Bisnis.com, JAKARTA - PT Taspen (Persero) telah membayarkan manfaat pensiun kepada menteri-menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terdaftar dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.

Sekretaris Perusahaan Henra mengatakan untuk menteri-menteri yang baru saja lengser di periode kedua Jokowi Oktober 2024 lalu saat ini sedang menunggu Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Menteri Negara.

"Telah dibayarkan manfaat pensiun pertama kepada menteri periode 2014-2019 dengan total Rp72.120.600. Ini tidak termasuk menteri yang kembali menjabat sebagai Pejabat Negara pada periode 2019-2024," kata Henra kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Adapun dari total tersebut, jumlah manfaat pensiun paling rendah adalah sebesar Rp705.600 dan yang paling tinggi adalah sebesar Rp4.158.000.

Henra menjelaskan manfaat pembayaran pensiun Pejabat Negara ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negera Serta Janda/Dudanya.

Dalam Pasal 11 beleid tersebut mengatur besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun.

Sesuai aturannya, bayaran manfaat pensiun tersebut akan dihentikan apabila penerima pensiun meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi Pejabat Negara Eksekutif.

Henra menjabarkan komponen manfaat yang diterima menteri-menteri yang telah lengser tersebut adalah di atas pensiun pokok berupa tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

"Terhadap menteri yang belum dibayarkan hak pensiunnya saat ini, disebabkan masih menunggu Keputusan Presiden, karena berdasarkan PP 50 Tahun 1980 jo PP 60 Tahun 2000, menyebutkan bahwa pensiun menteri negara diberikan dengan Keputusan Presiden,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) 2019-2024 Teten Masduki mengungkap dana pensiun yang diterimanya dari Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen).

Melalui unggahan yang dibagikan Teten melalui platform Instagram resmi @tetenmasduki, Teten menyampaikan bahwa dia menerima dana pensiun sebesar Rp27 juta. Dana tersebut diperoleh Teten selama menjabat sebagai Kepala Staf Presiden 2015-2018 dan Menkop UKM 2019-2024.

“Saya dapat uang pensiun dari @taspen sebesar Rp27 juta selama saya menjabat jadi Kepala Staf Presiden dan Menteri Koperasi dan UKM,” kata Teten dalam unggahannya, dikutip Minggu (20/10/2024).

Lebih lanjut, Teten menyebut, mulai 1 November 2024, dirinya akan mendapat uang pensiun Rp3 juta per bulannya.

Dalam catatan Bisnis, para pembantu Presiden usai purnatugas akan mendapat uang pensiun serta jaminan asuransi kesehatan. Mereka yang mendapat uang pensiun adalah menteri negara yang berhenti dengan hormat.

Uang pensiun untuk para menteri yang selesai bertugas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.50/1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

Melalui Pasal 10 dan 11, besaran uang pensiun diberikan sesuai dengan lamanya masa jabatan. Setiap bulan masa jabatan dihitung 1% dari dasar pensiun dengan ketentuan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun.

Bagi mereka yang berhenti karena kondisi kesehatan akibat dinas dan dinyatakan tidak mampu bekerja lagi dalam jabatan negara apa pun, mereka berhak menerima pensiun maksimal sebesar 75% dari dasar pensiun.

Dengan jaminan pensiun ini, para mantan menteri tetap mendapatkan penghasilan setelah selesai masa tugas, sesuai dengan kontribusinya selama menjalankan tugas di kabinet.

Selain dana pensiun, para mantan menteri juga mendapat jaminan kesehatan seumur hidup. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.121/2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purna Tugas Menteri Negara.

Jaminan ini mencakup berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari yang bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif, dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan. Manfaat asuransi ini diberikan sesuai dengan usia dan masa tugas menteri atau sekretaris kabinet saat mereka selesai bertugas.

Tambahan Manfaat: Jaminan Kesehatan Seumur Hidup

1. Menteri yang Berusia di Bawah 60 Tahun
   Jika seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama dua kali masa jabatannya.
   
2. Menteri yang Berusia 60 Tahun atau Lebih
   Bagi menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup. Asuransi kesehatan ini ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berlaku di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) di dalam negeri.

