Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil para menteri ekonomi era Presiden Joko Widodo (Jokowi), ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Salah satunya adalah Sri Mulyani Indrawati.

Usai bertemu Prabowo, Sri Mulyani mengaku diminta menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) lagi. Sri Mulyani juga mengatakan selama ini telah berdiskusi panjang bersama dengan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyangkut transisi APBN 2025, terutama soal program-program unggulan keduanya.

Termasuk juga dengan efektivitas dari program-program terkait dan bagaimana dampak APBN itu sendiri kepada masyarakat. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu tekanan untuk Prabowo.

"Jadi, kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali," kata Sri Mulyani, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Sri Mulyani juga menyampaikan pesan dari Prabowo soal dukungan APBN 2025 terhadap masyarakat, serta pengelolaannya. Katanya, Prabowo meminta untuk penerimaan negara dioptimalkan.

"Arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara belanja, negara untuk kementerian/lembaga, maupun untuk transfer ke daerah dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat," paparnya.

"Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau, jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau" sambungnya.

Di samping itu, juga menjelaskan tentang antisipasi dari penggemukan kabinet terhadap keuangan negara. Sri Mulyani memastikan bahwa hal ini tidak berpengaruh besar hingga membebani APBN.

"Dalam APBN itu beberapa antisipasi terhadap program-program dari Presiden Terpilih, termasuk dari sisi line up kabinetnya itu sudah dilakukan. Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan untuk nomenklaturnya maupun dari sisi pembagian tugasnya supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif," terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga memastikan bahwa diskusi akan terus dilakukan bersama dengan menteri-menteri terkait, utamanya menteri-menteri dari kementerian baru. Ia memastikan, akan membantu dengan semaksimal mungkin.

"Nanti kita akan berhubungan dengan para menteri untuk bisa membantu maksimal mungkin dari kami dari anggarannya dari organisasinya dari penunjukan pejabatnya sehingga program-program yang akan dilakukan bisa berjalan secara cepat," tegasnya.

Simak Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil para menteri ekonomi era Presiden Joko Widodo (Jokowi), ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Salah satunya adalah Sri Mulyani Indrawati.

Usai bertemu Prabowo, Sri Mulyani mengaku diminta menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) lagi. Sri Mulyani juga mengatakan selama ini telah berdiskusi panjang bersama dengan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyangkut transisi APBN 2025, terutama soal program-program unggulan keduanya.

Termasuk juga dengan efektivitas dari program-program terkait dan bagaimana dampak APBN itu sendiri kepada masyarakat. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu tekanan untuk Prabowo.

"Jadi, kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali," kata Sri Mulyani, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Sri Mulyani juga menyampaikan pesan dari Prabowo soal dukungan APBN 2025 terhadap masyarakat, serta pengelolaannya. Katanya, Prabowo meminta untuk penerimaan negara dioptimalkan.

"Arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara belanja, negara untuk kementerian/lembaga, maupun untuk transfer ke daerah dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat," paparnya.

"Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau, jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau" sambungnya.

Di samping itu, juga menjelaskan tentang antisipasi dari penggemukan kabinet terhadap keuangan negara. Sri Mulyani memastikan bahwa hal ini tidak berpengaruh besar hingga membebani APBN.

"Dalam APBN itu beberapa antisipasi terhadap program-program dari Presiden Terpilih, termasuk dari sisi line up kabinetnya itu sudah dilakukan. Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan untuk nomenklaturnya maupun dari sisi pembagian tugasnya supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif," terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga memastikan bahwa diskusi akan terus dilakukan bersama dengan menteri-menteri terkait, utamanya menteri-menteri dari kementerian baru. Ia memastikan, akan membantu dengan semaksimal mungkin.

"Nanti kita akan berhubungan dengan para menteri untuk bisa membantu maksimal mungkin dari kami dari anggarannya dari organisasinya dari penunjukan pejabatnya sehingga program-program yang akan dilakukan bisa berjalan secara cepat," tegasnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana untuk membuat Kementerian Penerimaan Negara. Bahkan, disebut-sebut saat ini sudah ada sosok yang ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara.

