Perekonomian global dan nasional sedang melemah, sehingga diperlukan tim kabinet yang berpengalamann....

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan bahwa para pelaku usaha berharap Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat menyusun kabinet profesional yang jauh dari ego sektoral.

“Pelaku usaha berharap agar Kabinet Prabowo-Gibran lebih mengedepankan figur yang profesional, pengalaman leadership, semangat kolaboratif, mumpuni pada bidang yang dipimpinnya, dan jauh dari sifat ego sektoral,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonom Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang, di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih tersebut harus selektif dalam memilih anggota kabinet, terutama kementerian yang menangani sektor perekonomian.

Hal tersebut dikarenakan perekonomian global dan nasional sedang melemah, sehingga diperlukan tim kabinet yang berpengalaman yang mampu bekerja sama menciptakan strategi dan terobosan baru untuk menghadapi dinamika perekonomian yang penuh ketidakpastian.

“Sekalipun (figur yang dipilih) merupakan perwakilan partai politik, harus tetap mengedepankan profesionalisme yang dimiliki, sehingga ketika menjabat seratus persen mengabdi untuk rakyat, bukan pada partai politik yang diusungnya,” kata Sarman.

Pihaknya pun berharap pengumuman resmi tokoh-tokoh yang terpilih menduduki kursi menteri nantinya bisa menimbulkan respons yang positif dari pasar keuangan, misalnya dengan menguatnya IHSG dan nilai tukar rupiah.

Dia mengatakan bahwa sejauh ini para pelaku usaha merespons positif masuknya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dalam bursa calon menteri kabinet Prabowo-Gibran.

Misalnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah dipanggil menemui Prabowo pada Senin (14/10).

Sarman menuturkan bahwa dunia usaha juga berharap para menteri baru nantinya dapat bergerak cepat untuk mengendalikan deflasi domestik yang terjadi dalam lima bulan terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat.

Masalah lainnya adalah angka pengangguran yang telah menembus 7,2 juta orang serta penduduk miskin yang mencapai 25,33 juta orang per Maret 2024.

Selain itu, kabinet baru juga diharapkan untuk bisa segera bekerja mengantisipasi perlambatan perdagangan, investasi, dan pergerakan modal antarnegara.

Sementara terkait jumlah pos di kabinet yang diperkirakan bertambah menjadi 46 pos kementerian, Sarman menilai bahwa hal tersebut merupakan kebutuhan presiden dan wakil presiden terpilih untuk mencapai visi dan misi mereka.

“Pelaku usaha dapat memahami hal tersebut, dengan catatan jangan sampai memperpanjang mata rantai birokrasi yang memperlambat pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Dunia usaha berharap kabinet Probowo-Gibran adalah kabinet yang kompak, serasi, sevisi, searah, dan jauh dari praktik korupsi,” ujarnya pula.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik tiga menteri dan satu wakil menteri dalam perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju terbaru, di Istana Negara, awal pekan ini. Mereka akan bekerja sebagai Menteri 63 hari (dua bulan lebih) hingga masa jabatan Jokowi berakhir pada 20 Oktober 2024 nanti.

Dalam reshuffle tersebut terdapat dua orang yang baru menjabat sebagai menteri. Ada Supratman Andi Agtas yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggantikan Yasonna Laoli dan Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menggantikan Bahlil Lahadalia.

Meski hanya bekerja sekitar dua bulan sebagai menteri, Rosan dan Supratman bisa mendapat tunjangan seumur hidup dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

Dalam aturan itu dijelaskan setiap menteri yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besaran uang pensiun ini sendiri ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.

"Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dari dasar pensiun," tulis Pasal 11 Ayat 2 PP 50 Tahun 1980.

"Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% dari dasar pensiun," sambung Ayat 3 Pasal yang sama.

