Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan terlebih dahulu mengecek laporan terhadap Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Setelah dicek, baru dilakukan tindaklanjut.

"Ya terima dulu, kita cek dulu tentang status pelaporan itu. Kita cek bukti bukti yang dilanggar itu apa kita cek dulu," kata Wakil Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, saat dihubungi, Senin, 5 Agustus 2024.

Nazaruddin mengatakan saya ini DPR juga tengah di masa reses dan tengah ke daerah pemilihan (dapil). Sehingga, anggota MKD juga berada di luar kota.
"Ini kan masih masa reses. Enggak ada pimpinan dan anggota di Jakarta karena kembali ke dapil semua. Setelah itu kita tindak lanjuti semua laporan itu," jelas dia.

Baca juga: Bawa Istri saat Jadi Timwas Haji, Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR

Cak Imin dilaporkan ke MKD. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dianggap menyalahgunakan wewenang karena mengajak istrinya, Rustini Murtadho, saat menjadi tim pengawas haji DPR.

Surat pelaporan diterima MKD pada 5 Agustus 2024. Pada surat tersebut tertulis aduan; Bahwa teradu diduga mengajak istrinya, yang bernama, Rustini Murtadho dalam rombongan Timwas Haji DPR 2024 dan diduga telah menggunakan visa penyelenggaraan haji bukan bisa jemaah haji dan hal ini tidak diperkenankan anggaran negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.

(AGA)

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memanggil sejumlah pihak untuk meminta keterangan ihwal laporan dugaan jual beli kuota haji di DPR pada Senin (29/7/2024).

Ketua MKD DPR Adang Daradjatun menjelaskan, pihaknya mempunyai tugas untuk menjaga etika dan kehormatan anggota dewan. Oleh sebab itu, MKD dirasa perlu meminta keterangan pihak dari salah satu majalah nasional untuk memperdalam laporannya terkait jual beli kuota haji di DPR.

"[Ini] klarifikasi loh, bukan pemeriksaan. Jelas disitu dinyatakan ada dugaan jual beli kouta dan suap miliaran rupiah kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ini sebagai MKD kan kita harus meng-clear-kan, apakah ada anggota DPR RI yang betul-betul telah menerima suap miliaran rupiah," jelas Adang dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Dia mengaku MKD DPR tetap menghormati independensi media. Oleh sebab itu, lanjutnya, MKD hanya coba meminta klarifikasi dari majalah tersebut untuk lakukan pendalaman lebih lanjut.

Meski demikian, pihak yang bersangkutan tidak berkenan penuhi panggilan dari MKD tersebut. Anggota MKD DPR Habiburokhman pun menyayangkan penolakan tersebut.

Padahal, lanjutnya, MKD berhak mengumpulkan alat bukti sebelum maupun pada sidang seperti yang diatur dalam Pasal 128 UU MD3. Oleh sebab itu, MKD sangat terbuka berdiskusi dengan pihak terkait baik dengan persidangan tertutup ataupun memberi keterangan dengan surat.

"Jadi ini sebetulnya tergantung pada mereka nih, pengungkapan perkara ini. Kalau Tempo tidak berkenan ke sini ya tentu sulit sekali untuk menindaklanjuti masalah ini," kata Habiburokhman pada kesempatan yang sama.

Menurutnya, MKD hanya perlu menerima bukti yang kuat. Jika memang ada bukti maka MKD akan tindaklanjuti dugaan jual beli kuota haji di DPR.