Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali memecat pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) karena diduga meminta fee dari sebuah proyek. Amran mengungkap pegabat Kementan yang dicopot ini adalah eslon II.

"Baru saja kami copot direktur, salah satu direktur di Kementerian Pertanian, baru saja kami tanda tangan (surat pencopotannya). Kami tanya beliau, kami tanya yang bersangkutan, bahwa telah melakukan pelanggaran," kata dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Amran mengungkap nominal fee yang diterima oleh pejabat tersebut menurut laporan yang diterima sebesar Rp 700 juta.

"Iya fee lagi. Yang terkonfirmasi dari disampaikan dalam laporan itu langsung ke saya Rp 700 juta, yang diakui (pelaku) Rp 500 juta. Tetapi yang bersangkutan mengatakan bahwa mengaku tidak meminta fee, tetapi diberikan," terangnya.

Amran mengatakan akan menindaklanjuti perkara ini ke Inspektorat Jenderal Kementan dan Kepolisian. Ia menyebut pejabat tersebut juga telah menandatangani berita acara terkait kasusnya.

"Jadi kami verifikasi, kami panggil yang bersangkutan. Mengaku (kemudian) kami copot, jadi itu eselon II. (Akan diperiksa) di Itjen, dan yang bersangkutan juga sudah tandatangan berita acara, kita serahkan ke Kepolisian," tegasnya.

Amran mengatakan memiliki nomor pengaduan yang akan terhubung langsung kepada dirinya. Nomor telepon itu menerima semua laporan yang berkaitan dengan korupsi hingga dugaan adanya mafia di lingkungan Kementan.

"Kami punya nomor Hp yang langsung ke saya (untuk menerima pengaduan masyarakat) 081235397615," ucapnya.

Dia juga mengatakan masih ada tiga pejabat lagi di direktorat yang sama untuk diperiksa atas kasus tersebut. Untuk itu, kemungkinan pejabat yang bersangkutan atas kasus tersebut mencapai 4 orang.

"Dan sementara ini ada tiga orang lagi sedang dipersiksa," pungkasnya.

Sebelumnya, Amran memecat tiga pegawai Kementerian Pertanian tingkat eselon II dan III. Hal itu dilakukan karena mereka diduga menerima pembayaran atau korupsi proyek.

Amran menyebut korupsi yang dilakukan pegawai tersebut mencapai Rp 10 miliar. Korupsi itu berawal dari oknum yang meminta proyek dari Kementerian Pertanian.

"Tadi malam kami dapat laporan dari orang yang tidak bisa saya sebut namanya, mengatakan bahwa ada dari luar meminta proyek, kemudian dari Kementerian Pertanian meminta fee 25%. Setelah kami panggil mungkin 5 menit, kami tanya, ternyata sudah menerima uang kurang lebih Rp 10 miliar," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali memecat pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) karena diduga meminta fee dari sebuah proyek. Amran mengungkap pegabat Kementan yang dicopot ini adalah eslon II.

"Baru saja kami copot direktur, salah satu direktur di Kementerian Pertanian, baru saja kami tanda tangan (surat pencopotannya). Kami tanya beliau, kami tanya yang bersangkutan, bahwa telah melakukan pelanggaran," kata dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Amran mengungkap nominal fee yang diterima oleh pejabat tersebut menurut laporan yang diterima sebesar Rp 700 juta.

"Iya fee lagi. Yang terkonfirmasi dari disampaikan dalam laporan itu langsung ke saya Rp 700 juta, yang diakui (pelaku) Rp 500 juta. Tetapi yang bersangkutan mengatakan bahwa mengaku tidak meminta fee, tetapi diberikan," terangnya.

Amran mengatakan akan menindaklanjuti perkara ini ke Inspektorat Jenderal Kementan dan Kepolisian. Ia menyebut pejabat tersebut juga telah menandatangani berita acara terkait kasusnya.

"Jadi kami verifikasi, kami panggil yang bersangkutan. Mengaku (kemudian) kami copot, jadi itu eselon II. (Akan diperiksa) di Itjen, dan yang bersangkutan juga sudah tandatangan berita acara, kita serahkan ke Kepolisian," tegasnya.

Amran mengatakan memiliki nomor pengaduan yang akan terhubung langsung kepada dirinya. Nomor telepon itu menerima semua laporan yang berkaitan dengan korupsi hingga dugaan adanya mafia di lingkungan Kementan.

"Kami punya nomor Hp yang langsung ke saya (untuk menerima pengaduan masyarakat) 081235397615," ucapnya.

Dia juga mengatakan masih ada tiga pejabat lagi di direktorat yang sama untuk diperiksa atas kasus tersebut. Untuk itu, kemungkinan pejabat yang bersangkutan atas kasus tersebut mencapai 4 orang.

