Di sela-sela manyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke China, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bergerak menggali potensi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di China.

Hal itu mencakup dua hal, pertama,yaitu potensi kerja sama untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun yang digaungkan Prabowo.

Kedua, menggali potensi kerja sama dengan perusahaan perikanan di China untuk memperjuangkan peningkatan nilai ekspor hasil produksi nelayan Indonesia.

"Kami melihat potensi-potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mendorong program-program yang luar biasa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan juga (mencapai) target perekonomian yang tumbuh (bertahap) 8 persen," ujar Anindya dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Sehubungan dengan program pemerintah pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun, Anindya bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting Co Ltd), sebuah perusahaan konsultasi teknologi konstruksi milik pemerintah China, pada Kamis (7/11).

"Dari kunjungan tersebut, kami menjajaki bagaimana memikirkan, baik itu financing (pembiayaan) maupun engineering (alat produksi) sampai kepada skema kerja sama untuk mempercepat atau akselerasi upaya untuk (ketersediaan) tiga juta rumah per tahun," jelas Anindya.

Anindya menilai, program ini merupakan program pemerintah yang sangat diandalkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membuat swasembada papan (tempat tinggal).

"Ini (program 3 juta rumah murah per tahun) benar-benar suatu terobosan yang luar biasa dan kami berharap hasilnya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas," kata Anindya.

Di kesempatan terpisah, Anindya bersama dengan Hashim, yang juga merupakan adik kandung dari Presiden Prabowo, menjajaki potensi kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China untuk meningkatkan ekonomi dari sektor perikanan, Jumat (8/11).

Hal itu didasari pada telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

"Dalam rangka Pak Prabowo telah mengampuni sebanyak 6 juta rekening bank dari nelayan dan petani, kami juga melihat apa yang bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia dalam melakukan ekspor lebih banyak lagi, khususnya ke China," tuturnya.

"Bersamaan dengan itu bagaimana juga kita bisa membawa begitu banyak kemampuan teknologi aset daripada vessel-vessel atau kapal-kapal penangkap ikan China guna meningkatkan hasil produksi nelayan kita," sambung Anindya.

Anindya berharap akan ada skema yang tepat sehingga dapat membantu nelayan untuk menggunakan kapal-kapal penangkap ikan berteknologi modern itu. Ia mencontohkan, dengan menggunakan kapal-kapal tersebut, maka para nelayan bisa membayarnya dengan cara mengekspor produk-produk perikanan seperti ikan, udang, cumi dan juga rumput laut agar bisa memberi kompensasi kepada mitra kerja di China.

"Beli kapal di China dibayar pakai ikan," ujar Anindya.

Ia melihat dengan adanya kerja sama tersebut maka otomatis galangan-galangan kapal atau tempat pembuatan dan perbaikan kapal di Indonesia akan bertumbuh. Jadi walaupun di awal-awal menggunakan produk-produk China, akan tetapi ke depannya diharapkan Tingkat Kandungan (Komponen) Dalam Negeri (TKDN) juga dapat maju.

"Jadi mudah-mudahan itu semua akan bisa menjadi suatu hal yang membawa manfaat sebelum melanjutkan lawatan ke Amerika Serikat sampai ke Peru, Brasil, dan Inggris," tutupnya.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana untuk membuat Kementerian Penerimaan Negara. Bahkan, disebut-sebut saat ini sudah ada sosok yang ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara.

Informasi ini dibocorkan oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo. Hal tersebut sedikit berbeda dari rencana sebelumnya yang menyebut akan dibentuk Badan Penerimaan Negara.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Hashim mengatakan, Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

"Di situ jelas Prabowo-Gibran akan menuju rasio penerimaan negara menjadi 23% dari PDB, itu angka dari tim saya," ujarnya.

Menurutnya, target tersebut tidak serta merta diterapkan. Ini berdasarkan pada masukan dari Bank Dunia (World Bank) yang menyebut kalau potensi penerimaan negara Indonesia bisa sebesar itu tanpa harus menaikkan tarif perpajakan, khususnya tarif pajak.

Salah satu upaya untuk mencapai itu, akan dilakukan penegakan aturan sehingga setoran pajak dapat dipenuhi seluruh wajib pajak. Dengan demikian, menurutnya, tidak ada lagi kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.

Adapun upaya penegakan aturan ini dilakukan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Information Technology (IT). Hashim optimistis Indonesia akan bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.

"It's the matter of time and will. Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," katanya.

Di samping itu, pemerintahan mendatang juga berencana akan menurunkan pajak badan dari 22% menjadi 20%, mendekati tarif di Singapura dan Hong Kong.

"Tarif pajak 22% hendaknya kita turunkan menjadi 20%, mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama lagi. Ini yang saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas, tidak ada kenaikan tarif pajak, tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak," ujar Hashim.