Daftar Menteri Jokowi yang Berusia di Atas 60 Tahun

1. Luhut Binsar Pandjaitan
   Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) - 77 tahun
   
2. Prabowo Subianto
   Menteri Pertahanan - 73 tahun
   
3. Basuki Hadimuljono
   Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) - 69 tahun
4. Siti Nurbaya Bakar
   Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 68 tahun
   
5. Budi Karya Sumadi
   Menteri Perhubungan - 67 tahun
   
6. Sri Mulyani Indrawati
   Menteri Keuangan - 61 tahun
   
7. Teten Masduki
   Menteri Koperasi dan UKM - 61 tahun
   
8. Muhadjir Effendy
   Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) - 62 tahun

Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di Bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober. Dengan demikian kurang dari satu bulan lagi, pemerintahan akan berganti ke pemerintahan baru.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi salah satu menteri yang telah membersamai Jokowi dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saat ditanya rencananya usai purnatugas, Basuki dengan mantap menjawab akan mengajar.

Basuki mengatakan, dirinya berminat untuk menjadi dosen untuk mengajar satu mata kuliah yang berkaitan dengan hidrogeologi.

"Saya mau ngajar satu pelajaran saja. Hidrogeologi," kata Basuki sembari tersenyum, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2024).

Namun demikian, Basuki tidak merincikan di mana rencananya ia akan mengajar. Namun ia menekankan, hanya akan mengajar satu mata kuliah saja.

"Ya di mana saja (lokasi mengajar)," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober 2024, digantikan oleh Presiden Teprilih Prabowo Subianto. Jokowi sendiri telah menjadi orang nomor 1 di Indonesia selama kurang lebih 10 tahun.

Sementara itu, Basuki telah menduduki jabatan sebagai Menteri PUPR sejak Kabinet Kerja 2014-2019. Ia pun kembali menduduki posisi tersebut di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Sebelum menjabat sebagai Menteri PUPR, Basuki telah aktif berkegiatan di pemerintahan. Ia sempat menjabat sebagai Direktur Wilayah Tengah, Ditjen Sumber Daya Air (2001-2002) hingga Kepala Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal (2002-2003).

Barulah pada 2003-2005 Basuki akhirnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Ia juga sempat menduduki posisi Direktur Jenderal Penataan Ruang selama satu tahun, yakni sampai tahun 2014. Hingga akhirnya, di periode pertama Presiden Jokowi, Basuki diangkat sebagai Menteri PUPR.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial (Mensos) baru, menggantikan Tri Rismaharini. Bersamaan dengan itu Gus Ipul sudah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Walikota Pasuruan.

Mengingat masa pemerintahan Jokowi yang tinggal menghitung hari, Gus Ipul akan menjabat sebagai salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju hanya selama 49 hari (satu bulan lebih) hingga 20 Oktober 2024 nanti.

Hanya menjabat selama satu bulan lebih, apakah Gus Ipul bisa mendapatkan uang pensiun seumur hidup seperti menteri Jokowi lainnya?

Pemberian uang pensiun untuk mantan menteri ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1980. Dalam Pasal 12 Ayat (1) aturan itu disampaikan hanya pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Artinya meski Gus Ipul hanya bekerja sebagai menteri selama satu bulan, selama ia berhenti dengan hormat nanti maka dirinya juga dapat menerima uang pensiun seperti menteri Jokowi lainnya.

Namun dalam pelaksanaannya, pemberian uang pensiun kepada menteri ataupun pimpinan lembaga tinggi lainnya ditentukan oleh Presiden. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 Ayat (1) aturan tersebut.

"Pensiun bagi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan dengan Keputusan Presiden," jelas Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1980.

Dalam hal ini Sekretaris Jenderal lembaga tinggi yang bersangkutan mengajukan permintaan pemberian uang pensiun secara tertulis kepada Presiden menjabat terlebih dahulu. Sehingga pada akhirnya, yang dapat menentukan apakah Gus Ipul nantinya dapat menerima uang pensiun seumur hidup atau tidak adalah Presiden menjabat.