"Dan sementara ini ada tiga orang lagi sedang dipersiksa," pungkasnya.

Sebelumnya, Amran memecat tiga pegawai Kementerian Pertanian tingkat eselon II dan III. Hal itu dilakukan karena mereka diduga menerima pembayaran atau korupsi proyek.

Amran menyebut korupsi yang dilakukan pegawai tersebut mencapai Rp 10 miliar. Korupsi itu berawal dari oknum yang meminta proyek dari Kementerian Pertanian.

"Tadi malam kami dapat laporan dari orang yang tidak bisa saya sebut namanya, mengatakan bahwa ada dari luar meminta proyek, kemudian dari Kementerian Pertanian meminta fee 25%. Setelah kami panggil mungkin 5 menit, kami tanya, ternyata sudah menerima uang kurang lebih Rp 10 miliar," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait dengan pegawai yang nantinya akan menempati kementeriannya.

AHY mengatakan, Kemenko Infrastruktur sendiri merupakan kementerian baru sehingga belum memiliki pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia membenarkan bahwa nantinya sebagian pegawainya berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Kemenko Marves sendiri merupakan kementerian yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin. Kementerian inipun dihapus dari Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi saya mendapatkan penjelasan dari KemenPAN-RB bahwa ada sejumlah elemen dari Kemenko Marves terdahulu yang tentunya masih sangat relevan dengan tugas-tugas infrastruktur dan pembangunan kewilayahan," kata AHY ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Selain para ASN Kemenko Marves, AHY juga bilang kalau kementeriannya akan didukung sumber daya dari kementerian lainnya, termasuk di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto.

"Ditambah dari elemen lain baik dari Kemenko Ekonomi maupun dari Kemenko lainnya," ujarnya.

Namun saat ditanya lebih lanjut kedeputian ataupun bagian apa saja yang akan pindah ke Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY belum dapat memastikannya.

"Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, karena ini masih digodok," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, selain pegawai, salah satu persoalan yang disoroti dari kementerian baru AHY ialah terkait gedung kantornya. Ketika awal pelantikan, AHY belum mengetahui di mana ia akan berkantor.

"Itu juga belum saya ketahui secara pasti (gedung kantor), yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya," kata AHY, ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Akhirnya, pada keesokan harinya, ia mendapat kabar dari Kementerian Sekretariat Negara bahwa ia akan menempati gedung yang dulunya merupakan Kantor Kemenko Marves.

"Saya baru mendapatkan penjelasan dari Mensesneg Pak Prasetyo bahwa untuk Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini akan menempati kantor yang selama ini ditempati oleh Kemenko Marves. Tadi siang saya juga baru meninjau, walaupun hanya singkat, paling tidak saya sudah mengetahui sudah ada tempat di situ," ujar AHY.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memecat tiga pegawai Kementerian Pertanian tingkat eselon II dan III. Hal itu dilakukan karena mereka diduga menerima pembayaran atau korupsi proyek.

Amran menyebut korupsi yang dilakukan pegawai tersebut mencapai Rp 10 miliar. Korupsi itu berawal dari oknum yang meminta proyek dari Kementerian Pertanian.

"Tadi malam kami dapat laporan dari orang yang tidak bisa saya sebut namanya, mengatakan bahwa ada dari luar meminta proyek, kemudian dari Kementerian Pertanian meminta fee 25%. Setelah kami panggil mungkin 5 menit, kami tanya, ternyata sudah menerima uang kurang lebih Rp 10 miliar," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Namun, Amran enggan menyebut pegawai tersebut dari direktorat mana dan proyek apa. Dia hanya menjamin tindakan ketiga pegawai itu akan diproses hukum

"Untuk sementara, 3 orang, sekongkol. Semua dibebas tugas semua, nonaktif semua. Sudah ditangani penegak hukum," jelasnya.

Laporan terkait pegawai Kementan yang korupsi itu didapati baru Rabu (16/10) malam. Hari ini, surat pencopotan langsung ditandatangani Amran. Dia mengatakan, tak akan segan-segan mencopot pegawai yang bermain dalam menjalankan proyek.

"Untuk sementara, tiga orang. Sekongkol, bebas tugas semua, non-aktif semua. Hari ini kami copot yang bersangkutan. Nonaktif, bisa saja pemecatan. Singkat cerita, nggak ada kompromi bagi yang melakukan korupsi di Kementerian Pertanian. Itu nggak ada kompromi bagi dia," jelasnya.

Amran menyebut tindakan itu telah lama dilakukan oleh tiga pegawai tersebut. Ketiga oknum itu diketahui meminta bagian sedikit demi sedikit, mulai dari Rp 100 juta sampai Rp 1 miliar.

