Bisnis.com, JAKARTA — Tim internal Prabowo Subianto telah melakukan uji kelayakan alias fit and proper test terhadap sejumlah nama calon Kepala Badan Penerimaan Negara atau Menteri Badan Penerimaan Negara.

Informasi yang dihimpun Bisnis, empat nama telah mengikuti uji kelayakan di hadapan Tim Prabowo. Keempat nama itu antara lain mantan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Permana Agung, Anggota DPR RI Muhamad Misbakhun, mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, serta mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu.

“[Nama-nama tersebut] sudah dipanggil dan memberikan penjelasan soal program di hadapan tim presiden terpilih,” demikian informasi yang dihimpun Bisnis di internal pemerintahan, Rabu (9/10/2024).

Informasi itu juga dikonfirmasi oleh nama-nama yang mengikuti uji kelayakan Menteri Penerimaan Negara pimpinan lembaga baru tersebut. Menurutnya, nama-nama di atas memang tercatat sebagai calon pimpinan BPN atau Kementerian Penerimaan Negara.

Bahkan dia secara spesifik menyebut presentasi dilakukan langsung di hadapan Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Burhanudin Abdullah, dan Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo.

“Presentasi di hadapan Pak Hashim dan Pak Burhanudin Abdullah,” katanya.

Saat dihubungi Bisnis, baik Bambang Brodjonegoro, Anggito Abimanyu, maupun Muhamad Misbakhun tidak bersedia memberikan banyak keterangan, termasuk enggan memberikan penegasan perihal proses seleksi tersebut.

“No comment, belum pasti,” kata Bambang Brodjonegoro, saat dihubungi Bisnis.

Demikian pula dengan beberapa orang internal di tim presiden terpilih Prabowo yang kompak tak bersuara saat ditanya perihal proses pemilihan kepala instansi baru itu.

“Saya belum bisa sharing persiapannya,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo.

Jika dicermati dengan saksama, keempat nama tersebut sejatinya bukanlah orang baru di lingkungan perpajakan. Bambang Brodjonegoro, misalnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 2013—2014 dan Menteri Keuangan pada 2014—2016.

Salah satu gebrakan nyata yang didesain adalah program pengampunan pajak atau Tax Amnesty pada 2016 silam.

Kemudian Anggito Abimanyu, selain pernah menjabat sebagai Kepala BPKH juga pernah menduduki kursi sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan pada 2006—2010.

Adapun Mukhamad Misbakhun, adalah mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang pada 2009 memutuskan untuk berkarier di politik sebagai legislator di Senayan.

Sementara itu, Permana Agung juga bukan muka baru di bidang perpajakan. Dia tercatat merupakan mantan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan selama 1999—2002.

Mengimbangi langkah pendirian instansi baru itu, saat ini masing-masing direktorat terkait tengah ditugaskan untuk melakukan kajian soal fungsi, peran, tugas, serta kewenangan BPN/Kementerian Penerimaan Negara.

Hanya saja, hasil dari kajian yang dilakukan oleh Ditjen Anggaran, Ditjen Bea dan Cukai, serta Ditjen Pajak itu masih tertutup rapat, dan hanya dibahas dalam rapat pimpinan khusus.

Hal yang pasti, BPN/Kementerian Penerimaan Negara itu akan menjadi lembaga utama yang bertugas mengumpulkan penerimaan dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusomo menyebut Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Ia mengatakan presiden terpilih itu bahkan telah mengantongi nama menterinya.

“Badan Penerimaan Negara nanti akan jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ujar Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

Meski demikian, Hashim tidak menyebutkan lebih lanjut siapa nama yang telah dipilih Prabowo untuk memegang jabatan tersebut.

Adik kandung Prabowo itu menyatakan pemerintahan baru Prabowo-Gibran memiliki target rasio penerimaan negara mencapai 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Hashim menyebut, rasio penerimaan Indonesia saat ini masih sangat rendah dengan rasio pajak sebesar 10 hingga 10,5 persen. “Revenue ratio itu pajak ditambah cukai, ditambah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), ditambah lain-lain. Forecast untuk tahun ini 12,7 persen,” ungkapnya.