Kemudian jika benar ia menerima uang pensiun seumur hidup, besaran dana yang diterimanya sudah diatur dalam peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

Mengacu pada aturan itu, besaran uang pensiun menteri ditetapkan berdasarkan lamanya yang bersangkutan menjabat sebagai menteri. Artinya uang pensiun yang bisa diterima Gus Ipul akan lebih kecil daripada uang pensiun menteri-menteri Jokowi lain yang sudah bekerja sejak awal Kabinet Indonesia Maju dibentuk.

"Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dari dasar pensiun," tulis Pasal 11 Ayat 2 PP 50 Tahun 1980.

"Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% dari dasar pensiun," sambung Ayat 3 Pasal yang sama.

Sementara itu, berdasarkan informasi dalam situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dijelaskan seorang mantan menteri negara bisa mendapatkan uang pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) setelah menyelesaikan masa jabatannya. Uang pensiun dan THT ini biasanya akan disalurkan pemerintah melalui PT Taspen (Persero).

Namun dijelaskan, pada akhirnya seorang mantan menteri berhak atau tidaknya mendapatkan uang pensiun dan THT ini ditentukan oleh presiden. Dalam hal ini uang pensiun dan THT menteri baru bisa diberikan jika sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dalam bentuk SK Pensiun.

Untuk besaran uang pensiun menteri sendiri didasarkan pada PP Nomor 60/2000 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan untuk THT, seorang mantan menteri baru bisa mendapat tunjangan itu jika yang bersangkutan pernah memberikan iuran melalui gaji pokoknya.

Artinya bila yang bersangkutan belum pernah membayarkan iuran melalui gaji pokoknya, maka Taspen tidak bisa memberikan THT. Sebab pada dasarnya THT adalah pengembalian iuran yang pernah dibayarkan. Kalau sudah pernah masuk gaji pertama, maka kami bisa memberikan THT.

Akan tetapi mengingat Rosan dan Supratman sudah bekerja mulai Agustus ini hingga Oktober mendatang, seharusnya ia secara otomatis akan membayar iuran THT melalui gaji pokoknya sebagai menteri selama kurang lebih 2 bulan menjabat.

Dengan begitu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas juga akan memenuhi syarat untuk menerima THT ini dari Taspen.

Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pagi tadi sekitar pukul 08.30 WIB. Pertemuan ini berlangsung di tengah kabar keinginan Risma untuk mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.

Di lain pihak, Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana juga sudah mengonfirmasi pertemuan Risma dengan Jokowi pagi tadi hanya berisi laporan singkat soal rencana Risma untuk maju di kontestasi Pilgub Jatim.

⁠Lebih lanjut, ia menjelaskan berdasarkan ketentuan UU Pilkada tidak ada kewajiban bagi seorang menteri, pejabat setingkat Menteri, atau Kepala Lembaga yang hendak maju sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mundur dari jabatannya.

Kemudian hingga saat ini Ari juga memastikan Risma belum mengundurkan diri jabatannya sebagai Menteri Sosial, meskipun sudah bertemu Jokowi untuk membicarakan perihal rencananya maju Pilgub 2024.

Terlepas dari itu, jika nanti Risma benar mengundurkan diri untuk fokus Pilgub 2024, apakah dirinya bisa mendapatkan uang pensiun sebagai Menteri?

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1980 Pasal 12 Ayat (1) tertulis hanya pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Artinya pengunduran diri Risma dari jabatannya sebagai Mensos masih masuk dalam kriteria berhenti dengan hormat yang dapat menerima uang pensiun.

Namun dalam pelaksanaannya, pemberian uang pensiun kepada Menteri, termasuk Risma, ataupun pimpinan lembaga tinggi lainnya ditentukan oleh Presiden. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 Ayat (1) aturan tersebut.

"Pensiun bagi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan dengan Keputusan Presiden," jelas Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1980.

Lebih lanjut dijelaskan untuk mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Sekretaris Jenderal lembaga tinggi yang bersangkutan mengajukan permintaan pemberian uang pensiun secara tertulis kepada Presiden.