Sehingga berdasarkan aturan ini, Rosan dan Supratman tetap berhak untuk menerima uang pensiun sebagai menteri negara meski besarannya tidak setinggi menteri-menteri lain yang sudah lebih dulu menjabat. Sebab besaran uang pensiun ini diberikan berdasarkan lama menjabat sebagai menteri.

Sementara itu, dalam catatan detikcom yang mengutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dijelaskan seorang mantan menteri negara bisa mendapatkan uang pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) setelah menyelesaikan masa jabatannya. Uang pensiun dan THT ini biasanya akan disalurkan pemerintah melalui PT Taspen (Persero).

Namun dijelaskan, pada akhirnya seorang mantan menteri berhak atau tidaknya mendapatkan uang pensiun dan THT ini ditentukan oleh presiden. Dalam hal ini uang pensiun dan THT menteri baru bisa diberikan jika sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dalam bentuk SK Pensiun.

Untuk besaran uang pensiun menteri sendiri didasarkan pada PP Nomor 60/2000 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan untuk THT, seorang mantan menteri baru bisa mendapat tunjangan itu jika yang bersangkutan pernah memberikan iuran melalui gaji pokoknya.

Artinya bila yang bersangkutan belum pernah membayarkan iuran melalui gaji pokoknya, maka Taspen tidak bisa memberikan THT. Sebab pada dasarnya THT adalah pengembalian iuran yang pernah dibayarkan. Kalau sudah pernah masuk gaji pertama, maka kami bisa memberikan THT.

Akan tetapi mengingat Rosan dan Supratman sudah bekerja mulai Agustus ini hingga Oktober mendatang, seharusnya ia secara otomatis akan membayar iuran THT melalui gaji pokoknya sebagai menteri selama kurang lebih 2 bulan menjabat.

Dengan begitu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas juga akan memenuhi syarat untuk menerima THT ini dari Taspen.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Rupiah terus melanjutkan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pasca reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini.

Mengutip data RTI, Senin (19/8/2024), rupiah pada pukul 11.10 WIB menguat 120 poin atau 0,77% ke level Rp 15.565 per dolar AS. Rupiah menguat terhadap dolar AS secara harian hingga enam bulan terakhir.

Pergerakan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang Asia lainnya juga terpantau melemah. Mata uang Paman Sam melemah terhadap yen Jepang hingga dolar Singapura.

Nilai tukar dolar AS terhadap yuan China melemah 0,34% ke 7,14. Lalu, pergerakan nilai tukar dolar AS terhadap yen Jepang melemah 0,77% ke 146 dan terhadap dolar Singapura melemah 0,33% ke 1,31.

Sebagai informasi, Jokowi hari ini baru melantik Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi, Wakil Menkominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresiden, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Pengangkatan Menteri, Wakil Menteri dan Kepala Badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif," kata Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan.

Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra mengatakan penguatan rupiah turut didukung ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan AS pada September 2024, ditambah pelemahan beberapa data ekonomi AS seperti data tenaga kerja, data inflasi dan data perumahan.

Hari Jumat (16/8) malam, data pembangunan rumah AS bulan Juli dirilis turun 6,8% dibandingkan bulan sebelumnya yang bisa mengindikasikan penurunan daya beli masyarakat AS sehingga bisa mendukung kebijakan pemangkasan suku bunga acuan AS untuk memulihkan ekonomi AS," ucapnya.

(aid/rrd)

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik tiga wakil menteri di Istana Negara, Kamis (18/07/2024) sore. Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap ketiganya dapat lebih responsif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tiga Wamen yang baru dilantik itu, yakni Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono, dan Wakil Menteri Investasi/BKPM Yuliot Tanjung.

“Harapanya tentu kerja lebih baik, lebih responsif terhadap perkembangan baru,” ujar Wapres saat memberikan keterangan pers seusai membuka Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (18/7/2024).

Wapres menuturkan, banyak hal secara global yang terus berubah sehingga sering kali memunculkan tantangan dan masalah baru. Oleh karena itu, dia meminta agar para Wamen yang baru ditunjuk untuk responsif.