Ia membandingkan angka tersebut dengan negara-negara tetangga Indonesia, seperti Kamboja dan Vietnam yang masing-masing memiliki rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 18 persen dan 23 persen.

Rendahnya rasio penerimaan negara terhadap PDB di Indonesia, menurut dia, terjadi karena penegakan aturan Indonesia yang belum maksimal dibandingkan dengan Kamboja dan Vietnam.

Ia menceritakan pengalamannya bertemu dengan Bank Dunia. Institusi tersebut, kata dia, mengatakan bahwa Indonesia berpeluang meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB. Namun, untuk mencapai hal tersebut, tergantung pada kehendak politk pemerintah serta waktu.

Lebih lanjut, Hashim mengatakan Bank Dunia menjelaskan cara untuk meningkatkan rasio penerimaan negara dapat dilakukan melalui penggunaan artificial intelligence (AI) dan teknologi informasi. “Bank dunia sudah siap bantu kita,” kata dia.

CEO Arsari Group itu juga memastikan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB tidak akan dicapai melalui peningkatan pajak. Ia juga mengatakan, Indonesia akan menurunkan tarif pajak dari 20 persen mendekati Singapura dan Hongkong. “Ini mau saya tegaskan supaya kawan-kawan pengusaha tidak cemas. Tidak ada kenaikan tarif pajak,” ujarnya.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana untuk membuat Kementerian Penerimaan Negara. Bahkan, disebut-sebut saat ini sudah ada sosok yang ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara.

Informasi ini dibocorkan oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo. Hal tersebut sedikit berbeda dari rencana sebelumnya yang menyebut akan dibentuk Badan Penerimaan Negara.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Hashim mengatakan, Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

"Di situ jelas Prabowo-Gibran akan menuju rasio penerimaan negara menjadi 23% dari PDB, itu angka dari tim saya," ujarnya.

Menurutnya, target tersebut tidak serta merta diterapkan. Ini berdasarkan pada masukan dari Bank Dunia (World Bank) yang menyebut kalau potensi penerimaan negara Indonesia bisa sebesar itu tanpa harus menaikkan tarif perpajakan, khususnya tarif pajak.

Salah satu upaya untuk mencapai itu, akan dilakukan penegakan aturan sehingga setoran pajak dapat dipenuhi seluruh wajib pajak. Dengan demikian, menurutnya, tidak ada lagi kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.

Adapun upaya penegakan aturan ini dilakukan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Information Technology (IT). Hashim optimistis Indonesia akan bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.

"It's the matter of time and will. Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," katanya.

Di samping itu, pemerintahan mendatang juga berencana akan menurunkan pajak badan dari 22% menjadi 20%, mendekati tarif di Singapura dan Hong Kong.

"Tarif pajak 22% hendaknya kita turunkan menjadi 20%, mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama lagi. Ini yang saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas, tidak ada kenaikan tarif pajak, tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak," ujar Hashim.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkap Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah mengantongi nama menteri penerimaan negara di dalam kabinetnya.

Dia menjelaskan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sudah tertera dalam program kerja Asta Cita Prabowo.

"Ada Asta Cita ke-8 itu Badan Penerimaan Negara, itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ucap adik Prabowo itu dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10), melansir detikfinance.

Hashim mengatakan Prabowo bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ia menjelaskan target tersebut tak serta merta diterapkan. Merujuk data Bank dunia, disebutkan bahwa potensi penerimaan negara Indonesia bisa mencapai target tanpa harus menaikkan tarif perpajakan.

Salah satu upaya untuk mencapai hal itu, akan dilakukan penegakan aturan sehingga setoran pajak dapat dipenuhi seluruh wajib pajak (WP). Dengan demikian, tak ada lagi kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.