Dengan begitu Sekjen Kemensos harus terlebih dahulu mengajukan surat tertulis kepada Presiden yang menjabat, dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi), agar Risma bisa menerima uang pensiun. Setelah disetujui barulah uang tersebut akan dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan berhenti.

Namun jika ternyata dalam hal ini Jokowi tidak menyetujui pengajuan pemberian uang pensiun itu, maka Risma secara otomatis tidak dapat menerima hak keuangan tersebut.

Sedangkan untuk besaran pensiunan yang dapat diterima Risma sebagai mantan Mensos sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara beserta Dudanya/Jandanya.

Dalam pasal 11 aturan tersebut, dijelaskan bahwa besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun.

"Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi 75% dari dasar pensiun," bunyi aturan tersebut.

Jika bekas menteri penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada istri yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya 1/2 dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah istrinya.

Jika bekas menteri penerima pensiun meninggal dunia dan tidak punya istri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak di mana besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pensiunan diturunkan kepada anak jika anak tersebut belum mencapai usia 25 tahun, belum mempunyai pekerjaan yang tetap, atau belum pernah menikah. Di luar itu maka pensiunan bekas menteri akan diputus.

Saksikan Live DetikSore

Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya dua menteri baru setelah reshuffle kabinet awal pekan ini yakni Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Ini merupakan kali pertama bagi keduanya menjabat sebagai Menteri. Mereka akan bekerja sebagai menteri selama 63 hari (dua bulan lebih) hingga masa jabatan Jokowi berakhir pada 20 Oktober 2024.

Meski hanya bekerja sekitar dua bulan sebagai menteri, Rosan dan Supratman bisa mendapat tunjangan seumur hidup dari negara. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

Dalam aturan itu dijelaskan setiap menteri yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besaran uang pensiun ini sendiri ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.

"Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dari dasar pensiun," tulis Pasal 11 Ayat 2 PP 50 Tahun 1980.

"Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% dari dasar pensiun," sambung Ayat 3 Pasal yang sama.

Sementara itu, dalam catatan detikcom yang mengutip situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dijelaskan seorang mantan menteri negara bisa mendapatkan uang pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) setelah menyelesaikan masa jabatannya. Uang pensiun dan THT ini biasanya akan disalurkan pemerintah melalui PT Taspen (Persero).

Namun dijelaskan, pada akhirnya seorang mantan menteri berhak atau tidaknya mendapatkan uang pensiun dan THT ini ditentukan oleh presiden. Dalam hal ini uang pensiun dan THT menteri baru bisa diberikan jika sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dalam bentuk SK Pensiun.

Untuk besaran uang pensiun menteri didasarkan pada PP Nomor 60/2000 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan untuk THT, seorang mantan menteri baru bisa mendapat tunjangan itu jika yang bersangkutan pernah memberikan iuran melalui gaji pokoknya.

Artinya, bila yang bersangkutan belum pernah membayarkan iuran melalui gaji pokoknya, maka Taspen tidak bisa memberikan THT. Sebab pada dasarnya THT adalah pengembalian iuran yang pernah dibayarkan. Kalau sudah pernah masuk gaji pertama, maka kami bisa memberikan THT.

Akan tetapi mengingat Rosan dan Supratman sudah bekerja mulai Agustus ini hingga Oktober mendatang, seharusnya ia secara otomatis akan membayar iuran THT melalui gaji pokoknya sebagai menteri selama kurang lebih dua bulan menjabat, sehingga keduanya memenuhi syarat untuk menerima THT ini dari Taspen.

Perkiraan Uang Pensiun 2 Menteri Baru Jokowi

Dari simulasi yang dilakukan detikcom, setelah berhenti jadi menteri Rosan dan Supratman akan mendapatkan uang pensiun dari negara Rp 100.800 tiap bulan. Jumlah itu didapatkan dari simulasi yang dilakukan dengan patokan uang pensiun dihitung 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan jabatan.

Dasar pensiun adalah gaji pokok menteri yang ditetapkan sebesar Rp 5.040.000 per bulan sesuai dengan regulasi PP nomor 60 tahun 2000. Dengan perhitungan tersebut jumlah uang pensiun Rosan dan Supratman per tiap bulan menjabat adalah Rp 50.400.

