (kemudian) kami copot, jadi itu eselon II. (Akan diperiksa) di Itjen, dan yang bersangkutan juga sudah tandatangan berita acara, kita serahkan ke Kepolisian," tegasnya.

Amran mengatakan memiliki nomor pengaduan yang akan terhubung langsung kepada dirinya. Nomor telepon itu menerima semua laporan yang berkaitan dengan korupsi hingga dugaan adanya mafia di lingkungan Kementan.

"Berkat informasi nomor kontak pengaduan yang disebarluaskan oleh media, kami menerima lebih dari 100 laporan, meskipun hanya 2 hingga 4 yang dapat dibuktikan. Kami punya nomor Hp yang langsung ke saya (untuk menerima pengaduan masyarakat) 081235397615," ucapnya.

Dia juga mengatakan masih ada tiga pejabat lagi di direktorat yang sama untuk diperiksa atas kasus tersebut. Untuk itu, kemungkinan pejabat yang bersangkutan atas kasus tersebut mencapai 4 orang.

"Dan sementara ini ada tiga orang lagi sedang dipersiksa," pungkasnya.

Sebelumnya, Amran memecat tiga pegawai Kementerian Pertanian tingkat eselon II dan III. Hal itu dilakukan karena mereka diduga menerima pembayaran atau korupsi proyek.

Amran menyebut korupsi yang dilakukan pegawai tersebut mencapai Rp 10 miliar. Korupsi itu berawal dari oknum yang meminta proyek dari Kementerian Pertanian.

"Tadi malam kami dapat laporan dari orang yang tidak bisa saya sebut namanya, mengatakan bahwa ada dari luar meminta proyek, kemudian dari Kementerian Pertanian meminta fee 25%. Setelah kami panggil mungkin 5 menit, kami tanya, ternyata sudah menerima uang kurang lebih Rp 10 miliar," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memecat tiga pegawai Kementerian Pertanian karena diduga menerima pembayaran atau korupsi suatu proyek. Amran menyebut korupsi yang dilakukan pegawai tersebut mencapai Rp 10 miliar.

Amran mengungkap, korupsi itu berawal dari oknum yang meminta proyek dari Kementerian Pertanian. Kemudian pegawai Kementan tersebut menyanggupi dengan meminta fee 25% dari proyek.

"Ada oknum dari luar meminta proyek. Kemudian dari Kementerian Pertanian meminta fee 25%. Setelah kami panggil mungkin 5 menit, kami tanya. Ternyata sudah menerima uang kurang lebih Rp 10 miliar, dan ini sudah berproses di penegak hukum," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Laporan terkait pegawai Kementan yang korupsi itu didapati baru Rabu (16/10) malam. Hari ini, surat pencopotan langsung ditandatangani Amran. Dia mengatakan, tak akan segan-segan mencopot pegawai yang bermain dalam menjalankan proyek.

"Untuk sementara, tiga orang. Sekongkol, bebas tugas semua, non-aktif semua. Hari ini kami copot yang bersangkutan. Nonaktif, bisa saja pemecatan. Singkat cerita, nggak ada kompromi bagi yang melakukan korupsi di Kementerian Pertanian. Itu nggak ada kompromi bagi dia," jelasnya.

Amran menyebut tindakan itu telah lama dilakukan oleh tiga pegawai tersebut. Ketiga oknum itu diketahui meminta bagian sedikit demi sedikit, mulai dari Rp 100 juta sampai Rp 1 miliar.

"Ini di pengakuannya, sedikit-sedikit. Rp 100 juta, pernah Rp 500 juta, pernah juga Rp 1 miliar," pungkasnya.