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini termasuk dengan mega proyek ibu kota baru yakni Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini ditegaskan kembali oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo. Menurutnya, komitmen tersebut telah ditegaskan Prabowo berkali-kali.

"Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) akan lanjut. Itu sudah Pak Prabowo tetapkan lanjut, ini program-program Pak Jokowi yang bagus yang belum optimal kita perbaiki," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Hashim mengatakan, Prabowo telah menjanjikan bahwa hampir semua program Jokowi akan dilanjutkan. Bahkan menurutnya, kabinet Prabowo bisa dikatakan sebagai Kabinet Jokowi Tahap 2.

"Pak Prabowo sudah berjanji hampir semuanya program Pak Jokowi akan dilanjutkan. Ini bisa, Pak Prabowo bisa dikatakan Kabinet Jokowi, Pemerintahan Jokowi, model 2 atau tahap 2. Kita akan lanjutkan semua program yang bagus, kita lanjutkan dan kita perbaiki," ujarnya.

Menurutnya, salah satu program bagus yang perlu dioptimalkan adalah program pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jokowi punya program 1 juta rumah, namun Hashim menilai program itu realisasinya masih jauh dari target.

"Misalnya perumahan, kan belum optimal. Saya katakan target dari Pak Jokowi 1 juta, tapi yang tercapai 200 ribu," kata dia.

Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo berencana akan membentuk Kementerian Perumahan dan menaikkan target pembangunan perumahan menjadi 3 juta rumah per tahun. Angka tersebut terdiri dari 2 juta unit rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun.

"Kementerian Perumahan tidak ada lagi, Pak. Sehingga dipimpin oleh Dirjen Perumahan. Dan kawan-kawan dari REI, dari Gapensi, semuanya sudah mengeluh, kan tidak ada perhatian. Ya itu, mungkin strukturnya kita ubah. Saya bisa katakan Kementerian Perumahan dan akan berdiri lagi," tegasnya.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo memastikan dirinya tidak akan masuk ke dalam kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Diketahui saat ini Hashim sendiri merupakan Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi pemerintahan. Ia banyak berkecimpung dalam penyusunan program-program perumahan era Prabowo, termasuk rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Meski banyak berkecimpung dalam penyusunan dan perencanaan program, Hashim menekankan bahwa dirinya tidak akan menduduki posisi sebagai menteri. Dengan demikian, masih ada satu kursi kosong tersisa.

"Saya tidak akan ikut kabinet, tidak menjadi menteri. Berarti satu kursi menteri masih kosong," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

"Saya kira saya cukup susun konsep pemerintah yang akan dating," sambungnya.

Lebih lanjut Hashim menjelaskan, pemerintahan Prabowo telah menyiapkan sejumlah program prioritas lewat Asta Cita. beberapa di antaranya ialah program 3 juta rumah per tahun dan program makan bergizi gratis (MBG).

Untuk program 3 juta rumah sendiri, Hashim menjelaskan, akan dibangun sebanyak 2 juta unit rumah di pedesaan dan pesisir serta 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun.

"Pak Prabowo 2 juta unit rumah di pedesaan reserve for UMKM, BUMDes dan koperasi. Untuk konglomerat yang punya perusahaan konstruksi silahkan di kota. Kita mau bangun 1 juta unit apartemen tiap tahun di kota," terangnya.

Menurut Hashim, saat ini data BTN mencatat ada 10,7 juta keluarga yang masih antre rumah. Lalu ada 27 juta keluarga penghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) alias rumah kumuh. Dengan demikian, total ada 37 juta keluarga menunggu rumah layak huni.

Ia optimistis, program 3 juta rumah per tahun mampu mengatasi persoalan tersebut. Hashim juga yakin, program ini juga dapat mendorong geliat industri properti, khususnya perumahan, dan memberikan sumbangsih hingga 1% ke perekonomian RI.

"Target Prabowo 8% itu belum termasuk perumahan. Dengan perumahan kita bisa itu tambah 1% lebih, jadi 9% dan ada lain-lain yang kita rencanakan," kata Hashim.

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto punya satu program unggulan yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang dulunya dikenal sebagai program makan siang gratis ini ternyata tidak hanya diberikan pada siang hari, tetapi juga pada pagi hari.

Hal ini diungkapkan oleh adik Prabowo sekaligus CEO Arsari Group Hashim S. Djojohadikusumo. Dengan demikian, makan bergizi gratis akan diberikan sebanyak dua kali dalam sehari.

"Di sini saya mau luruskan ada sebagian masyarakat merasa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis, ini makan gratis dua kali sehari, pagi dan siang," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, kata Mulyadi di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Hashim menjelaskan, alasan digelontorkannya makanan bergizi gratis sebanyak dua kali ialah karena satu kali pemberian makan gratis dirasa tidak cukup. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), 41% siswa di Indonesia lapar saat belajar di sekolah.