Bila dikalikan masa menjabat yang cuma dua bulan maka totalnya adalah Rp 100.800, jumlah itu lah yang dibayarkan tiap bulan oleh negara sebagai hak pensiun Rosan dan Supratman.

Tidak sampai di situ, para menteri juga bisa mendapatkan Tunjangan Hari Tua (THT). Ini merupakan tunjangan yang didapatkan dengan melakukan iuran senilai 3,25% selama menjabat sebagai menteri. Seorang mantan menteri baru bisa mendapat tunjangan itu jika yang bersangkutan pernah memberikan iuran melalui gaji pokoknya. THT akan diberikan langsung oleh PT Taspen (Persero).

Pencairan dan pemberian THT bagi mantan menteri juga baru bisa diberikan jika sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dalam bentuk SK Pensiun.

Bila Rosan dan Supratman sudah membayar iuran tersebut setiap bulan selama menjabat artinya setiap bulan ada 'tabungan' sebesar Rp 163.800. Bila dikalikan dua bulan menjabat maka jumlah total THT-nya sebesar Rp 327.600.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dua menteri baru melalui reshuffle kabinet pada Senin lalu (19/8).

Dua orang menteri itu yakni Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum, dan HAM.

Namun, yang menjadi perhatian adalah kedua orang itu hanya akan menjabat dalam waktu dua bulan saja. Maklum, masa kepemimpinan Jokowi bakal berakhir pada Oktober 2024 mendatang.

Meski menjabat singkat, keduanya bakal tetap mendapat tunjangan seumur hidup dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya

Beleid itu menjelaskan setiap menteri yang diberhentikan dengan hormat berhak mendapat uang pensiun seumur hidup. Besarannya ditetapkan berdasarkan waktu masa jabatan.

"Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1 persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 persen dan sebanyak-banyaknya 75 persen dari dasar pensiun," demikian bunyi Pasal 11 beleid tersebut.

Lantas berapa besar uang pensiun seumur hidup Rosan dan Supratman?

Jika dihitung, dasar pensiun sendiri adalah gaji pokok menteri yang sebesar Rp5.040.00 per bulan. Angka ini sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2000. Angka itu kemudian dikalikan 1 persen untuk setiap bulan. Dengan demikian jumlahnya mencapai Rp50.400.

Sementara, Rosan dan Supratman menjabat selama dua bulan. Dengan begitu uang pensiun seumur hidup yang diterima adalah Rp100.800 per bulan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya dua menteri baru setelah reshuffle kabinet awal pekan ini. Ada Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum, dan HAM. Keduanya merupakan nama baru di jajaran menteri Jokowi.

Yang menarik perhatian adalah keduanya hanya akan menjabat dalam waktu yang cukup singkat. Mereka akan bekerja sebagai menteri selama 63 hari (dua bulan lebih), tepatnya hanya hingga masa jabatan Jokowi berakhir pada 20 Oktober 2024 nanti.

Meski hanya bekerja sekitar dua bulan sebagai menteri, Rosan dan Supratman bisa mendapat tunjangan seumur hidup dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

Dalam aturan itu dijelaskan setiap menteri yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besaran uang pensiun ini sendiri ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.

"Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dari dasar pensiun," tulis Pasal 11 Ayat 2 PP 50 Tahun 1980.

"Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% dari dasar pensiun," sambung Ayat 3 Pasal yang sama.

Nah berapakah nilai pensiun yang didapatkan Rosan dan Supratman? Dari simulasi yang dilakukan detikcom, setelah berhenti jadi menteri Rosan dan Supratman akan mendapatkan uang pensiun dari negara sebesar Rp 100.800 tiap bulan.

Jumlah itu didapatkan dari simulasi yang dilakukan dengan patokan uang pensiun dihitung 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan jabatan. Dasar pensiun sendiri adalah gaji pokok menteri sendiri yang ditetapkan sebesar Rp 5.040.000 per bulan sesuai dengan regulasi PP nomor 60 tahun 2000.

