Pengelola moda transportasi massal mulai dari KRL, Transjakarta, LRT Jabodetabek, dan MRT Jakarta menetapkan tarif spesial hari ini Rp 1. Tarif itu diberlakukan untuk masyarakat dalam merayakan hari Pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

KRL Commuter

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus, mengatakan tarif Rp 1 berlaku di 83 stasiunKRL Commuter LineJabodetabek.

"Besok 20 Oktober, KCI mendapat penugasan dari Kementerian Perhubungan, KCI untuk angkutan KRL menerapkan Rp 1. Kemarin kita sudah rapat dengan kepala dinas perhubugan, surat resmi KRL commuter diberikan penugasan penerapan Rp 1 selama satu hari besok," kata dia dalam sosialisasi penerapan KRL 20 Oktober di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10) kemarin.

Adapun syarat tarif Rp 1 itu bisa digunakan dengan minimal saldo kartu Rp 5.000. Joni juga mengatakan, pihaknya memprediksi peningkatan penumpang akan terjadi sangat signifikan.

"Penerapan Rp 1 selama satu hari besok dalam rangka mendukung pergerakan masyarakat merayakan hari pelantikan presiden baru dan tentu pengguna punya harus punya saldo Rp 5.000," jelasnya.

LRT Jabodetabek

Tarif Rp 1 juga berlaku untuk perjalanan menggunakan LRT Jabodetabek. Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono menyampaikan tarif itu diberlakukan sebagai dukungan kepada pemerintah dan apresiasi masyarakat pada hari pelantikan.

"Adapun untuk menggunakan layanan ini, terdapat ketentuan saldo minimum bagi pengguna Kartu Multi Trip (KMT) dan Kartu Uang Elektronik (KUE) sebesar Rp 1.000 dan saldo minimum LinkAja sebesar Rp 20.000. Perlu diperhatikan, setiap kartu KMT dan KUE hanya dapat digunakan oleh satu pengguna," ujar Mahendro, dalam keterangannya.

MRT dan Transjakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga memberlakukan tarif khusus sebesar Rp 1 bagi masyarakat pengguna TransJakarta MRT Jakarta dan LRT Jakarta besok.

"Masyarakat dapat menggunakan transportasi publik di Jakarta dengan tarif khusus Rp1 pada Minggu 20 Oktober 2024, bersamaan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo dilansir Antara.

Syafrin mengatakan penerapan tarif Rp 1 ini menjadi sarana untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik di Jakarta, sekaligus memperkenalkan ragam transportasi publik di Jakarta. Dia pun mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau masyarakat untuk mencermati kepadatan lalu lintas saat kegiatan misa akbar bersama Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus dilangsungkan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada 5 September 2024.

Imbauan itu disampaikan Heru karena saat kegiatan misa akbar di GBK juga akan dihelat kegiatan internasional lain yakni International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta Convention Center, yang berpotensi menimbulkan kepadatan hingga pengalihan arus lalu lintas di sejumlah titik di Jakarta.

"Saya mengimbau karena di tanggal 5 September ada dua kegiatan besar, kami harap masyarakat bisa melihat dan mencermati ini sehingga bisa mengambil keputusan untuk melakukan work from home (WFH) secara mandiri," kata Heru dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Heru mengatakan, kunjungan Paus ke Indonesia dilakukan pada 3-6 September 2024. Adapun kegiatan misa akbar dilaksanakan di GBK pada 5 September 2024 petang. Ppada hari yang sama juga akan diselenggarakan kegiatan ISF yang dihadiri sejumlah kepala negara.

"Jadi khusus tanggal 5 September ada kegiatan di mana kegiatan itu adalah sama lokasinya dan ditambah (akan ada) gala dinner (ISF) di Monas," kata kepala sekretariat presiden (kasetpres) tersebut.

Heru pun mengimbau masyarakat untuk bisa mencermati rute-rute menuju GBK dan sekitarnya. Pasalnya akan ada kepadatan lalu lintas melebihi hari biasa. Sehingga jika tidak terlalu mendesak, lebih baik menghindari lalu lintas di kawasan Senayan.

"Oleh karena itu masyarakat untuk mencermati rute-rute dan juga mencermati untuk menuju ke GBK dan sekitarnya, pasti ada kepadatan transportasi dan lalu lintas yang melebihi dari hari biasa. Kami imbau kalau tidak terlalu penting, bisa hindari kegiatan atau lakukan WFH secara mandiri," jelas Heru.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan rute alternatif bagi masyarakat untuk bisa menghindari jalan sekitar Gelora Bung Karno pada 5 September 2024. Rute dan penutupan jalan saat kegiatan misa akbar akan disampaikan pihak berwenang dalam waktu mendatang.

"Kami harap masyarakat yang biasa menggunakan Jalan Jenderal Sudirman dan Gatot Soebroto serta Gerbang Pemuda dan Asia Afrika agar berupaya menghindari jalan tersebut," kata Syafrin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membantah adanya diskriminasi dalam pembagian kuota pengadaan Mikrotrans dalam program Jaklingko. Dishub menyatakan pembagian kuota pengadaan armada dilakukan secara proporsional.