Informasi ini dibocorkan oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo. Hal tersebut sedikit berbeda dari rencana sebelumnya yang menyebut akan dibentuk Badan Penerimaan Negara.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Hashim mengatakan, Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

"Di situ jelas Prabowo-Gibran akan menuju rasio penerimaan negara menjadi 23% dari PDB, itu angka dari tim saya," ujarnya.

Menurutnya, target tersebut tidak serta merta diterapkan. Ini berdasarkan pada masukan dari Bank Dunia (World Bank) yang menyebut kalau potensi penerimaan negara Indonesia bisa sebesar itu tanpa harus menaikkan tarif perpajakan, khususnya tarif pajak.

Salah satu upaya untuk mencapai itu, akan dilakukan penegakan aturan sehingga setoran pajak dapat dipenuhi seluruh wajib pajak. Dengan demikian, menurutnya, tidak ada lagi kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.

Adapun upaya penegakan aturan ini dilakukan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Information Technology (IT). Hashim optimistis Indonesia akan bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.

"It's the matter of time and will. Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," katanya.

Di samping itu, pemerintahan mendatang juga berencana akan menurunkan pajak badan dari 22% menjadi 20%, mendekati tarif di Singapura dan Hong Kong.

"Tarif pajak 22% hendaknya kita turunkan menjadi 20%, mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama lagi. Ini yang saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas, tidak ada kenaikan tarif pajak, tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak," ujar Hashim.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo ditunjuk menjadi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia periode 2024-2029. Ia mengungkan KADIN Indonesia di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie siap mendukung program-program Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, salah satunya program Makan Bergizi Gratis.

Usai pengumuman Pengurus KADIN Indonesia 2024-2029 di Jakarta, Bamsoet menuturkan program unggulan Prabowo berupa Makan Bergizi Gratis perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, terutama kalangan usaha.

"KADIN Indonesia memiliki tiga program utama dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Pertama, meningkatkan kemitraan publik-swasta dan melibatkan banyak BUMN. Kedua, menjalin kerja sama lebih erat dengan pemangku kepentingan internasional. Ketiga, pemberdayaan usaha kecil dan menengah," papar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (7/10/2024).

Ia memaparkan berdasarkan data Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) tahun 2023, ada 21 juta warga Indonesia mengalami kekurangan gizi. Sementara, 21,6 persen anak Indonesia berusia di bawah lima tahun mengalami stunting dan 7,7 persen lainnya menderita wasting atau rendahnya rasio berat badan berbanding tinggi badan.

"Salah satu sumber masalah stunting adalah gizi buruk pada ibu dan anak, sehingga berakibat angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih tinggi. Sistem pencatatan kematian ibu pada Kementerian Kesehatan memperlihatkan bahwa jumlah kematian ibu pada tahun 2022 mencapai 4.005 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 4.129. Sedangkan, kematian bayi pada 2022 sebanyak 20.882 dan pada tahun 2023 tercatat 29.945," paparnya.

Lebih lanjut, Bamsoet memaparkan faktor kemiskinan menyebabkan ketidakmampuan keluarga menyediakan makanan bergizi. Per Maret 2023, masih ada 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia yang pengeluarannya per bulannya di bawah standar garis kemiskinan, yakni Rp 550.458 per kapita per bulan.

"Realisasi program Makan Bergizi Gratis Presiden Terpilih Prabowo Subianto tentu akan sangat membantu puluhan juta warga miskin sebagai wujud nyata pembangunan manusia Indonesia," tutur Bamsoet.

"Sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dimana salah satunya memenuhi kebutuhan gizi yang baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Dewan Penasehat KADIN Indonesia Hashim Djojohadikusumo dan pengusaha senior Aburuzal Bakrie. Hadir pula pengurus KADIN Indonesia hadir antara lain Ketum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, Ketua Dewan Penasehat Hashim Djojohadikusumo, Anggota Dewan Kehormatan Aburizal Bakrie.

Hadir juga Wakil Ketua Dewan Penasehat Sharif Cicip Sutardjo, Ketua Dewan Usaha Chairul Tanjung, Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Raffi Ahmad, Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika Clarissa Tanoesoedibjo serta Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya.