Dengan perhitungan tersebut jumlah uang pensiun Rosan dan Supratman per tiap bulan menjabat adalah Rp 50.400. Bila dikalikan masa menjabat yang cuma 2 bulan maka totalnya adalah Rp 100.800, jumlah itu lah yang dibayarkan tiap bulan oleh negara sebagai hak pensiun Rosan dan Supratman.

Tidak sampai di situ, para menteri juga bisa mendapatkan Tunjangan Hari Tua (THT). Ini merupakan tunjangan yang didapatkan dengan melakukan iuran senilai 3,25% selama menjabat sebagai menteri. Seorang mantan menteri baru bisa mendapat tunjangan itu jika yang bersangkutan pernah memberikan iuran melalui gaji pokoknya. THT akan diberikan langsung oleh PT Taspen (Persero).

Pencairan dan pemberian THT bagi mantan menteri juga baru bisa diberikan jika sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dalam bentuk SK Pensiun.

Bila Rosan dan Supratman sudah membayar iuran tersebut setiap bulan selama menjabat artinya setiap bulan ada 'tabungan' sebesar Rp 163.800. Bila dikalikan dua bulan menjabat maka jumlah total THT-nya sebesar Rp 327.600.

Simak Video: MenPAN-RB Sebut Honorer Bakal Dapat Uang Pensiun-Kenaikan Gaji ASN

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live Detik Pagi:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik tiga menteri dan satu wakil menteri dalam perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju terbaru, di Istana Negara, awal pekan ini. Mereka akan bekerja sebagai Menteri 63 hari (dua bulan lebih) hingga masa jabatan Jokowi berakhir pada 20 Oktober 2024 nanti.

Dalam reshuffle tersebut terdapat dua orang yang baru menjabat sebagai menteri. Ada Supratman Andi Agtas yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggantikan Yasonna Laoli dan Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menggantikan Bahlil Lahadalia.

Meski hanya bekerja sekitar dua bulan sebagai menteri, Rosan dan Supratman bisa mendapat tunjangan seumur hidup dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

Dalam aturan itu dijelaskan setiap menteri yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besaran uang pensiun ini sendiri ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.

"Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dari dasar pensiun," tulis Pasal 11 Ayat 2 PP 50 Tahun 1980.

"Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% dari dasar pensiun," sambung Ayat 3 Pasal yang sama.

Sehingga berdasarkan aturan ini, Rosan dan Supratman tetap berhak untuk menerima uang pensiun sebagai menteri negara meski besarannya tidak setinggi menteri-menteri lain yang sudah lebih dulu menjabat. Sebab besaran uang pensiun ini diberikan berdasarkan lama menjabat sebagai menteri.

Sementara itu, dalam catatan detikcom yang mengutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dijelaskan seorang mantan menteri negara bisa mendapatkan uang pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) setelah menyelesaikan masa jabatannya. Uang pensiun dan THT ini biasanya akan disalurkan pemerintah melalui PT Taspen (Persero).

Namun dijelaskan, pada akhirnya seorang mantan menteri berhak atau tidaknya mendapatkan uang pensiun dan THT ini ditentukan oleh presiden. Dalam hal ini uang pensiun dan THT menteri baru bisa diberikan jika sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dalam bentuk SK Pensiun.

Untuk besaran uang pensiun menteri sendiri didasarkan pada PP Nomor 60/2000 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan untuk THT, seorang mantan menteri baru bisa mendapat tunjangan itu jika yang bersangkutan pernah memberikan iuran melalui gaji pokoknya.

Artinya bila yang bersangkutan belum pernah membayarkan iuran melalui gaji pokoknya, maka Taspen tidak bisa memberikan THT. Sebab pada dasarnya THT adalah pengembalian iuran yang pernah dibayarkan. Kalau sudah pernah masuk gaji pertama, maka kami bisa memberikan THT.

Akan tetapi mengingat Rosan dan Supratman sudah bekerja mulai Agustus ini hingga Oktober mendatang, seharusnya ia secara otomatis akan membayar iuran THT melalui gaji pokoknya sebagai menteri selama kurang lebih 2 bulan menjabat.

Dengan begitu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas juga akan memenuhi syarat untuk menerima THT ini dari Taspen.