“Karena memang banyak hal-hal (baru) situasi kan kadang-kadang (menyebabkan) terjadi tantangan baru, masalah baru. Nah, pejabat yang dilantik harus respons terhadap masalah dan tantangan baru itu,” ucap Wapres Amin.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan posisi wakil menteri yang dilantik Presiden Jokowi adalah penambahan wakil menteri keuangan, pengangkatan wakil menteri investasi, serta pergantian wakil menteri pertanian.

Merujuk pada informasi itu, maka Kementerian Keuangan memiliki dua orang yang mengisi jabatan wakil menteri. Menambah posisi wakil menteri keuangan yang sebelumnya hanya diisi oleh Suahasil Nazara sejak 2019.

Kemudian, posisi wakil mentan diganti yang sebelumnya dijabat Harvick Hasnul Qolbi. Sementara itu, Yuliot Tanjung diangkat menjadi Wamen Investasi, setelah menjabat sebagai deputi bidang pengembangan iklim penanaman modal Kementerian Investasi/BKPM.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Sejumlah nama dikaitkan dengan jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) baru dalam beberapa waktu terakhir, setelah Sri Mulyani memberikan sinyal tidak akan lagi menjabat sebagai Bendahara Negara di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Nama-nama seperti Budi Gunadi Sadikin, Kartiko Wirjoatmojo, Royke Tumilaar, Chatib Basri, dan Mahendra Siregar sering disebut-sebut sebagai kandidat kuat.

Menariknya, sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang yang kuat di sektor perbankan dan lembaga keuangan, khususnya sebagai alumni Bank Mandiri. Sebagai contoh, Budi Gunadi Sadikin, Kartiko Wirjoatmojo, dan Royke Tumilaar adalah nama-nama yang dikenal luas di kalangan banker.

Di sisi lain, Chatib Basri yang dikenal sebagai akademisi dan teknokrat, juga sedang menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Bank Mandiri Tbk. Meskipun memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas di bidang ekonomi, Analis Ekonomi Politik FINE Institute, Kusfiardi menilai nama-nama ini mungkin lebih cocok untuk posisi yang berhubungan dengan bank dan lembaga keuangan daripada untuk posisi Menteri Keuangan.

Selain itu ada juga Mahendra Siregar, yang sejak 2022 memimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah birokrat sekaligus teknokrat yang memiliki kompetensi tinggi di sektor perbankan dan lembaga keuangan.

"Namun kembali lagi, sosok seperti Mahendra Siregar mungkin lebih tepat untuk mengurus sektor ini dibandingkan mengisi posisi Menteri Keuangan," ungkap Kusfiardi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Selain itu, Perry Warjiyo, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), juga disebut-sebut sebagai kandidat Menteri Keuangan. Namun terang Kusfiardi, peran Gubernur BI yang fokus pada kebijakan moneter mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan tuntutan posisi Menteri Keuangan yang lebih luas.

"Pemilihan Menteri Keuangan adalah hak prerogatif presiden. Namun, jika nama yang ditunjuk tidak memiliki kompetensi yang memadai, dampaknya bisa mempengaruhi kredibilitas presiden," bebernya.

Diungkapkan juga olehnya, sebagai seorang Menteri Keuangan dituntut untuk memiliki kemampuan mengintegrasikan instrumen fiskal guna mengatasi masalah fundamental ekonomi nasional. Selain itu, mereka harus mampu membangun sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produksi, termasuk menggerakkan lembaga keuangan sebagai perantara untuk menumbuhkan sektor ekonomi produktif.

"Oleh karena itu, dalam menentukan Menteri Keuangan, sangat penting untuk mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan individu dalam mengelola kebijakan fiskal dan ekonomi secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan latar belakang di sektor perbankan dan lembaga keuangan," ungkapnya.