"Mereka lapar kenapa? Karena orang tuanya tidak mampu untuk menyediakan sarapan pagi. Mereka masuk sekolah, lapar, perut kosong. Kita sekarang bisa mengerti, kenapa ranking-ranking kita akan hal pendidikan sangat buruk," ujarnya.

Lebih lanjut ia pun menyoroti negara-negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Salah satunya ada tetangga Indonesia yakni Singapura. Selain itu juga ada Korea Selatan, Finlandia dan Selandia Baru. Sedangkan Indonesia justru berada pada peringkat yang sangat buruk.

"Indonesia konsisten termasuk paling buruk di dunia. Kita 63 dari 70 selalu tidak bergeser," kata dia.

Pemerintah sendiri berencana mengalokasikan Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis 2025. Anggaran itu masuk dalam anggaran pendidikan dalam APBN 2025 yang dianggarkan Rp 722,6 triliun.

Hashim mengatakan, rencana awalnya program ini hanya akan diberikan kepada anak sekolah. Namun seiring dengan persiapannya, program MBG diperluas dengan menyasar anak di rumah dan ibu rumah tangga. Hal ini diharapkan juga dapat membantu mengatasi masalah kekurangan gizi anak Indonesia.

Ada 82 Juta Butir Telur per Hari

Selain itu, ia juga menyakini bahwa program ini akan mendatangkan dampak luar biasa terhadap pengusaha di Indonesia. Uang yang beredar di pemerintah diharapkan dapat mendorong geliat usaha UMKM. Hal ini lantaran MBG direncanakan akan memanfaatkan telur sebagai salah satu menunya.

"Direncanakan setiap hari, kita akan sediakan 82 juta butir telur tiap hari. Nah, saya kira pasti ada anggota Kadin lewat asosiasi-asosiasi anggota pedagang ayam atau telur," ujarnya.

Program makan bergizi gratis ini menyasar setidaknya 82 juta orang penerima untuk dapat makan gratis dua kali sehari. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Hashim menyebut, dibutuhkan anggaran 450 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

Dana itu pun akan berputar kembali di pasar domestik RI sehingga bisa memberi sumbangsih besar bagi perekonomian. "Ini menyangkut nanti perlu dana Rp 450 triliun. Rp 450 triliun itu disuntik ke ekonomi Indonesia," kata Hashim.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait adanya tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan untuk usulan tersebut akan diputuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Kementerian/Lembaga terkait telah membahas dan hasil akhirnya akan keluar dalam bentuk PP. Isa menyebut pembahasan PP juga akan segera berlangsung.

"Kita tunggu saja PP-nya ya. Pembahasan PP-nya mudah-mudahan segera berlangsung," kata Isa kepada detikcom, Senin (7/10/2024).

Hari ini sendiri, Solidaritas Hakim Indonesia juga melangsungkan pertemuan dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan, di Gedung Mahkamah Agung. Dalam pertemuan itu Isa sebagai perwakilan dari Kemenkeu ikut hadir.

Para hakim dalam pertemuan itu menuntut peningkatan kesejahteraan hakim seperti kenaikan tunjangan dan fasilitas.

Terkait hal tersebut, Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut telah berkomitmen untuk menaruh perhatian lebih terhadap kenaikan gaji hakim di Indonesia. Adapun gaji hakim belum mengalami perubahan sejak tahun 2012 atau 12 tahun yang lalu.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakni Asta Cita berkomitmen untuk memberikan imbalan yang lebih adil terhadap para penegak hukum.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan di pemerintahan yang akan datang terhadap gaji hakim.

"Hakim agung Indonesia sudah 11 tahun (saat 2023) tidak dapat kenaikan gaji. So, ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum," tegas dia dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, kata Mulyadi di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Untuk diketahui, Solidaritas Hakim Indonesia menyerukan gerakan cuti bersama gara-gara gaji dan tunjangan hakim tak naik selama 12 tahun.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan mereka akan melakukan cuti bersama serentak pada 7-11 Oktober 2024. Dia merasa kesejahteraan hakim terabaikan.

"Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia ini akan dilaksanakan secara serentak oleh ribuan hakim mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Sebagian dari kami juga akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi simbolik sebagai bentuk protes terhadap kondisi kesejahteraan dan independensi hakim yang telah terabaikan selama bertahun-tahun," ujar Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid dikutip dari detiknews

Salah satu tuntutannya ialah meminta Presiden Republik Indonesia segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung, untuk menyesuaikan gaji dan tunjangan hakim sesuai dengan standar hidup layak dan besarnya tanggung jawab profesi hakim.