"Ini di pengakuannya, sedikit-sedikit. Rp 100 juta, pernah Rp 500 juta, pernah juga Rp 1 miliar," pungkasnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap modus yang dilakukan tiga pejabat Kementan untuk meminta fee dari proyek hingga Rp 10 miliar. Amran menjelaskan, berdasarkan pengakuan tiga pegawai itu, mereka mendapatkan proyek dari pengusaha.

Untuk melancarkan proyek tersebut, pegawai Kementan meminta fee sebesar 25%. Tindakan itu diduga telah dilakukan sejak lama.

"Tadi malam kami dapat laporan dari orang yang tidak bisa saya sebut namanya, mengatakan bahwa ada dari luar meminta proyek, kemudian dari Kementerian Pertanian meminta fee 25%. Setelah kami panggil mungkin 5 menit, kami tanya, ternyata sudah menerima uang kurang lebih Rp 10 miliar," ungkapnya di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Amran tak segan-segan melakukan penonaktifan ketiga pegawai tersebut. Menurutnya, tindakan itu tidak akan ada kompromi.

"Hari ini kami copot yang bersangkutan, nonaktif, bisa saja pemecatan, kami lakukan. Nggak ada kompromi bagi yang melakukan korupsi di Kementerian Pertanian selama kami masih ditakdirkan di sini," tegasnya.

Namun, Amran enggan menyebut pegawai tersebut dari direktorat mana dan proyek apa. Dia hanya menjamin tindakan ketiga pegawai itu akan diproses hukum

"Untuk sementara, 3 orang, sekongkol. Semua dibebas tugas semua, nonaktif semua. Sudah ditangani penegak hukum," jelasnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memecat tiga pegawai Kementerian Pertanian karena diduga menerima pembayaran atau korupsi suatu proyek. Amran menyebut korupsi yang dilakukan pegawai tersebut mencapai Rp 10 miliar.

Amran mengungkap, korupsi itu berawal dari oknum yang meminta proyek dari Kementerian Pertanian. Kemudian pegawai Kementan tersebut menyanggupi dengan meminta fee 25% dari proyek.

"Ada oknum dari luar meminta proyek. Kemudian dari Kementerian Pertanian meminta fee 25%. Setelah kami panggil mungkin 5 menit, kami tanya. Ternyata sudah menerima uang kurang lebih Rp 10 miliar, dan ini sudah berproses di penegak hukum," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Laporan terkait pegawai Kementan yang korupsi itu didapati baru Rabu (16/10) malam. Hari ini, surat pencopotan langsung ditandatangani Amran. Dia mengatakan, tak akan segan-segan mencopot pegawai yang bermain dalam menjalankan proyek.

"Untuk sementara, tiga orang. Sekongkol, bebas tugas semua, non-aktif semua. Hari ini kami copot yang bersangkutan. Nonaktif, bisa saja pemecatan. Singkat cerita, nggak ada kompromi bagi yang melakukan korupsi di Kementerian Pertanian. Itu nggak ada kompromi bagi dia," jelasnya.

Amran menyebut tindakan itu telah lama dilakukan oleh tiga pegawai tersebut. Ketiga oknum itu diketahui meminta bagian sedikit demi sedikit, mulai dari Rp 100 juta sampai Rp 1 miliar.

"Ini di pengakuannya, sedikit-sedikit. Rp 100 juta, pernah Rp 500 juta, pernah juga Rp 1 miliar," pungkasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan pesan kepada para pegawai Kementerian ESDM untuk menjadikan rasa kekeluargaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam menjalankan tugas di Kementerian ESDM. Bahlil mengaku, dalam sebulan lebih bertugas sebagai menteri melihat adanya ego sektoral di antara Direktur Jenderal.

"Kalau sudah ada kekeluargaan, rasa saling memiliki. Saya melihat satu bulan lebih di Kementerian ESDM masih ada ego-ego sektoral antara masing-masing Dirjen dan pegawai-pegawai Dirjen," katanya dalam acara ESDM Fun Run di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Bahlil mengatakan, jika satu sakit maka semua harus sakit. Dia bilang, jadi ada yang senang, maka harus berbagi kesenangan.

"Kalau satu sakit, semuanya harus merasa sakit. Kalau satu senang, harus berbagi kesenangan kepada yang belum senang. Jangan ada dirjen yang mata air dan ada dirjen yang air mata," ungkapnya.

Menurutnya, semuanya harus menjadi satu kesatuan Kementerian ESDM. Ia meminta pegawai untuk membangun kekompakan.

"Kita harus menjadi satu kesatuan bahwa Kementerian ESDM adalah satu mata air dan satu air mata. Itu Bapak-Ibu semua. Jadi bangun kekompakan kerja baik," ungkapnya.