"Tidak (ada anak emas). Tentu jika kita melihat proporsionalnya, ada bahkan yang 90 sekian persen realisasinya, ada yang 90 sekian, ada 75 persen, ada 65 persen," kata Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo menjawab tuntutan aksi para sopir dan operator Mikrotrans di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Menurut dia, PT Transjakarta telah melakukan pembagian kuota secara proporsional. Pasalnya, ada beberapa mitra yang realisasi pengadaannya masih di bawah 30 persen. Karena itu, PT Transjakarta melakukan penyesuaian agar kuota yang dibutuhkan tetap dapat dipenuhi.

Sebelumnya, dalam aksi yang dilakukan oleh ribuan sopir dan operator Mikrotrans di depan Balai Kota DKI, salah satu yang menjadi tuntutan adalah adanya diskriminasi terkait pembagian kuota pengadaan Mikrotrans. Koordinator lapangan Fahrul Fatah menuding, diskriminasi itu dilakukan oleh direksi PT Transjakarta terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko.

"Direksi Transjakarta menganakemaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebut adalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, tapi banyak kesalahan yang selalu ditolerir, kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya," kata Fahrul.

Akibatnya, operator lain, khususnya operator mikrolet, selalu dipersulit oleh PT Transjakarta. Bahkan, PT Transjakarta dinilai selalu mencari-cari kesalahan operator tertentu.

PT Transjakarta juga disebut memberikan kuota yang sangat terbatas untuk operator tertentu. Padahal, banyak anggota yang masih mengoperasikan angkutan reguler ingin bergabung dengan program Jaklingko. "Kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua," ujar Fahrul.

Sementara itu, Ketua Koperasi Komilet Jaya, Berman Limbong, mengatakan jumlah bus kecil yang akan diintegrasikan dengan layanan Transjakarta dalam bentuk Jaklingko Mikrotrans adalah sebanyak 6.360 unit. Namun seiring dengan berjalannya waktu, populasi bus kecil yang sudah diintegrasikan dengan Transjakarta baru berjumlah 2.795 unit atau setara dengan 43,94 persen.

"Dari angka prosentase tersebut, dari 11 operator mitra program Jaklingko, ada satu operator yang memiliki kuota dasar paling banyak dan serapan yang banyak juga, telah mencapai hingga 51 persen. Lucunya, Transjakarta bukannya memberikan kesempatan operator lain untuk memperbesar daya serap, justru terus saja memberikan kuota operator tersebut dengan banyak kemudahan persyaratan dan izin-izinnya," kata Limbong.

Menurut dia, praktik itu tentunya tidak sehat. Karena itu, PT Transjakarta sebagai pengelola subsidi transportasi melalui public service obligation (PSO) harus menghentikan hal tersebut dan bertindak lebih adil serta wajib transparan dalam penentuan pemberian kuota serta pembentukan harga perkiraan sendiri (HPS) kepada mitra operator dan publik.

"Karena dana PSO itu berasal dari APBD Provinsi Jakarta yang harus transparan penggunaannya serta mudah diakses oleh publik," kata Limbong.

Kartu pengawasan palsu...

Dishub DKI mengungkap temuan ratusan unit Mikrotrans yang tergabung dalam program Jaklingko menggunakan kartu pengawasan palsu. Temuan itu merupakan hasil dari pengawasan Dishub dan PT Transjakarta.

Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo mengatakan, operator Mikrotrans harus memenuhi persyaratan tertentu untuk tergabung dalam program Jaklingko. Salah satunya adalah operator harus memenuhi syarat administrasi perizinan. "Nah dalam administrasi itu, selain ada surat tanda nomor kendaraan bermotor, ada uji kir, ada uji penyelenggaran angkutan beserta turunannya untuk pengawasan," kata Syafrin.

Dia mengungkapkan, terdapat beberapa operator yang terindikasi tidak melakukan pengurusan kartu pengawasan. Padahal, kartu pengawasan itu seharusnya ada di setiap kendaraan. Sementara perusahaan operator memiliki izin penyelenggaran angkutan.

Menurut Syafrin, terdapat 160 unit kendaraan dari total 2.795 unit Mikrotrans yang ditemukan menggunakan kartu pengawasan palsu. "Nah kartu pengawasan ini yang dipalsukan. Jadi semestinya izin pengawasannya hanya lima kendaraan, tapi mereka berkontrak dengan Transjakarta, karena ingin cepat 20 (unit). Yang lima memiliki benar kartu pengawasan, yang 15 dipalsukan," kata Syafrin.

Syafrin menerangkan, para pelaku pemalsuan itu sudah meminta maaf atas temuan dokumen palsu itu. Dia pun mengaku telah memberikan maaf secara pribadi. Namun, Dishub DKI Jakarta akan tetap menindaklanjuti temuan itu.

"Terkait dengan proses itu, saya serahkan ke masing masing untuk dokumen kartu pengawasan selaku Dinas PTSP. Tentu mereka akan tindak lanjuti atau dengan minimum dokumen syarat harus dipenuhi dlm melaksanakan kontrak dengan teman-teman Transjakarta," kata Syafrin.