Bamsoet Ungkap Bahlil Sudah Setor Nama Menteri Golkar ke Prabowo

Bamsoet Ungkap Bahlil Sudah Setor Nama Menteri Golkar ke Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menghadap presiden terpilih Prabowo Subianto, Senin (9/9/2024).

Di meja bundar, Sri Mulyani tampak hanya bersama keponakan dari presiden terpilih, tanpa Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara. Sri Mulyani menyampaikan dua hal terkait APBN tahun berjalan dan APBN 2025.

"Pertama, mengenai pelaksanaan APBN 2024 dan outlooknya yang akan ditutup Desember 2024 dibawah Presiden Terpilih - dengan demikian beliau mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan,” ungkapnya dalam unggahan Instagram @smindrawati.

Mengenakan seragam Senin khas Kemenkeu, kemeja putih dan celana hitam, Sri Mulyani dan Thomas turut membahas perkembangan RUU RAPBN 2025 di DPR dan arahan-arahan Prabowo Subianto mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan.

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah membahas rancangan undang-undang (RUU) APBN 2025 bersama DPR.

“Arahan beliau sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam Pemerintahan Baru 2024-2029,” ungkapnya.

Sebelumnya pada pekan lalu, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) telah menyetujui postur sementara APBN 2025 senilai Rp3.621,31 triliun.

Anggaran tersebut termasuk membiayai program-program prioritas Prabowo bersama Gibran yang disebut sebagai Quick Win.

Secara garis besar, usulan Quick Win itu terdiri dari empat program termasuk di dalamnya Makan Bergizi Gratis. Namun, apabila dihitung dengan turunannya, terdapat enam program yang akan dijalankan oleh tujuh K/L.

Secara umum, postur tersebut mengalami sedikit perubahan bila dibandingkan dengan RAPBN 2025 yang sebelumnya disampaikan pada 16 Agustus 2024 lalu.

Adapun rencana Penerimaan Negara naik dari Rp2.996,87 triliun menjadi Rp3.005,13 triliun. Penerimaan pajak tetap senilai Rp2.189,31 triliun, pendapatan bea cukai tetap senilai Rp301,6 triliun.

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan dari Rp505,38 triliun menjadi Rp513,64 triliun. Hal tersebut sejalan dengan proyeksi kinerja BUMN yang akan meningkat dan menyumbang dividen dari Rp86 triliun menjadi Rp90 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap empat program prioritas Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan menjadi quick wins pemerintah untuk 2025 mendatang.

Sri Mulyani memaparkan, program prioritas pertama adalah program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran sebesar Rp71 triliun. Dia mengatakan, program tersebut dirancang untuk membangun dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang cerdas hingga mendukung UMKM.

"Salah satu prioritas yang menjadi quick wins untuk pemerintahan baru yang terpilih adalah (program) makan bergizi gratis," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (27/8/2024).

Kemudian, pemerintah juga akan menggenjot program pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang dari mulai di Posyandu, Puskesmas, hingga rumah sakit daerah. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan peningkatan fasilitas Rumah Sakit dari tipe D menjadi tipe C di daerah beserta sarana prasana dan alat kesehatannya.

Adapun, pemerintah juga telah menetapkan anggaran sebesar Rp197,8 triliun untuk program program Di sektor kesehatan tersebut

Selanjutnya, pemerintah juga akan memprioritaskan program renovasi sekolah yang diantaranya mencakup perbaikan ruang kelas, meubelair, dan MCK. Sri Mulyani mengatakan, pada program ini, Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama (Kemenag) terkait lokasi sekolah yang akan direnovasi.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi pada 4 lokasi yang nantinya akan ditentukan oleh Prabowo. Sri Mulyani mengatakan, khusus program renovasi sekolah pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp20,3 triliun.

Selanjutnya, pemerintah akan menggenjot program lumbung pangan nasional, daerah dan desa. Dalam program tersebut, pemerintah menargetkan fokus untuk memperbaiki dan mencetak sawah baru dengan anggaran ketahanan pangan yang disiapkan sebesar Rp124,4 triliun.

"Fokusnya mulai dari pra produksi, produksi, distribusi, pemasaran pangan, hingga ke konsumen," kata Sri Mulyani.

REPUBLIKA.CO.ID, PEJANAM PASER UTARA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto ingin mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurut dia, Prabowo ingin IKN bisa selesai dalam waktu empat sampai enam tahun.

"Saya sampaikan, pembangunan IKN mungkin bisa 10, 15 atau 20 tahun. Beliau menyampaikan, 'Wah, kurang cepat itu, kalau bisa 4, 5, 6 tahun'," ujar Jokowi setelah meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Pernyataan tersebut Jokowi sampaikan ketika menanggapi ketidaksabaran Prabowo untuk berkantor di IKN. Rerkait dengan percepatan pembangunan Gedung DPR, MPR, MA, dan MK, Jokowi mengatakan, hal tersebut diserahkan kepada Prabowo setelah 20 Oktober 2024.

"Ya, itu terserah Presiden Prabowo setelah 20 Oktober. Terserah Beliau," kata Jokowi. Sebelumnya, Prabowo menegaskan, pembangunan IKN pasti akan diselesaikan.

Prabowo mengatakan, meskipun rencana garis besar pembangunan IKN diproyeksikan selesai selama belasan tahun hingga beberapa puluh tahun, namun ia optimistis dalam empat sampai lima tahun pun IKN sudah bisa berfungsi dengan baik.

Menurut Prabowo, prioritas utama ialah pembangunan gedung penting pendukung pemerintahan. Di antaranya, Gedung MPR/DPR/DPD, perumahan anggota, serta ruang kantor untuk yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau itu sudah selesai, sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah bisa beroperasi di sini. Jadi, kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Saya kira yang lain-lain itu akan menyusul," ucap Prabowo.

Potensi bencana di IKN...

Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi potensi bencana, terutama kebakaran hutan, mengingat konsep IKN sebagai forest city. Dia pun menekankan perlunya teknologi canggih untuk pemantauan dan penambahan tim pemadam kebakaran.

"Tidak boleh ada sedikit pun peluang untuk mengancam Ibu Kota Negara," kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto siap membongkar "kutukan 10% tax ratio" alias rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) yang hanya berkisar 10% seperti yang dialami pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kesiapan Prabowo tersebut diungkapkan oleh Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H. Wibowo. Dradjad sendiri merupakan salah satu anggota tim penyusun visi-misi perekonomian pasangan Prabowo-Gibran.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini mengklaim, pemerintah Prabowo tidak akan membiarkan rasio utang negara naik ataupun membiarkan adanya defisit fiskal dalam APBN 2024—2029. Oleh sebab itu, pendapatan negara akan digenjot.

"Presiden terpilih Prabowo dan tim pakarnya menyadari, kuncinya ada pada pendapatan negara. Itu sebabnya, kami menyiapkan serangkaian terobosan utk bisa mendobrak 'kutukan 10%' rasio pajak kita," jelas Dradjad saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (12/8/2024).

Dia tidak menampik, selama ini rasio pajak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung rendah. Bahkan, sambungnya, jika yang dihitung adalah pendapatan pajak dalam negeri tanpa cukai maka rasionya malah jauh lebih rendah lagi.

Oleh sebab itu, Dradjad menjelaskan setidaknya ada dua strategi yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo ke depan untuk mendongkrak rasio pajak. Pertama, cara yang sifatnya sistematis.

"Melalui perbaikan sistem IT [teknologi informasi], SDM [sumber daya manusia], dan kultur di Ditjen Pajak atau Badan Penerimaan Negara nantinya," jelasnya.

Kedua, cara yang sifatnya ad hoc. Pemerintah Prabowo, ujar Dradjad, ingin menarik pendapatan-pendapatan yang seharusnya disetorkan ke negara namun karena satu dan lain hal tidak kunjung disetorkan.

"Ad hoc ini sifatnya one off [satu kali]; setelah ditarik, ya selesai. Tapi jumlahnya besar seperti kasus-kasus pajak yang sudah inkracht [di pengadilan]," ungkapnya.

Dradjad pun menyimpulkan, pemerintahan Prabowo akan menjalankan kebijakan fiskal yang ketat. Dengan demikian, belanja negara akan mengikuti kinerja pendapatan negara.

Sebagai informasi, sejak Presiden Jokowi mengambil alih pemerintahan pada 2014, rasio pajak memang tidak pernah berada di bawah 11%—bahkan lebih sering berada di angka satu digit. Padahal, ketika kampanye Pilpres 2019, Jokowi berjanji akan menggenjot rasio pajak hingga 12,2%.

Sementara itu, Prabowo sempat mengungkapkan ambisinya agar rasio pajak mencapai 16% terhadap PDB. Dia menjelaskan, rasio pajak Indonesia yang kerap berada di angka 10% tergolong kecil.

Prabowo membandingkan rasio pajak Indonesia tersebut dengan dengan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, hingga Kamboja yang rasio pajaknya jauh lebih besar yaitu di kisaran 16-18% terhadap PDB.

Dia menjelaskan, salah satu upaya yang bakal dilakukannya adalah melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran hingga memperluas wajib pajak.

"Tenang saja, saya rasa itu bisa dilakukan dari 10% kita bisa naikkan menjadi 16% seperti Thailand. Kalau sekarang US$1.500 miliar dari GDP, jika naik ke 16% maka meningkat signifikan menjadi US$1.900 miliar," kata Prabowo di acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024, Selasa (5/3/2024).

JAKARTA, investor.id – Pasar rupiah mencermati prospek optimisme presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pembangunan ekonomi RI ke depan, sebut analis Finex Brahmantya Himawan. Mata uang rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (23/7/2024).

Nilai tukar (kurs) rupiah naik enam poin atau 0,04% dan bertengger di level Rp 16.214 dibandingkan sebelumnya di level Rp 16.220 per dolar AS.

"Melihat prospek optimisme Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan program yang dilakukan Joko Widodo (Jokowi), serta mendapat hasil positif dari program dua periode kepemimpinan Jokowi, serta potensi besar pemangkasan suku bunga (The Federal Reserve) The Fed yang terjadi pada September, besar kemungkinan ekonomi Indonesia tumbuh dan kuat yang selanjutnya berimplikasi terhadap nilai tukar rupiah ke depannya," ungkap Brahmantya, Selasa.

Pemerintahan baru Prabowo-Gibran mendapat tantangan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk merealisasikan janji politiknya.

Beberapa program tersebut adalah penyediaan makan siang gratis, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang masuk ke dalam anggaran belanja.

“Semua ini membebani APBN sehingga hanya akan memiliki sedikit ruang bagi pemerintahan baru untuk merealisasikan program-program unggulan lainnya,” imbuhnya.

Namun, Prabowo optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh hingga 8% pada masa kepemimpinannya dan melihat hasil dari program-program yang sudah dijalankan Presiden Jokowi selama dua periode.

Dilihat dari sisi eksternal, pasar bereaksi tipis terhadap keputusan Presiden AS Joe Biden untuk mundur dari Pilpres 2024. Posisinya sebagai kandidat dari Partai Demokrat digantikan oleh Wakil Presiden AS Kamala Harris.

Sentimen ini tampak tidak signifikan dan pergerakan dolar AS masih tergolong stabil, kata Brahmantya, meskipun ada sentimen ketidakpastian yang menyelimutinya.

Namun potensi pemangkasan suku bunga Fed Funds Rate (FFR) pada September 2024 terasa dekat. Pasalnya, mayoritas trader dan investor mendukung penurunan suku bunga.

Di samping itu, survei yang dilakukan CBS setelah "insiden penembakan” Donald Trump menunjukkan kemungkinan Trump sebagai pebisnis akan lebih merestui pemangkasan suku bunga.

Menurut Brahmantya, pasar perlu memperhatikan kemungkinan Trump kembali memimpin AS. Genderang perang dagang dengan China tidak terhindarkan, karena ia berencana membuat kebijakan yang tidak menguntungkan China seperti menaikkan pajak mobil listrik (electric vehicle/ EV) dari negara itu.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa meningkat ke posisi Rp 16.204 dibandingkan sebelumnya di level Rp 16.228 per dolar AS.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News