Adapun upaya penegakan aturan ini dilakukan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan information technology (IT). Dia optimistis Indonesia dapat melampaui rasio penerimaan perpajakan Kamboja yang sudah sebesar 18 persen dan bahkan Vietnam mencapai 23 persen dari PDB-nya.

"It's the matter of time and will. Cara-caranya ada pakai AI, pakai IT dan kita akan capai 23 persen, kita akan tunjukkan kepada Anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18 persen, capai 23 persen kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," kata Hashim.

Dewan Penasihat Prabowo Subianto Burhanuddin Abdullah sebelumnya mengungkapkan bakal ada menteri penerimaan negara di pemerintahan mendatang.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menyebut Prabowo akan menambah jumlah kementerian, salah satunya Kementerian Penerimaan Negara.

Menurutnya, hal itu akan masuk dalam perombakan Kementerian Keuangan. Nantinya, kementerian anyar itu akan menjadi gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

"Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9) lalu.

Prabowo memang pernah berjanji memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika menang di Pilpres 2024.

Janji ini tertuang dalam '8 Program Hasil Terbaik Cepat' yang akan jadi fokus Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Nantinya, pemisahan itu akan berujung pada Badan Penerimaan Negara (BPN) yang berada langsung di bawah presiden. Pembentukan BPN dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ia menyebut kehadiran BPN ditargetkan bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen.

"Kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari paslon 2 akan membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara yang dikomandoi langsung oleh presiden," ujar Gibran dalam debat pertama cawapres di JCC Senayan, Jakarta Selatan, pada Desember 2023 silam.

"Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa menjadi lebih luwes," imbuhnya.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana merombak Kementerian Keuangan pada tahun pertamanya menjabat. Kabarnya akan ada Kementerian Penerimaan Negara.

Hal ini diungkapkan Dewan Penasihat sekaligus Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah.

Dengan begitu, dipastikan akan ada Menteri Penerimaan Negara yang bertugas mengurusi pajak hingga bea dan cukai. Artinya gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

"Perlu ada semacam perubahan kelembagaan. Yang pertama diubah ke Lembaga Penerima Negara. Mudah-mudahan Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP. Jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," kata dia dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).

Perombakan itu bertujuan untuk melaksanakan program strategis Prabowo. Karena menurutnya, political will nggak bisa melulu diandalkan. Maka diperlukan suatu kapasitas untuk melaksanakannya lewat perubahan kelembagaan.

"Jadi political will melulu nggak bisa, harus ada capacity to implement will itu. Karena itu lah maka perlu ada perubahan kelembagaan," ucapnya.

Selain itu, menurutnya juga harus ada transformasi untuk Kementerian BUMN. Dia menyebut nilai BUMN Indonesia itu mencapai US$ 1 triliun, namun sumbangsinya terhadap negara harus diperbaiki.

Burhanuddin mengatakan perubahan dari Kementerian/Lembaga untuk pemerintahan Prabowo akan dilakukan mulai Januari 2025.

"Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang," pungkasnya.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah pembantu presiden atau menteri, salah satunya Menteri Penerimaan Negara. Hal itu akan masuk dalam perombakan Kementerian Keuangan.

Hal ini diungkapkan Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah untuk kepentingan program-program strategis pada masa pemerintahan Prabowo.

"Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," kata dia dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).

Nantinya kementerian itu akan menjadi gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Selain itu, menurutnya harus ada transformasi untuk Kementerian BUMN. Menurutnya nilai BUMN Indonesia itu mencapai US$ 1 triliun, namun sumbangsinya terhadap negara harus diperbaiki.

Burhanuddin mengatakan perbahan dari Kementerian/Lembaga untuk pemerintahan Prabowo akan dilakukan mulai Januari 2025.

"Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang," pungkasnya.

Lihat juga Video: Video Puan soal Peluang PDIP Merapat ke Pemerintahan Prabowo: Insyaallah

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore: